Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas schutznorm theorie (teori relativitas) secara khusus, tetapi telah terdapat perbedaan dalam penerapannya. Setidaknya terdapat 2 (dua) putusan yang menggambarkan perbedaan penerapan ini, yakni putusan nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Njk dan putusan nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana sebenarnya hubungan antara schutznorm theorie dengan perbuatan melawan hukum dan menganalisis penerapannya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa schutznorm theorie dapat digunakan untuk menentukan hak gugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan terdapat perbedaan penerapan schutznorm theorie dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perlu diatur pedoman penerapannya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dimana pedoman ini sebaiknya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yakni bahwa hukum acara perdata mengenal adanya schutznorm theorie untuk menentukan hak gugat, sebagaimana kedudukan legal standing dalam gugatan di MK RI sehingga dapat diperiksa lebih dulu sebelum masuk pokok perkara sebagaimana dismissal process di PTUN. ......Currently in Indonesia, although not much literature has specifically discussed the schutznorm theory (relativity theory), there have been differences in its application. There are at least 2 decisions that illustrate the difference: verdict number 48/Pdt.G/2016/PN.Njk and verdict number 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Therefore, this paper will discuss how the actual relationship between schutznorm theory and tort and analyze its application in tort lawsuits. This research is in the form of juridical-normative, which is descriptive-analytical, by using qualitative analysis method based on document study. The results of this study found that schutznorm theory can be used to determine the right to sue in tort lawsuits and there are differences in the application of schutznorm theorie in tort lawsuits. Thus, it is necessary to set guidelines for its application to guarantee legal certainty and justice, where these guidelines should be regulated in a Supreme Court Regulation (PERMA), that civil procedural law recognizes the existence of the schutznorm theory (relativity theory) to determine the right to sue, such as legal standing to file a lawsuit at the Constitutional Court of Republic Indonesia so that it can be examined first before entering the main case, such as the dismissal process at the State Administrative Court of Republic Indonesia.

Abstrak :
Dalam setiap perkawinan pada masyarakat, tak jarang pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Maka dari itu, mereka melakukan pengangkatan anak. Namun, hingga saat ini belum terdapat unifikasi peraturan terutama dalam bidang waris sebagai akibat hukumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aturan dari Hukum waris perdata barat dan hukum waris adat yang dimana kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum positif waris yang sama – sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan dan hak anak angkat mengenai hal mewaris serta hak yang diperoleh anak angkat dalam pembagian waris keluarga ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum adat, khususnya adat batak toba dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap kedua aturan hukum waris yang berbeda ini menimbulkan masalah dalam pengangkatan anak di Indonesia, khususnya mengenai dampak terhadap hak waris anak angkat tersebut. ......In every marriage in society, it is not uncommon for a married couple to be unable to obtain offspring. Therefore, they adopt a child. However, until now there has been no unification of regulations, especially in the field of inheritance as a legal consequence. There are similarities and differences in the rules of Western civil inheritance law and customary inheritance law, which are both part of positive inheritance law that are equally binding and applicable in Indonesia. This research aims to discuss the position and rights of adopted children regarding inheritance and the rights obtained by adopted children in the distribution of family inheritance from the perspective of civil law and customary law, especially Batak toba custom with normative juridical research methods. The results of this study conclude that these two different inheritance law rules cause problems in the appointment of children in Indonesia, especially regarding the impact on the inheritance rights of the adopted child.

