Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang partisipasi politik informal di Amerika Serikat, dengan studi kasus gerakan Occupy Wall Street (OWS). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana OWS dapat berkembang menjadi salah satu bentuk partisipasi informal di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Sebagai bentuk dari new social movement (NSM), OWS melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk partisipasi informal seperti demonstrasi dan boikot. Faktor utama yang memicu OWS adalah krisis finansial yang terjadi di AS pada tahun 2007. Sementara itu, terdapat tiga faktor pendukung yang juga turut memicu kemunculan OWS, yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat, munculnya network society, dan stratifikasi suara politik.

---

ABSTRACTThe focus of this study is informal political participation in US, with OWS as a case study. The purpose of this study is to understand how OWS developed into a form of informal political participation. This study is a qualitative research. The data were gathered by conducting library research. As a form of NSM, OWS execute activities included in the form of informal political participation, such as demonstrations and boycotts. Financial crisis that occurred in late 2007 was a major factor in the emergence of OWS. However, there are three supporting factors driving Occupy Wall Street movement: socio-economic improvement, the emergence of network society, and stratification of political voice."

"Pada tahun 1973, Amerika Serikat (AS) mengesahkan kebijakan praktik aborsi. Hal ini ditentang oleh sebagian masyarakat AS yang tidak menyetujui adanya praktik aborsi, sehingga masyarakat AS menjadi terpolarisasi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung aborsi atau American Ways dan kelompok penentang aborsi atau New Christian Right (NCR). Penelitian ini mengambil pengesahan praktik aborsi oleh George W. Bush pada tahun 2003 sebagai lingkup penelitian. Sejak pengesahan kebijakan aborsi tahun 1973, tokoh-tokoh NCR berusaha menentang dan memperjuangkan menuntut pemerintah agar membatalkan atau mencabut kebijakan tersebut. Tokoh-tokoh NCR berpendapat bahwa praktik aborsi merupakan tindakan dosa dan dapat mengakibat pada kematian. Namun, dalam memperjuangkan pelarangan praktik aborsi tokoh-tokoh NCR memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan ideologi dan kepentingan bisnis. Dalam kepentingan ideologi, tokoh-tokoh NCR memandang aborsi sebagai tindakan berdosa dan dilarangkan oleh agama sehingga pandangan tersebut dinilai konservatif oleh sebagian kalangan masyarakat yang mendukung aborsi. Sedangkan dalam kepentingan bisnis, Tokoh-tokoh NCR melihat bahwa adanya peluang memperkaya kekayaannya melalui pengalihan dana dari anggaran pemerintah untuk aborsi yang tidak terpakai ketika pengesahan pelarangan praktik aborsi. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh NCR berusaha mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan dan mengesahkan pelarangan praktik aborsi.

