Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ahmad Rohman Nitiwijaya
Abstrak :
The change of state leadership/succession can be normally/conventionally and abnormally/non-conventionally. Normally, succession according to applicable law procedure (constitutional). While on the contrary of succession happened midway of necessity or unconventional. Commutation of government from Orde Baru by Soeharto power to BJ Habibie instead September 21st 1998 has done abnormally, its happened by mass disturbances effect of May 1998 to be political violence so that induce to leadership of state terminating Orde Baru era. Mass disturbances and political hardness May 1998 believed by the existence interference abroad which handling the important things of monetary area and together with movement domestic country with demonstration of student assisted by element of society wishing the happening of reformation from socio-political condition of Indonesia as before Orde Baru 32 years, going to new era of Indonesian living (reformation era) overseas interference in fact didn't too ugly as a result, if economic fundamental of Indonesia was strong. Economic fundamental of Indonesia was weak for example overseas debt, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) added by case of Aid of Licuiditas of Indonesia Bank (BLBI). BLBI equal to Rp 144,5 trillion came out July-December 1997 by Indonesia Bank to make healthy national banking, but a lot to be credit stuck, so that when monetary crisis knock over Indonesia, economics of Indonesia was broken. Succession of Leadership of Indonesia which non-conventional was very disturb to national resilience of Indonesia because outside planning, happened was very sudden so that disturb to economic activity, national development and security stability.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T18713
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Jati Purnaningsih
Abstrak :
Pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil selama ini masih belum optimal, karena kurang diperhatikan dan lokasinya terisolir. Hal ini menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta sulitnya akses komunikasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan pulau-pulau kecil baik menyangkut kegiatan ekonomi masyarakatnya maupun pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien. Di lapangan, telah terjadi fenomena yang menimbulkan paradoksa antara potensi yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat penghuni pulau yang rendah. Akibatnya diperlukan suatu langkah kongkrit untuk mengembangkan potensi tersebut dengan mengoptimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan melibatkan masyarakat setempat, sehingga dapat mereduksi tingkat kesenjangan sosial ekonomi guna terwujudnya ketahanan ekonomi dalam perspektif ketahanan wilayah. Tesis dengan judul "Pengembangan Potensi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Perspektif Ketahanan Wilayah". Studi kasus di Tiga Wilayah Kelurahan (Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang dan Pulau Kelapa). Penelitian tesis dilakukan di gugusan pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kab.Adm Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil dengan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat penghuni pulau guna menentukan strategi pengembangan yang tepat dalam perspektif ketahanan wilayah. Penelitian menggunakan metode diskriptif analitis kualitatif, dengan metode pendekatan partisipatif serta analisa SWOT. Untuk menentukan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan potensi wilayah dilakukan dengan cara Consensus Decison Making Group (CDMG). Analisa SWOT menunjukkan, terdapat dua macam strategi untuk diterapkan, Kepulauan Seribu selatan (dengan representasi Kel. Pulau Untung Jawa) adalah Strenght Threats (ST) atau strategi diversifikasi dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada, sehingga perlu dilakukan penganekaragaman kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepulauan Seribu Utara (dengan representasi Kel. Pulau Panggang dan Kel. Pulau Kelapa) adalah strategi Weakness Opportunities (WO) atau strategi konsolidasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan sehingga perlu disusun strategi baru dengan memperhatikan peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan kondisi nyata di daerah. Penerapan kedua macam strategi karena letak geografis pulaupulau kecil yang tersebar dan dikelilingi oleh perairan laut. Dalam implementasinya strategi dasar tersebut di]abarkan dalam strategi operasional dan rencana aksi pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Penelitian ini merekomendasikan adanya 'political will' dari Pemerintah Kabupaten untuk re-evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang selama ini diterapkan yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan mengeliminir tingkat kemiskinan melalui pengelolaan potensi pulau secara transparan, sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan Kepulauan Seribu dapat meningkat yang diidentikkan dengan meningkatnya pendapatan nelayan secara simultan untuk memenuhi standar kehidupan layak. Tercapainya kesejahteraan masyarakat akan menciptakan ketahanan ekonomi yang pada perkembangan berikutnya akan memberikan stabilitas keamanan dalam perspektif ketahanan wilayah yang secara berjenjang akan mendukung ketahanan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
