Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Flood is indeed a big problem in Jakarta as a metropolitan city. From the colonial era to present day, flood has not yet been resolved adequately. Fisiography cycles, space competition, and the management of flood seem to be significant factors affected the continuous problem of flood in Jakarta.Seeing from the perspective of tisiography which is related to geomorphology, geology, and hydrology, ?lowland of Jakarta formed from rivers? sedimentation thousand years ago. This in fact has formed areas below the sea level like swamp and lake areas. Sedimentation process was accelerated after the eruption of the Motmt Salak in 1699, in which newly lowland has been increasing each year around 15-50 metres depending on flood and wind direction. Due to this sedimentation, Jakarta topography is flat where water could not tlow smoothly.The emergence of Jakarta as settlement areas originated from the Sunda Kelapa Kingdom that developed in the Jakarta coastal area. This process of settlement has developed rapidly along with the VOC conquered Jakarta. Being a central of the colonial trading, population has increased dramatically that also extended the size of Jakarta. In 1830, the city extended toward southem part, well-know as Weltevreden. Menteng was built in 1918 alter the development of Jakarta itself.The increasing number of population from 1948 - 1950 was occurred when the capital of the country moved from Yogyakarta to Jakarta. After 1970s population booming has happened in Jakarta which consequently increasing number of buildings could not be avoided. The construction of housing complexes, trading centres, and industries have even conducted in the restricted areas for any buildings, including the environmental geology area of 1,2 and 3. The impact of these constructions could be clearly seen through the decreasing of absorbing water areas. Therefore, flooding areas have increased rapidly. From 1892 to 1930 flood had been around Weltevreden area, but in 1985 floods have reached the outskirts of Jakarta, including Bintaro, Ciputat, and Pasar Minggu.To solve the flood, structural approach has been applied since 1911. During colonial period flood, especially in 1919, the canal of Kali Malang and Manggarai water control were built. After the independence, 1970 - 1985, floods have been managed by constructing Cengkareng drain, Cakung drain and so forth. Though government has spent a lot of funding, flood could not be stopped it. Flood is indeed a difficult homework for government of Jakarta."

"Disertasi ini ingin menunjukkan Djawi Sunda, di Cigugur, Kuningan. Sebuah komunitas Adat yang berhasil membangun keruku melalui prinsip:yang penting Melalui penelitian etnografi dan teori interaksi simbolik telah menunjukkan bahwa Seren Taun sebagai alat pengingat yang berisi tuntunan yang penuh makna simbolik dan berhasil merawat tran yang ditempuh lebih mengutamakan arti pentingnya sebuah kebebasan berkeyakinan, penegasan identitas, daripada transmisi tingkat keluarga. Kombinasi antara: resistensi dan adaptasi dalam menghadapi dominasi negara dan hegemoni agama resmi, merupakan perlawanan kultural yang paling mengesankan.

---

This dissertation aims at indicating survival strategies carried out by Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan. It is a community succeeding to establish a peaceful religious life relationship. It suggests that the members have tolerance (sepengertian ethnographic research and symbolic interaction have indicated as a mnemonic device meanings?and a creative performance has worked to mai transmission. The strategy emphasizes more on faith freedom and identity insistence in public than in family. The combination of resistance and adaptation to cope with state domination and formal religious hegemony works impressively."

"ABSTRAKDisertasi ini ingin menunjukkan Djawi Sunda, di Cigugur, Kuningan. Sebuah komunitas Adat yang berhasil membangun keruku melalui prinsip:yang penting Melalui penelitian etnografi dan teori interaksi simbolik telah menunjukkan bahwa Seren Taun sebagai alat pengingat yang berisi tuntunan yang penuh makna simbolik dan berhasil merawat tran yang ditempuh lebih mengutamakan arti pentingnya sebuah kebebasan berkeyakinan, penegasan identitas, daripada transmisi tingkat keluarga. Kombinasi antara: resistensi dan adaptasi dalam menghadapi dominasi negara dan hegemoni agama resmi, merupakan perlawanan kultural yang paling mengesankan.

