Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tobing, Christopher, author
ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami...
Universitas Indonesia, 2012
S43673
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Musawir, author
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S25455
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Olle Yanuanita Asrina, author
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S25417
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Adhi Anugroho, author
Pengujian Terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam Uji...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43103
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Luhur Kurnianto, author
Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25498
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arifuddin, author
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1935
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Pramustiko Putera, author
Skripsi ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua, bagaimana hubungan kewenangan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42361
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Denowarsyah Widayaputra, author
ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...

Universitas Indonesia, 2014
S57691
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila, author
ABSTRAK
Kesuksesan pemilu tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara saja, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Legal standing merupakan sesuatu yang penting dalam mengajukan permohonan gugatan ke MK karena salah satu syarat berbicara di MK adalah memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Putusan dapat diterima atau tidak dapat diterima pun...
2015
S59048
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
A. Aulia Rahman, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses...
Universitas Indonesia, 2016
S62245
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>