All this time, small islands are still not optimally managed and exploited for lack of attention and their isolated location. This matter results in lack of facility and infrastructure. Therefore it is necessary to make efficient use of small islands, either related to the economic activity of their society or the efficient exploitation of natural resource. In the field, it has occurred a phenomenon resulting in a paradoxical matter between the high potency and the low social prosperity of the island inhabitants. Consequently it shall be required a concrete step to develop such potency by optimizing the government role as a facilitator and involving the local people so that it can reduce the level of economic-social gap in order to create a strength of economy in perspective of regional resilience. Research of the thesis with title "The Potential Development of Administrative Regency of Kepulauan Seribu ( thousand islands) In Perspective of Regional Resilience", (Study of case in three villages, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Panggang and Kelurahan Pulau Kelapa). The research of thesis performed in group of small islands existing in the surounding waters of Administrative Regency of Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Province was aimed to know the management and development of such small islands in the implication to the social life of the island inhabitants in order to determine an appropriate development strategy in perspective of regional resilience. The research uses a descriptive method of qualitative analysis, with participative approach method and SWOT analysis. To determine the external and internal factors influencing the potential development of the region shall be performed by means of Consensus Decision Making Group (CDMG). The SWOT Analysis shows that there are two kinds of strategies to be applied . The southern part of Kepulauan Seribu (with representation of Kelurahan Pulau Untung Jawa) is Strength Threat (ST) or diversification strategy by utilizing the existing power to face some existing threats, consequently it is necessary to vary productive economic activity to increase social prosperity_ The northern part of Kepulauan Seribu (with representation of Kelurahan Panggang and Kelurahan PuIau Kelapa) is Weakness Opportunity (WO) strategy or consolidation strategy by making use the existing opportunity to overcome the weakness so it is necessary to arrange a new strategy by observing the opportunity and threat and by considering some real conditions in the region. The application of two kinds of strategies is due to the geographic locations of the small islands spreading out and surrounded by sea waters. In its implementation, the basic strategy shall be clarified in the operational strategy and the plan of development action for Administrative Regency of Kepulauan Seribu. This research recommends the political will of the Regency Government to re-evaluate against the development policy which is all this time applied namely : to pay attention to the interest of local society by eliminating the level of poverty by managing the potency of island transparently so that the social prosperity of fishermen of Kepulauan Seribu can increase which is identical to the increase of fishermen's income simultaneously for fulfillment of a proper life standard. The achievement of the fishermen's social prosperity will create a strength of economic which in its next development will give stability of security in perspective of regional resilience which will gradually support the national defense in the frame of Republic Indonesia.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17595
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salamate, Jusak B.
Abstrak :
Beberapa perrnasalahan di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina saat ini berupa : kemiskinan, kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, ekonomi yang belum berkembang, pengurangan jumlah penduduk dikarenakan faktor kesulitan hidup, terjadinya berbagai penyelundupan, serta eksploitasi kekayaan laut oleh nelayan asing dengan menggunakan kapal dan peralatan yang modern dan canggih. Kompleksnya persoalan tersebut telah memberi dampak bagi ketahanan nasional atau wilayah. Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan pedoman (metode) untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dalam melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang dalam strukturnya memiliki divisi atau bagian yang diberi kewenangan mengelola daerah-daerah perbatasan, tetapi dalam perkembangan selama ini wilayah perbatasan tidak menunjukkan perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan. Banyak variabel yang mempengaruhi peran pemerintah diwilayah perbatasan tersebut, namun variabel-variabel tersebut belum dapat diketahui variabel mana secara signifikan dan mendasari yang mempengaruhi peran pemerintah tersebut. Menghadapi permasalahan di wilayah perbatasan tersebut pemerintah harus mengambil tindakan yang diperlukan dalarn mengelola wilayah perbatasan sehingga terjadi peningkatan ketahanan wilayah (keamanan dan kesejahteraan). Dari latar belakang singkat di atas maka penelitian ini bertujuan : a. Mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pecan pemerintah di perbatasan RI dengan Filipina. b. Mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan wilayah. c. Mengetahui bagaimana strategi pengelolaan daerah perbatasan dalam meningkatkan ketahanan wilayah di perbatasan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner dan wawancara kepada nara sumber. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan digunakan teknik analisis sebagai berikut : Pertanyaan (a) menggunakan teknik analisis faktor, pertanyaan (b) dengan menggunakan analisis kualitatif, pertanyaan (c) menggunakan analisis SWOT. Teknik-teknik analisis di atas dibantu dengan program komputer SPSS. CDC-EZ Text, dan Microsoft Excel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat korelasi kuat antar variabel-variabel yang mempengaruhi peran pemerintah. Dengan menggunakan nama variabel sebagai pengganti (substitute or surrogate variable) maka faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi peran pemerintah adalah kemampuan keuangan, sarana perhubungan dan media massa, kepemimpinan, serta strategi pemerintah. Peran pemerintah dilihat dan pemilihan kode respon menunjukkan prosentase terbesar yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan transportasi, telekomunikasi serta media massa. Kemudian peningkatan keamanan wilayah perbatasan, mengembangkan ibukota/kecamatan wilayah perbatasan, memanfaatkan sumber daya alam wilayah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pembentukan lembaga koordinasi wilayah perbatasan, serta menciptakan stabilitas sosial budaya masyarakat di perbatasan. Strategi yang ditempuh dalam mengelola wilayah perbatasan RI dan Filipina yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan pusat pertumbuhan baru di daerah kabupaten perbatasan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan bekerjasama dengan negara tetangga Filipina, kerjasama antar daerah negara tetangga, penegakkan hukum dengan melibatkan peran aktif berbagai aparat penegak hukum, menggiatkan diplomasi dengan pemerintah Filipina dalam penentuan batas negara.
There are several problems related to the border area between the Republic of Indonesia and the Republic of Philippines, viz, poverty, social gap between the people of two countries, undeveloped economy, population reduction caused by the poor life quality, smuggling and marine resources exploitation by foreign fishermen using modem and high-tech ships and equipments. The complexity of this problem has affected the national and regional resilience. The conception of National Resilience is a method to improve perseverance and toughness of the nation, which include ability to develop national strength using prosperity and security approach. In developing the border area, the government has several agencies that are authorized to manage it. But in the border area has not indicated significant changes in terms of improving prosperity and security. Many variables shape the government's role in the border area. Nevertheless, which variable that has a significant a fundamental effect on that role is not recognized. Facing the border area problem, the government should take any measure necessary factors to administer the border area so as to increase regional resilience- security and prosperity. Based on the brief background above. This research aims to; a. identify the priority factors that influence the government's role in the border area between Indonesia and Philippines: b. find out the government's role in improving regional resilience; c. knowing the strategy of managing the border area in the framework of enhancing regional resilience in the border area. This method employs survey research and distributing questionaries collects data and conducting interviews, In order to answer the problem questions, the following analysis techniques are used. Question (a) employs factor analysis technique (b) uses qualitati57e analysis and question (c) draws on SWOT analysis. These techniques are aided with computer software such as SPSS, CDC-EZ Text and Microsoft Excel. The result of this research is that there is a strong correlation among variables, which impinge on the government's rule. By using variable name as substitute or surrogate variable. The fundamental factors that affect the government's role is financial ability, transportation facility and mass media, leadership and the government's strategy The government's role viewed from the response code selection signifies that the largest role is developing the border area through community