Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Pdt.Sus/2012antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pajak DJPBanten KPP Pratama Serang melawan kurator PT. Bestindo Tata Industri (PT.BTI). Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenaikedudukan utang pajak PT. BTI dan hak tagih negara terhadapnya. SeharusnyaDJP tidak membiarkan utang pajak PT. BTI berlarut-larut, sehinggapenyelesaiannya dilakukan melalui proses kepailitan. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepadaperaturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakandata sekunder.

---

ABSTRACTThis thesis refers to the Supreme Court Decision No. 368 K/Pdt.Sus/2012 betweenthe Ministry of Finance of the Republic of Indonesia DJP Banten KPP PratamaSerang against curator PT. Bestindo Tata Industries (PT. BTI). The issues thatwould be discussed in this thesis are the position of tax debts PT. BTI and thestate’s rights to claim it. DJP should not let tax debts of PT. BTI protracted, whichled to settlement through the bankruptcy process. The research method that isbeing used is juridicial normative method, which means the research is based onregulation and library research that used secondary data."

"Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis megangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu mengenai (1) konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017; (2) perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan (3) tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal. Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisa adalah setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, seharusnya dapat menguatkan kedudukan baik notaris dan notaris pengganti di pasar modal. Namun pada kenyataannya, kedudukan notaris pengganti juga tidak kuat semenjak adanya peraturan tersebut, hal ini terjadi karena setiap akta mengenai IPO (Initial Public Offering) suatu perusahaan yang dibuat oleh notaris pengganti menjadi batal demi hukum. Mengenai peraturan terkait Otoritas Jasa Keuangan yang juga tidak diatur secara jelas menyebabkan ketidak pastian terhadap kedudukan notaris pengganti, contohnya dalam hal pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan tersebut pada praktiknya tidak dikenakan untuk notaris pengganti, hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada dimana setiap orang/badan yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dikenakan pungutan.

---

This study discusses levies by financial services authorities to substitute notaries based on POJK number 67 / POJK.04 / 2017. In this study, the author raised 3 (three) main issues, (1) the conception of a notary substitute for the capital market until the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017; (2) to compare the position of a substitute notary public before and after the Financial Services Authority Regulation While; (3) the responsibility of a substitute notary who has ended his term of office against the FSA regulations during the membership period of the capital market supporting profession. To answer the above legal problems, the author uses the normative juridical research method. The result of the analysis is that after the enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017, it should be able to strengthen the position of both notary and substitute notary public in the capital market. But in reality, the position of substitute notary public is not strong since the existence of the regulation, this happens because every deed regarding Initial Public Offering (IPO) of a company made by a substitute notary is null and void. Regarding regulations related to the Financial Services Authority which are also not clearly regulated, it causes uncertainty regarding the position of a substitute notary, for example in the case of levies by the Financial Services Authority. In practice, the levies are not imposed on substitute notaries, this is not in line with the existing regulations whereby every person / body carrying out activities in the capital market will be subject to levies."

"

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam melaksanakan tugas profesinya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun pada prakteknya seringkali Notaris tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun tidak saksama sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Pada penelitian tesis ini terdapat beberapa permasalahan yang dibahas yaitu (1) akibat hukum dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan surat kuasa; (2) tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya; (3) kesesuaian sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan perbuatannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 19/B/MPPN/VII/2019 yaitu Notaris harus memeriksa kewenangan dari para penghadap serta mengecek dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Untuk kasus tersebut implikasi hukumnya maka akta yang dihasilkan batal demi hukum. Sedangkan pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya dengan adanya pelanggaran adalah memberikan ganti rugi dan menerima sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sedangkan. kesesuaian antara sanksi yang diberikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah sanksi yang diberikan belum sesuai dengan kelalaian yang diberikan, karena Notaris hanya diberikan sanksi pelanggaran kode etik, namun untuk sanksi perdata pihak yang dirugikan yaitu Direktur utama dapat melanjutkan gugatan untuk di proses lebih lanjut ke Pengadilan agar Notaris yang bersangkutan dapat menerima sanksi sesuai dengan perbuatannya.

