Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas.

---

The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan hukum atas perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Bagi pekerja kontrak, kebijakan penggunaan tenaga kerja kontrak dinilai kurang menguntungkan karena mereka merasa tidak memiliki kepastian terutama dalam hal kelangsungan maupun jenjang karir pada saat kontrak akan berakhir. Bahkan mereka tidak bisa menuntut kenaikan upah maupun pesangon jika sewaktu-waktu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga semua kebijakan dan kewenangan secara mutlak menjadi milik para pengusaha. Banyak perusahaan menggunakan alasan kondisi keuangan yang terus merugi sebagai pembenar untuk tidak memberikan hak-hak para pekerja, apalagi pekerja kontrak. Posisi tawar pekerja kontrak semakin terpuruk. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan memberikan gambaran mengenai kedudukan pekerja kontrak dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta diperkuat dengan contoh kasus.Penelitian ini menyarankan mulai dari tingkat Pengadilan Hubungan Industrial hingga Mahkamah Agung harus memberikan putusan yang berpihak kepada pekerja kontrak sehingga keadilan dan perlindungan hukum dapat dirasakan bagi pekerja kontrak pada umumnya.

---

AbstractThis study discusses the legal protection of workers' status changes remain a work contract. For contract workers, the policy of the use of contract labor is considered less profitable because they feel they have no certainty, especially in terms of continuity and career paths at the time the contract will expire. Even they can not demand higher wages and severance pay if at any time exposed to the Termination of Work (PHK). So that all policies and absolute authority belongs to the entrepreneurs. Many companies use the excuse of financial condition continues to lose money as a justification for not providing workers' rights, especially contract workers. Bargaining of contract workers worse off.This study uses descriptive analysis, which describes and gives an overview of the status of contract workers in the labor laws in Indonesia known as the Fixed Term Work Agreements (PKWT), and reinforced with examples of cases. This study suggests starting from the Industrial Relations Court to the Supreme Court shall give judgment in favor of temporary workers so that justice and legal protection for contract workers can be felt in general."

"Pelaksanaan uji kompetensi program diploma kebidanan dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kualitas lulusan dalam memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sebelum menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini ingin mengetahui tentang faktorfaktor yang berhubungan dengan nilai uji kompetensi menurut akreditasi, status kepemilikan dan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai uji kompetensi berdasarkan akreditasi dan wilayah. Disarankan pula agar adanya penyelasaran substansi uji dengan kurikulum, perlunya persamaan garis besar kurikulum di setiap institusi pendidikan mengingat di beberapa institusi yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) akan lebih unggul dalam kompetensi praktek (knows how, show how) sedangkan di institusi yang menggunakan kurikulum konvensional justru sebaliknya, serta pengendalian mutu terhadap institusi agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

---

The competencies examination of vocational midwifery major is made to determine how good is the quality of the graduates of the vocational midwifery?s knowledges, skills and professional attitudes before they conduct their duty in providing healthcare services. This research seeks to find factors related to score from competenceis examination based on the acreditation status, the ownership and the location of the midwifery academy. This research uses quantitative and qualitative approach. The result shows that there is difference in the average score from the competencies examination based on the accreditation and location of the academy. It is sugested that a hamonization in the substance of the examination curricullum is a must, a standard curricullum in every academy is required, since some academy using competencies based curicullum is better in practice (knows how and shows how) compared to the academy using conventional curicullum, so that the quality control against the academy could result in qualified graduates."

"Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,  melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan  protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, menjalankan urusan pemerintahan di bidang kenotariatan dan karena itu Majelis Kehormatan Notaris termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya merupakan objek sengketa tata usaha negara.  Keterangan Notaris dan atau akta akta yang dibuatnya termasuk surat surat yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimana implikasi hukumnya jika Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar bagi kewenangan entitas peradilan untuk meminta keterangan notaris, dan atau mengambil  akta aktanya sebagai bukti, mengandung cacat prosedural dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian  normatif, dengan mengkaji tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dihubungkan dengan  bentuk dan cacat yuridis keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Batal atau tidak sahnya Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengakibatkan bukti bukti hukum yang didasarkan pada Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dibatalkan, menjadi tidak sah.