economic empowerment, developing transportation, telecommunication as well as mass media. Improving the security of the border area then follows it, developing the capital city or the district of the border area, benefit from regional natural resources to augment, regional financial ability, establishing coordinating agency in the border area and creating socio-cultural ability of the community in the border area. The strategy taken in managing the border area between Republic of Indonesia and Republic of Philippines is community empowerment, developing the infrastructure, establishing new growth centers in the border area (regency), empowering defense and security system in the border area by working together with the Philippines, encouraging inter-regional cooperation with neighboring countries, upholding the law by enhancing law enforcer's active role and improving diplomacy with the government of Philippines in determining state border.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17907
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moesadin Malik
Abstrak :
Pembangunan kekuatan pertahanan keamanan suatu bangsa pada umumnya akan selalu berkaitan dengan ciri-ciri spektrum perang dan damai. Pada masa damai merupakan suatu kurun waktu yang lebih panjang daripada masa perang. Pada masa damai upaya pembangunan dititik beratkan kepada faktor kesejahteraan, sedangkan faktor keamanan diupayakan secara terbatas pada tingkat pemeliharaan keamanan, penagkalan serta kewaspadaan dalam menghadapi kompetensi. pemeliharaan kekuatan dimasa damai tidaklah efisien apabila dilakukan dalam wujud pemeliharaan kekuatan besar seperti waktu perang. Oleh karena itu dimasa damai diwujudkan dengan kekuatan kecil sabagai basis bagi pengembangan kearah kekuatan yang diinginkan baik dalam keadaan bahaya maupun tidak. Pengembangan kekuatan tersebut memerlukan kekuatan cadangan yang cukup dan dibina secara terarah dan profesional. Pembangunan Hankamneg yang diarahkan pada segenap keomponen kekuatan Hankamneg harus terus dilanjutkan sesuai dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan ABRI sebagai kekuatan inti, yang berdaya tangkal tangguh serta mampu memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, dengan senantiasa terus mewaspadai perkembangan strategis. Di bidang pembangunan komponen pendukung kekuatan Hankamneg yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional termasuk industri strategis, dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan Iptek untuk dapat didayagunakan secara nasional. Pada perkembangan pola pertahanan modern dewasa ini suatu rekayasa kekuatan cadangan pada hakikatnya dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang mungkin terjadi, dan dalam hal ini sebagai akibat dari ketidakpastian perkembangan lingkungan. Karena itu, ABRI perlu dibangun dengan kekuatan yang relatif kecil tetapi dapat dikembangkan menjadi kekuatan yang lebih besar melalui penyiapan bala cadangan pada keadaan damai. Dengan demikian, dalam rangka pembangunannya perlu direkayasa aset nasional yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kekuatan matra laut dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dana pembangunan ABRI yang telah diprogramkan. Laut bagi bangsa Indonesia adalah ruang juang guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Kepentingan bangsa Indonesia di laut tercerminnya keutunan perairan yurisdiksi nasional guna memanfaatkan lautan sebagai medium perhubungan, penggalian sumberdaya maupun memproyeksikan kekuatan. Pemenfaatan sumber kekayaan alam yang terkandung di wilayah laut secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan dilakukan dengan pendayagunaan aset nasional yang tersedia di bidang maritim. Dalam rangka menciptakan kemampuan Hankamneg yang memiliki daya tangkal handal perlu adanya upaya nasional terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan Hankamneg. Oleh karena itu, agar yang dilaksanakan dapat berhasil secara optimal dipersyaratkan adanya keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan saran prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg antar Departemen dan Instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan manajemennya. Upaya Hankamneg pada dasarnya merupakan suatu proses manajemen yang memadukan berbagai kegiatan dalam rangka mentransformasikan segenap potensi dan kekuatan nasional menjadi kekuatan dan kemampuan Hankamneg yang siap untuk digunakan dalam mengahadapi setiap bentuk ancaman. Agar proses manajemen sumberdaya Hankamneg tersebut selaras dengan upaya Hankamneg, maka segenap unsur baik sebagai obyek maupun subyek, metoda serta fungsi-fungsi pendayaguanaan dan pembinaannya dalam arti yang sempit harus terpadu dan terpola secara jelas dalam suatu bentuk tatanan kesisteman. Prosedur dan mekanisme, yang mewujudkan hubungan antar badan-badan pelaksana pengelola sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan Hankamneg perlu ada dan tegas. Untuk mewujudkan pembianaan secara terpadu diperlukan suati sistem informasi yang menghubungkan instansi-instansi terkait.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Yuli Elisabeth
