Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 542 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Febriana Cahyadi
Abstrak :
ABSTRAK
Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang Undang. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta otentik tersebut, hal ini berkaitan dengan asas praduga sah terhadap Notaris/PPAT selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam kasus ini, terhadap akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT yang mengandung ketidakbenaran keterangan dan identitas palsu yang disampaikan oleh para pihak, yang mana kemudian akta tersebut dijadikan jaminan kredit kepada pihak bank dan pihak bank memberikan kredit. Tentu hal ini dapat merugikan pihak bank, selaku pihak yang beritikat baik memberikan pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.. Prinsip kehatihatian ini sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.
ABSTRACT
Notarial deed is an authentic deed that is made in front of a Notary according to the form and procedure as regulated by the law. The authentic deed as powerful and most comprehensive proof instrument plays a very important role in each legal relationship of community’s life. Essentially, the authentic deed contains the formal truth consistent with what the parties inform to the Notary. Notary is not required to investigate the truth of the material of the authentic deed, it relates to the legal presumption against the Notary / PPAT as a public official authorized to make an authentic deed. In this case, the deed of sale made by Notary / PPAT containing untruth and false identity information submitted by the parties, which then is used as loan collateral certificate to the bank and the bank gives loans. Of course this can be detrimental to the bank, as well parties provide loans. Therefore, the necessary principles of prudence in lending so as not to cause problems in the future. This principle of prudence is so important particularly in the distribution of credit since the fund is not derived merely from the bank, but it is from society. That’s why it is necessary to have attentiveness principle through accurate and deep analysis, good supervision and observation, legal agreement and fulfilling law requirements, strong binding guarantee, and complete credit documentation.
Universitas Indonesia, 2013
T35512
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Selistia
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai larangan melakukan penandatanganan Akta Notaris di Luar Kantor Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasus mengenai Notaris yang melakukan penandatanganan Akta Notaris di Luar Kantor Notaris. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris tidak diperkenankan melakukan penandatanganan akta Notaris di luar kantor tanpa alasan yang sah; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratif dalam menangani kasus Notaris melakukan penandatanganan Akta Notaris di Luar Kantor Notaris tanpa alasan yang sah; dan pengenaan sanksi terberat yang dapat diberika oleh Dewan Kehormatan terhadap Notaris tidak menimbulkan efek jera bagi Notaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya di kemudian hari, untuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang sangat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, Dewan Kehormatan diberikan akses untuk melapor kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberi sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.
ABSTRACT
This thesis discusses the ban signed Deed in Notary Affairs Office, but if the offense occurred, there was no firm arrangement about sanctions in the legislation. Problems studied in this thesis is the regulation and supervision of the UUJN Notary, the Notary supervision by the Supervisory Council and the Board of Honour as well as Notary case analysis of the Notary Deed signed at the Foreign Office of the Notary. The conclusion of this thesis is not allowed to perform notarial deed of Notary signing out of the office without a valid reason; Notary Supervisory Council and Honor Council to supervise preventive and curative in cases of signing the Notary Deed in Notary Public Affairs Office no legitimate reason, and toughest sanctions that can be given by the Honorary Council of the Notaries no deterrent effect for the notary in question. Suggestion of this thesis that should be in the future, for violation of the Code of Ethics Notary very cause harm to the public, Honorary Council given access to report to the Minister of Justice and Human Rights to give sanction to the notary in question.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35904
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vania Septina Basra
Abstrak :
ABSTRAK
Social processes occur in relation to changes in structural and cultural aspects. The process is a new space that is created when there is a structural and cultural pressures both in agriculture and industry. This raises the niche labor services abroad, as overseas markets especially Saudi Arabia is very easy to access and is considered as a safety valve. Potential labor market is then successfully put to good use by the sponsors in cooperation with PPTKIS for sending workers to Saudi Arabia. Process becomes easier because the links do revolution and commodification CTKI recruitment and utilize social capital in the form of trust.
