Ditemukan 73 dokumen yang sesuai dengan query
Utari Wardhani
"
ABSTRAK
Perkembangan bank Syariah mulai pesat sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam
melakukan kegiatan operasionalnya, bank syariah banyak
menjumpai permasalahan. Banyaknya kemungkinan penyelesaian
sengketa yang digunakan menyebabkan ketidakpastian mengenai
mana yang terbaik. Dalam tesis ini penulis mengangkat
permasalahan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang
dapat digunakan dalam perbankan syariah, kelebihan dan
kekurangan dari pilihan penyelesaian sengketa dan cara
mengatasi kekurangan tersebut, dan pilihan penyelesaian
sengketa yang lebih dapat digunakan dalam perbankan
syariah. Untuk dapat menjawab permasalah ini, penulis
menggunakan metode penelitian yang disesuaikan yaitu
kepustakaan yang bersifat yuridis ...
"
[, ], 2007
T38056
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tengku Sandra Fauzia
"
ABSTRAK
Salah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank
Syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah
adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) dalam hal ini Bank Muamalat
Indonesia menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola (mudharib) dalam hal ini Bapak H.
Anang Karnawan, anggota Koperasi Primer Untuk Anggota Nurul
Hidayah. Pemerintah berkewajiban memajukan koperasi dalam
arti anggota-anggotanya, yaitu dengan cara mengeluarkan
program Kredit Likuidasi dalam rangka Kredit Kepada Kopersi
Primer untuk Anggotanya dengan sistim Bagi Hasil yang
pengeluarannya dilakukan antara lain ...
"
2008
T37606
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Siregar, Ruben Jeffry M.
"
ABSTRAK
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
memberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaan
dan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secara
umum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan,
khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yang
menyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersama
menjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam hal
ini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnya
pihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama.
Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh
mana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaan
atau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dari
harta bawaan ...
"
2008
T37595
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rhanindito Widodo
"
Sejak masa reformasi di Indonesia, Partai Politik diharuskan untuk didirikan dengan akta notaris. Hal itu sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembuatan Akta Pendirian Partai Politik dan Akta Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik adalah tugas yang relatif baru bagi Notaris, dan oleh karenanya menghadirkan permasalahan dan kesulitan-kesulitan baru ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37003
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Ahmad Subarkah
"
ABSTRAK
Salah satu kegiatan usaha yang sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia
ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan yang berfungsi
sebagai lembaga intermediasi (intemiediary inslitutiori). Termasuk Bank Syariah
yang melakukan kegiatan usaha tidak berdasarkan penerapan bunga (interest free),
namun berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan
kerugian {profit and loss sharing principle). Setelah industri perbankan Indonesia
terpuruk dan berlangsung akibat krisis moneter sejak Juli 1997, Bank Syariah dengan
sistem bagi hasil dapat bertahan dan sebagai perbankan paling sehat dibandingkan
dengan Bank Umum ...
"
2008
T36988
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yetty Sofyati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36964
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Hafidz
"
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha Perbankan Syariah
berupa produk pembiayaan al Qardh al Hasan yang merupakan kelebihan dari
perbankan Syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Pembiayaan tersebut
menjadi produk unggulan bagi nasabah yang memerlukan dana secara cepat tanpa
disertai dengan pemberian jaminan pada Bank. Pembiayaan tanpa disertai jaminan
dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank i tu sendiri maupun membebankan
muqtaridh mengingat besarnya kegunaan pembiayaan tersebut, perlu diketahui
bagaimana pengembalian pembiayaan al Qardh al Hasan kepada pihak muqridh dari
muqtaridh jika ...
"
2008
T36979
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Susiana Sudirman
"
Fasilitas Pembiayaan Line Facility merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah. Dibuat dalam bentuk wa'd yang merupakan kesepakatan atau janji dari pihak bank kepada nasabah untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum o f Understcmding. Pemberian jaminan diberikan pada akta wa'd yang merupakan janji bank tersebut. Pembiayaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai prinsip, rukun dan syarat instrumen pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum. Berdasarkan ha! tersebut diatas maka ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36926
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Arieska Putri Hakim
"
Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah.
Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36928
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Asrof Sibilli
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum korporasi dengan frasa badan usaha. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir adanya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berstatus badan hukum. Namun ...
"
2015
S60389
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library