Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan karena dapat meningkatkan mode share pengguna transportasi publik dengan memperluas jaringan pelayanan.Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada 8 kriteria integrasi dalam integration ladder yang dikemukakan oleh Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008) menunjukan bahwa semua kriteria integrasi transportasi publik telah dilakukan meskipun beberapa kriteria masih belum sempurna penerapannya. Kriteria yang paling menonjol dari implementasi integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem BRT ini dapat dilihat dari penerapan sistem pembayaran yang terpadu melalui kartu Jak Lingko dan pengelolaan informasi yang komprehensif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, mengacu pada teori Bhuyan (2010), salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam imlementasi ini adalah masih terdapat kesenjangan pemahaman kebijakan (Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018) antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Selain itu, Operator Angkutan Pengumpan selaku mitra Transjakarta masih perlu diberikan pemahaman mengenai bisnis transportasi dan bagaimana proses kerja administrasi. Untuk itu, salah satu saran yang diberikan peneliti adalah perlu dilakukan penguatan sistem pada birokrasi pelaksana untuk mengurangi gap pemahaman sehingga birokrasi pelaksana dapat tetap stabil dan tidak bergantung pada satu kepengurusan ......The integration of feeder transport into the BRT system is intended to solve congestion because it can increase public transport users by expanding the service network.This thesis aims to analyze the implementation of the integration of feeder transportation into the BRT system based on Governor Regulation No.96/2018 and to determine the factors that influence the implementation of that policy. This study uses a post-positivist approach and qualitative research methods. Referring to the 8 integration criteria in the "integration ladder" proposed by Preston, Marshall, dan Tochtermann (2008), it shows that all the criteria for integration of public transportation have been implemented even though some of the criteria are still not perfectly applied. The most prominent criteria for implementing the integration of feeder transport into the BRT system can be seen from the implementation of an integrated payment system through the Jak Lingko card and comprehensive information management. There are several factors that influence the implementation of the policy (Governor Regulation No.96/2018), referring to the theory of Bhuyan (2010), one of the factors that have a big influence in this implementation is that there is still a gap in understanding of policy between policymakers and policy implementers. In addition, Feeder Transport Operators as Transjakarta partners still need to be given an understanding of the transportation business and how the administrative work process work. For these reason, one of the suggestions given by researcher is that it is necessary to strengthen the system in the policy implementersto reduce the gap of understanding so that the policy implementerscan remain stable and do not depend on one management.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh proses pelatihan e-learning dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan bank X. Penelitian terdiri dari 3 variabel utama yaitu e-learning, job satisfaction dan job performance. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey dengan jumlah sampel 103 responden karyawan bank X level non manajerial di DKI Jakarta. Analisis data menggunakan program aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh positif yang diberikan e-learning dan job satisfaction terhadap kinerja karyawan. Namun berdasarkan hasil yang didapat diperlukan pengembangan lebih lanjut agar pengaruh yang diberikan e-learning dan job satisfaction terhadap job performance lebih signifikan. ......This study aims to observe the influence of e-learning training process and job satisfaction towards employees’ performance at bank X. The research consists of 3 main variables which are e-learning, job satisfaction and job performance. The approach used in this research is quantitative by collecting survey data with 103 respondents from employees of bank X which is on non manajerial level in DKI Jakarta. The data analysis used in this research is an application program called SPSS. The result of this research indicates that there is a positive influence out of e-learning and job satisfaction towards employees’ performance. However, based on the results obtained further development is needed so that the effect of e-learning and job satisfaction on job performance is more significant.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner di Kecamatan Mampang. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa implementasi program PKT pada UMKM Kuliner di Kecamatan Mampang Prapatan. Keberhasilan implementasi program dinilai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dimana memuat dimensi-dimensi seperti kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat, kekuasaan kepentingan strategi, karakteristik aktor, dan daya tanggap kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi program PKT pada UMKM Kuliner dinyatakan berhasil karena telah memuat delapan indikator, satu indikator yang belum memuat yakni indikator karakteristik aktor dimana dalam keberjalanan program PKT di Kecamatan Mampang Prapatan belum menjelaskan secara rinci karakteristik tersebut.
