Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"Skripsi ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI angkatan 2003. Bertujuan menggambarkan perjuangan kaum perempuan Indonesia memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Kongres Perempuan Indonesia II membahas tentang perburuhan, usaha pemberantasan buta huruf serta pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak. Keputusan-keputusan yang dihasilkan, cukup memberikan angin segar dalam menentukan arah perjuangan dalam memperbaiki nasib kaum perempuan pada saat itu. Dalam hal perburuhan, Kongres membuat suatu badan penyelidikan perburuhan perempuan Indonesia, mempunyai kewajiban menyelidiki keadaan buruh perempuan diseluruh Indonesia. Untuk pemberantasan buta huruf, Kongres mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf, diadakanlah regristratiebereau (kantor pendaftaran), mempunyai tugas mengajarkan kepada beberapa orang buta huruf dalam jangka waktu tertentu. Serta didirikan suatu perkumpulan untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan dan anak-anak, yaitu Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P.P.P.P.A.).

---

This undergraduate thesis discusses the ability of Faculty of Humanities? students 2003th entranced. This thesis explained the Indonesian Women Movements to renovate their destiny. Therefore, in the Kongres Perempuan Indonesia II, at Jakarta, 20-24th July 1935, they discussed; about the women labors; how to make Indonesian people literate, especially women, and avoid the human trafficking, both women and children. This congres was very important and helpful to make direct movement that fixed Indonesian women destinies at those times. For women labors, congress built an organization called Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan, the assignment had responsibility to comprehend welfares of the women labor in Indonesia. The Congress also built the Registratiebureau against illiteracy in Indonesia. The last, they made an organization called Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan anak-anak (PPPPA), to stop human trafficking in Indonesia."

"Victoria yang sebelumnya bernama Port Phillip adalah daerah yang subur dan memiliki tanah yang cukup baik bagi industri pastoral. Pada tahun 1836 Victoria telah berkembang sebagai daerah pastoral dimana industri wol menjadi pusat perekonomiannya. Para imigran yang terus berdatangan bersama hewan-hewan temak mereka untuk menjalankan industri pastoral di sana karena pada masa itu harga wol di pasar Eropa dan Amerika sangat tinggi. Pada tahun 1851 terjadi perubahan dalam bidang perekonomian ketika ditemukannya emas di Victoria. Penemuan emas ini membuat semakin banyaknya para imigran yang datang dan dalam dan luar koloni Australia. Kemudian terjadilah pergeseran kehidupan perekonomian dimana industri pastoral sebagai pusat perekonomian telah digantikan oleh industri pertambangan emas. Skripsi ini hendak menjelaskan bagaimana proses terjadinya perubahan dari masa pastoral ke masa emas dan dampak yang ditimbulkan dari adanya masa emas terhadap perkembangan industri pastoral dan juga bagaimana kehidupan perekonomian masyarakat pada kedua masa tersebut."

"Skripsi ini pertama-tama mencoba menelusuri proses Benua Australia menuju _penal colony', kemudian mengupas kehidupan mereka di pembuangan sampai mereka bebas dan berperan dalam perkembangan sosial-ekonorni koloni Inggris tersebut. Tujuan akhir dari karya ini adalah menggambarkan bahwa narapidana memiliki peranan yang sangat penting pada masa-masa awal koloni Inggris di New South Wales.Hasil penelitian dari berbagai arsip menunjukkan peran penting narapidana sebagai sumber daya manusia yang potensial baik sebagai tenaga kerja pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, Narapidana merupakan peletak dasar kaum buruh di Australia. Secara umum peranan yang diberikan narapidana adalah hasil kerja kolektif, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan tanah pertanian, pembangunan gedung-gedung baik untuk pemerintahan maupun swasta. Sejarah membuktikan adanya beberapa bekas narapidana yang sukses dan berperan dalam perkembangan ekonomi Australia."