---

In 1973, the United States (US) policy endorsed the practice of abortion. This was opposed by some people who are not approved the practice of abortion, so that US society became polarized into two, it is American Ways and the New Christian Right (NCR). The Research took the legalization of abortion ban by George Walker Bush in 2003 as the scope of the research study. Since the legalization of abortion policy in 1973, NCR figures sought to oppose and fight demanded the government to cancel or revoke the policy. The NCR figures believes that the practice of abortion is an act of sin and resulted in death. In addition, in the fight for the prohibition of the abortion, NCR figures has two interests, it is the interest of ideology and business interests. In the interest of ideology, NCR figures regard abortion as an act of sin and prohibited by religion, so that views are considered conservative by some people who support abortion. While in the interest of the business, NCR figures to see that the opportunity to enrich his wealth through the diversion of government funds for abortion unused when the endorsement prohibition of the practice of abortion. Therefore, NCR figures tried to influence the government to make and approve banning of abortion."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perlawanan serikat buruh terhadap praktek anti-serikat buruh yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan oleh Fertitta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap dapat menjelaskan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Culinary Union. Ultimate Fighting Championship (UFC) merupakan perusahaan milik Fertitta yang hendak melakukan ekspansi ke Negara bagian terakhir di Amerika Serikat, New York. Di tahun 2011 merupakan proses awal terjadinya perlawanan oleh serikat buruh Culinary Union melalui upayanya mencegah pemerintah New York untuk mengesahkan RUU Mixed Martial Arts (MMA). Teori aksi kolektif yang dikemukakan oleh Yonatan Reshef (2004) digunakan untuk menjelaskan bentuk perlawanan yang dihasilkan oleh Culinary Union. Dalam perlawanan ini Culinary Union mampu mencegah RUU MMA untuk dilegalisasi hingga tahun 2016. Kemampuan memobilisasi massa dalam aksi dan afiliasi dengan partai politik menjadi kunci dari aksi kolektif Culinary Union. Selanjutnya, dengan melihat aksi kolektif yang dilakukan Culinary Union dapat memberikan gambaran bentuk perlawanan buruh yang dapat dilakukan di Amerika Serikat sekaligus bertujuan untuk melihat proses pembentukan kebijakan ditingkat Negara bagian.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains workers unions resistance against union bustling in Fertittas Business Company. Ultimate Fighting Championship is one of Fertittas company that intents to expand their capital to the State of New York as the last targeted states. The year of 2011 was the beginning of the battling process by the Culinary Union to prevent the New Yorks government from legalizing the Mixed Martial Arts (MMA) Bill. The theory of collective action written by Yonatan Reshef (2004) is used to explain the form of resistance produced by Culinary Union. In this battle, the Culinary Union was able to prevent the MMA Bill from being legalized until 2016. Using qualitative methods, this research shows the Culinary Unions ability to mobilize action and affiliation of its members to political parties as the key to its collective action. Furthermore, by looking at the collective action carried out by Culinary Union can provide an overview of the form of labor resistance that in the United States, while at the same time aiming to understand the process of policy making at the State level."

"Skripsi ini membahas kegagalan Partai Republik untuk meloloskan rancangan undang-undang yang menghapus dan mengganti Obamacare pada 2017. Partai Republik memiliki agenda menghapus dan mengganti Obamacare semenjak disahkan pada 2010. Pada 2017-2018, Partai Republik menguasai legislatif dan eksekutif, tetapi Partai Republik gagal untuk meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare di Senat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif. Data skripsi didapat dari data sekunder seperti tinjauan literatur, data statistik, berita daring dan naskah kebijakan. Data dianalisis menggunakan teori multiple stream framework. Hasil temuan menunjukkan Partai Republik gagal dalam arus permasalahan dan arus kebijakan karena kegagalan dalam menyusun rancangan undang-undang sesuai dengan permasalahan Obamacare. Selain itu, Partai Republik gagal dalam arus politik karena kurangnya dukungan politik di Senat dan publik dalam meloloskan rancangan undang-undang menghapus dan mengganti Obamacare.

---

This study aims to examine the Republican Party failure to pass repeal and replace Obamacare legislation in 2017. Republican Party is the party with repeal and replace Obamacare agenda since Obamacare enactment in 2010. In 2017-2018, Republican Party ruled legislative and executive, but Republican Party failed to pass repeal and replace Obamacare legislation with the failure to pass legislation in Senate. This research is qualitative explanative. The data were collected from secondary data such as literature review, statistic data, online news and legislation paper. The data analysed by multiple stream framework. The results of this study suggest Republican Party fails in problems and policy stream because the failure to formulate legislation according to Obamacare problems. Furthermore, Republican Party fails in political stream because lack of political support in Senate and public opinion to pass repeal and replace Obamacare legislation."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federaldengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support OurLaw Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut,terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapatmenengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untukmenjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsepjudicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi MahkamahAgung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitianini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintahnegara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, sertakeputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause KonstitusiAmerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the power relation between federalgovernment and the government of Arizona State related to dispute of “SupportOur Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act” policy. The SupremeCourt of The United States stepped in to settle the problem. The settlement by TheSupreme Court was mandated by the US Constitution. This study is a qualitativestudy. To answer the question that being asked in this thesis, the approach of“judicial restrain” is used. The finding of this study is that the conflict happenedbetween federal government and the government of Arizona state was caused bydifferent opinion of state and federal government. Beside that, this study alsofound that the Supreme Court decision was based on the “supremacy clause” ofthe United States’s Constitution."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme Court berdasarkan The Federal Papers. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa para hakim di U.S. Supreme Court dapat membuat keputusan politis karena peran mereka sebagai salah satu bagian dari cabang kekuasaan politik di pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi politik mereka yang konstitusional, U.S. Supreme Court mencegah pelanggaran konstitusi dengan mengakhiri sengketa kasus pemilu Bush v. Gore. Penelitian ini menunjukan bahwa U.S. Supreme Court menggunakan fungsi politik mereka pada sengketa pemilihan presiden tahun 2000 guna mempertahankan peran mereka untuk memastikan bahwa Konstitusi tidak dilanggar dalam cara apapun, dan agar kasus tersebut tidak mencapai ranah Kongres. Fakta bahwa Bush v. Gore tidak memiliki preseden sebagai rujukan untuk penyelesaian kasus, membuat U.S. Supreme Court memiliki alasan untuk membuat keputusan politis dengan menggunakan judicial activism. Keputusan tersebut diambil guna membuat hukum dan preseden baru dari kasus Bush v. Gore, dan menjadikannya sebagai landmark case.