Abstrak :
Masalah kompensasi merupakan masalah yang sensitif dalam hubungan ketenagakerjaan, sebab is memiliki arti kepentingan yang berbeda bagi karyawan dan manajemen organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keharrnonisan hubungan ketenagakerjaan, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan kompensasi yang objektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sistem pengelolaan kompensasi yang paling objektif adalah yang menjamin adanya keadilan atau kesetaraan yang terlihat dalam tiga dimensi,yaitu external equity, internal equity, dan individual equity. Mengacu kepada dimensi tersebut penulis menemukan indikasi adanya masalah dalam dalam pengelolaan kompensasi di Divisi Water Treatment PT S. Hal ini terlihat dari adanya pembagian beban kerja yang kurang merata diantara Account Manager yang ada di Divisi Water Treatment PT S, dimana untuk jabatan tertentu yang beban kerjanya dirasa overload diberi imbalan yang sama atau tidak jauh berbeda dengan jabatan lain yang beban kerjanya lebih ringan. Kondisi ini dapat dikoreksi dengan menggunakan sistem kompensasi yang menjamin kesetaraan internal (internal equity), sehingga tuntutan jabatan atau kualifikasi orang yang lebih tinggi dalam organisasi mendapat imbalan lebih. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan evaluasi jabatan. Sesuai dengan tujuannya, yaitu menjamin kesetaraan internal, maka metode yang digunakan adalah point factor method dan compensable factor-nya mengacu pada faktor yang dikemukakan oleh Poels (1999). Hasil evaluasi jabatan adalah diperolehnya ranking jabatan yang memperlihatkan kedudukan suatu Account Manager diantara Account Manager lainnya. Ranking ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan sistem penggajian. Namun jika PT S ingin menerapkan kesetaraan internal di dalam organisasinya dan untuk mencegah timbulnya masalah baru, maka penulis menyarankan agar dilakukan evaluasi jabatan secara menyeluruh, yaitu bagi semua divisi yang ada.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2006
T17426
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukoco
Abstrak :
Tesis ini menjelaskan bagaimana kondisi Selat Malaka yang sangat kompleks. Secara faktual telah menjadi wilayah yang memiliki kerawanan dari berbagai ancaman non tradisional seperti pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing, masalah perbatasan laut antara negara pantai, pencemaran lingkungan laut, pembajakan, perompakan bersenjata, penangkapan ikan secara ilegal maupun kejahatan transnasional terorganisasi lainnya seperti perdagangan senjata dan narkoba, penyelundupan serta isu terorisme. Kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran dari berbagai masalah keamanan yang terjadi di wilayah ini, akan berimplikasi pada terjalinnya silang hubungan antara kepentingan negara-negara besar pengguna utama dengan kepentingan negara pantai terutama Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman non-tradisional tersebut dapat saja bertranformasi menjadi ancaman tradisional, atau paling tidak dalam bentuk intervensi negara-negara besar untuk memaksakan kehendaknya. Penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya masalah keamanan di Selat Malaka belakangan ini, terutama pembajakan dan perompakan, (2) mengetahui dampak akibat meningkatnya permasalahan keamanan di Selat Malaka terhadap kepentingan Indonesia, (3) mengetahui pandangan strategis negara-negara besar yang paling berkepentingan terhadap Selat Malaka, (4) merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah keamanan dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan muncul. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperkuat dengan studi kepustakaan dan analisis situasi yang diperoleh dari gambaran dan informasi kejadian dengan memperhatikan kemampuan, intensitas dan kecenderungannya. Ketidakmampuan negara dalam mengontrol wilayah jurisdiksinya akibat dari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh negara merupakan faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap peningkatan masalah keamanan di Selat Malaka, sedangkan kondisi geografis fisik dan keberadaan objek-objeknya serta kedekatannya dengan negara-¬negara yang memiliki situasi politik dalam negerinya kurang stabil merupakan faktor yang turut mempengaruhi munculnya masalah keamanan dan merupakan faktor alamiah sebagai tantangan yang harus dikelola dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengelola lingkungan keamanan laut di Selat Malaka. Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam mengendalikan atau mengontrol wilayah perbatasan di Selat Malaka masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, regulasi, publikasi, sosialisasi, baik dengan melibatkan peran segenap instansi yang berkepentingan dan memiliki kewenangan di dalam negeri maupun dengan negara-negara pantai. Selain itu dapat dipertimbangkan kerjasama multilateral secara efektif dan optimal yang di fokuskan dalam membantu meningkatkan dukungan kemampuan.
