Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi produk furniture kayu Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar global dan pasar tertentu (Hungaria dan Arab Saudi). Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan RCA dan ESI sebagai metodologi penelitian digabungkan dengan model SWOT untuk memformulasikan strategi di pasar spesifik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia mempunyai tiga jenis produk furniture kayu yang mempunyai daya saing di pasar global, dua jenis produk furnitur kayu di Hungaria, dan tiga jenis produk fumiture kayu di Arab Saudi. Dalam rangka meningkatkan ekspor furnitur kayu Indonesia di pasar non tradisional, strategi yang harus di adopsi oleh Pemerintah Indonesia adalah strategi kelemahan-peluang.

---

The objective of this research is to identify kinds of Indonesia’s wooden furniture products that have Comparative Advantage in global and specific market (Hungary and Saudi Arabia). In order to reach this objective, author used Revealed Comparative Advantage (RCA) and Export Specialization Index (ESI) as methodology combined with SWOT model to formulate export strategy in specific market. This research shows that Indonesia have three product of wooden fumiture which have comparative advantage in global market, two product of wooden furniture in Hungary market, and three product of wooden furniture in Saudi Arabia market. In order to improve Indonesia’s wooden fumiture export in “Non-Traditional” market, the strategies that should be adopted by the Government is W-0 (Weakness-Opportunity) strategy."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pola perdagangan Australia dan apakah Australia memang memiliki hubungan dagang yang "spesial" dengan ASEAN, Hubungan dagang "spesial" yang dimaksud difokuskan pada sejarah perdagangan antara kedua belah pihak dan bagaimana keterlibatan Australia dalam mengakses pasar tunggal ASEAN. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa hubungan perdagangan antara Australia dan mitra dagangnya tenutama dengan delapan negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar dan Vietnam. Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan tersebut, yaitu ukuran ekonomi, tingkat kemiripan ekonomi, kepemilikan faktor produksi, dan dua variabel dummy yaitu ASEAN dan agreemen. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa memang ada hubungan dagang yang "spesial" antara Australia dan ASEAN. Intensitas perdagangan diantara kedua belah pihak akan lebih mendorong pertumbuhan ekspor-impor Australia dibandingkan intensitas perdagangan Australia dengan kawasan-kawasan ekonomi lainnya di dunia

---

This research is aimed to find out Australia trade pattern and already has a"special' trade relation with the ASEAN. The "special" trade relation focuses on trade history between the two parties and how can access into the ASEAN single market. The scope of this research is to analyze the trade relation between Aust d its trading partner especially with eight of ASEAN countries, that is In Singapura,Malaysia, Thailand, Filpina, Brunei Darussalam, Myanmar. Variables that empirically have influence on trade flow and us arch are size of economy, similiarity of economic, relative factor endo and two dummy variables, ASEAN and agreement. Conclusion shows that Australia has a "spesial" trade relat Trade intensity between the two parties would increase growth export and import compared to the trade intensity between Australia and other world economic communities."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan yang terjadi antar-daerah di Indonesia yang dibagi ke dalam Wilayah Pesisir Kota, Pesisir Non Kota, dan Non Pesisir. Ketimpangan pendapatan yang terjadi tersebut digambarkan oleh kecenderungan wilayah pesisir yang lebih maju dibanding non pesisir serta keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir itu sendiri. Dengan menggunakan Fixed Effect dan Random Effect Model pada data panel, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di dalam wilayah lebih besar dibandingkan ketimpangan antar-wilayah, dimana perbedaan struktur ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing-masing wilayah.

---

This research aims to analyze the income inequality between regions in Indonesia which are divided into the Urban Coastal, Non-Urban Coastal, and Non-Coastal. Income inequality is described by the tendency of coastal region that is more advanced than non-coastal region as well as the diversity of characteristics possessed by the coastal region itself. By using the Fixed Effects and Random Effects Model in the data panel, the conclusions of this research indicate that income inequality within region is greater than inequality between region, where differences in economic structure has a positive effect on income inequality in each region."

