Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Ikram Afif, author
Subsidi angkutan udara kargo dalam kerangka program jembatan udara sebagai kewajiban pelayanan publik di Indonesia = Cargo air transport subsidy in air bridge programs framework as public service obligation in Indonesia / Muhammad Ikram Afif
ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan...

2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar Adibuana Permana, author
Penerapan penyelenggaraan perkeretaapian oleh operator kereta api swasta sebagai bentuk kerja sama pemerintah-swasta di Indonesia = The implementation of railway operation by private railway operator as a form of public-private partnership in Indonesia
Kereta api di Indonesia telah dimonopoli oleh perusahaan milik negara sejak awal. UU No. 23 Tahun 2007 diperkenalkan untuk memberikan sektor swasta suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengoperasian kereta api. Namun, kereta api adalah dianggap sebagai barang publik oleh karena itu distribusinya tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke sektor swasta. Karena...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, Kaleb, author
Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Menindaklanjuti Dugaan Maladministrasi oleh Penyelenggara Pelayanan Publik (Studi Kasus: Distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Jayawijaya) = The Authority of Ombudsman Republik Indonesia in Proceeding Alleged Maladministration by Public Service Administrator (Case Study: Distribution of Prosperous Rice Social Assistance in Jayawijaya Regency)
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui perwakilannya di Provinsi Papua, Ombudsman berwenang menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi pada kasus distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Jayawijaya dengan menyampaikan saran kepada kepala daerah (Bupati Jayawijaya) guna perbaikan dan penyempurnaan prosedur pelayanan publik yang dikemas melalui...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi Habsari, author
Penerapan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terkait Penerbitan Izin Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dan Putusan PTUN Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG) = The Implementation of Article 114A Government Regulation Number 13 of 2017 on The Issuance of Environmental Permit and Spatial Plan in Indonesia (Case Study of PTUN Decision Number 124/G/LH/2016/PTUN-BDG and PTUN Decision Number 148/G/LH/2017/PTUN-BDG)

Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi Habsari, author
Penerapan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terkait Penerbitan Izin Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dan Putusan PTUN Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG) = The Implementation of Article 114A Government Regulation Number 13 of 2017 on The Issuance of Environmental Permit and Spatial Plan in Indonesia (Case Study of PTUN Decision Number 124/G/LH/2016/PTUN-BDG and PTUN Decision Number 148/G/LH/2017/PTUN-BDG)

Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fathur Adi Pratomo, author
Tinjauan Pengelolaan Limbah Elektronik di Belanda dan Jerman sebagai Upaya dalam Pengelolaan Limbah Elektronik di Indonesia = Overview of Electronic Waste Management in the Netherlands and Germany as an Effort in the Management of Electronic Waste in Indonesia
ABSTRAK
Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengelolaannya limbah elektronik. Sampah elektronik mengandung berbagai macam zat diantaranya di di dalamnya ada bahan berbahaya dan beracun (B3). Kandungan B3 dalam limbah elektronik membuat limbah ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Di guna mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat limbah elektronik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fathur Adi Pratomo, author
Tinjauan Pengelolaan Limbah Elektronik di Belanda dan Jerman sebagai Upaya dalam Pengelolaan Limbah Elektronik di Indonesia = Overview of Electronic Waste Management in the Netherlands and Germany as an Effort in the Management of Electronic Waste in Indonesia
ABSTRAK
Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pengelolaannya limbah elektronik. Sampah elektronik mengandung berbagai macam zat diantaranya di di dalamnya ada bahan berbahaya dan beracun (B3). Kandungan B3 dalam limbah elektronik membuat limbah ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Di guna mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat limbah elektronik...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rahma Prima Fidelia Wandita, author
Penerapan Pemberian Layanan Kesehatan Terhadap Pasien Pengidap HIV di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat = Implementation of Health Service Delivery for Patients with HIV in DKI Jakarta Province and West Java Province
Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebut dengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Shafira Anindia Alif Hexagraha, author
Tinjauan terhadap konsep Keadilan spasial dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada program normalisasi Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta = Analysis on spatial justice and public participation concept in spatial planning on Ciliwung normalization programme in special capital region of Jakarta
ABSTRAK
Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang...
2017
S68827
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Faraby Advisda Ilmi, author
Kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut (analisis putusan pengadilan negeri rengat nomor 22/PDT.G.LH/2016/PN.RGT) = Reclamation and postmining liability on holders of coal mining business licenses that have been revoked (case analysis on court decision of rengat district court case number 22/PDT.G.LH/2016/PN.RGT) / Faraby Advisda Ilmi
ABSTRAK
Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>