This thesis describes about the various complicated condition of The Malacca Strait. This area factually becomes a dangerous place with various threat of non-traditional danger such as violations of territorial regulation done by foreign ships, the problem of water territorial border among coastal countries, the sea pollutions, pirating, armed robbery, illegal fishing as well as other trans-organized crime such as weapons and drugs trading. Smuggling including terrorism issue. The failure in keeping the security and safety of sailing from many threats on this area has implications on the conflict of interest among the inter-relationships of the influenced big countries as the user and the coastal countries especially-Indonesia. Those non-traditional threats may be transformed into traditional threat or at least in the form of intervention of the big countries to force their purposes on us. This research has objectives as follows: (1) it identify factors that can influence on the recent creation of security problem in Malacca Straits, especially in pirating and robbery cases, (2) it know the impact of the increasing security problem in Malacca Straits on Indonesia's interest, (3) to know the big countries strategic views-that have main interest-on The Malacca Straits, (4) to formulate the strategy and policy that can be applied to overcome security problem and to anticipate the likely threats that may appear. The research uses descriptive analysis type with qualitative approach method using book research and situational analysis taken from description and information of the events with consideration on ability, intensity and the tendencies. The inability of government to control its jurisdiction area as the result of the limited availability of human resources become the main factor that can influence in enhancing the security matter in The Malacca Straits, while the physical geographical condition and the existence of its objects and the closeness to the countries with political instability can be an additional factor to create security problem and also as a base on making policies for the purpose of having relevant efforts to manage the security of the environment sea in The Malacca Straits. This research also recommends the need to enhance the controlling and managing the border area along The Malacca Straits through cooperation, coordination, regulation, publication, socialization for both the relevance institutions which hold authorities internally and the coastal countries. Apart from this, it is possible to have effective and optimum cooperation which is focused to help in enhancing the ability o f support.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20237
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariasa Hadibroto
Abstrak :
Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan langkahlangkah dalam menghadapi terorisme di dalam negeri dimana fenomena terorisme ini sudah menggejala secara global. Penekanan penelitian ini difokuskan pada langkah konkret dari pemerintah untuk menghadapi terorisme dilihat dari aspek ketahanan nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah aspek politik lebih dominan dibandingkan dengan aspek lain yang tak kalah pentingnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis ancilitis dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari basil wawancara dari para pakar di bidang yang berkorelasi dengan masalah terorisme series data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mendukung analisis digunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari perhitungan AHP-menjelaskan bahwa aspek politik iebih dominan dibandingkan dengan aspek lain meskipun aspek lain juga berpengaruh. Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dalam memberantas terorisme dan perm serta mosyarakat perlu ditingkatkan diikuti dengan meningkatkan kesejahteraan warga negara di seluruh nusantara dan menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dalam kaftan pemberantasan terorisme. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang peluang terjadinya aksi terorisme akan berkurang.
This thesis the author had attempted to describe how far the government had got steps to fight terrorism in the country in which it had spread all over the word. This research is focused on concrete steps by the government for fighting against terrorism based on national resilience. Predominantly, this research findings is more political aspects than others being not less important This research uses analytical descriptive approach using both primary data obtained from some interviews with experts having correlation with terrorism problems and secondary data from library studies. To support this analysis had been applied Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Its results explained that political aspect is more dominant than other influential aspects. From steps which had been taken by the government had indicated that coordination among related inter institutions in fighting against terrorism and large public participation necessarily, it should be increased and accompanied with all citizens welfare in the country as well as to have good relations with other countries in fighting against terrorism. By doing so, it is wished in the future opportunity of terrorism actions will be decreased or even eliminated.