---

Notary Public is an authorized official to make an authentic deed which in carrying out his professional duties is overseen by the Notary Supervisory Board. However, in practice, notaries often do not follow the provisions set out in the law or are not careful so that there are parties who are disadvantaged. In this thesis research, there are several issues discussed, namely (1) the legal consequences of the Minutes of the General Meeting of Shareholders which are made based on a power of attorney; (2) notary responsibility for the deed he made; (3) the suitability of sanctions given by the Notary Supervisory Board with their actions. This research is normative juridical. This type of research is analytical descriptive. Based on the results of research on the case of the Notary Central Board of Trustees Decision Number: 19 / B / MPPN / VII / 2019 namely the Notary must check the authority of the parties facing and check the documents shown to the Notary Public. In this case, the legal implications are that the resulting deed is null and void. Whereas the Notary's liability for the deed he made in the event of a violation is to provide compensation and receive a 3-month temporary suspension by the Notary Central Board of Trustees. While. suitability between sanctions given by mistakes made by a notary public is a sanction that has not been in accordance with the negligence given, because the Notary is only given a sanction of violation of the code of ethics, but for civil sanctions of the injured party, the President Director can proceed with the lawsuit for further processing to Court so that the Notary can receive sanctions in accordance with his actions.

"

"Penelitian ini membahas pertimbangan keabsahan pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara PT PMU dengan Bank BRI serta tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sekaligus bertanggung jawab dengan penuh integritas atas akta yang dibuatnya tersebut. Dalam kasus ini M menggugat EL, BP dan PT PMU serta Notaris ME sebagai Turut Tergugat, karena penggunaan harta bersama milik bersama milik M almarhum ST berupa tanah yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT PMU dengan Bank BRI. Sementara itu, PT PMU yang diwakili oleh EL dan BP selaku Komisaris dan Direktur PT PMU tidak mau bertanggungjawab atas kredit PT PMU karena adanya dugaan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan almarhum ST pribadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan dalil-dalil di dalam perkara serta menggunakan pustaka berkaitan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit. Hasil dari penelitian adalah bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit oleh Notaris ME dapat menjadi tidak sah apabila dalam proses peradilan selanjutnya tidak ditemukan kuasa dari M terhadap almarhum ST baik dalam bentuk tanda tangan M di dalam Akta Perjanjian Kredit maupun surat kuasa khusus. Oleh karena itu, Notaris ME dapat dituntut untuk ikut bertanggungjawab secara administratif dan juga secara perdata dalam kerugian para pihak dalam kasus tersebut.

---

.This study discusses the consideration of the validity of the Deed of Credit Agreement between PT PMU and Bank BRI and the responsibility of the Notary for the Deed of Credit Agreement based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as well as being responsible with full integrity for the deed he made. In this case, M sued EL, BP and PT PMU as well as Notary ME as co-defendants, because of the use of joint property belonging to the deceased M in the form of land used as collateral in the credit agreement between PT PMU and Bank BRI. Meanwhile, PT PMU, which was represented by EL and BP as Commissioner and Director of PT PMU, did not want to be responsible for PT PMU's credit because of the suspicion that the loan was used for the personal benefit of the late ST. To answer these problems, a normative juridical research method is used, by examining secondary data related to the arguments in the case and using literature related to the Notary's responsibility in making the Credit Agreement Deed. The result of the research is that the making of the Credit Agreement Deed by Notary ME can be invalid if in the subsequent judicial process there is no power of attorney from M against the deceased ST either in the form of M's signature in the Credit Agreement Deed or a special power of attorney. Therefore, ME Notary can be sued to be responsible administratively as well as civilly in the loss of the parties in the case."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Tulisan ini meneliti Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN TPG. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu tanggungjawab Notaris yang melakukan Waarmerking terhadap Surat Pernyataan yang bertujuan untuk melegalkan Warga Negara Asing memiliki tanah objek sengketa di Indonesia, yang mana itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang mana perbuatan Notaris tersebut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi. Maka diharapkan Notaris harus lebih berhati-hati dan seksama dalam melakukan tugas dan jabatannya, dalam hal membuat isi dari Surat Pernyataan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. Deeds can be divided into 2 (two) types, namely authentic deeds and private deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized official in a form that has been determined by law and has perfect evidentiary power, while a private deed is a deed made not before an authorized official and the form and contents are in accordance with the wishes of the parties involved. make it. This paper examines Court Decision Number 45/Pdt.G/2020/PN TPG. The problem in this paper is the responsibility of the Notary who carries out Waarmerking on the Statement Letter which aims to legalize Foreign Citizens owning disputed land in Indonesia, which is contrary to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, which acts The notary is referred to as an unlawful act. In this case the Notary has made a mistake and deserves to be penalized. It is hoped that the Notary must be more careful and thorough in carrying out his duties and positions, in terms of making the contents ofthe Statement Letter containing elements of unlawful acts."

