Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 106 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sembiring, Dhinhawati
Pengaruh eksistensi North American Free Trade Agreement (NAFTA) terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dikaitkan dengan penanaman modal asing di negara negara ASEAN pasca berlakunya NAFTA = The impact of North American Free Trade Agreement (NAFTA) on foreign direct investment between the Republic of Indonesia and Canada in association with foreign direct investment in Asean countries after NAFTA's Inception
" Skripsi ini membahas tentang pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dengan mengaitkannya dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dari sisi ekonomi negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA dari sisi penanaman modal asing karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing ke negara-negara ASEAN. Demikian pula halnya dengan penanaman modal asing yang terjadi antara Indonesia dan Kanada, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dengan menjalin kerja sama ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44514
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rama Prima Prayoga
Keberlakuan Doktrin Vicarious Liability Terhadap Tanggung Jawab Calon Notaris Dalam Pembuatan Akta (Studi Putusan Kasasi Nomor 134K/PID/2020) = The Applicability of the Vicarious Liability Doctrine to the Responsibilities of Notaries Candidate in Making Deeds (Study of Cassation Decision Number 134K/PID/2020)
" Wajib magang merupakan persyaratan menjadi notaris. Permasalahan dapat terjadi ketika seorang Calon Notaris dalam mengerjakan tugasnya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134K/PID/2020, dimana seorang Calon Notaris dalam menjalani tugasnya membantu Notaris untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasari oleh Berita Acara Rapat yang tanda tangannya palsu. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Caroline
Analisis terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Standar Nasional Sistem Pembayaran berbasis QR Code = Analysis on the Legal Protection for Consumers in Payment Transaction through Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as the National Standard for QR Code-Based Payment System
" Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Valenshia Destaningtyas
Kawasan ekonomi khusus di Indonesia sebagai upaya peningkatan penanaman modal dan daya saing internasional
" Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, diperlukan suatu strategi yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tujuan dan syarat-syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; keistimewaan-keistimewaan yang diberikan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, 2010
S25057
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Amanah Rahmatika
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat : studi kasus pemberian kredit usaha rakyat melalui perjanjian kredit antara PT A dan bank Z
" Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi dokumen yang berkaitan dengan objek ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1287
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Reza Alfiandri
Tinjauan yuridis pengalihan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara
" Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Selain itu dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1288
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Karina Alexandra
Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Secara Fisik Objek Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tanpa Kepemilikan Sertipikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3081 K/Pdt/2021) = Legal Standing Of A Party Who Physically Own Land Right Based On Sale And Purchase Deed Without Owning A Certificate (Study Supreme Court Decision Number 3081 K/Pdt/2021)
" Peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jual beli. Salah satu syarat formil dalam jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menerima sertipikat asli dan memeriksa kesesuaian data pada sertipikat tanah dengan data pada Kantor Pertanahan. Salah satu sengketa dalam jual beli tanah terjadi pada Putusan Mahkamah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beatrix Tanjung
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Satuan Rumah Susun dan Perlindungan Hukum Terhadap Calon Pembeli Yang Telah Melaksanakan Kewajibannya (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel) = Cancellation of the Sale and Purchase Contract of Flats Units and Legal Protection of Prospective Buyers who have carried out their obligations (Case Study of Decision Number 880 K/Pdt/2022 Jo. Decision Number 524/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel)
" Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas pembelian satuan rumah susun (sarusun) oleh Pengadilan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap calon pembeli yang telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan, pembatalan PPJB oleh Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan calon pembeli terhadap kelalaian dalam melakukan pembayaran atas iuran pengelolaan sarusun mengakibatkan calon pembeli kehilangan haknya atas pembelian sarusun yang telah dibayarkannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pembatalan PPJB ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Megah Rizqullah Pratamadia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Yang Tidak Memenuhi Tata Cara Pemilihan Pengurus (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBgr) = Notary's Responsibility On Deed Of Statements Of Meeting Resolution's General Meeting Of Owner And Tenant Condominium Units Association That Not Meet The Requirement Of Board's Election Procedure (Case Study On The Court Decree Number 176/Pdt.G/2018/PNBgr
" Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan undang-undang jabatan dan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBGR. Notaris dihadapkan dengan fakta hukum bahwa telah dilakukannya pemilihan dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Kalingga Hermawan
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanpa Didasarkan Kuasa Dan Tanda Tangan Pemegang Saham Yang Ditunjuk Pada Notulen Rapat (Analisis Putusan Nomor 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xi/2021) = Responsibilities of a Notary in Making the Deed of Decision Statement that is not Based on Power of Attorney and the Signature of the Shareholders Appointed in the Minutes of the Meeting (Analysis on The Decision Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta /XI/2
" Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>