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T20279
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wijaya
Abstrak :
Aktifitas untuk mewujudkan keadaan aman dan sejahtera bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah pembangunan unsur-unsur ketahanan nasional secara sinergis. Pembangunan kekuatan pertahanan dan TNI sebagai komponen utamanya dimaksudkan untuk mewujudkan keamanan nasional. Tetapi pembangunan sebagai implementasi Konsep Ketahanan Nasional hasilnya dapat mendua yakni meningkatkan ketahanan nasional atau sebaliknya menjadi ironi, biaya dan alokasi sumberdaya untuk pembangunan tidak sebanding dengan manfaatnya. TNI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan didukung empat industri farmasi untuk memberikan pelayanan dan dukungan bekal kesehatan dalam implementasi kebijakan pertahanan. Masalahnya masih banyak prajurit yang sakit di daerah operasi, ada keluhan pelayanan dan dukungan obat, tidak bermanfaatnya inovasi, sementara itu pembangunan dan pengembangan industri farmasi terns dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberadaan industri farmasi TN1 mengenai efisiensi dan efektifitasnya untuk kepentingan pertahanan dalam rangka ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran data dan survey. Penelusuran data dilakukan untuk mendapatkan data input dan output industri farmasi TNI serta kebutuhan obat di lingkungan TNI. Survei dilakukan untuk mendapatkan data kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Teknik analisis efisiensi berdasarkan perbandingan nilai output terhadap nilai input dan penggunaan kapasitas produksi setiap tahun, mulai tahun 2000-2004. Analisis efektifitas berdasarkan perbandingan nilai output terhadap kebutuhan bekal obat dan perbandingan kepentingan pengguna produk terhadap kinerja industri farmasi TNI. Hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dan teknis tahun 2000-2004 berfluktuasi masing-masing berkisar 30 -155% dan 5 - 62%, umumnya tingkat efisiensi kurang dari 100%. Tingkat efisiensi bergantung pada kebijakan penentuan jenis dan kuantitas produksi, semakin besar kuantitas produksi dan jenis produknya bernilai ekonomi tinggi semakin meningkat efisiensi. Rendahnya kuantitas produksi dan rendahnya nilai ekonomi produk menimbulkan rendahnya efisiensi. Hasil produksi hanya memberi kontribusi kurang dari 50% kebutuhan pelayanan kesehatan, dan ironisnya kebijakan produksi belum diarahkan untuk kepentingan dukungan operasi militer, sehingga kapasitas produksi banyak menganggur. Hasil survei kepentingan pada 118 tenaga medis menunjukkan kepentingan obat untuk dukungan operasi militer, distribusi, pemanfaatan produk, teknologi dan mutu bahan baku perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Berdasarkan kondisi belum efektif dan belum efisien, analisis kekuatan dan kelemahan menunjukkan industri farmasi TNI lemah dan terancam yang disebabkan kebijakan suprasistem yang belum memberdayakannya sesuai tujuan dan kapasitas pembangunannya. Dengan demikian dapat disimpulkan dari sudut pandang implementasi kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional, keberadaan industri farmasi TN1 belum efektif dan belum efisien, Iemah dan terancam. Untuk itu disarankan, dalam jangka pendek ada kebijakan pemberdayaan kemampuan produksi dan distribusinya. Dalam jangka panjang industri farmasi TNI direvitalisasi dan diintegrasikan oleh Departemen Pertahanan R1 agar efisien dan efektif melayani kepentingan pertahanan dan kepentingan nasional di bidang kesehatan.
The activity to implement the National Resilience Concept to provide national security and prosperity is synergistic development of national power elements. The main objective of development of the Indonesian Military (TNI) as the core of national defense force is to provide national security. The result of development as the implementation of National Resilience Concept may be ambiguous namely to improve the national resilience or it may be irony. The expense and allocation of resource for the development is not balance with the benefit thereof. Indonesian Military as the core of defense force is supported by four pharmacy industries to provide the service and medical support in implementing the defense policy However there are still many sick warriors in operation area, complaint on service and medicine support, the absence of benefit on innovation while the pharmacy industry building and development are continuously made. The objective of this research is to analyze the existence of the Indonesian Military pharmacy industry. It is focused on its efficiency and effectiveness for the interest of the national defense and security. The method of this research is data research and survey. The analysis on efficiency is based on the ratio of output value to input value and the use of annual production capacity, as of 2000-2004. Meanwhile the analysis on effectiveness is based on the ratio of output value to the need of medicine and findings of survey of the interest of the users of Indonesian Military pharmacy industry products. The findings there of indicate that the economical and technical efficiency level of 2000-2004 fluctuates around respectively 30-155% and -62% and generally speaking the efficiency level is less than 100%. The efficiency level depends on the policy on production type and quantity determination. The higher the production quantity and economic value of product type, the higher the efficiency. The low production quantity and economic value of product result in the low efficiency. The production contributes only less than 50% of the need of medical service and ironically the production policy is not yet directed to the interest of support for military operation, so that many production capacities are not utilized. The findings of survey on 118 medical workers indicate that it is necessary to take into account and improve the medicine interest to support the military operation, distribution, product utilization, technology and raw material quality. The analysis on strength and weakness indicates that Indonesian Military pharmacy industry is still weak and threatened because of the supra system policy that does not empower it in accordance with the objective and capacity of development. The conclusion of this research indicate that the existence of Indonesian Military pharmacy industry in implementation of defense policy and national resilience is not effective and efficient, weak and is threatened. In short term it requires the empowerment policy to utilize production capacity and product distribution to provide medical support and medical service. 1n long term it is suggested that the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia should revitalize and integrate it for efficiency and effectiveness of national interest and defense interest in medical sector.