Abstrak :
HKI pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh pemegang haknya. Dengan perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit pertama kali diperkenalkan melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, dan/atau inventor karena negara sudah mulai menghargai karya mereka dengan adanya pengakuan dan pelindungan. Bahwa kehadiran PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif disinyalir dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk UMKM, perseorangan, maupun badan hukum, dengan merek sebagai agunan. Sampai saat ini, belum ada penerapan merek sebagai jaminan utama di Indonesia karena dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tidak mengakui merek sebagai aset/jaminan yang diakomodir. Di negara maju seperti Amerika Serikat, merek telah digunakan sebagai agunan utama dalam kredit perbankan. Maka dari itu, penelitian ini akan membandingkan pengaturan serta penerapan jaminan berbasis KI khususnya merek untuk mendapatkan jawaban bagaimana Amerika Serikat dapat menerapkan merek sebagai jaminan utama kredit perbankan. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini akan berupa sebuah laporan yang mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat melewati proses analisis dan pengambilan kesimpulan. Dari temuan dan perbandingan hukum yang akan disampaikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berbagai solusi untuk mengatasi kendala penerapan merek sebagai jaminan utama kredit perbankan di Indonesia. ......Intellectual Property Rights (IPR) essentially hold economic value that can be utilized by their holders. With the development of global society, IPR can be used as collateral to obtain bank loan. New regulations regarding IPR as a loan security were first introduced through Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Law No. 13 of 2016 concerning Patents, which indirectly became a source of motivation for creators, inventors, and/or inventors because the state has begun to appreciate their works by providing recognition and protection. The presence of Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy is expected to facilitate creative economy players, including MSMEs, individuals, and legal entities, with trademarks as collateral. Until now, there has been no implementation of trademarks as primary collateral in Indonesia because, in Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 concerning the Assessment of the Quality of Commercial Bank Assets, trademarks are not recognized as accommodated assets/collateral. In developed countries such as the United States, trademarks have been used as primary collateral in bank loan. Therefore, this research will compare the regulations and implementation of IPR-based collateral, particularly trademarks, to find out how the United States can implement trademarks as primary collateral for bank loan. The research methodology in this thesis writing is juridical-normative and uses library materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research will be a report that identifies and clarifies the existing problems so that they can undergo the process of analysis and conclusion drawing. From the findings and legal comparisons that will be presented in this study, various solutions can be formulated to overcome the obstacles to implementing trademarks as primary collateral for bank loan in Indonesia.

Abstrak :
Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa menjawab masalah utama, yaitu hal-hal dalam keadaan yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kesalahan dalam pembuatannya. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan berdasarkan teori pengawasan dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa menggunakannya, tapi itu masih kurang tepat.

---

In its arrangement, a person who experiences a mistake when he agrees to an agreement, the agreement can be canceled if he sues him in court and as a result the agreement is canceled and does not have binding legal force. This study discusses the teachings of the Khalafafan (Dwaling) which is one of the reasons for the cancellation of the agreement as regulated in Articles 1321 and 1322 of the Civil Code which is reviewed based on the opinion of the Legal Expert and the judge's consideration in the District Court's Decision. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. This research is a normative juridical study using secondary data, laws and regulations, and books that discuss the cancellation of the agreement. The method of data analysis in this study is a qualitative method, so the form of the results of this study is descriptive analytical. Based on the results of this study, it was concluded that answering the main problem, namely things in circumstances that must be met so that an agreement can be said to have errors in its making. And the results of this study can be concluded that the Panel of Judges has not fully considered the theory based on supervision in its legal considerations. Some use it, but it's still not quite right.