"Skripsi ini membahas secara terpadu suatu proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam budaya, etnik, agama, dan bahasa, yakni masyarakat yang multikultural. Proses perjalanan yang diambil tersebut terjadi pada periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1975. Diketahui bahwa Australia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terbentuk dari program imigrasi. Kedatangan para imigran ke Australia telah membawa banyak perubahan dan perkembangan kepada negara yang letaknya di bagian selatan tersebut. Mereka datang dengan membawa adat dan budaya yang berbeda. Begitupun dengan keberadaan orang Aborijin sebagai kelompok pertama yang hadir di Australia hingga menjadi penduduk asli yang telah mewarnal tradisi dan budaya negara tersebut. Semula keberadaan kelompok-kelompok tersebut menjadi suatu persoanan dan dilema. Australia yang didominasi oleh orang-orang keturunan Inggris itu membatasi dan mengekang keberadaan orang-orang yang berbeda dari mereka -baik itu secara fisik, ras, dan budaya- melalui undang-_undang pembatasan sampai dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Pembatasan terutama didasarkan atas ras, hingga kebijakan ini dikenal dengan nama Kebijakan Australia Putih ( White Australia Policy) yang ditetapkan pada tahun 1901. Suatu kebijakan yang disahkan bersamaan dengan Iahimya Australia menjadi suatu negara federasi. Proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya multikultural bila dilihat dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan telah menjalani 3 tahap; yakni penerapan kebijakan asimilasi, integrasi, dan diperkenalkannya kebijakan multikulturalisme oleh Perdana Menteri Whitlam. Penerapan kebijakan asimilasi ini dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia II (1945) sampai dengan tahun 1964. Sedangkan penerapan kebijakan integrasi sebagai fase kedua dilaksanakan pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1972. Baru kemudian Perdana Menteri Whitlam dengan inovasi-inovasi dalam kebijakannya memperkenalkan kebijakan multikulturalisme kepada masyarakat Australia dan dunia pada masa pemerintahannya (1972 - 1975). Suatu kebijakan yang diharapkan sebagai hal yang lebih relevan dengan keadaan saat itu bila dibandingkan dengan Kebijakan Australia Putih yang rasialis. Kebijakan multikulturalisme yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Whitlam telah membawa pembaharuan pada segala aspek kehidupan di Australia. Setiap orang dapat datang ke Australia dengan membawa kebudayaannya masing-_masing, tetapi sebagai suatu bangsa Australia, mereka harus mengakul dan mempunyai rasa kebangsaan sebagai bagian dari masyarakat Australia yang majemuk. Kebijakan multikulturalisme diharapkan dapat berhasil menyatukan Australia yang hingga kini masih berlangsung."

"Hubungan Indonesia-Australia pada periode 1959-1968 memi_liki corak hubungan yang berbeda dengan masa sebelum dan sesudah_nya. Kekhasan periode ini terletak pada adanya pertentangan ideo_logis antara Pemerintah Demokrasi Terpimpin Indonesia (1959-1965) yang pro-komunis dengan Pemerintah Liberal Konservatif Australia (1949-1971) yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis yang antiko_munis. Perbedaan ideologi itu menyebabkan dalam politik luar negeri, kedua negara pada era Perang Dingin menempuh jalan yang berlainan; Australia bergabung dengan Blok Barat dengan Contain_ment Policy-nya, sementara Indonesia menerapkan Politic, Non-Blok dengan kecenderungan beraliansi dengan MC. Hal ini menyebabkan mendinginnya hubungan Indonesia-Australia' sehingga dapat dikatakan bahwa periode ini menandai titik terburuk dalam hubungan bilateral kedua negara sepaniang sejarahnya. Pertentangan ideologi antara kedua negara yang bertetangga secara geografis ini dapat terlihat dari adanya dua kasus yang mewarnai corak hubungan kedua negara yaitu masalah Irian Barat (1959-1962) dan msalah Konfrontasi Malaysia (1963-1966). Pemerintah Australia memandang bahwa wilayah Irian Barat memiliki anti penting bagi pertahanan Australia karena wilayah tersebut berbatasan dengan Irian Timur (Papua dan New Guinea) yang diperintah oleh Australia. Di mata Australia, pengambil alihan Irian Barat ke tangan Indonesia merupakan suatu bahaya mengingat perkembangan kekuatan komunis di Indonesia dan meningkatnya kekua_tan militer Indonesia atas bantuan militer negara-negara Blok Timur. Dikhawatirkan Indonesia yang komunis, khususnya Irian Barat akan menjadi basis agresi gerakan komunis internasional terhadap wilayah Australia. Namun dalam permasalahan Irian Barat Pemerin_tah Australia cenderung untuk tidak bersikap konfrontatif dengan Indonesia meskipun dibalik layar ternyata mempersiapkan diri dari segi militer untuk menghadapi kemungkinan intervensi militer Indonesia. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam masalah Konfrontasi Malaysia lebih tegas karena peranan PKI yang makin menguat di Indonesia dan kecenderungan kesejajaran politik luar negeri Indonesia dengan RRC yang berpuncak dengan pembentukan Poros Jakarta-Peking meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Indonesia menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Austra_lia bersikap lebih tegas secara militer dan terlibat dalam unde_clared war dengan Indonesia. Peristiwa G-30 SIPKI beserta reaksi-reaksi terhadapnya memba_wa perubahan besar dalam konstelasi politik Indonesia. Lahirnya Pemerintah Orde Baru yang berorientasi ideologis antikomunis menimbulkan kesejajaran dengan ideologi pemerintah Liberal Konser_vatif Austalia, sehingga dengan demikian dimulailah lembaran baru dalam membina hubungan baik di antara kedua negara."