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20303
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suyatno
Abstrak :
Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sangat rawan konflik antar wargalantar kampung. Frekuensi konflik antar warga antar kampung di Kabupaten Indramayu terutama selarna tahun 1997-2001 sangat tinggi. Konflik tersebut telah menimbulkan kondisi keamanan dan ketentraman yang tidak kondusif yang berdampak pada lemahnya ketahanan daerah dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memiliki kewajiban untuk memainkan peranannya sebaik mungkin dalam menyelesaikan dan mencegah konflik tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten Indramayu yang menyebabkan lemahnya ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan konflik antar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Mengungkap peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mencegah konflik anlar warga antar kampung dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Indramayu. Data tentang hal tersebut, dikumpulkan dengan cara wawancara secara mencatat, observasi dan studi dokumentasi. Adapun jenis penelitian yang peneiili lakukan adalah metode kualitatif deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualilatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong struktural yang mana yang menyebabkan konflik antar wargalantar kampung adalah karena penduduk Indramayu khususnya para pemudanya bersifat tempramental sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya adalah tingginya solidaritas antar selama warga masyarakat, serta ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan terhadap aparat pemerintah. Sifat tempramental atau agresivitas perilaku terutama disebabkan oleh pengaruh minuman keras dan pengangguran. Faktor lainnya yang juga turut menentukan adalah tingginya angka kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut terutama dengan cara-cara konsiliasi (perdamaian). Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah konflik tersebut dengan cara menekan dan meminimalisir faktor-Faktor determinan penyebab konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memang cukup berhasil dalam menekan frekuensi konflik. Meskipun demikian, upaya pencegahan konflik belum optimal karena masih banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga potensi konflik antar warga/antar kampung di Kabupaten lndramayu masih besar.
The Regency of Indramayu is one of the Regencies in West Java which is prone to violence among members of the society/kampong. The frequency of the conflict among society members especially from 1997 until 2001 was very high. Those conflicts have created a non conducive situation for the safety and tranquility of the region, and they have weakened the resilience and hampered the development of the region. In that case, the government of Indramayu Regency has some obligations to perform their best in solving and preventing those conflicts. The objectives of this research are : To identify any factors causing the conflicts among society members/kampong which have weakened the resilience of Indramayu Regency. To reveal all the efforts done by the government of Indramayu Regency in preventing and solving the conflicts among the society members/kampong so that it can enhance the resilience of Indramayu Regency. To reveal the role of Government of Indramayu Regency in preventing conflicts among society members/kampong in order to enhance the resilience of Indramayu Regency. All data are gathered through interview, observation and documentation study. The researcher has conducted a descriptive qualitative research and the method used is qualitative method. The result of the research shows that the main factors of the structural drive which have caused conflicts among people/kampong is that inhabitants of Indramayu, especially the young men are reckless so that they are easily provoked to commit violence. Other factors involve a high solidarity among society members, and the inability to trust, together with the dissatisfaction toward the local government. The reckless and aggressive behavior is mainly caused by alcoholic beverages and unemployment. Other important factors are the abject poverty and the low educational level of the inhabitants. The local Government of Indramayu Regency has conducted many activities to solve the conflicts especially by using reconciliation to seek for peace. The local Government of Indramayu Regency has also done several efforts to prevent the conflicts by suppressing and minimizing the determined factors of the conflicts. The result of the research shows that the Local Government of Indramayu Regency has been successful in suppressing the frequency of the conflicts. Yet, the efforts in preventing the conflict have not really been optimum because there are still many obstacles in the process of achieving it. In that case, the potential conflicts among the society members/kampong in Indramayu Regency are still very high.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T18368
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susilo Endro Basuki
Abstrak :
Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber. Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional. Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.
Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense. This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures. Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication. Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25508
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>