This study discusses The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The focus of this research is to analyze The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The successful implementation of the program is assessed based on the theory put forward by Marilee S. Grindle which includes dimensions such as the interests of the target group, the types of benefits, desired changes, location of decision making, program implementers, resources involved, power of strategic interests, actor characteristics, and responsiveness of the target group. The method of this research used post-positivist approach, the techniques of this research with literature studies and in-depth interviews. The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District is success because that explain eight indicators, one indicator that did not explain is actor characteristics.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh employer brand attractiveness terhadap intensi untuk melamar pekerjaan dengan menggunakan reputasi organisasi sebagai variabel mediasi. Variabel employer brand attractiveness diukur dengan beberapa indikator dari Berthon, untuk variabel reputasi organisasi diukur menggunakan indikator dari Bergammi dan Bagozzi, dan yang terakhir untuk variabel intensi untuk melamar pekerjaan diukur menggunakan beberapa indikator dari Lievens et al. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah responden terkumpul sebanyak 425 responden. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda, analisis mediasi (causal step), dan analisis sobel test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik merek perusahaan mempengaruhi intensi untuk melamar pekerjaan secara signifikan; employer brand attractiveness mempengaruhi reputasi organisasi secara signifikan; dan reputasi organisasi mempengaruhi intensi untuk melamar pekerjaan secara positif. Hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa reputasi organisasi tidak memediasi pengaruh employer brand attractiveness terhadap intensi untuk melamar pekerjaan dalam penelitian ini. ......This study aims to examine of Employer Brand Attractiveness on Intention to Apply by considering organizational reputation as a mediating variable. Employer Brand Attractiveness variable is measured by several indicators from Berthon, for organizational reputation measured by several indicators by Bergammi and Bagozzi, and the last for intention to apply variable measures by several indicators from Lievens et al. The study uses quatitative approach, collecting data by distributing questionnaires with 425 respondents collected. Data analysis was done by descriptive analysis, regression analysis, mediation analysis (causal step) and sobel test analysis. The results showed that employer brand attractiveness affect intention to apply significantly; employer brand attractiveness affects organizational reputation significantly; and organizational reputation affects intention to apply significantly. Based on mediation analysis, organizational reputation does not mediate the effect of employer brand attractiveness on intention to apply.

Abstrak :
Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya. ......Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability.

Abstrak :
Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.
The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance.

Abstrak :
Pelayanan publik di bidang perizinan menjadi masalah yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut umumnya adalah menyangkut transparansi biaya dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. Hal tersebut juga terjadi di Kota Depok. Banyak keluhan dari masyarakat khususnya pelaku usaha tentang pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yang dinilai berbelit-belit dan tidak pro investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik izin mendirikan bangunan di Kota Depok, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik bidang perizinan di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dan wawancara mendalam pada penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini berjumlah 2157 orang dan sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap Kualitas Layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok sudah baik.Tetapi masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Depok yaitu persyaratan dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon/pengguna jasa layanan tidak dapat diakses melalui internet, pemberian pelayanan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan, serta masih adanya praktik pungutan liar oleh petugas untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan IMB.
Public services in the licensing sector are a problem that gets a lot of complaints from the public. These complaints are generally related to the transparency of costs and the length of time for the completion of permits. This also happened in Depok City. There are many complaints from the public, especially business actors, regarding the service for building permits in Depok City, which is considered convoluted and not pro-investment. This study was conducted to find out how the implementation of public services for building permits in Depok City, and what factors affect public services in the licensing sector in Depok City. This research uses quantitative approach based on descriptive research objectives and using survey methods and in-depth interviews in this study. Assessment of the results is the answer to the questionnaire and in-depth interviews used Likert scale. The population in this study amounted to 2157 people and the sample in this study as many as 100 people and in collecting data used random sampling technique. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the public's perception of Service Quality However, there are still several factors that affect the service for building permits in Depok City, namely the requirements and information needed by applicants/service users that cannot be accessed via the internet, service delivery which is not timely and not in accordance with the SOP that has been determined, as well as the practice of illegal levies by officers to facilitate and speed up the processing of IMB

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum perpajakan pada transaksi repo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dari berlakunya peraturan pajak yang berlaku umum (lex generalis) untuk mengatur penghasilan yang timbul di dalam transaksi repo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pajak yang berlaku umum tidak dapat memberikan kepastian hukum pada transaksi repo, dilihat dari subjek terdapat dua subjek wajib pajak dalam satu transaksi repo, objek pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan substansi ekonomi yang terjadi, tarif pajak yang memberikan beban wajib pajak diluar substansi ekonomi dan pemotongan pajak terutang yang tidak sesuai dengan kepentingan para pihak transaksi repo. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa pemilik surat berharga yang dijadikan dasar transaksi repo tetap pada penjual repo dapat memberikan kepastian hukum terkait pajak penghasilan yang timbul di dalam suatu skema transaksi repo.