---

ABSTRACTThis dissertation aims at indicating survival strategies carried out by Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan. It is a community succeeding to establish a peaceful religious life relationship. It suggests that the members have tolerance (sepengertian ethnographic research and symbolic interaction have indicated as a mnemonic device meanings?and a creative performance has worked to mai transmission. The strategy emphasizes more on faith freedom and identity insistence in public than in family. The combination of resistance and adaptation to cope with state domination and formal religious hegemony works impressively."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas rekonstruksi pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta.Melalui pendekatan sejarah pemikiran (history of ideas) yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis, rekonstruksi atas pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta menunjukkan bahwa gagasan tersebut dari sudut pandang politik perekonomian merupakan gagasan mengenai ideologi ekonomi Indonesia. Karena tercantum di dalam konstitusi, yang dilembagakan sebagai Pasal 33 UUD 1945, gagasan Ekonomi Kerakyatan merupakan imperatif yang mengikat politik perekonomian Indonesia.

---

ABSTRACTThis study explores the formation of The People Economic Thought of Mohammad Hatta. Analysed through the approach of history of ideas, along with the sociological history approach, the formation of Hatta?s thought on the People Economic System has showed that idea as an Indonesian economic ideology. As it is written in the Indonesian constitution, in particular in the article 33 UUD 1945, the People Economic System is an imperative for political economy of Indonesia."

"Penelitian tentang gerakan pekerja di Provinsi Jawa Barat terjadi pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1952. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat?Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly. Menurut Tilly aksi kolektif terdiri atas komponen: interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action. Sedangkan elemen vital aksi kolektif model meobilisasi meliputi: power, repression/fasilitation, dan opportunity/threat. SOBSI menjadi agensi bagi pekerja lepas mampu mengintegrasikan kelima komponen aksi kolektif yang kemudian berpuncak pada pemogokan. Tuntutan pekerja berhasil karena Ketua Panitia Aksi SOBSI K.Werdoyo mempunyai power yang besar baik yang berupa posisi dan perannya sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR maupun kemampuannya dalam bernegosiasi. K.Werdoyo mampu mengatasi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepadanya. K. Werdoyo juga mampu mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (dari PNI) yang lebih lunak dalam menyikapi tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat daripada Perdana Menteri sebelumnya, Sukiman dari Masyumi.Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat dikarenakan adanya tindakan ekploitasi dari Pemerintah Pusat. Pada hakekatnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak melanggar ketentuan karena secara formal kewenangan tentang peraturan penetapan upah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Persoalan utamanya lebih pada tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja lepas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di tengah-tengah pekerja lepas mengalami kesulitan ekonomi yang serius, Pemerintah Pusat menurunkan pendapatan mereka.Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat berhasil, bahkan kemudian berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Keberhasilan tutunan tersebut telah meredakan aksi-aksi pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat yang juga telah meluas ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan pekerja, semakin besarnya organisasi SOBSI, dan telah jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan tentang pekerja lepas.

---

This research studies the workers movement in West Java Province that rose in the middle of twentieth century, especially in 1952. The main objective of the research is to prove that the economic problem was the main cause of the government workers strike in West Java.

In this research, author utilizes the theory of collective action - mobilization model of Charles Tilly. Tilly argues that the collective action consist of several components, which are interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. Meanwhile, the vital elements of the collective action - mobilization model comprise power, repression/facilitation, and opportunity/threat. SOBSI became an agency for the government workers that integrated five components of collective action, which later led to government workers strike. The demand of government workers was successful, because the Chair of Action Committee of SOBSI, K. Werdoyo had not only a great power within his position and role as the Head of Government workers Faction in the Parliament, but also in his negotiation ability. He not only controlled repressive actions that exercised by the government, but also utilized the government facilities that provided for him. K. Werdoyo was able to take opportunities that were given by Prime Minister Wilopo (from PNI), who acted softly in dealing with the demands of government workers in West Java rather than the former Prime Minister, Sukiman from Masyumi.

The government workers strike in West Java caused by the exploitation from the Central Government. Essentially, the policy of Central Government did not against any regulation because the regulation of wage determination was the authority of the Central Government. The main problem emphasized on the injustice action, which suffered by the government workers, by the Central Government. While the workers encountered a serious economic difficulty, the Central Government lowered their income.