"Krisis keuangan di Asia tahun 1997/1998 yang terjadi merupakan krisis yang antara lain disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Krisis tersebut dapat menjalar dari suatu negara ke negara lain (contagious). Salah satu usaha untuk dapat menghindari terjadinya kembali krisis tersebut adalah melalui pertemuan anggota ASEAN plus China, Jepang dan Korea di Chiang Mai, Thailand bulan Mei tahun 2000 dimana disepakati kerjasama keuangan regional yang lebih aktif diantaranya dengan disepakatinya Chiang Mai Intiative (CMI) dan Economic Review & Policy Dialogue (ERPD). Langkah selanjutnya yang dikaji lebih lanjut dari kerjasama keuangan regional yang aktif tersebut adalah pembentukan Currency Union melalui penggunaan mata uang bersama/common currency sebagai titik kulminasinya. Fleming (1971) menyatakan bahwa salah satu faktor untuk dapat terbentuknya Optimum Currency Area (OCA) adalah kemiripan tingkat inflasi (similar inflation rate). Untuk mencapai kemiripan tingkat inflasi dan meningkatkan konvergensi ekonomi, perlu ditingkatkan koordinasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

---

Dampak nilai tukar terhadap inflasi dalam konteks regional menjadi perlu untuk diketahui sehubungan dengan krisis nilai tukar yang terjadi sebelumnya di tahun 1997/1998 dan wacana common currency yang salah satu faktornya kemiripan tingkat inflasi. Untuk itu, perlu diidentifikasi apakah dampak nilai tukar terhadap inflasi tersebut bersifat homogen (sama) atau heterogen (beragam) di kawasan ASEAN sehingga bisa disusun langkah bersama dalam Usaha memenuhi salah satu kondisi optimum dalam wacana pembentukan Currency Union. Untuk meneliti dampak tersebut, penulis menggunakan variabel kontrol berupa pertumbuhan jumlah uang yang beredar, derajat keterbukaan perdagangan dan tingkat inflasi di negara mitra dagang utama ASEAN-5 dengan data yang diambil dan diolah dari data International Financial Statistics (IFS) pada periode tahun 1993Q1 sampai tahun 2016Q4. Data tersebut kemudian diregresi dengan menggunakan estimasi data panel dengan estimator FGLS (Feasible Generalized Least Squares) menggunakan E-Views 9. Terhadap hasil regresi di atas berupa model homogen dan model heterogen dilakukan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak nilai tukar terhadap Inflasi di ASEAN-5 berdampak heterogen (beragam) di ASEAN-5."

"ABSTRAK

Studi ini menganalisa perilaku pricing dari eksportir produk industri Indonesia berdasarkan heterogenitas pasar dengan mengestimasi derajat Exchange Rate Pass Through (ERPT) dari harga ekspor produk industri Indonesia (pada level 4 digit klasifikasi Harmonized System) terhadap 3 negara mitra dagang utamanya dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar pada periode 2005-2014. Dilakukan estimasi model regresi data panel Pricing to Market (PTM) untuk ekspor ke pasar China, US, dan Jepang, membedakan produk homogen dengan produk terdiferensiasi dengan mengontrol tingkat inflasi dan keterbukaan perdagangan di negara mitra dagang, indeks kebijakan makroekonomi yang merefleksikan perubahan cost eksportir, share eksportir di negara tujuan ekspor dan share produk yang di ekspor ke negara tujuan terhadap total ekspor. Hasil studi menemukan bahwa derajat PTM secara signifikan berbeda antara produk homogen dengan produk terdiferensiasi, tetapi heterogenitas pasar tidak secara signifikan menyebabkan perbedaan derajat PTM. Perilaku PTM yang dipraktekan oleh eksportir Indonesia dapat membatasi keefektifan nilai tukar sebagai instrumen untuk memperbaiki neraca perdagangan.

---

ABSTRACT

---

In this paper we studied pricing behaviour of Indonesian industrial product exporters based on market heterogeneity by estimating the degree of Exchange Rate Pass Through (ERPT) of  industrial product`s export price (at the-4 digit level of Harmonized System classification) to 3 Indonesian major trading partners in facing the exchange rate fluctuations during 2005-2014. We estimate a Pricing to Market (PTM) model using panel data regression for exports to China, US, and Japan markets, distinguishing homogeneous from differentiated goods and correcting for changes in the level of inflation and openness in the export destination market, a maroeconomic policy index partly reflecting changes in exporter`s costs, the share of the exporter in the destination market and the share of the products in the exporter`s total exports. We find that PTM significantly different between homogeneous and differentiated products, but the market heterogeneity does not significantly differ the level of PTM. The PTM behaviour that conducted by Indonesian exporters limit the effectiveness of exchange rate as an instrument to fix the trade balance.

