Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Martin Budi
Abstrak :
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan sensus penduduk sejak 2010, penelitian ini menguji pengaruh keragaman etnis terhadap ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Ini dicapai dengan menggunakan estimasi OLS menggunakan ethnic fractionalization index (efi) dan ethnic polarization index (epoi) sebagai proksi keanekaragaman etnis. Tanpa variabel kontrol, ethnic fractionalization index adalah positif dan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Tidak seperti ethnic fractionalization index, ethnic polarization index dan ketimpangan pengeluaran memiliki hubungan berbentuk U terbalik. Namun, pengaruh keragaman etnis kurang signifikan ketika variabel kontrol ditambahkan ke estimasi. Selain itu, efek keanekaragaman etnis kehilangan signifikansinya ketika memasukkan dummy wilayah ke dalam estimasi. Kami menemukan bahwa semua dummy wilayah secara signifikan mempengaruhi ketimpangan dan mengurangi efek keragaman etnis. Akhirnya, dimasukkannya interaksi antara proxy keragaman etnis dan dummy wilayah mengungkapkan hasil yang tidak terduga. Meskipun tidak signifikan, baik interaksi ethnic fractionalization index atau ethnic polarization index dengan dummy wilayah menunjukkan hubungan negatif. ......Based on the National Socio-Economic Survey (Susenas) and population census from 2010, this study examines the effect of ethnic diversity on expenditure inequality in Indonesia. This is achieved using the OLS estimation using ethnic fractionalization index (efi) and ethnic polarization index (epoi) as the proxy of ethnic diversity. Without the control variable, the ethnic fractionalization index is positive and significant in affecting expenditure inequality in Indonesia. Unlike the ethnic fractionalization index, the ethnic polarization index and expenditure inequality have an inverted U-shaped relationship. However, the effect of ethnic diversity is less significant when control variables are added to the estimation. Additionally, the effect of ethnic diversity loses its significance when incorporating regional dummies into the estimation. We found that all regional dummies significantly affect inequality and diminish the ethnic diversity effect. Finally, the inclusion of the interaction term between ethnic diversity proxy and regional dummies reveals an unexpected result. Though not significant, both interactions of the ethnic fractionalization index or the ethnic polarization index with regional dummies show a negative relationship.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52899
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tristianto
Abstrak :
Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012. Menggunakan estimasi model non - linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut. ...... This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 ? 2012. Using the nonlinear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42296
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Galih Putri Yunistria
Abstrak :
Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities. ......Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55295
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Barkah Ilham Purnawan
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan moratorium kehutanan dalam mengurangi deforestasi di Indonesia dan mengukur dampaknya terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Untuk tujuan ini, model regresi data panel digunakan dengan menggunakan data panel 14 provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hasilnya mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium kehutanan dapat mengurangi deforestasi dengan sedikit meningkatkan kawasan berhutan di Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan temporal di kawasan hutan ini dihasilkan melalui industri perkebunan hutan yang akan lebih aktif dalam melakukan penanaman kembali pada area konsesi. Selain itu, kebijakan moratorium juga tampaknya mempengaruhi industri perkebunan hutan untuk secara intensif menggunakan input mereka untuk mempertahankan / meningkatkan output industri; oleh karena itu, industri perkebunan kelapa sawit akan lebih memilih untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dibandingkan produk yang memiliki nilai tambah yang rendah. Selain itu, kebijakan moratorium ini ternyata tidak terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan pada industri perkebunan kelapa sawit. ......This study examines the effectiveness of the Forest Moratorium Policy (FMP) in reducing deforestation in Indonesia and measures its impact on the palm oil industry. To this end, panel data regression model is employed with longitudinal data of 14 provinces in Sumatera and Kalimantan Islands. The results reveal that the FMP could reduce deforestation by slightly increasing a trend of forested area. This temporal increase in forested area is generated by the forest plantation industry that would be more active in replanting their concession area under the FMP. Moreover, the FMP also appear to influence the forest plantation industry to intensively utilize their inputs to maintain/increase their output; hence, they would prefer to produce final products that have the high value-added instead of low value-added, while the FMP would not give significant negative impact on the palm oil industry.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T51998
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khairunnisa
Abstrak :
ABSTRAK Dengan memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel model gravitasi, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menentukan permintaan pariwisata masuk di Indonesia. Analisis empiris menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan secara signifikan mempengaruhi jumlah wisatawan asing. Implementasi kebijakan bebas visa efektif meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk. Peristiwa krisis seperti krisis keuangan dan serangan teroris secara statistik signifikan statistik pada pengurangan arus masuk perjalanan ke Indonesia. Bencana alam Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 memiliki dapat positif dalam peningkatan wisatawan masuk di tahun berikutnya meskipun secara statistik lemah. Hal ini dikarenakan banyak relawan dan tenaga ahli kebencanaan yang datang ke Indonesia pada masa pemulihan bencana.
ABSTRACT Given the rich natural and cultural endowment and diversification, tourism sector is one of the most important economic sectors with the massive growth potential in Indonesia. Using gravity type panel data analysis, this study explores the factors determining the inbound tourism demand in Indonesia. The empirical analysis shows that an increase in income significantly affects the number of foreign tourist. The implementation of free visa policy works effectively in increasing the number of inbound tourists. The crisis events such as financial crisis and terrorist attacks show statistically significant on the reduction of the travel inflow to Indonesia. Surprisingly, the huge disaster Tsunami in 2004 has a positive lagged effect on the increase in the inbound tourist although it was statistically weak as more disaster recovery specialist and aid experts from abroad visited Indonesia.
2018
T52099
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irma Damayanti
Abstrak :
Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.
Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty.
2018
T51911
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sembiring, Roy Karten
Abstrak :
ABSTRAK

Kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Banyak program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu program yang diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2007 adalah Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program transfer tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) yang menyediakan uang tunai kepada para penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan dalam kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dari program bantuan tunai bersyarat ini di Indonesia. Salah satunya adalah sejumlah besar rumah tangga tidak miskin yang mendapat manfaat dari PKH, walaupun sebenarnya penerima program PKH di Indonesia dirancang untuk rumah tangga miskin. Studi ini menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan rumah tangga yang tidak miskin menerima manfaat dari program Transfer Tunai Bersyarat. Hasil yang diperoleh dari model Probit Logit menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2013, 2014 dan 2017, menunjukkan bahwa tinggal di daerah pedesaan, usia tua, dan memiliki banyak anggota keluarga secara signifikan mempengaruhi penerimaan manfaat dari Program PKH (CCT).


ABSTRACT

 


Poverty is a major problem faced by developing countries like Indonesia. Many programs have been implemented by the Indonesian government to reduce poverty. One plan that was introduced by the government in 2007 is called Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer (CCT) program that provides cash to beneficiaries of the Program Keluarga Harapan initiative under predetermined conditions. But in its journey, there are many things that still need to be improved from this conditional cash transfer program in Indonesia. One of them is a large number of non-poor households that benefited from the PKH initiative, even though the conditions for recipients of the PKH program in Indonesia were designed for poor households. This study analyzed what factors caused non-poor households to receive benefits from the Conditional Cash Transfer program. The results obtained from the Probit Logit Regression model using National Socio-Economic Survey ( Susenas ) data in 2013, 2014 and 2017, demonstrated that living in a rural area, old age, and having many family members significantly influenced the disbursement of benefits from the PKH (CCT) program.

 

2019
T52874
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Witri Mukti Aji
Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi spasial dari pertumbuhan ekonomi, redistribusi, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode Susilo Bambang Yudhoyono (yaitu, dari 2004 hingga 2014 menggunakan metode   dekomposisi kemiskinan, growth incidence curve, dan beberapa indeks pertumbuhan yang pro-poor.  Data yang digunakan berasal  dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahunan yang diadakan di Indonesia antara tahun 2004 dan 2014. Tesis ini menyajikan tiga wawasan ekonomi utama selama periode Susilo Bambang Yudhoyono: 1) insiden kemiskinan menurun secara signifikan antara tahun 2004 dan 2014, 2 ) pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode ini umumnya tidak berpihak pada orang miskin, dibuktikan dengan kurva insiden pertumbuhan yang miring ke atas, dan 3) perbedaan regional ada dalam bentuk kurva insiden pertumbuhan; karena itu pro-poor pertumbuhan ekonomi bervariasi antar provinsi. Dengan menggunakan sistem klasifikasi yang dilakukan oleh Kakwani dan Pernia (2000), penulis mengklasifikasikan provinsi ke dalam lima kelompok berikut ini sehubungan dengan pro-poor growth index (PPGI). Hasil empiris  mendukung pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin. Namun, beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Gorontalo dan Bengkulu mengalami pertumbuhan untuk non-pro-poor  dan  pro-poor yang lemah. Untuk mempromosikan pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin di semua provinsi, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia sangat penting untuk provinsi-provinsi yang tertinggal tersebut.