The demand of government workers in West Java not only succeeded, but also later led to the issue of the Government Regulation Number 31 Year 1954 about the Government workers. The accomplishment of the demand relieved other government workers actions in West Java that already spread to Central Java and East Java Provinces, increased the welfare of government workers, made the organization of SOBSI bigger, and brought the authority to Regional Government in issuing the regulations about government workers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Katingka dan Zikir dalam Tradisi Ritual Meagoliwu pada Masyarakat Koroni di Buton Utara. Hasil: Tradisi Ritual Meagoliwu pada Masyarakat Koroni saat ini masih terdapat di tiga desa: Lasiwa, Laeya, dan Maligano. Bentuk pelaksanaan di masing-masing desa mengandung persamaan dan perbedaan. Di Desa Laeya mengandung unsur kepercayaan Hindu dan di Desa Maligano mengandung unsur kepercayaan Islam. Pelaksanaan ritual meagoliwu di kedua desa tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan lembaga adat dalam permainan politik dalam desa.Ritual meagoliwu yang ada di Desa Lasiwa menggunakan dua bentuk ritual yang berbeda, yaitu katingka dari unsur kepercayaan Hindu dan zikir dari unsur kepercayaan Islam. Namun unsur perbedaan bentuk dalam pelaksanaan ritual Meagoliwu tidak mengganggu keharmonisan hidup bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan tersebut, berkat peran lembaga sara lembaga adat/imam desa dalam menyakinkan kepala desa mengenai pentingnya ritual meagoliwu adalah demi terciptanya ldquo;keamanan rdquo; dalam masyarakat. Kondisi tersebut tercipta berkat komunikasi yang baik antara lembaga sara dengan kepala desa. Kata kunci: Kabupaten Buton Utara, Katingka, Zikir Masyarakat Koroni, Ritual Meagoliwu

---

This research aimed to study about the Katingka and Zikir in Tradition of Meagoliwu Ritual of Koroni People in North Buton Regency. The result showed that today the tradition of Meagoliwu ritual can be seen in three villages, those are Lasiwa, Laeya and Maligano Villages. In each of these villages, there are differentiations and similarities during the implementation of this ritual. Tradition of Meagoliwu Ritual in Laeya Village has some elements from Hindu faith while in Maligano Village has some elements from Islamic teaching. The implementation of the ritual does not run well due to the involvement of traditional institution in political intrigue within the community.Tradition of Meagoliwu Ritual in Lasiwa Village applies the two kinds of different ritual they are katingka with Hinduism elements and katingka with Islamic elements. Yet, those different elements do not bother the harmony within the society. The institution of Sara traditional institution traditional priest has the role to create the harmony within the society. The institution ensures Kepala Desa that the importance of ritual meagoliwu is for the society lsquo safety rsquo . The good communication between Sara Institution and Head of the Village embodied the safety. Keywords North Buton Regency, Katingka, Zikir of People in Koroni, Meagoliwu Ritual."

"Artikel ini menjelaskan tentang derajat kesehatan masyarakat pribumi di Kota Cirebon pada masa kolonialisme Belanda antara 1906-1940. Fokus kajiannya adalah menganalisis derajat kesehatan pada masa modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kota Cirebon yang semula sebagai kota tradisional/kota kesultanan diubah fungsinya menjadi kota kolonial (modern) oleh pemerintah Hindia Belanda bersamaan dengan pembentukan kota-kota lainnya di Jawa dan Madura pada 1906. Selama paruh pertama di awal abad ke-20, masyarakat pribumi di Kota Cirebon menghadapi proses modernisasi yang berbasis industrialisasi ekonomi. Namun karena seringkali proyek pembangunan tidak tuntas akibatnya lingkungan kota menjadi tidak sehat. Sisa material bangunan, genangan air, galian-galian tanah yang kotor, dan kurangnya jatah air bersih bagi masyarakat pribumi menjadi pangkal kemunculan berbagai bibit penyakit yang menyerang para pekerja dan menular secara luas. Kondisi ini yang menjadi derajat kesehatan masyarakat pribumi buruk dan tidak pernah meningkat. Dalam menangani wabah penyakit pun terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat pribumi dengan pemerintah kolonial. Bagi masyarakat pribumi praktik pengobatan didasari oleh pengetahuan agamanya yang kemudian diekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karenanya mereka seringkali menolak tawaran sistem pengobatan dan propaganda kesehatan modern yang ditawarkan oleh pemerintah karena khawatir aqidahnya terganggu. Sementara bagi pemerintah kolonial praktik pengobatan didasari oleh ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa. Hanya saja dalam praktiknya, aspek kesehatan modern ini dikaitkan dengan pengembangan perekonomian untuk mengumpulkan sebanyak-banyak keuntungan. Komersialisasi dan diskriminasi pelayanan kesehatan pada akhirnya membuat masyarakat pribumi tetap mempraktikkan pengobatan tradisional yang dipahaminya.

