Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu permasalahan dalam perkawinan poligami adalah apabila suami yang meninggal pernah melakukan perceraian pada salah satu istrinya, namun harta bersamanya belum dibagi. Hal ini disebabkan, banyak masyarakat belum mengetahui cara pembagian harta warisan terhadap harta bersama pada perkawinan poligami terutama dalam syariat Islam. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Mtr, terdapat perbedaan pendapat Majelis Hakim pada tingkat agama dan tingkat banding. Pada putusan pengadilan tingkat agama, Hakim hanya membagi harta bersama sebagai harta warisan tanpa melibatkan istri pertama. Sedangkan, menurut Majelis Hakim tingkat banding pembagian harta tersebut harus melibatkan istri pertama, lalu setelah itu baru dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Jika tidak melibatkan istri pertama, bisa dianggap tidak adil karena hanya mengungkapkan harta bersama dari salah seorang istri saja. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif berdasarkan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah untuk pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus melibatkan para istri, setelah itu harta warisan baru dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Cara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II dan menurut pendapat Neng Djubaedah yaitu dengan equal method dan ratio method.

---

One of the problems in a polygamous marriage is if the deceased husband has divorced one of his wives, but the joint assets have not been divided. This is because many people do not know how to divide inheritance into joint assets in polygamous marriages, especially in Islamic law. In the case of the Decision of the Mataram Religious High Court Number 39/Pdt.G/2020/PTA.Mtr, there was a difference of opinion of the Panel of Judges at the first-level religious court and the second-level religious high court. In the decision of the first-level religious court, the judge only divided the joint assets as inheritance without involving the first wife. Meanwhile, according to the second-level religious high court, the distribution of assets must involve the first wife, and only then can it be distributed to the rightful heirs. If it doesn't involve the first wife, it could be considered unfair because it only discloses the joint assets of one of the wives. The research method used is normative juridical based on secondary data. Data collection tool used with literature study. The results of his research are that the distribution of joint assets in a polygamous marriage must involve the wives, after which the new inheritance can be distributed to the rightful heirs. The method for dividing joint assets in polygamous marriages can refer to the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Religious Courts Book II and according to Neng Djubaedah's opinion, namely the equal method and the ratio method."

"Poligami dapat dilakukan seorang suami jika memenuhi syarat UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yakni memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan persetujuan dari istri sebelumnya. Namun, beberapa kasus poligami memunculkan sengketa warisan dan status anak yang lahir sebagai akibat ketidakterbukaan suami sampai dia meninggal dunia. Beberapa kasus poligami dalam putusan-putusan Pengadilan Agama meliputi: 1) Putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Kjn; 2) Putusan Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.Sby; 3) Putusan Nomor 241/Pdt.G/2012/PA Pdlg; dan 4) Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd. Penelitian doktrinal ini ditujukan untuk menganalisis pembatalan perkawinan poligami setelah kematian suami melalui pertimbangan hakim dalam menolak maupun mengabulkan permohonan tersebut. Data penelitian berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama (Putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan Putusan Nomor 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby) menolak permohonan pembatalan perkawinan poligami berdasarkan pada Pasal 38 huruf a UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan SEMA No. 2/2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 nomor 1 butir e. Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan tersebut memiliki dasar berbeda. Dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2012/PA didasari Pasal 24 UU Perkawinan. Sedangkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd berdasarkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pasal 9 UU Perkawinan, dan SEMA No.2/2019 Nomor 1 huruf f.

---

A husband can carry out polygamy if he meets the requirements of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, namely obtaining permission from the Religious Court with prior approval from the wife. However, several cases of polygamy give rise to disputes over inheritance and the status of children born as a result of the husband's non-disclosure until he dies. Several polygamy cases in Religious Court decisions include: 1) Decision Number 694/Pdt.G/2021/PA.Kjn; 2) Decision Number 343/PDT.G/2023/PTA.Sby; 3) Decision Number 241/Pdt.G/2012/PA Pdlg; and 4) Decision Number 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd. This doctrinal research is aimed at analyzing the annulment of polygamous marriages after the husband's death through the judge's considerations in rejecting or granting the request. Research data is in the form of secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively. The results of the analysis show that the considerations of the Religious Court Judge (Decision Number 694/Pdt.G/2021/PA.Kjn and Decision Number 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby) rejected the request for annulment of a polygamous marriage based on Article 38 letter a of Law No.1/1974 concerning Marriage and SEMA No.2/2019 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2019 Supreme Court Chamber Plenary Meeting number 1 point e. Meanwhile, the consideration of the Religious Court Judge who granted the request had a different basis. In Decision Number 241/Pdt.G/2012/PA it is based on Article 24 of the Marriage Law. Meanwhile, Decision Number 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd is based on Article 71 letter a of the Compilation of Islamic Law, Article 9 of the Marriage Law, and SEMA No.2/2019 Number 1 letter f."