ABSTRACT

 


This thesis explores the spatial dimensions of economic growth, redistribution, and poverty reduction in Indonesia during the Susilo Bambang Yudhoyono period (i.e., from 2004 to 2014) using the poverty decomposition method, the growth incidence curve, and several pro-poor growth indices. I gathered my data from the annual National Socio-economic Surveys conducted in Indonesia between 2004 and 2014. Analyzing this data, my thesis presents three key economic insights about the Susilo Bambang Yudhoyono period:1) poverty incidence significantly declined between 2004 and 2014, 2) the economic growth that occurred during this period was generally not pro-poor, made evident by an upward sloping growth incidence curve, and 3) regional differences exist in the shape of the growth incidence curve; the pro-poorness of economic growth therefore varies between provinces. Using the classification system proposed by Kakwani and Pernia (2000), I classify provinces into the following five groups with respect to their pro-poor growth index (PPGI). Our empirical results support the pro-poor growth in a nation. However, some provinces such as North Maluku, Gorontalo and Bengkulu experienced non-pro-poor growth and weakly pro-poor. To promote the pro-poor growth in all provinces, the governmental supports in infrastructure and human capital development are essential for the above lagged provinces.

 

2019
T52904
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Tiar Kusuma
Abstrak :
Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional SUSENAS, penelitian ini mencoba untuk menganalisa faktor ndash; faktor yang mempengaruhi ketiimpangan terhadap pengeluaran rumah tangga di sektor kesehatan dengan menggunakan metode dekomposisi ketimpangan: dekomposisi terhadap komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga, dan dekomposisi terhadap sub ndash; grup populasi. Kami menemukan bahwa ketimpangan terhadap komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga untuk non ndash; makanan lebih besar dibandingkan komponen pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Di antara komponen ndash; komponen pengeluaran rumah tangga untuk non ndash; makanan, ketimpangan terhadap pengeluaran di sektor kesehatan sangatlah tinggi dan polanya cenderung stabil. Hal ini menandakan bahwa terdapat banyak rumah tangga yang masih belum mampu untuk mengakses fasilitas ndash; fasilitas kesehatan dan situasi tersebut tidak berubah selang periode penelitian. Lebih lanjut, disparitas ketimpangan di sektor kesehatan tersebut yang terjadi di antara wilayah ndash; wilayah peneltian sangatlah kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan yang besar terhadap pengeluaran di sektor kesehatan terjadi di masing ndash; masing wilayah terutama pada daerah perkotaan. Sementara itu di antara rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas/layak terdapat banyak rumah tangga miskin yang tidak mampu untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terkait hal ndash; hal tersebut, para pembuat kebijakan kedepannya diharapkan dapat lebih fokus kepada ketimpangan yang terjadi di masing ndash; masing wilayah/provinsi terutama pada daerah perkotaan. Lebih lanjut, Pemerintah juga harus membangun fasilitas ndash; fasilitas kesehatan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang bekerja di fasilitas ndash; fasilitas kesehatan tersebut.
Based on the National Socioeconomic Survey, this study attempts to explore the factors of health expenditure inequality by using two inequality decomposition methods decomposition by expenditure components and decomposition by population sub groups. It is found that non food expenditure inequality is much higher than food expenditure inequality. Among non food expenditure inequalities, health expenditure inequality is very high and quite stable, suggesting that many households could not afford to pay for high quality health care services and this situation has not been improved. Health expenditure disparity between regions is very small, meaning that a very large health expenditure inequality exists within each region, particularly urban areas. Households who have access to qualified water have a much lower health expenditure inequality than those who have no or limited access, suggesting that among those who have no or limited access, there is a large number of very poor households who cannot afford to pay for decent health care services. Policy makers should focus more on health expenditure inequality within urban areas in each region. The government should establish more low cost health care centers, particularly in urban areas in each region and increase medical doctors who could work in these health care centers.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T49114
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tristianto
Abstrak :
Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut ......This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>