---

This dissertation aims to describe the health level of the native people in Cirebon during the Dutch colonial era (1906-1940), focusing on the health level when the Dutch colonial government carried out modernization. The City of Cirebon which was originally a traditional city/sultanate city led by the sultans was changed into a colonial (modern) city by the Dutch East Indies government concurrently with the formation of other cities in Java and Madura in 1906. Through the first half of the 20th century, the native people of Cirebon overcame a process of modernization based on economic industrialization. Modernization was also carried out in the health sector which included policies and eradicating disease outbreaks. However, since there were many incomplete development projects, the city environment became unhealthy. They created leftover building materials, puddles, dirty soil excavations, and caused a lack of clean water for the native people. This condition then became the basis for the emergence of various germs that attack the workers and spread widely. There were different perception between the colonial government and the native people in dealing with the disease outbreaks. For the native people, the health knowledge was referred on their religious knowledge which was then expressed in their daily lives. While for the colonial government, the understanding of health referred to science development in Europe. In reality, this aspect of modern health is associated with economic development to collect as many benefits. The construction of hospitals, procurement of medical devices, and health services are also commercial in nature. The health perceptions of the native people also did not reduce the value of beliefs in their religious practices. Therefore the native people often rejected the offer of medical systems and other health propaganda from the government for they fear that their faith will be corrupted.  So in that condition, the spread of the epidemic of dissidents became widespread in Cirebon."

"Disertasi ini menjelaskan tentang Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) tahun 1981-2010. Fokus kajian ini adalah peran Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama khususnya Universitas Islam Malang (Unisma) pada tahun 1981-2010 untuk mengembangkan sistem pendidikan untuk mencetak kader akademik yang memiliki solidaritas kebangsaan dengan tetap berjiwa Ahlu as-sunnah wal al-jamâ’ah (Aswaja) an-nahḍiyah. Untuk mewujudkan visi-misinya melalui pendidikan formal, NU membentuk Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) Bagian Pergoeroean (Onderwijs) pada Muktamar NU ke-4 tahun 1929 di Semarang yang menjadi cikal bakal Lembaga Pendidikan Ma’arif NU (LP Ma’arif NU). Setelah lahir beberapa perguruan tinggi baik umum maupun Islam, Nahdlatul Ulama melalui Ma’arif terdorong ikut mendirikan perguruan tinggi Islam Status Nahdlatul Ulama yang sejak tahun 1952 berubah menjadi partai politik semakin menguatkan niatnya mendirikan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dari internal NU agar bisa duduk di pemerintahan dengan tetap berjiwa Aswaja an-nahḍiyah sehingga didirikan Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama (PTINU) seperti Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam (APIAI) di Malang tahun 1959 atas prakarsa tokoh NU Malang yaitu Kiai Oesman Mansoer. APIAI berubah menjadi FTT UNNU tahun 1961 dan pada tahun 1971 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang. Pada akhir tahun 1970an tenaga dan pikiran para pengurus NU terkuras untuk kepentingan politik dan mengabaikan kepentingan massa, walaupun sejak tahun 1973 NU tidak lagi menjadi partai politik tetapi suara partainya dititipkan ke partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berdampak terbengkalainya pendidikan NU termasuk Unsuri Jatim. Pada kondisi itu muncul ide dari Kiai Oesman Mansoer yang saat itu memiliki power baik alokatif maupun otoritatif berbentuk sumber daya (resources) sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Unsuri Jatim di Malang sehingga secara sadar dan sengaja mengajak beberapa tokoh seperti Kiai Tholchah Hasan untuk memisahkan diri dari Unsuri demi menjaga jiwa ke-NU-an dan tradisi pesantren dalam dunia perguruan tinggi. Dengan modal Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Pertanian akhirnya terbentuk Universitas Islam Malang pada tanggal 27 Maret 1981. Upaya mengembalikan citra Perguruan Tinggi NU, Unisma di bawah kendali tokoh utama para kiai yaitu Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, dan Kiai Tholchah Hasan membentuk Lembaga Khusus sebagai pelaksana Penanaman nilai-nilai ajaran Aswaja di Unisma. Lembaga tersebut adalah Lembaga Dakwah Keislaman (LDK), tahun 1981 yang berubah menjadi Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) tahun 1986 dan berkembang menjadi Lembaga Pengkajian Ilmu Tekonologi dan Islam (LPITI) tahun 1992 dengan segala programnya yang ada. Keberhasilan upaya tersebut nampak dari beberapa civitas akademika (dosen mahasiswa) serta Alumni Unisma yang berkiprah di masyarakat untuk ikut serta menjadi agensi baru dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja di berbagai sektor yang ditekuni masing-masing. Dengan pendekatan Sosiologi menggunakan Teori Strukturasi dari Anthony Gidden yang mengintegrasikan para kiai sebagai pelaku (Agen) dengan struktur perguruan tinggi NU pada praktik sosial dalam ruang dan waktu menghasilkan perubahan struktur berupa berdirinya Unisma sebagai dampak dari tindakan para agen. Sehingga secara terus menerus terjadi reproduksi struktur oleh para agensi dengan beberapa perubahan kelembagaan yang ada dalam diri Unisma untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Aswaja an-nahḍiyah di perguruan tinggi. Namun dalam penelitian ini nampaknya Unisma selalu menjadikan sosok kiai sebagai tokoh sentral dari semua perjalanan akademik sejak berdiri. Fenomena ini Oleh Max Weber disebut Kekuasaan Kharismatik dan oleh Karl D. Jackson disebut Kekuasaan dan Kewibaan Tradisional yang keduanya oleh Zamakhsyari Dhofier diistilahkan Tradisi Pesantren yang menjadi ciri khas NU. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri dalam dunia perguruan tinggi yang dijalankan dengan manajemen modern (demokratis) tanpa meninggalkan tradisi lama yang dianggap masih baik. Inilah yang menjadi temuan baru dalam kajian sejarah atau sistem pendidikan.