"

"

 

Penelitian ini membahas dampak Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT)  terhadap konservasi hutan selama periode 2008-2016 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model panel berupa fixed effect dan Spatial Autoregressive (SAR) fixed effect. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pengaruh transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil positif memengaruhi perluasan area konservasi hutan di Indonesia level kabupaten/kota. Dana koordinasi berupa Dana Tugas Pembantuan positif signifikan memengaruhi pada level kabupaten/kota sedangkan level provinsi menunjukkan positif saja. Selain itu, dampak dari daerah yang berdekatan atau neighbourhood effect secara empiris terbukti memengaruhi perluasan area konservasi hutan di Indonesia. Dampak tersebut terlihat pada koefisien spasial yang positif. Sehingga dapat disimpulkan pada penyediaan barang publik seperti area konservasi hutan peristiwa yang terjadi justru bukan free rider. Barang publik yang memiliki spillover positif akan memunculkan kejadian berupa mimicry, keikutsertaan penyediaan pada daerah yang berdekatan (neighbour).

 

---

In this study aim to look at impact of Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) on forest conservation during the period 2008-2016 in Indonesia. This study uses panels model fixed effect, and Spatial Autoregressive (SAR) fixed effect. The results of this study suggest that Impact of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) in the form Dana Perimbangan such as Special Allocation Funds (DAK) and Revenue Sharing Funds (DBH) positive significantly influences the expansion of forest conservation areas in Indonesia. Coordination funds in the form Dana Tugas Pembantuan positively significantly affect the district/city level while the provincial level shows just positive. In addition, the impact of adjacent areas or neighborhood effects has been empirically proven to influence the expansion of forest conservation areas in Indonesia. The impact is seen in positive spatial coefficients.  It can be concluded that the provision of public goods such as the forest conservation area is occured not a free rider. Public goods that have positive spillover will actually issue a mimicry event, participation in the neighboring area.

 

"

"Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap perolehan Produk Domestik Bruto masih kecil, salah satu langkah untuk meningkatkan perolehan PDB dari sektor kehutanan adalah dengan meningkatkan ekspor madu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat keunggulan komparatif madu Indonesia dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ekspor madu Indonesia ke negara importir utama (Singapura dan Malaysia). Metode yang digunakan adalah dengan menghitung indeks RCA dan menganalisis model ekspor dengan menggunakan Error Correction Model (ECM). Tingkat daya saing produk madu Indonesia menunjukan indeks RCA sebesar 0,4 yang berarti Indonesia kurang memiliki keunggulan komparatif. Dalam jangka panjang kenaikan GDP riil negara importir akan meningkatkan ekspor madu ke negara importir utama, kenaikan harga madu China akan menurunkan ekspor, depresiasi nilai tukar riil efektif China akan meningkatkan ekspor, kemudian setelah adanya kebijakan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) ekspor madu lebih tinggi daripada sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut. Sementara dalam jangka pendek hanya harga madu China dan nilai tukar riil efektif China yang mempengaruhi ekspor madu Indonesia.

---

The forest sector contribution to GDP in Indonesia is small and one of the policy to increase Indonesian GDP contribution is increase honey export. This study analysed the factor that affect the export demand of Indonesian's honey to the major importing country (Singapore and Malaysia) and analysed the level of comparative competitiveness index of Indonesian's honey. This study used base RCA and error correction model (ECM) methods. The result of this study showed that the RCA index of Indonesian's honey in 0.4. It showed that Indonesian's honey have less of the comparative competitiveness. In the long run, real GDP of importing country increased the export of honey, increasing price of China's honey reduced the export and depreciation of China's real efective exchange rate increased export. Furthermore ASEAN free trade area (AFTA) increased of for Indonesian's export demand. However in the short run, price of China's honey and China's real efective exchange rate affected Indonesia's honey export."

"Salah satu target utama pembangunan pertanian terkait dengan globalisasi ekonomi dan penerapan kebijakan liberalisasi perdagangan di sektor pertanian adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melalui perdagangan internasional khususnya ekspor dan dengan meningkatnya arus masuk modal asing termasuk melalui PMA. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis pengaruh ekspor, impor, serta PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, dan sebaliknya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor, impor dan PMA di sektor pertanian; (ii) menganalisis pengaruh guncangan pada ekspor, impor serta PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan pengaruh guncangan pada PDB terhadap ekspor, impor dan PMA di sektor pertanian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Autoregression (VAR) dengan data triwulanan tahun 1995-2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah yang positif dan signifikan antara ekspor pertanian dan PDB pertanian. Sedangkan hubungan impor pertanian terhadap PDB pertanian hanya satu arah yang bernilai negatif dan signifikan namun tidak terjadi sebaliknya. Sementara hubungan PDB pertanian dengan PMA pertanian menunjukkan hasil tidak adanya hubungan. Hasil analisis Impulse Response Function (IRF) memperlihatkan bahwa respon PDB pertanian terhadap guncangan pada ekspor pertanian paling besar. Hal sebaliknya juga berlaku terhadap guncangan PDB pertanian yang direspon lebih besar oleh ekspor pertanian dibandingkan impor pertanian. Hasil variance decomposition, juga mendukung hasil IRF dimana dekomposisi varian PDB pertanian terbesar diberikan oleh ekspor pertanian disusul oleh PMA pertanian dan impor pertanian. Dekomposisi varian ekspor pertanian dengan nilai terbesar diberikan oleh ekspor, PDB, PMA dan impor di sektor pertanian. Adapun impor pertanian dan PMA pertanian memberikan pengaruh yang terbesar terhadap perubahan variabel impor pertanian dibandingkan ekspor dan PDB di sektor pertanian. Dekomposisi varian untuk PMA pertanian disumbangkan oleh PMA pertanian dan PDB pertanian dengan nilai tertinggi, kemudian ekspor dan impor di sektor pertanian.