"Perubahan pengaturan Modal Dasar Perseroan Terbatas berpengaruh terhadap profesi Notaris karena Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan melakukan Penyuluhan Hukum atas perbuatan hukum tersebut. Dalam melakukan Penyuluhan Hukum mengenai Pendirian Perseroan Terbatas, selain Notaris harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, Notaris tidak dapat mengesampingkan asas-asas hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, seperti: asas kepastian hukum, prinsip kehati-hatian, dan prinsip Good Corporate Governance, karena walaupun Notaris membuat akta secara formil, Notaris perlu memperhatikan substansi akta secara materiil agar di kemudian hari Notaris tidak terseret dalam suatu sengketa hukum sebagai turut tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, diinterpretasi, serta diverifikasi dengan cara melakukan wawancara kepada Notaris sebagai narasumber. Kemudian, penulis menganalisisnya dan menuliskannya dalam penelitan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila Notaris memberikan Penyuluhan Hukum yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar sejumlah Rp1,00 (satu rupiah) dan Modal Disetor sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar tersebut yakni Rp0,25 (nol koma dua puluh lima rupiah), hal ini bertentangan dengan Prinsip Good Corporate Governance, khususnya Asas Keberlanjutan dan Asas Akuntabilitas; sedangkan di sisi lain, apabila Notaris memberikan Penyuluhan Hukum yang mengatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan dengan Modal Dasar sejumlah Rp1,00 (satu rupiah), Notaris menyalahi ketentuan Pasal 109 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, saran yang dapat Penulis berikan adalah bahwa dalam perumusan ketentuan Modal Dasar Persoan Terbatas, pemerintah harus memperhatikan aspek nonhukum, yaitu ekonomi, yang dapat disesuaikan dengan jenis usahanya.

---

Changes in the regulation of the Authorized Capital of Limited Liability Companies affect the Notary profession because Notaries are the only public officials who are given the authority by the Law to make Deeds of Establishment of Limited Liability Companies and provide legal counselling on these legal acts. In conducting legal counseling regarding the establishment of a limited liability company, apart from the Notary having to refer to statutory regulations, the Notary cannot ignore relevant legal principles, such as: the principle of legal certainty, the principle of prudence, and the principle of Good Corporate Governance because even though the Notary makes a formal deed, the Notary needs to pay attention to the material substance of the deed so that in the future the Notary is not dragged into a legal dispute as a co-defendant. The research method used in writing this thesis is doctrinal, namely by collecting secondary data in the form of legal materials through literature study, grouping and then sorting them. Next, the data is grouped, sorted, interpreted, and verified by conducting interviews with Notaries as resource persons. Then, the author analyzed it and wrote it in this research. The results of this research show that if a Notary provides legal counselling which states that a Limited Liability Company can be established with authorized capital of IDR 1.00 (one rupiah) and paid-up capital of 25% (twenty five percent) of the authorized capital, namely IDR 0.25, this is contrary to the Principles of Good Corporate Governance, especially the Principle of Sustainability and the Principle of Accountability; Meanwhile, on the other hand, if the Notary provides legal counselling stating that a Limited Liability Company cannot be established with authorized capital of IDR 1.00 (one rupiah), the Notary is violating Article 109 Number 3 Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation regarding changes to the provisions of Article 32 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Thus, the advice that the author can give is that in formulating the provisions on the authorized capital of limited liability companies, the government must pay attention to non-legal aspects, namely economics, which can be adjusted to the type of business."

"Pelaksanaan kasus kepailitan dapat ditempuh melalui prinsip going concern, melanjutkan kegiatan usaha suatu perseroan yang dinyatakan pailit dengan menunjuk pihak ketiga berdasarkan kesepakatan kreditur pailit. Namun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan, seperti terdapat pihak yang dirugikan akibat kegiatan hukum melanggar ketentuan hukum berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai status hukum Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang dibuat notaris dalam harta pailit, dan perlindungan hukum bagi investor going concern yang mengalami kerugian akibat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif analitis. Hasil analisis menyatakan pelaksanaan perubahan anggaran dasar menyangkut harta pailit yang tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham harus didahului dengan persetujuan kurator, tidak dapat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan keputusan pengadilan, bertentangan dengan penetapan pengadilan, sehingga menyebabkan batal demi hukum isi dari akta tersebut. Pelaksana/investor going concern yang dirugikan dapat melakukan gugatan pembatalan akta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU, karena secara hukum bertentangan dengan Pasal 20 UUPT, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun saran yang dapat diberikan baik bagi debitur pailit maupun notaris hendaknya memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Sirkuler perseroan pailit. Perseroan pailit harus patuh terhadap hukum kepailitan yang berlaku, menghargai dan menyanggupi proses pelaksanaan going concern yang sedang berlangsung.