This thesis discusses the legal certainty of taxation in repo transactions. This study aims to analyze the problems that arise from the enactment of generally accepted tax regulations (lex generalis) to regulate income arising in repo transactions. This research is a descriptive study using a qualitative approach that uses in-depth interviews in collecting the necessary data. The results show that generally accepted tax regulations cannot provide legal certainty on repo transactions, judging from the subject there are two taxpayers in one repo transaction, income tax objects that are not in accordance with the economic substance that occurs, tax rates that impose a burden on taxpayers outside the economic substance and withholding taxes payable that are not in accordance with the interests of the parties to the repo transaction. Issuance of a Government Regulation which stipulates that the owner of the securities which are used as the basis for repo transactions remains with the repo seller can provide legal certainty regarding income tax arising in a repo transaction scheme.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh reputasi platform peer-to-peer peer (P2P) lending di Indonesia secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pilihan investasi investor (pemberi pinjaman). Menggunakan data yang dikumpulkan dari 30 platform P2P Lending, studi ini menghitung reputasi platform melalui mekanisme reputasi menggunakan peringkat platform di Google Play Store, yang kemudian diikuti dengan memeriksa pengaruh reputasi platform pada pilihan investasi investor (proxy berdasarkan volume nilai pinjaman oleh pemberi pinjaman) dan pengaruh melalui informasi peningkatan kredit, dengan menggunakan model regresi OLS. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi platform secara signifikan memengaruhi pilihan investasi investor dengan mengendalikan variabel informasi peningkatan kredit dan sebagai variabel mediasi, reputasi platform mempengaruhi pilihan investasi investor melalui informasi peningkatan kredit.
The purpose of this study is to examine the influence of the reputation of the peer-to-peer peer (P2P) lending platform in Indonesia directly and indirectly influencing the investment choices of investors (lenders). Using data collected from 30 P2P Lending platforms, this study calculates platform reputation through mechanisms reputation using platform ratings on the Google Play Store, which is then followed by examining the effect of platform reputation on investors' investment choices (a proxy based on the volume of loan value by lenders) and the effect through credit enhancement information, using the OLS regression model. Results in this study shows that platform reputation significantly influences investors' investment choices by controlling for credit enhancement information variables and as a mediating variable, platform reputation influences investors' investment choices through credit enhancement information.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terus bertambahnya jumlah penduduk di DKI Jakarta dan terbatasnya lahan, terutama yang berada di jalan protokol ibu kota yang merupakan kawasan strategis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 memberikan insentif penurunan tarif pajak sebesar 50% kepada objek pajak tanah kosong pada lima jalan protokol yang fungsinya dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pendataan dan hasil kadaster fiskal serta menganalisis kesiapan BPRD DKI Jakarta dalam melakukan pendataan lahan kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode postpositivis dengan tujuan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan kadaster fiskal yang telah dilakukan telah berhasil mencatat lahan kosong yang berada di jalan protokol. Selain itu, BPRD Provinsi DKI Jakarta dinilai siap melaksanakan program kadaster fiskal dalam pendataan objek pajak tanah kosong dari segi legalitas, teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia.
This research is motivated by the continued increase in the number of residents in DKI Jakarta and the limited land area, especially those located on the protocol road of the capital city which is a strategic area. The DKI Jakarta Provincial Government through Governor Regulation Number 41 of 2019 provides incentives to reduce tax rates by 50% for vacant land tax objects on five protocol roads whose functions can be used as green open spaces. The purpose of this study was to analyze the data collection process and the results of the fiscal cadastral as well as to analyze the readiness of BPRD DKI Jakarta in collecting data on vacant land. The research method used is the postpositivist method with the aim of descriptive research and a qualitative approach. Data collection techniques used are literature study and in-depth interviews. The data that has been collected is analyzed using qualitative analysis techniques. The results obtained are that the implementation of the fiscal cadastral that has been carried out has succeeded in recording vacant land located on the protocol road. In addition, the DKI Jakarta BPRD is considered ready to carry out a fiscal cadastral program in collecting data on vacant land tax objects in terms of legality, technology, and the readiness of human resources.