"Tulisan ini membahas tentang hukum waris apakah yang berlaku bagi keturunan Tionghoa beragama Islam di Indonesia dan dasar hukumnya, serta kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam tersebut terhadap gugatan yang didasarkan pada hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris di Indonesia, disertai dengan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam pembagian harta warisan, terutama bagi pihak ketiga yang turut berkepentingan dan dirugikan karena ketidakpastian tersebut. Ketidakjelasan tentang hukum waris inilah, khususnya yang berhubungan dengan keturunan Tionghoa beragama Islam, yang hendak dijawab melalui penelitian ini melalui metode yuridis normative dan didukung dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber di bidang kenotariatan. Adalah peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang benar bagi masyarakat, khususnya hukum apakah yang berlaku bagi warga Negara Indonesia yang dalam bidang hukum perdata tertentu, khususnya hukum waris, masih mendasarkan pada golongan penduduk pada masa penjajahan Belanda, serta sejauh apa kekuatan hukum yang diberikan oleh surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

This thesis study about what inheritance law applicable for Chinese Moslem in Indonesia and its legal basis, as well as the legal strength of certificate of inheritance produced by Notary for Chinese Moslem against lawsuit based on Moslem inheritance law. Pluralism of inheritance law in Indonesia, supported by lack of specific regulation in Indonesian inheritance law caused uncertainty for the people in division of inheritance, especially for third parties who were disadvantaged by this condition. This thesis in made to answer the uncertainty in inheritance law, specifically for Chinese Moslem, through normative juridical methodology supported by literature study and interview with expert in the field of notaries. It is the role and duty of a Notary to provide the appropriate legal guidance to the people, which includes what law applicable in certain aspect of civil law, specifically inheritance law, which still use the segmentation of people in the Dutch colonial era as basis, as well as the legal strength provided by certificate of inheritance made by Notary in providing legal certainty to the people."

"ABSTRAK Peristiwa kematian seseorang berakibat timbulnya peristiwa kewarisan terhadap ahli warisnya. Penyelesaian kasus kewarisan terhadap pewaris yang beragama Islam biasanya diselesaikan menurut hukum kewarisan Islam yang jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan diselesaikan melalui lembaga peradilan agama, termasuk Mahkamah Syar rsquo;iyah di dalamnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian kasus putusan kewarisan Islam Mahkamah Syar rsquo;iyah Banda Aceh Nomor 229/Pdt.G/2013/MS.Bna dalam perspektif sistem kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia? dan bagaimana peran notaris terhadap kasus kewarisan ini guna mencegah terjadinya sengketa di antara para ahli waris? Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif. Permasalahan timbul ketika hakim hanya memutus dengan global dan tidak terperinci ke ahli waris yang masih hidup. Sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan notaris sendiri dalam kasus ini adalah membuat surat keterangan waris yang belum mempunyai landasan hukum yang kuat dan bersifat akta dibawah tangan. Oleh karena itu Penulis memberikan saran bahwa membuat akta partij yang memuat keterangan dari para penghadap dan ditutup dengan kesimpulan dari notaris dengan hak waris sehingga akta tersebut berbentuk akta otentik dan kewenangan tersebut harus dituangkan dalam UUJN.

---

ABSTRACT The event of a person rsquo s death resulted the inheritance event. The settlement of inheritance cases to Muslim heirs usually settled according to the law of Islamic heritage, which shall be settled through amicably settlement or though religious court, including Mahkamah Syar rsquo iyah. The main problem in this research is how to solve the case of Islamic heritage decision of Mahkamah Syar 39 iyah Banda Aceh Number 229 Pdt.G 2013 MS.Bna in perspective of Islamic inheritance system applicable in Indonesia and what is the role of the notary to this inheritance case to prevent the occurrence of disputes among the heirs The research method used by the author is the normative juridical. Problems arise when judges only break with the global and not detailed to the surviving heirs. So to solve it required the role of a notary as a public official authorized to make an authentic deed. The authority of the notary himself in this case is to make a certificate of inheritance which has not had a strong and deed legal basis under the hand. The authors therefore advise that the making of a partial deed containing the information of the constituents and concluding with the conclusion of the notary with the right of inheritance so that the deed is in the form of an authentic deed and the authority shall be set forth in the UUJN. "