---

The implementation of bankruptcy cases can be pursued through the going concern principle, continuing the business activities of a company declared bankrupt by appointing a third party based on the agreement of the bankrupt creditor. However, in its implementation, it often creates problems, such as there are parties who are harmed due to legal activities violating applicable legal provisions. The problems raised in this study are regarding the legal status of the Circular Decision Deed of Shareholders made by a notary in bankruptcy assets and legal protection for going concern investors who suffer losses due to the Shareholders' Circular Decision Statement Deed. To answer this problem does not appear to be modifying the subject a normative juridical legal research method with an analytical perspective research type. The results of analysis that implementation of amendments to the articles of association concerning bankruptcy assets as stated in the Deed of Statement of Circular Decisions of the Shareholders must be preceded by curator approval, cannot be contrary to laws and regulations, contrary to court decisions, contrary to court decisions, thus causing null and void the contents of the deed. The Implementers/going concern investors who are disadvantaged can file a lawsuit for deed cancellation based on Article 3 paragraph (1) Law No. 37 of 2004 because legally, it is contrary to Article 20 Law No. 40 of 2007, Article 1 number (1) jo. Article 69 paragraph (1) Law No. 37 of 2004. The advice that can be given to both the bankrupt debtor and the notary is to understand the applicable legal provisions in implementing amendments to the articles of an association through the Circular Decree of the bankrupt company. Bankruptcy companies must comply with applicable bankruptcy laws, respect and undertake the ongoing process of implementing the going concern"

"Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris sebagai bukti adanya hubungan hukum yang lahir karena kesepakatan. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dapat dituntut di pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Masalah penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif, sehingga menggunakan data sekunder melalui studi dokumen. Data sekunder ini dianalisis dengan metode kualitatif sehingga bentuk laporan penelitiannya adalah evaluatif-analitis. Hasil penelitian ini adalah hakim mempertimbangan tindakan PT. IPC yang tidak melaksanakan kewajiban hukum dalam akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama termasuk perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan doctrine, Pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa kewajiban PT. IPC lahir dari perjanjian sehingga tindakan PT. IPC termasuk wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana menurut Putusan HogeRaad tertanggal 26 Maret 1920 dan Yahya Harahap bahwa wanprestasi merupakan bentuk khusus atau lex specialis dari perbuatan melawan hukum sebagai lex generalis. Berikutnya adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta pengikatan jual beli saham dan akta kesepakatan bersama yang batal demi hukum sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT.IPC. Hal ini dikarenakan tanggungjawab Notaris dalam membuat akta yaitu terkait dengan keabsahaan perjanjian dan bukan pada pelaksanaan isi perjanjian.

---

An agreement made before a notary as evidence of a legal relationship born out of an agreement. Parties who do not carry out their legal obligations can be prosecuted in court on the basis of default or unlawful acts. The problem of this research is the judge's consideration regarding the actions of PT. IPC that does not carry out its legal obligations is an act against the law and the Notary's responsibility for the binding deed of sale and purchase of shares and the deed of mutual agreement which are null and void by law. This research method is normative juridical with evaluative research type, so it uses secondary data through document study. This secondary data was analyzed by qualitative method so that the form of the research report is evaluative-analytical. The result of this research is that the judge considers the actions of PT. IPC which does not carry out its legal obligations in the deed of binding sale and purchase of shares and deed of collective agreement, including acts against the law based on the doctrine, Article 1365 of the Civil Code and the Hoge Raad Decision dated January 31, 1919. The judge's consideration shows that the obligations of PT. IPC was born from the agreement so that the actions of PT. IPC is a breach of contract and is not an unlawful act, as according to the HogeRaad Decision dated March 26, 1920 and Yahya Harahap that a default is a special form or lex specialis of an unlawful act as a lex generalis. Next, the Notary cannot be held responsible for the deed of binding sale and purchase of shares and the deed of collective agreement which are null and void as a result of unlawful acts committed by PT. IPC. This is because the responsibility of the Notary in making the deed is related to the validity of the agreement and not to the implementation of the contents of the agreement."