ABSTRACT
Notary is a position of trust, so that the dignity and dignity of the notary position must be maintained, especially when in performing his duties. In taking an action and deed should be prepared based on the rule of law, in addition to the notary also must examine all the evidence presented, and hear testimony or statements of the parties as set forth in the base material for the deed. So that the deed he had done the do not lose their authenticity and does not cause harm to others. If in making authentic act, a notary public is not known based on the applicable law, the notary shall be responsible for the deed he had done. As was the case in Decision No.86/Pdt.G/2009/PNJkt.Tim., Which at the time made a Notary A Sale and Purchase Agreements, penghadap who appear before the notary is Mr. M as a buyer, while the seller is Mr S was not appear before the notary. Sale and Purchase deed manufacture only based on the original Land Certificate which belong to Mr. S brought by Mr. M. When in fact Mr. S as the owner of the land was never intended to sell the land to anyone, including to Mr. M. By simply using the original Land Certificate belongs in the absence of Mr. S and Mr. S as the owner and seller of the land, A Notary Deed of Sale made by efforts to manipulate the data, falsifying documents and signatures belong to Mr. S. And in the Sale and Purchase Agreements as though it has been trading in accordance with applicable law, whereas the full purchase engineering. For making the Sale and Purchase Agreements which contain fake information to make Mr. S suffered losses. Against losses suffered by Mr S then A must be responsible for the notary delete is to repeal and crossed the Sale and Purchase Agreements have been made and resulted in the Sale Deed null and void
Universitas Indonesia, 2013
T35698
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farida Ariani
Abstrak :
Banyaknya kepemilikan tanah hasil konversi hak lama yang belum memiliki bukti yang diakui oleh Negara menimbulkan permasalahan sendiri. Oleh karena itu, bukti penguasaan fisik atas tanah dianggap sebagai salah satu solusi kepemilikan hak atas tanah. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus sengketa kepemilikan tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Meulaboh terjadi karenakan adanya 2 (dua) bukti surat keterangan penguasaan fisik atas tanah yang sama, yang dimiliki oleh 2 (dua) orang yang berbeda dan dibuat oleh 2 (dua) orang pejabat yang berbeda pula. Salah seorang pemilik dari surat keterangan penguasaan fisik tanah tersebut kemudian menjadikan surat tersebut sebagai dasar pembuatan akta jual beli Notaris. Dalam pembuktian terbukti bahwa akta jual beli tersebut tidak berkekuatan hukum karena dibuat berdasarkan surat penguasaan fisik yang tidak diakui kebenarannya. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa surat keterangan penguasaan fisik merupakan salah satu bukti kepemilikan yang diakui oleh Negara apabila dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diatur dalam peraturan pertanahan. Adapun Notaris sebagai pejabat umum bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan keabsahan akta yang dibuatnya selama akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembatalan atau kebatalan suatu akta Notaris tidak serta merta menjadi tanggung jawab Notaris. Harus dilihat dulu sebab musabab dari suatu akta Notaris yang dikatakan batal maupun dimintakan pembatalannya.
Amount of the conversion rights of land ownership longer that do not have evidence that is recognized by the State raises its own problems. Therefore, evidence of physical mastery over the land is considered as one solution to land ownership. It is enshrined in Article 24 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration. Land ownership disputes are decided by the District Court in Meulaboh occur because of the existence of two (2) evidence of a certificate of physical mastery over the same ground, which is owned by two (2) different people and were made by 2 (two) different officials. One owner of a certificate of physical mastery of the land made the letter as a basis for making the sale and purchase deed of Notary. In evidence proved that the deed of sale is not binding because it was made by virtue of physical mastery unrecognized truth. The author uses the normative research data collection is done through the study of documents. From the results of this study concluded that physical mastery certificate is a proof of ownership that is recognized by the State if it comes with other supporting documents provided for in the land regulations. The Notary as a public official solely responsible for the accuracy and validity of the deed he made during the deed was made in accordance with the provisions of Law Notary. Cancellation or nullification of a notarial deed is not necessarily the responsibility of the Notary. Must be seen first causality of a notarial deed is said and requested cancellation canceled.
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T34849
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bobby Christian
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Oleh Karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan dan bagaimana dengan upaya hukumnya terhadap Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-perspektif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 29 PP No.74 Tahun 2011 tesebut tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 2 cara yaitu cara pertama dengan mengedepankan system case by case yang kedua yaitu dengan langsung mengajukan judicial review. ...... This thesis discusses about the principles of justice and the rule of law in Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 seen from Article 13A of Law the General Provisions and Tax Procedures. But Article 29 of the Regulation prohibits the submission of objections to the petition. The problems that arise are banning the application for legal remedy of appeal was contrary to land it also indicated that Government Regulation does not meet the provisions of Act Regulation No. 12 In 2011 Act Establishment of Legislation. By because on this background, the subject matter of this thesis is whether the article has been in accordance with the principles of justice and the rule of law in taxation and how the legal efforts against taxpayers themselves. The problem is addressed by using descriptive research typology perspective, using research literature and coupled with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 proficiency level does not reflect the principles of justice and the principle of legal certainty for Taxpayers, and remedies that can be done in 2 ways is the first way to promote system case by case the second is to directly apply for judicial review.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36024
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Revy Lorose Pratiwi Pankoulus
Abstrak :
ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai contoh telah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli ganda sehingga Notaris tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Rentannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik karena lalai maupun sengaja dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehinga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan.