"Pemberian hibah sering dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit berat, atau sakit hampir meninggal. Namun hibah seringkali menimbulkan konflik, apalagi jika objek hibah yang diberikan adalah tanah. Oleh karena itu proses pemberian hibah harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur agar peralihan hak melalui hibah menjadi sah. Ada persyaratan khusus mengenai hibah yang dilakukan jika hibah dilakukan pada saat pemberi hibah sakit. Dalam Pasal 213 KHI dijelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sakit mendekati kematian, hibah yang akan dilakukan harus mendapat persetujuan dari ahli waris pemberi hibah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai status dan keabsahan objek tanah wakaf ketika pemberi hibah sakit dalam perkara Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS, dan menganalisis bagaimana parameter penyakit pemberi hibah yang menyebabkan hibah tidak sah dalam kasus Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS menurut hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menganalisis Putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.MS mengenai sah tidaknya pemberian hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah sakit dan besarnya penyakit pemberi hibah sehingga hibah yang diberikan menjadi tidak sah. Pertama Jika pemberi hibah sakit, maka berdasarkan pasal 213 KHI mensyaratkan hibah disetujui oleh anak pemberi hibah. Sebelum proses pemberian hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Pemberi hibah harus meminta persetujuan ahli warisnya yang berjumlah lima orang untuk dapat hadir dan memberikan persetujuan. Dengan persetujuan anak-anak Pemberi Hibah, telah terpenuhi syarat-syarat hibah dalam keadaan sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 213 KHI. Kedua dalam Pasal 213 KHI, syarat seseorang merupakan syarat tambahan dalam pemberian hibah, dimana jika seseorang mengalami sakit yang mendekati kematian, maka hibah tersebut wajib mendapat persetujuan dari ahli waris. Berdasarkan yurispudensi Nomor 225 K/Sip/1960 disebutkan bahwa hibah yang dilakukan oleh orang yang sehat jasmani tidak perlu persetujuan ahli waris. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki jiwa yang sehat, harus ada pernyataan kesehatan dari segi psikologis oleh dokter spesialis kejiwaan.

---

Giving grants is often done when the grantor is in a state of serious illness, or a near-death illness. However, grants often cause conflicts, especially if the object of the grant given is land. Therefore, the process of giving a grant must pay attention to the provisions that have been regulated so that the transfer of rights through the grant becomes legal. There are special requirements regarding grants made if the grants are made when the grantor is sick, in which case this is regulated in Article 213 KHI which explains that if a person is in a state of near-death illness, the grants to be made must obtain approval from the heirs of the grantor. The purpose of this research is to analyze the provisions of Islamic law regarding the status and validity of the donated land object when the grantor is sick in the case of Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS, and to analyze how the parameters of the grantor's illness result in an invalid grant in the case of Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS according to Islamic law. By using normative juridical research methods, this paper analyzes Decision Number 269/Pdt.G/2019/PA.MS. Regarding the legitimacy of giving grants made when the grantor is sick and the size of the grantor's illness so that the grant given becomes invalid. From the results of the research it can be concluded 1) If the grantor is sick, then based on article 213 KHI requires that the grant is approved by Grantor's children. Prior to the process of awarding grants by grantors to grantees. The grant giver must seek approval from his heirs, totaling five people, to be able to attend and give approval. With the approval of the Grant Giver's children, the conditions for grants in sickness have been fulfilled as stipulated in article 213 KHI. 2) In Article 213 KHI, a person's condition is an additional condition in granting grants, where if a person experiences an illness close to death, it is obligatory for the grant to obtain approval from the heirs. Based on Jurisprudence Number 225 K/Sip/1960 it is stated that grants made by people who are healthy in spirit do not require the approval of the heirs. In order to find out if someone has a healthy soul, there must be a statement of health from a psychological perspective by a psychiatric specialist."