---

The Notary Law has given authority to the Minister of Law and Human Rights as an assistant to the President in the Field of Law and Human Rights, conducting guidance on a notary public. The authority of the Minister shall be granted in the form of a delegation to the Minister to form a Notary Honorary Council consisting of the Notary Public Honorary Council and the Regional Notary Council of Notary, which carries out the function of guidance on the notary, in particular giving approval or refusal to the Investigator, Prosecutor or Judge in taking pro justitia to the notary in relation to the deed he made and notary protocol in the notary's depository. The Honorary Council of a Notary who is appointed and dismissed by the Minister, carries out government affairs in the field of notary and therefore the Honorary Council of Notary is included as the Board or the State Administration Officer and the decision is the object of the state administration dispute. Notaries and / or deeds of deeds which are made, including letters which are part of the notary protocol, are evidence in criminal cases. What is the legal implication if the Decree of the Regional Notary Public Notary as the basis for the authority of the judicial entity to request notarial information, and or to take its act of deed as evidence, contains procedural disability and is annulled by the State Administrative Court. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the duties and authorities of the Notary Public Honor Council related to the form and the juridical defect of the decision of the Notary Publicity Council based on the Decision of the State Administrative Court. The nullification or invalidity of the Decision of the Regional Notary's Council of Honor, resulting in evidence of legal evidence based on the Decision of the Notary Board of the Notary of Territory annulled, becomes invalid."

"Pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran upah beserta hak-hak lainya yang biasa diterima pekerja selama proses perselisihan PHK sesungguhnya telah jelas diatur dalam Pasal 155 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun perubahannya dalam Pasal 157A UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Khusus adanya upah proses dari skorsing yang diberikan tertulis selama proses Perselisihan PHK,  mengacu pada pasal 96 UU No 2 tahun 2004 tentang PPHI, jika upah dan hak akibat skorsing tidak dijalankan perusahaan maka pekerja dapat meminta putusan sela untuk dipenuhinya hak akibat skorsing tersebut. Klausula tetap menjalankan hak dan kewajiban dari para pihak berselisih wajib dilaksanakan para pihak selama perselsihan berlangsung. Namun jika pemberi kerja melarang atau tidak memberikan pekerjaan selama proses perselisihan, maka pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar upah proses. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis regulatif yang didukung berdasarkan temuan berbagai putusan peradilan hubungan industrial dan data empirik dari beberapa narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ditegaskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No 37/PUU-IX/2011 dan dimaknai melalui Surat Edaran dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang membatasi keberlakuan upah proses secara regulatif hanya diberikan maksimal 6 (enam) bulan. Sedangkan pada hasil temuan diperoleh fakta bahwa proses perselisihan PHK dapat menempuh waktu lebih dari 6 (enam) bulan atau lebih lama jika menempuh upaya paksa eksekusi. Dengan dibatasinya upah selama proses perselisihan PHK yang tertuang dalam berbagai praktek putusan perselisihan PHK, maka bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang berselisih dalam proses penyelesaian sengketa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja tidak terjadi.Kata Kunci: Perselisihan PHK, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011, Upah Proses.

---

Regulation regarding the implementation of payment of wages along with other rights that workers usually receive during dismissal disputes has been clearly regulated through Article 155 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and its amendments in Article 157A of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. In particular, process wage that is given during the suspension period in employment termination disputes refers to Article 96 of Law No. 2 of 2004 concerning PPHI. It will be interim decided if the company does not carry out wages and employees’ rights during this period. The rights and obligations of both employer and employees during the dispute process must be implemented. If the employer prohibits or does not provide work during the dispute process, the employer is obliged to pay the process wage. This study used a regulatory juridical research method to discuss various industrial relations court decisions and was supported by empirical data from several relevant sources. The result of the study indicates that although it has been confirmed through the Constitutional Court Decision Number 37/PUU-IX/2011 and interpreted by the Supreme Court's jurisprudence, limits the validity of the regulatory process wages for a maximum of 6 (six) months. Meanwhile, the finding shows the fact that the process of dismissal disputes generally takes more than 6 (six) months or longer if forced execution is taken. With the limitation of the process wages payment during dismissal disputes in practice settings, legal protection for workers in dispute has not been achieved."