---

ABSTRACTThis research analyses the ruling decision that of the U.S. Supreme Court on settling the Presidential / General Election dispute in the year 2000. This research analyses the issues of judicial activism, Supreme Court as a national policy maker, six notions of political, and the Federal Supreme Court concept according to the Federal Papers. This reseach argues that the justices of U.S. Supreme Court could make such political decision because their role as a part of political branch of the government. By using its constitutional political function, the Supreme Court prevents a violation of the constitution by putting an end to the Bush v. Gore dispute. This research shows that the U.S. Supreme Court had to exercise their political function on presidential election dispute by the year 2000 in order to maintain their role to make sure that the Constitution is not being violated in any way, and to avoid this case from reaching the Congress. The fact that Bush v. Gore does not have a precedent to refer to, makes the U.S. Supreme Court had their reason to make a political decision by using judicial activism. The action was taken in order to make a new law and new precedent so that the Bush v. Gore can be deemed as a landmark case."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan dukungan pemilih Latino terhadap Donald Trump pada Pemilu Presiden AS tahun 2016. Pemilu AS 2016 tidak bisa dilepaskan dari hegemoni neoliberal. Masyarakat AS tersegmentasi ke dalam kelas penguasa dan subaltern, begitu juga dengan kelompok Latino. Lebih jauh, penelitian ini menjabarkan secara kualitatif dua faktor yang memengaruhi dukungan pemilih Latino terhadap Trump yaitu faktor identifikasi partai dan orientasi isu dengan mengacu kepada kerangka teori perilaku memilih oleh Hugh Bone dan Austin Ranney. Penelitian ini menemukan bahwa dalam faktor identifikasi partai, Latino Evangelikal Protestan dan Mainline menunjukkan identifikasi kuat dengan Partai Republik. Selain itu, terdapat dukungan Latino konservatif terhadap Trump pada Pemilu Presiden AS 2016. Kemudian berdasarkan segmentasi kelas ditemukan bahwa kelas elit Latino di AS adalah orang-orang Kuba yang melarikan diri ke AS dan memiliki identifikasi yang kuat dengan Partai Republik. Sedangkan masyarakat Latino kelas bawah yang mendukung Trump berasal dari daerah pedesaan dan menderita false consciousness. Kemudian dalam faktor orientasi isu, terdapat tiga isu yang secara signifikan memengaruhi dukungan Latino terhadap Trump yaitu isu ekonomi, imigrasi dan aborsi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the factors that led to the support of Latino voters for Donald Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. The 2016 US election can not be separated from neo liberal hegemony. The US society is segmented into the ruling class and subaltern, as well as the Latino group. This study describes qualitatively two factors that affect latino voter support for Trump, i.e. party identification and issue orientation factors with reference to the framework of voters behavior theory by Hugh Bone and Austin Ranney. This study found that in the party identification factor, Latino Evangelical Protestant and Mainline showed strong identification with the Republican Party. In addition, there is conservative Latino support for Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. Then based on class segmentation this study found that the elite Latino class in the US were Cubans who fled to the US and had strong identification with the Republican Party. While lower class Latino who support Trump are from rural areas and suffer from false consciousness. In the issue orientation factor, there are three issues that significantly affect Latino support for Trump economic, immigration, and abortion issues."