---

This dissertation represents the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, particularly Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010. The focus of this study is the role of the Nahdlatul Ulama’s Higher Education Institution, especially the Malang Islamic University (Unisma) in 1981-2010 to develop an education system to produce academic cadres who have national solidarity while remaining at the spirit of Ahlu as-sunnah wal al-jamâ'ah (Aswaja) an -nahḍiyah. To fulfil its vision and mission through formal education, NU formed Hoof Bestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO) the Pergoeroean Division (Onderwijs) at the 4th NU Congress in 1929 in Semarang which became the forerunner of the Ma'arif Education Institute (Lembaga Pendidikan Ma’arif). After the commencement of several universities, both public and Islamic, Nahdlatul Ulama through Ma'arif was encouraged to participate in establishing Islamic universities. The status of Nahdlatul Ulama, which since 1952 turned into a political party, further strengthened its intention to establish a university to meet the needs of internal human resources (HR) from NU so that they could sit in a government with the spirit of Aswaja an-nahḍiyah so that the Nahdlatul Ulama’s Islamic Higher Education Institution (Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama) was founded such as the Islamic Science and Religion Education Academy (Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam) in Malang in 1959 at the initiative of the Malang NU figure, Kiai Oesman Mansoer. APIAI changed to FTT UNNU in 1961, and 1971 switched to the Tarbiyah Faculty of University of Sunan Giri (Unsuri) in Malang. At the end of the 1970s, the energy and thoughts of the NU officials were concentrated for political interests and disregarded the interests of the masses. Nevertheless, since 1973 NU was no longer a political party, but the party's votes were entrusted to the United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan), resulting in neglect of NU education, including Unsuri East Java. In that condition, an idea emerged from Kiai Oesman Mansoer, who at that time had both allocative and authoritative power in the form of resources as the Dean of the Tarbiyah Faculty of Unsuri of East Java in Malang, so that consciously and deliberately invited several figures such as Kiai Tholchah Hasan to separate himself from Unsuri for the sake of maintaining the spirit of NU and pesantren traditions in the world of higher education. With capital from the Tarbiyah Faculty and the Agriculture Faculty, the Malang Islamic University was formed on March 27, 1981. To restore the image of the NU’s Higher Education Institution, Unisma was under the control of the prominent kiai figures, namely Kiai Masjkur, Kiai Oesman Mansoer, and Kiai Tholchah Hasan to form a Special Institution to implement Aswaja's teaching values at Unisma. This institution is the Islamic Da'wah Institute (Lembaga Dakwah KeIslaman), in 1981 which changed to the Institute for Islamic Studies and Development (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam) in 1986 and advanced into the Institute for the Study of Technology and Islamic Sciences (Lembaga Pengkajian Ilmu Teknologi dan Islam) in 1992 with all its existing programs. The achievement of these struggles can be perceived from several academics (student lecturers) and Unisma alumni who are active in the community to participate in becoming a new agency in instilling the values of Aswaja's teachings in multiple sectors that they are engaged in. By applying sociological approach Anthony Gidden's Structural Theory, which integrates kiai as agents with the structure of NU’s Higher Education Institution in social practice in time and space, has to result in structural changes in the form of the establishment of Unisma as a result of the actions of agents. As a result, the agency continues to reproduce the structure with several institutional changes that exist within Unisma to instil the values of Aswaja an-nahḍiyah teachings in universities. Nevertheless, in this study, it appears that Unisma has always presented the figure of the kiai as a central figure in all academic journeys since its foundation. This phenomenon by Max Weber called Charismatic Power and by Karl D. Jackson called Traditional Power and Authority, both of which by Zamakhsyari Dhofier termed the Pesantren Tradition which characterizes NU. This point is a unique concept in the world of higher education which is run with modern (democratic) management without leaving the classical traditions which are still considered acceptable. This is a new finding in historical studies or the education system."

