Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit KAP PQR terhadap akun piutang usaha PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam industri perniagaan gas. Piutang usaha adalah konsekuensi dari pendapatan secara kredit. Berdasarkan PSAK 55, perusahaan harus mengukur nilai piutang dan penurunan nilainya. Selama audit dilakukan, auditor menemukan bukti objektif atas penurunan nilai piutang. Tim audit telah melakukan diskusi bersama manajemen dan menyepakati untuk melakukan penyesuaian atas penurunan nilai piutang usaha tersebut. Oleh karena itu, KAP PQR tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada PT XYZ untuk laporan keuangan 2017.

---

This report aimed to explain the audit procedures conducted by KAP PQR on account receivable of PT XYZ. PT XYZ is a company operating in gas trading industry. Account receivable is generated from the revenue on account. Based on PSAK 55, company must measure the account receivable and its impairment. During the audit, the auditor found objective evidences of impairment on account receivables. The auditor and the management has discussed and agreed to make adjustments in respect of impairment on account receivables. Thus, KAP PQR issues unqualified opinion of PT XYZ financial statement for the year ended 2017."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas proses audit KAP FZD atas akun pendapatan dan Piutang usaha PT SMA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Proses audit dilaksanakan berdasarkan Audit Manual FZD yang telah mengacu pada standar audit yang berlaku. Pada tahap audit lapangan, dibahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan dan piutang usaha. Prosedur audit yang dilakukan adalah prosedur substantif, yang terdiri dari prosedur analitis substantif dan pengujian rincian. Hasil audit menunjukkan bahwa tidak terdapat salah saji material pada laporan keuangan PT SMA

---

ABSTRACTThis internship report discusses mainly about audit process that is performed by FZD accounting firm on revenue and accounts receivable accounts of PT SMA on the period ended December 31st 2016. The audit process is performed based on Manual Audit of FZD that has been based on applicable audit standard. On the field audit stage, it is discussed about audit procedure on revenue and accounts receivable accounts. Audit process that has been performed includes substantive procedure, which include analytical substantive procedure and test of detail. The audit process shows that there is no material misstatement on the financial statements of PT SMA. "

"ABSTRAKSistem informasi sangat diperlukan untuk mendukung strategi bisnis di dalam sebuah perusahaan, namun di sisi lain juga menimbulkan memungkinkan adanya risiko- risiko baru untuk perusahaan. Sehingga, perusahaan membutuhkan pengendalian untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko tersebut. IT Audit Support dibutuhkan untuk menguji pengendalian yang ada di perusahaan. Laporan magang ini menjelaskan mengenai kegiatan penulis di KAP dalam melakukan IT Audit Support, yang mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada PT IBK, salah satu badan kliring berjangka yang ada di Indonesia.

---

ABSTRACTInformation system is required to support business strategy in an enterprise. However, as a consequence, an information system may bring new risk to the enterprise. So, the enterprise needs a control to manage and reduce those risks. IT Audit Support is required to examine the control within the enterprise. This internship report explains about Authors activities in KAP RSM Indonesia in working on IT Audit Support, which encompass IT General Controll and Application Control in PT IBK, a state owned enterprise established as a derivative clearing house in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT X melakukan pencatatan akuntansi, khususnya akun terkait dengan ISAK 16 apakah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak atas penerapan ISAK 16 terhadap laporan keuangan selama tahun 2015, serta apa justifikasi yang diberikan oleh PT X perihal pengambilan keputusan terkait penerapan ISAK 16. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengolahan laporan keuangan, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah penerapan ISAK 16 memberikan dampak yang signifikan terhadap penyajian informasi keuangan dan juga rasio-rasio keuangan pada PT X, sehingga berpotensi mengakibatkan technical default atas sebagian kewajiban perusahaan

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the PT X perform accounting records, particularly related to the account of ISAK 16 is in conformity with the rules. In addition, this study aims to determine how the impact of the application of ISAK 16 to the financial statements and taxation for 2015, as well as what the justification given by PT X, concerning the decision making related to the application of ISAK16. This study used a descriptive approach. Data obtained through in depth interviews, processing of financial statements, tax reports and literature review. The results of this study are ISAK 16 had a significant impact on the presentation of financial information and financial ratios in PT X, thus potentially resulting in technical default on most of the company 39 s liabilities."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Laporan magang ini menganalisis prosedur audit yang dilakukan atas akun utang usaha pada PT K dan menilai kesesuaiannya dengan standar yang berlaku di Indonesia. PT K merupakan anak dari PT XYZ Group yang bergerak di bidang logistik dan perkapalan yang mengelola dan mendistribusikan air bersih di beberapa daerah. Prosedur audit dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengujian, hingga pelaporan. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilaksanakan terhadap akun utang usaha pada PT K sudah sesuai dengan standar yang berlaku, serta tidak ditemukan perbedaan yang signifikan diantara keduanya.

---

The internship report aims to analyze the audit procedures performed on accounts payable of PT K and to assess its compliance with the applied standards in Indonesia. PT K is a subsidiary of PT XYZ Group in logistic and shipping industry, which distributes and manages clean water in several areas. Audit procedures have been performed from the beginning, starting from planning, testing, and then reporting. Result of this analysis shows that the audit procedures performed on accounts payable of PT K have already complied with the applied standards, and there is no significant differences between them."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai kepatuhan Penerima Dana 1 dalam menjalankan Program Penguatan Sistem Kesehatan The Legend Foundation terhadap Panduan Kebijakan. The Legend Foundation memberikan dana hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, untuk memastikan dana hibah dikelola dengan baik, maka The Legend Foundation membuat Panduan Kebijakan sebagai arahan atau referensi semua pihak yang terlibat dalam mengelola dana hibah. The Legend Foundation menjalankan audit kepatuhan untuk melihat kesesuaian antara Panduan Kebijakan dengan praktik, sehingga dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana hibah yang telah diberikan. Secara garis besar, dalam melaksanakan Program Penguatan Sistem Kesehatan, Penerima Dana 1 telah melaksanakan sesuai dengan Panduan Kebijakan, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, seperti pada aset tetap, memo yang belum ditandatangan oleh pihak berwenang, ketidaklengkapan dokumen atas permohonan maupun penyelesaian uang muka, kas kecil, pelatihan kerja, jaminan sosial, sistematika yang tidak sesuai, dan substansi yang tidak lengkap.

---

ABSTRACTThis Internship Report discusses about the Principal Recipient rsquo;s compliance to the Manual of Health System Strengthening Program ndash; The Legend Foundation. The Legend Foundation provides the fund of grant to the Government of Indonesia through the Ministry of Health. Therefore, to ensure that the fund of grant is managed well, The Legend Foundation rsquo;s Manual is prepared as the direction and reference for all parties involved in managing the fund of grant. The Legend Foundation conducts the compliance audit for compatibility between the Manual and the practice, thereby being capable of guaranteeing the accountability and transparency of the fund of grant management as the form of accountability for the fund of grant already provided. Overall, in implementing the Health System Strengthening Program, Principal Recipient has implemented in accordance with the Manual, but some inappropriate, such as fixed assets, memo documents that have not been signed, incomplete documentation of request and realisation of advance, petty cash, job training, employee benefit, inappropriate systematics, and incomplete substances. "