"Wakaf dikenal umat muslim sebagai bentuk amal jariyah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Praktik wakaf uang yang terjadi di Negara-Negara Islam menggunakan bank syari’ah sebagai pengelola wakaf uang tersebut. Begitupun di Indonesia telah lahir undang-undang wakaf yang memperbolehkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Bank Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan diambil dari buku-buku, majalah, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan perbankan syari’ah dan wakaf uang, kemudian penulis analisis dengan pembahasan wakaf uang, kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini penulis temukan bahwa peran bank syari’ah sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang karena prinsip wakaf yang dana pokoknya tidak boleh berkurang sedikitpun membutuhkan peran pengelola yang ahli dalam hal ini bank menjadi alternatif terbaik untuk mengelola karena jaringan kantornya yang luas, memiliki pengalaman dalam mengelola dana sosial, memiliki kredibelitas serta telah berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan.

---

Endowments known to Muslims as a form of perpetual charity which has an important role in the welfare of the community. One form of waqf lately lot of is introduced is cash waqf. Cash waqf practice that occurs in Islamic Countries using Shari'ah bank as manager of the cash waqf. Likewise in Indonesia has born the law of waqf endowments that allow the moving objects in the form of money through Shari'ah financial institution designated by the Minister of Religious Affairs. Things that are to be issue in this study is how the role of the Sharia Bank In management of cash waqf. In this thesis the writer uses literary approach, where the results of the study of literature is taken from books, magazines, scientific works related to the shariah banking and cash waqf and then the author analyzes the discussion of cash waqf, then is analyzed using descriptive analytic methods and content analysis. In this study the authors found that the role of Sharia banks in management of cash waqf is very important, because the principle of waqf that funds should not be reduced at all require skilled managers role. in this case the bank's Shari'ah be the best alternative for managing because have extensive office network, experience in managing social funds, credible and has had good cooperation with the deposit insurance agency."

"Tesis ini membahas mengenai hak kewarisan dari seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan dan pembagian waris bagi para ahli waris dari seorang Pewaris yang pernah menikah dibawah tangan sebelumnya dan menikah lagi untuk kedua kali (bukan dengan perempuan yang sama) dengan pernikahan yang sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tesis ini juga merupakan studi kasus atas Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 0931/Pdt.G/2017/PA.JP. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa penyelesaian masalah pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan adalah dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat agar kemudian pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan bisa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Untuk mengajukan hak sebagai ahli waris, anak kandung hasil pernikahan siri dan nikah dibawah tangan juga bisa mengajukan permohonan asal-usul anak dan melakukan tes DNA. Setelah itu anak kandung hasil pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan dapat mengajukan gugatan atas sengketa waris atau permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama setempat. Notaris memiliki peranan dalam masalah kewarisan Islam, khususnya dalam pembagian wasiat wajibah bagi orang-orang yang beragama Islam.

---

This thesis has examined about the legacy of a birth children of siri marriage and unregistered marriage for the distribution of an inheritance to all of a member of the family, in a family where the Heir of a heritance had married two times, first is a siri marriage and second time is a legal marriage with another bride. This thesis is also a case study of a Judgment of a State Islamic Court in Jakarta Pusat at 2017 case 0931/Pdt.G/2017/PA.JP. This research is normative juridical research method from secondary data as the source of the data, which is obtained from the literature. The result of the research prompt that the solution to the issue of a siri marriage and a marriage which not registered is to submit a marriage court istbat application to the State Islamic Court, so then the siri marriage can be recorded by a State Marriage Departement. The other way are to apply pleading for the origin of a family as a birth children of siri marriage to State Islamic Court and or do a DNA test, so then the biological children of siri marriage can submit a claim for inheritance dispute or request for the determination of the heir to the local State Islamic Court. Notary also has a role in a cases of inheritance of a moslem, especially for a distribution of wasiat wajibah."

"Pemberlakuan wisata berbasis syari’ah di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna, meskipun terdapat potensi yang besar dalam pemberlakuannya dalam menarik wisatawan Muslim dunia. Desa Wisata Cibuntu yang sejak tahun 2012 telah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dijadikan objek pengembangan pariwisata sebagai desa percontohan terciptanya Desa Wisata Halal berbasis komunitas di Jawa Barat. Terdapat tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan program, diantaranya adalah belum adanya regulasi yang berlaku di Indonesia, stigma negatif tentang Islam yang intoleran, serta dari segi internal, yaitu terbatasnya waktu dan anggaran pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana program desa wisata halal dalam Rancangan Peraturan Desa Wisata Halal dapat menjadi salah satu inovasi pengembangan desa melalui penerapan teori keislaman dalam mencapai maqashid asy-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal yang berfokus pada pengembangan Desa Wisata Cibuntu menjadi Desa Wisata Halal Cibuntu menurut Raperdes dan tindakan sosial dengan tinjauan maqashid asy-syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa program desa wisata halal telah diberlakukan siklus pertama pemberdayaan oleh inisiator desa halal dengan metode PAR yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Desa Wisata Cibuntu sebagaimana regulasinya telah memenuhi cakupan kebutuhan primer (dharury) dalam pembahasan maqashid asy-syari’ah, meskipun belum sempurna dalam langkah pencapaian kemaslahatan dari tingkatan kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan tersier (tahtsiniyat).