"Disertasi ini membahas tentang orang-orang Madura yang kembali setelah terjadinya kekerasan antar etnis yang dikenal dengan Kerusuhan Sampit pada bulan Februari 2001. Mereka memutuskan untuk kembali ke Sampit setelah mempertimbangkan berbagai situasi yang pernah mereka alami pada saat hidup di kota Sampit sebelum terjadinya kerusuhan. Penelitian ini ini ingin menunjukkan bahwa berbagai peristiwa pada masa lalu membentuk mental image yang dijadikannya sebagai referensi untuk kerangka bertindak pada masa sekarang. Melalui penelitian lapangan yang dilakukan Sawpit Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Kalimntan Tengah dan Pulau Madura, Jawa Timur; dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan setengah terlibat dan penelusuran dokumentasi ditemukan bahwa orang-orang Madura menggunakan referensi kejadian pada masa lalu untuk memulai kembali kehidupannya di kota Sawpit. Ingatan-ingatan tentang harmonisasi hubungan dengan orang-orang Dayak diberi tempat yang luas. Namun, ingatan yang bersifat traumatic, khususnya tentang kekerasan komunal antar etnik tidak disembunyikan oleh orangorang Madura dari ruang publik kota Sampit."

"Disertasi ini membahas peristiwa normalisasi hubungan diplomatik Cina-Indonesia dengan tujuan menunjukkan motivasi yang mendorong Cina untuk mewujudkannya. Pendekatan "keterkaitan mikro-makro" digunakan untuk mengangkat bukti-bukti empiris, dipertajam melalui kerangka konsep mianzi. Dalam budaya Cina mianzi mengandung makna dan nilai-nilai "kehormatan".Hasil penelitian menunjukkan, merosotnya kekuatan kubu sosialis di akhir tahun 1980-an dan peristiwa Tiananmen 1989 telah menyebabkan berubahnya prioritas politik luar negeri Cina. Ancaman terhadap kedaulatan menjadi pusat prioritas karena menyangkut kehormatan dan keutuhan bangsa. Segenap potensi Cina harus digunakan untuk menyelamatkan kehormatan negaranya, itulah baoquan mianzi. Kejayaan dan citra internasional RRC harus dikibarkan kembali. Normalisasi hubungan itu terbukti merupakan bagian dari upaya baoquan mianzi dan telah memberi peluang besar kepada Cina untuk berperan di forum regional maupun global. Dari sanalah motivasi itu terangkat.

---

This disertation examine the normalization of China-Indonesia diplomatic relations in order to understand China"s main motivation. The "micro-macro linkage" used to uphold empirical evidence that being enhanced through "Mianzi" concept. In Chinese culture, mianzi consist honorable values and meanings.The result of this research shows that the changes on China foreign policy priority has been caused by the decreasing of socialist power in the late 1980"s and the Tiananmen incident in 1989. Threat to China`s sovereignty and unity has been the main priority to keep the country honor and existence. The term of baoquan mianzi is being used on this matter. It means using the whole potential of Chinese people to save the country honor. PRC international image and glory need to be restored. The normalization of diplomatic relations has been proven to be a part of baoquan mianzi and has given China a big opportunity to take part in regional and global forums. From there the motivation was raised."