ABSTRACT
Notary is a public officials who have authority to make an authentic official documents and other authorities as stated in the legislation. Notary deed is an authentic one made by or in front of the notary himself based on the forms and the procedures that have been appointed in the enactment. Notary’s obligation is something that must be obeyed that if he does not comply or break it, then he will be penalized depending on the violations that he committed as stated in the enactment of notary incumbency. For example, there had been a violation of a notary incumbency in the making of a binding sale and purchase deed so the notary will get administrative sanction in the form of a written warning. The susceptible of violations that notaries do, either intentionally or not, can cause a lot of disadvantages to the society so that supervision to the notaries has to be enchanced.
2013
T35347
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hikmah Sukmawati
Abstrak :
ABSTRAK
Peran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenai hukum waris. Dimana hukum waris adalah salah satu bagian hukum yang sangat sensitif, hal ini karena hukum waris menyangkut mengenai harta peninggalan pewaris juga hak dan kewajiban yang dimiliki atau yang akan dilakukan si pewaris. Peranan Notaris dalam hal ini sangat penting, contohnya mengenai pembuatan surat wasiat, surat keterangan mewaris, akta P2HP ataupun juga mengenai penginventarisiran dan pendaftaran harta peninggalan pewaris. Dibagian terakhir inilah sering terjadi pelanggaran, contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris karena melakukan penyegelan terhadap harta peninggalan pewaris. Selain melakukan penyegelan yang bukan merupakan tugasnya Notaris juga melakukan pelanggaran wilayah jabatannya karena telah melakukan perbuatan hukum diluar wilayah kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyegelan yang tepat dan konsekuensi yang tepat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran wilayah jabatannya. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris menjalankan jabatannya dengan berdasarkan Undang-undang dan kode etik yang ada, serta menyarankan agar MPW merekomendasikan kasus ini kepada MPP.
ABSTRACT
The role and authority of the notary is inevitability for law traffic in social life, one of it is about hereditary law. Hereditary law is one of a sensitive part of law, It’s because hereditary law is concerning about heir’s heritage and also about rights and obligation that owned or would be do by heirs. In this case, the role of notary is really important, for example about making a testament, description paper of heir, P2HP deed or about the registration of heir’s heritage. In this last part, about the registration of heir’s heritage is very often there a misdemeanor, taking example about misdemeanor of a notary who sealing heir’s heritage. Besides sealed something that out of his authority, notary also misdemeanor of his territory of jurisdiction. Therefore, this research is aim to making us know what is the right procedures of sealing heir’ heritage and the consequences for the notary who work out of the territory of jurisdiction. The result of the research is suggesting the notary to do their job based on the regulations and notary rules of conduct.
2013
T35091
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Siti Wahyuandari
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan atas pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya berakhir dan sejauhmana kewenangan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan aktanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam penerapannya penelitian ini merupakan penelitian problem focused yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek. Hasil penelitian menyarankan perlunya sosialisasi lebih mendalam mengenai Undang- Undang Yayasan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk para penegak hukum, secara khusus mengenai Rapat Pembina Yayasan agar keputusan yang dihasilkan ataupun keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Meskipun yayasan adalah badan hukum nirlaba yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang pengelolaannya selama ini dilandasi dengan kebiasaan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, yayasan dituntut untuk menjadi lembaga yang professional dan transparan, sehingga perlu menerapkan prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya, sehingga yayasan di Indonesia dapat menjadi sebuah noble-industry sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
ABSTRACT
This thesis discusses the validity of the statement of Foundation Board of Directors Meeting on the termination of Foundation’s Executive and/or Superintendent before his term ends and the extent of authority and responsibility of the Notary in making a notary deed. This research is normative and empirical juridical, with the approach of legislation and approach to the concept. In its application, this research is a problem focused research which linking purely research with applied research, meaning the problems of the research based on the theory or seen relation between theory and practice. The results suggest the need to socialize more about the Law Foundation to all relevant parties, including law enforcement, especially on Board of Directors Meeting so that the resulting decisions or the statement that will stated in the Notary deed does not conflict with the Foundation’s Statute and the Law. Understanding of the quorum and the quorum of legitimate decision-making in the Board of Directors Meeting will be quite crucial because it can result that a decision of the Board of Directors or the Notary Deed declared null and void by a court ruling. Although the foundation is a non-profit legal entity which has the sole purpose that are social, religious and humanitarian whose management has been based on the habits, since the enactment of the Law Foundation, the foundation is required to become a professional, transparent and accountable, so it is necessary to apply the principles of good corporate governance in its management so that the foundation in Indonesia can become a “noble-industry” in accordance with its purposes and objectives.