Abstrak :
Penjaminan Kontra Bank Garansi adalah suatu kegiatan pemberian jaminan lawan berupa Penanggungan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kewajiban suatu pihak yang timbul akibat pencairan bank garansi. Skripsi ini membahas persoalan Hukum dalam Perjanjian Penanggungan antara PT Jamkrindo yang memberikan jasa nya sebagai Kontra Bank Garansi untuk Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank X melalui suatu Perjanjian Kerjasama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara studi dokumen (kepustakaan) dan wawancara narasumber yang memberikan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Hubungan hukum antara PT Jakmrindo dengan PT Bank X lahir dari Perjanjian Kerjasama, Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Sertifikat Penjaminan (SP), yang merupakan satu kesatuan diantara ketiganya untuk melahirkan Penjaminan Bank Garansi dengan bentuk Penanggungan terhadap Penanggung yang menanggung debitur utama. Kedua, Pelaksanaan Klaim Penjaminan Bank Garansi yang bersifat unconditional berlawanan dengan karakteristik Penanggungan yang mensyaratkan suatu wanprestasi untuk dapat dilaksanakan. Pencairan Klaim unconditional secara khusus mengecualikan ketentuan tersebut, yang hanya diperbolehkan terhap penerima jaminan yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pekerjaan yang dibebankan dengan APBN. Ketiga, Peralihan hak tagih PT Bank X terhadap Terjamin kepada PT Jamkrindo sebagai dampak subrogasi dapat dimintakan oleh PT Bank X untuk dan atas nama PT Jamkrindo sebagai suatu Kebebasan bagi para pihak menentukan kesepakatan diantara mereka dalam perjanjian.
Counter Bank Guarantee is an activity of providing counterparty guarantees in the form of Guarantees organized by the Guarantee Company to guarantee the obligations of a party arising from the disbursement of bank guarantees. This thesis discusses legal issues in the Underwriting Agreement between PT Jamkrindo which provides its services as a Counter Bank Guarantee for Issuance of Bank Guarantees at PT Bank X through a Cooperation Agreement. This research was conducted using a qualitative method by means of document studies (library) and interview with informants and provided descriptive analysis. In this study, it can be concluded that first, the legal relationship between PT Jakmrindo and PT Bank X was born from the Cooperation Agreement, the Guarantee Principle Approval Letter (SP3) and the Guarantee Certificate (SP), which is an integral part of the three to give birth to a Bank Guarantee with form of Guarantee against the Guarantor who bears the main debtor. Second, the implementation of an Bank Guarantee Claim is unconditional contrary to the characteristics of the Guarantee Agreement which requires a default to be enforced. Disbursement of claims unconditional specifically excludes this provision, which is only allowed for guarantee recipients who procure government goods/services and work that is charged with the state budget. Third, the transfer of PT Bank X's claim rights against the Guaranteed to PT Jamkrindo as a result of subrogation can be requested by PT Bank X for and on behalf of PT Jamkrindo as a freedom for the parties to determine the agreement between them in the agreement.

Abstrak :
Pada prakteknya di Indonesia, banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan ancaman, dan terror. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami norma hukum tertulis terkait dengan penggunaan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia, dan pandangan hakim terhadap gugatan perbuatan leawan hukum atas debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya yang ada dalam surat kuasa khusus. Mayoritas putusan hakim dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas penggunaan debt collector tidak mempermasalahkan penggunaan debt collector. Namun berbeda putusan hakim apabila debt collector terbukti malakukan pemerasan dan tindakan penarikannya tanpa didasari dengan adanya akta dan sertifikat jaminan fidusia yang sah. Tindakan kreditur menggunakan debt collector dalam eksekusi jaminan fidusia harus diperjelas pengaturannya dalam Undang-Undang jaminan fidusia secara khusus atau dalam rancangan Undang-Undang jaminan fidusia.