---

One of the main targets of agricultural development associated with economic globalization and the implementation of trade liberalization policies in the agricultural sector is to accelerate economic growth in the agricultural sector through export and international trade particularly with the increased inflow of foreign capital, including FDI. This study aimed to: (i) analyze the effect of export, import and FDI in agricultural sector on economic growth in the agricultural sector and likewise the effect of economic growth on export, import and FDI in the agricultural sector and analyzes the effect of shocks on export, import and FDI on economic growth in agricultural sector and the effect of GDP shocks on exports, imports and FDI in the agricultural sector. The method used in this study is Vector Autoregression (VAR) with quarterly data started in 1995 until 2011.

The results showed that there is a two-way positive and significant correlation between agricultural export and agricultural GDP. While the relationship of agricultural import to agricultural GDP is only one way that is negative and significant, but not the other way around. While there is no relationship between the agricultural GDP and agricultural FDI. Impulse Response Function (IRF) analysis showed that the response of agricultural GDP due to agricultural export shock is the most. The opposite also applies to agricultural GDP shock responded by a larger agriculture export than agriculture import. The results of variance decomposition also supports the results of IRF. It is showed that the largest agricultural GDP variance decomposition given by export followed FDI and agricultural import. Variance decomposition of agricultural exports shows the greatest value given by export, GDP, FDI and import in the agricultural sector. The import of agriculture and agricultural FDI influences on more changes in agricultural import than export and GDP in the agricultural sector. Decomposition of variance for agricultural FDI is contributed by agricultural GDP with the highest value, then export and import in the agricultural sector."

"ABSTRAKBerdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan TA 2007-2008 di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa kementerian/lembaga (K/L) masih melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sudah jelas merupakan urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melihat kesesuaian alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pada Kementerian Pertanian tahun 2012 berdasarkan persepsi pejabat eselon I lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitan menggunakan metode deskriptif kualitatif sederhana, dengan menggunakan : (i) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kompeten, yaitu para pejabat eselon I di Kementerian Pertanian; dan (ii) data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari objeknya, tapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan berdasarkan persepsi pejabat eselon I Kementerian pertanian, masih terdapat ketidaksesuaian kewenangan. Dana dekonsentrasi sebesar Rp 1,22 triliun atau 61,64% dan dana tugas pembantuan sebesar Rp 4,60 triliun pada Kementerian Pertanian masih digunakan untuk urusan yang seharusnya seudah menjadi kewenangan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya disebabkan oleh beberapa aturan dalam peraturan perundangan yang tidak konsisten dan mendukung pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi DAK.

---

ABSTRACTBased on audit reports Finance Auditing Agency (BPK) in 2009 the management of deconcentration fund and staff function fund period 2007 until 2008 in several ministries/agencies (K/L) and the regional government said that the ministry / agency (K / L) has had carrying out some of government affairs that clearly a regional affairs through deconcentration fund and co-administration fund. In this study, the authors atend to look at the suitability of the allocation deconcentration fund and co-administration fund in the Ministry of Agriculture on 2012 according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture toward the authority of the national government and regional governments, as well as the factors that influence it. Research using simple qualitative descriptive method, using: (i) primary data, that is data obtained directly from a competent source, namely echelon officials in the Ministry of Agriculture, and (ii) secondary data, that is data obtained from the indirect object, but by means of another source, such as verbal or written. This study explain that the allocation of deconcentration fund and co-administration fund according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture, there is still a discrepancy of authority. Deconcentration funds in the amount of Rp 1.22 trillion or 61.64%, and staff function fund in the amount of Rp 4.60 trillion at the Ministry of Agriculture is still used for matters that should be a regional authority. The Factors that influence caused by some rules in the legislation are not consistent and support for diversion of deconcentration fund and Co-administration to DAK."