2013
T36131
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silaban, David Mulia
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pentingnya ketaatan pada Kode Etik Profesi bagi para Notaris dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah Yang Baik. Dimana Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum perdata yaitu dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dituntut harus memiliki sifat ketaatan pada Kode Etik Profesi untuk mendukung Program Pemerintah yang baik yaitu dalam hal peningkatan jasa pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang hukum nasional. Dalam penulisan Thesis ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, yaitu menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada kaidah dan norma–norma hukum yang sudah ada, berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa ketaatan pada kode etik profesi bagi para Notaris Dan PPAT sangat penting dalam membantu pelaksanaan program pemerintah yang baik
ABSTRACT
This Thesis discusses about the importance of adherence to the Ethics Code of profession for the Notary and Land Deed Official in assisting the implementation of the good Governance program. Where the Notary and Land Deed Official as public officials who run most of the public function of the state especially in the field of civil law in making authentic act who has perfect probative force must have the properties strict adherence to the Ethics Code of profession for supporting good Governance Program, namely in terms of improving services to the community especially in the field of national law. In writing this Thesis the authors use type of explanatory research, which illustrate and explain more about the importance of strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and PPAT in assisting the implementation of a good government program, with uses normative juridical Research Methods the author which refers to the rules and norms that already exist. By the research the authors obtain answers to existing problems that strict adherence to the code of professional conduct for the Notary and Land Deed Official is very important in helping a implementation of good government programs
2013
T35516
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Aziza
Abstrak :
Asuransi Kendaraan Bermotor menjamin beberapa resiko kerugian, diantaranya adalah resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Asuransi ini menjamin resiko berupa luka (bodily injured), dan/atau kerusakan harta benda (property damaged), yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tertanggung, atau hal lain yang diperjanjikan dalam polis. Bila terjadi perbuatan melawan hukum dari pengguna kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, misal nya menabrak orang atau kendaraan lain yang menimbulkan kerugian, maka akan timbul hubungan hukum antara Penanggung, Tertanggung dan Pihak Ketiga. Pihak Ketiga adalah pihak yang menderita kerugian dimana ia dapat menuntut pemberian ganti rugi dari pengguna kendaraan bermotor atau tertanggung. Tertanggung akan mengajukan permohonan klaim kepada penanggung atas resiko tanggung jawab hukum tersebut. Kemudian tertanggung memberikan kuasa kepada penanggung untuk menyelesaikan klaim, maka penanggung dapat berhadapan dengan Pihak Ketiga. Adapun penggantian yang dilakukan oleh Penanggung adalah sesuai dengan luas jaminan yang tertera di dalam polis Tertanggung. Jadi tidak semua tuntutan Pihak Ketiga yang merugi tersebut dapat di ganti. Sebagai pengguna jasa asuransi, harus dapat menilai apakah suatu polis, yang juga dapat disebut sebagai perjanjian baku, telah benarbenar dipahami sesuai dengan kebutuhan jaminan yang diinginkan. Sebagian besar permasalahan yang timbul pada saat terjadi klaim karena kurangnya pemahaman isi polis yang menimbulkan salah penafsiran (misinterpretation), sehingga ada kewajiban bagi pengguna jasa asuransi untuk membaca, dan bagi perusahaan asuransi untuk menjelaskan secara menyeluruh luas pertanggungan yang diperjanjikan. Penyelesaian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia walaupun sudah baik namun masih membutuhkan perbaikan system mekanisme kerja yang lebih cepat, mengingat jangka waktu penyelesaian yang melampaui ketentuan undang-undang yang berlaku.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S21369
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>