---

In practice in Indonesia, many finance companies use debt collector services in executing fiduciary guarantees. There are so many cases that occur in the community about finance companies that use the services of debt collectors who are against the law, such as intimidating, threatening, and terror. In this study, the research method that will be used is normative juridical. Normative juridical research aims to understand the written legal norms related to the use of debt collectors in the execution of fiduciary guarantees, and the judges' view of lawsuits against debt collectors in the execution of fiduciary guarantees is the subject of this research. Debt collector in principle works based on the power granted by the creditor to collect debts from the debtor in a special power of attorney. The majority of judges' decisions in lawsuits against the use of debt collectors do not dispute the use of debt collectors. However, the judge's decision is different if the debt collector is proven to be extortion and the withdrawal action is not based on the existence of a valid fiduciary guarantee certificate and certificate. The act of a creditor using a debt collector in the execution of fiduciary must be clarified in a special fiduciary guarantee law or in the draft fiduciary law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan mengenai pembeli beritikad baik, terutama tentang ada atau tidaknya kewajiban dari pembeli untuk memeriksa/mengecek objek jual beli terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya jual beli. Disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, pembahasan dalam skripsi ini dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar dari perjanjian jual beli seperti pengertian, objek, saat terjadinya, kewajiban para pihak dalam jual beli serta bagaimana jual beli atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai itikad baik selanjutnya dibahas dalam lingkup sejarah dan perkembangannya, pengertian, kedudukan itikad baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan fungsinya dalam perjanjian. Pada penelitian ini, Penulis menganalisis bagaimana para hakim di pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi menafsirkan seseorang yang dikatakan sebagai pembeli beritikad baik. Hasil dari analisis dimuat dalam tabel yang dikategorikan berdasarkan objek jual beli yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Adapun hasil dari penelitian ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat suatu pengaturan atau pedoman yang jelas dan terperinci mengenai asas itikad baik di Indonesia, terutama dalam mengukur pembeli beritikad baik. ......This thesis discusses about judge’s standpoint in court verdicts regarding the good faith purchaser, particularly whether there is an obligation of the buyer to check the object first before purchasing or not. Formulated using a normative juridical method, the study is carried out by elaborating the fundamental theories of a sale and purchase agreement such as the definition, objects, time of occurrence, obligations of both parties, and the legal basis of trade of movable and immovable goods. For the good faith principle also discussed from the historical scope, definition, the arrangement of good faith in Indonesian Civil Code, and its function in the agreement. The author will analyze how the judges at the first level court and the cassation level decipher about people who is being categorized as the good faith purchaser. The result of the analysis will be consisting of tables that are categorized by type of objects, which are tangible movable objects, intangible movable objects, and immovable objects. For the result of this research are to recommend the Indonesian Government to make a clear and detailed arrangement or guideline of the good faith principle in Indonesia, especially in identifying the good faith purchaser.

Abstrak :
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat apabila mengandung kausa yang terlarang, palsu, atau tidak mengandung kausa. Namun, pasal ini tidak mengatur penjelasan lebih lanjut terhadap kata kausa atau sebab. Selain itu, terhadap kausa yang palsu, kerancuan juga rawan timbul karena persetujuan dengan kausa/sebab yang palsu merupakan persetujuan yang secara kasat mata merupakan persetujuan yang sah, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi kausanya tersebut. Apalagi kausa merupakan salah satu syarat sah sahnya perjanjian yang objektif, yang mana apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, hukum harus dapat memperjelas ketentuan tersebut terutama untuk kepastian hukum dalam praktiknya. Tulisan ini akan menganalisa lebih mendalam terhadap masalah-masalah tersebut berdasarkan doktrin dan putusan-putusan pengadilan di Indonesia dengan metode penelitian yuridisnormatif dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, menurut doktrin, dan putusan-putusan pengadilan, meskipun telah terdapat kesamaan pendapat akan perbedaan antara kausa dan motif, sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat mengenai penafsiran kausa itu sendiri. Perbedaan pendapat ini pun juga mempengaruhi disparitas penafsiran kausa dalam putusan-putusan pengadilan, sehingga seringkali menyebabkan penerapan huknumya menjadi kurang tepat. ......As stipulated in Article 1335 of the Indonesian Civil Code, an agreement shall not be enforceable or binding when its cause is forbidden, false, or does not exist. However, the provision does not further elaborate the meaning of the word cause. In addition to that, for fraudulent causes, it is prone to arise confusion since agreements with fraudulent causes in plain sight are often seen as valid agreements, so it is not as easy to identify the causes. Moreover, cause is one of the legal requirements an agreement and is an objective condition, where if this is not fulfilled it will result an agreement as null and void. Therefore, to avoid that, the law itself must clarify the provisions, especially for legal certainty in practice. This paper will analyse further on this matter based on doctrine and court decisions in Indonesia with a research method of juridical-normative and descriptive. According to the research, based on doctrine and court decisions, although there has been a common opinion about the distinction between causes and motives, there has been no consensus for the exact meaning of cause itself. This difference of opinion also affects to the disparity of “cause” interpretation in court decisions, which often results an improper application of law.