"Penelitian mengenai majalah Doenia Kita ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah pers Perempuan masa kolonial dan juga sejarah local Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber tertulis yang digunakan, berupa surat kabar yang telah berbentuk mikrofilm maupun masih asli. Skripsi berjudul _Ide-ide kemajuan perempuan dalam majalah Doenia Kita (1937-1941)_ secara garis besar menggambarkan keadaan kaum perempuan di Indonesia saat itu. Saat itu, ide kemajuan yang diperjuangkan oleh Kaum Muda perempuan terpengaruh oleh kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat dianggap dapat membebaskan perempuan dari keterbelakangan. Anggapan tersebut bertentangan dengan kaum konservatif yang masih mempertahankan kebudayaan Timur. Doenia Kita sebagai sebuah majalah perempuan dipengaruhi oleh organisasi Istri Indonesia, khususunya ide tentang kemajuan perempuan. Bagi Doenia Kita, kebudayaan Barat mengandung unsur positif seperti kedisiplinan, kerja keras, penghargaan terhadap hak perempuan dalam pendidikan, sedangkan kebudayaan Indonesia cenderung suatu kebudayaan Timur yang dianggap konservatif memiliki nilai-nilai tertentu yang tidak menghambat kemajuan perempuan.

---

The research of Doenia Kita magazine was purposed to complete this paper about the history of woman magazine at colonial time and also about the Indonesian local history. This research was done by using the historical method that consisted of four stages, heuristic, critic, interpretation, and historiography. The written sources used here were microfilm or authentic magazine. The title of this research is _Ideas of Woman Progress in Doenia Kita Magazine (1937-1941)_, which basically tells us about the situation of women in Indonesia at that time. Ideas of woman progress struggled by the young women which influenced by Western cultures. Western cultures seemed to be considered to liberate women from inferiority. That was contrary with the Indonesian conservatives who persisted the Eastern culture. Doenia Kita as a women magazine had been influenced by the opinion from the organization of Isteri Indonesia, especially ideas about woman progress. For Doenia Kita, Western culture contained of certain positive elements like discipline, hard work and respect to woman rights in education, whilst Indonesian culture was inclined to be considered a conservative Eastern culture having certain values which did not pursue woman progress."