"Pada dasarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku menyebutkan kewenangan yang dimiliki Dewan Komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan memberi nasihat kepada Direksi demi tercapainya tujuan dari perseroan terbatas. Permasalahan hukum muncul atas gugatan perbuatan Komisaris sebagai pemegang saham mayoritas yang menjual aset perseroan terbatas tertutup dengan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan dan prosedur penjualan aset yang diatur diatur Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar. Pada putusan yang dianalisis yang menyebutkan bahwa Hakim membatalkan gugatan terhadap perbuatan Komisaris yang menjual aset sedangkan perbuatan yang sudah dilakukan Komisaris tersebut jelas bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar dimana anggaran dasar merupakan akta autentik yang dibuat Notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memahami batasan-batasan kewenangan dari masing-masing organ perseroan terbatas khususnya Komisaris. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam hal ini tentang kewenangan Komisaris dalam menjual aset perseroan, peran notaris mencegah perbuatan melawan hukum oleh Komisaris atas penjualan aset dan putusan Mahkamah Agung nomor 1848/K/Pdt/2018. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas yang akan menjual asetnya wajib mengikuti dan memenuhi syarat yang telah diatur oleh UUPT dan anggaran dasar.

---

Basically, according to the applicable law, it states that the authority of the Board of Commissioners is to supervise the management policies carried out by the Board of Directors both inside and outside the Court and provide advice to the Board of Directors in order to achieve the objectives of the limited liability company. Legal problems arise over the actions of the Commissioner as the majority shareholder who sold the assets of a closed limited liability company against the law, namely violating the provisions and procedures for selling assets regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and the articles of association. In the analyzed decision which states that the Judge cancels the lawsuit against the commissioner's act of selling assets while the actions that have been carried out by the commissioner are clearly contrary to the Company Law and the articles of association where the articles of association are authentic deeds made by a notary and are perfect evidence. The purpose of this research is to understand the limits of authority of each organ of a limited liability company, especially the Commissioner. The research method in this thesis is juridical-normative which is carried out by analyzing legal concepts related to legal issues discussed in this case regarding the authority of the Commissioner in selling the company's assets, the role of the notary in preventing unlawful acts by the Commissioner on the sale of assets and the Supreme Court decision number 1848/K/Pdt/2018. The results of this study can be seen that a limited liability company that will sell its assets must follow and fulfill the requirements set out by the Company Law and the articles of association."

"Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Cipta Kerja memunculkan satu bentuk baru perseroan, yang di dalam PP No. 8 Tahun 2021 menyebutnya sebagai Perseroan Perorangan. Dalam pendirian perseroan perorangan ini cukup dengan mengisi format isian pernyataan pendirian secara elektronik tanpa adanya akta notaris. Hal tersebut mengakibatkan perseroan perorangan tidak memiliki dokumen autentik dalam pendiriannya. Selain itu perseroan perorangan dapat didirikan oleh seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana umur tersebut belum cakap hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan menurut PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dikaitkan dengan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal dan konsekuensi hukum adanya syarat usia minimum 17 (tujuh belas) tahun bagi pendiri perseroan perorangan. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah untuk menyarankan kepada pemerintah bahwa dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris dan bagi pendiri perseroan perorangan sebaiknya paling rendah berumur 21 (tahun) untuk kelancaran perseroan dalam menjalankan usahanya.

---

This research discusses about the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company (according to Government Regulation Number 8 of 2021 about the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment Changes and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses). The government through the Law on Job Creation has amended several regulations in Indonesia, one of them is the Law on Limited Liability Companies. In the Job Creation Law, a new form of company emerges, which in Government Regulation Number 8 of 2021 referred to it as a Single Member-LLC. In the establishment of a Single Member-LLC is by filling out a form electronically through SABH, without a notarial deed. This causes Single Member Limited Liability Company not have authentic documents in their establishment. In addition, a Single Member-LLC can be established by someone who is still 17 (seventeen) years old, where that age is not yet legally competent. The issues raised in this study are regarding the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company according to Government Regulation Number 8 of 2021 related with the role of a notary in the establishment of a Limited Liability Company and the legal consequences of having a minimum age requirement of 17 (seventeen) years for founders of Single Member-LLC. To describe these problems is using normative legal research methods with prescriptive research typology. The results of the analysis are to suggest to the government that in the establishment of a Single Member-LLC is better to involve a notary and for founder of Single-Member LLC better in 21 (twenty-one) years old for the good of the company in running business."