"Skripsi ini membahas peran dan kontribusi tenaga kerja perempuan pada masa Perang Dunia pertama di Victoria pada khususnya dan di Australia pada umumnya. Perempuan bekerja di berbagai bidang selama berlangsungnya Perang Dunia I. Mereka juga memberikan peran dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada jalannya perang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat di perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Freedom Institute, dan koleksi pribadi. Hasil penulisan menunjukan bahwa perempuan Australia telah banyak memberikan peran dan kontribusinya terhadap negara dan masyarakat Australia. Data menunjukan terlah terjadi perubahan sosial sebagai akibat banyaknya tenaga kerja perempuan di masa perang. Eksistensi mereka semakin diakui dan mereka dapat membantu keluarganya meskipun upah yang diterima belum juga sejajar dengan laki-laki di akhir masa perang."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kasus O'keefe terhadap kebijakan Austalia Putih. Pembahasan penulisan ini dimulai ketika pada tahun 1947, dengan adanya kebijakan deportasi yang berdasarkan kebijakan Australia Putih oleh Menteri Imigrasi Australia A.A. Calwell terhadap Mrs. Annie O'Keefe seorang pengungsi perang asal Indonesia. Kebijakan deportasi tersebut dimulai pada saat Mrs. Annie menerima surat resmi dari Pemerintah yang isinya memerintahkan Mrs. Annie dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan Australia. Mrs. Annie yang telah menikah dengan suami berwarga negara Australia bernama Mr. John O'Keefe merasa bahwa dirinya tidak bisa dideportasi oleh Pemerintah Australia. Perjuangan Mrs. O'Keefe melawan kebijakan deportasi tersebut telah menyebabkan munculnya simpati dari masyarakat Australia. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Australia tersebut telah membuat posisi Pemerintah yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh mengalami beberapa masalah. Akhirnya pada tahun 1949 terjadi perubahan kebijakan politik terhadap peraturan imigrasi di AuUstralia bagi para imigran kulit bewarna terutama Asia. Dapat dikatakan bahwa kasus O'keefe adalah kasus bagi imigrgan kulit bewarna sebagai bentuk pertentangan terhadap sikap Pemerintah dalam menjaga eksistensi kebijakan Australia Putih di Australia.This thesis discusses the influence of O'keefe case towards White Australia Policy. This writing discussion is begun when in the year 1947, with deportation policy existence based on White Australia Policy by Minister of Immigration Australia A.A. Celwell towards Mrs. Annie O'keefe an Indonesian wartime refugee. Deportation policy begun that Mrs. Annie get official letter from government its contents commands Mrs. Annie and the childrens to leave from Australia. Mrs. Annnie had merried with husband Australian citizen has named Mr. John O'keefe felt that self can't be deported by Australian Government. Mrs. O'keefe struggle oppose deportation policy causes sympathy appearance from Australian society. The Existence support from Australian society make government position which is on moment that dominated by labour has experienced several problems. Final in the year 1949 heppen policies change towards immigration regulation at Australian to all coloured immigrant as discord from towards government attitude in watch over white Australia Policy existence in Australia."

"Studi sejarah perempuan merupakan salah satu bentuk penulisan sejarah baru (sosial) yang berkembang pesat pada akhir abad ke-20, tepatnya semenjak tahun 1970-an, khususnya di Eropa dan Amerika. Sementara di Indonesia, studi-studi sejarah perempuan masih amat langka ditemui. Tesis ini berjudul "Negara dan Perempuan: Studi Kasus Dharma Wanita 1974-1999". Terdapat tiga persoalan pokok dalam tesis ini. Pertama, bagaimana perilaku dan peran negara dalam mengontrol dan mengakomodir perempuan untuk memperkokoh kepentingan negara Orde Baru melelui Organisasi Dharma Wanita, Kedua, bagaimana perempuan tersebut memberi respon, khususnya dalam kasus Dharma Wanita. Ketiga, bagaimana perkembangan organisasi Dharma Wanita pada masa era reformasi. Untuk membedahi dan menjelaskan persoalan ini secara baik, digunakan corporate state theory (teori negara korporatif), yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli antara lain, Philipe Schimitter, Howard J. Wiarda, Simon Schwotzman dan Guilleno A. Donnal. Teori ini telah diujikan kepada negara-negara di Amerika Latin yang memiliki beberapa kemiripan dengan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan acuan metode sejarah. Pertama, mengumpulkan data melalui studi kearsipan dan kepustakaan. Di samping itu data juga dikumpulkan melalui metode oral history (wawancara). Kedua, analisis data melalui triangulasi metode sejarah, yang dikenal dengan kritik eksteren dan interen. Ketiga, menggunakan teori negara korporatif''untuk menguji data yang ditemukan. Terakhir, menghasilkan sebuah kaSrya ilmiah dengan menggunakan acuan teknik penulisan ilmiah. Sumber penelitain ini, bertitik tolak dari dua jenis sumber penting, yaitu sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama Orde Baru negara melelui pemerintah telah mengefektifkan organisasi Dharma Wanita sebagai sesuatu kekuatan yang andal bagi negara. Pada masa Orde Baru, perempuan Indonesia melalui Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) telah mengalami proses domestikasi, suatu proses yang mempunyai implikasi penjinakan, segregasi dan depolitisasi. Melalui Dharma Wanita negara melakukan kontrol terhadap perempuan, sehingga terciptalah budaya ""ibuisme negara"". Pada masa reformasi telah terjadi perseteruan yang hebat tentang dihapuskan atau tidak keberadaan Dharma Wanita, yang tidak kalah pentingnya dengan perseteruan keberadaan Dwi Fungsi ABRI. Sebagai hasilnya ternyata Dharma Wanita masih tetap dipertahankan dengan mengalami beberapa perubahan, antara lain dalam struktur organisasi, keanggotaan dan program kerja""