---

The implementation of sharia-based tourism in Indonesia cannot be said to be perfect, although there is great potential in its implementation in attracting world Muslim tourists. Cibuntu Tourism Village, which since 2012 has become a tourist destination in Kuningan Regency, has been used as an object of tourism development as a pilot village for the creation of a community-based Halal Tourism Village in West Java. There are challenges and obstacles in implementing the program, including the absence of applicable regulations in Indonesia, negative stigma about intolerant Islam, as well as from an internal perspective, namely the limited time and budget for implementation, and so on. In this study, the author will examine how the halal tourism village program in the Draft Halal Tourism Village Regulation can be one of the village development innovations through the application of Islamic theory in achieving maqashid asy-syari’ah. This study uses socio-legal research method that focuses on developing the Cibuntu Tourism Village into a Cibuntu Halal Tourism Village according to the Raperdes and social actions with maqashid asy-syari’ah review. The results of this study show that the halal tourism village program has been implemented in the first cycle of empowerment by the halal village initiator with the PAR method which took place from 2018 to 2019. The Cibuntu Tourism Village as per its regulations has fulfilled the coverage of primary needs (dharury) in the discussion of maqashid ash-syari’ah , although not yet perfect in the steps of achieving benefit from the level of secondary needs (hajiyat) and tertiary needs (tahtsiniyat)."

"Terjadinya pengampuan dikarenakan seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap berbuat hukum dan tidak dapat menjalankan kesehariannya maka harus dengan pengampu yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat keempat. Pengelolaan harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris selaku curandus atau orang yang berada dibawah pengampuan harus dengan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk melakukan tindakan pengampuan harus disertai pihak ketiga yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam pengelolaan harta warisan akan timbul permasalahan hukum yang terjadi bila ahli warisnya memperbolehkan untuk menjual atau menyewa atas barang-barang tidak bergerak maka pengampu diperbolehkan untuk menjual atau menyewa. Tetapi jika ahli waris tidak memperbolehkan maka pewaris diwajibkan untuk mengganti rugi semua aset atau harta yang dijualnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik simpulan bahwa dalam kegiatan pengampuan harus dibuat laporan yang stabil dari kegiatan pengampuan yang dijalani dan laporan tersebut dibuat antara pengampu dengan Balai Harta Peninggalan guna mempermudahkan kedua belah pihak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan orang yang dibawah pengampuan.

---

The occurrence of forgiveness is because someone who is an adult but is not capable of carrying out the law and cannot carry out his daily life must be with the guardian determined by the District Court Decision. Those who can become custodians are blood relatives in a straight line or a sibling family in a lateral line up to the fourth degree. The management of the inheritance given by the heir to the heirs as curandus or people who are under guardianship must be accompanied by a Certificate of Inheritance made before a Notary and to carry out the pardoning action must be accompanied by a third party, namely Balai Harta Peninggalan. In the management of inheritance, there will be legal problems that occur if the heirs allow to sell or rent immovable property, then the guardian is allowed to sell or rent. But if the heir does not allow it, the heir is obliged to compensate for all the assets or assets he sells. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study, it was concluded that in custodial activities a stable report must be made of the custodial activities undertaken and the report was made between the custodian and the Heritage Treasurer to make it easier for both parties to take legal action related to the person under custodial."

"Asas persamaan dan kesetaraan (taswiyah) merupakan salah satu asas yang harus diterapkan dalam akad ju’alah pada transaksi saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. Dimana, para pihak yang melakukan akad harus mempunyai kedudukan yang sama/setara untuk menentukan hak dan kewajiban secara seimbang. Asas ini penting untuk diterapkan dalam setiap tahapan akad, baik pada tahap pra kontraktual, kontraktual maupun pasca kontraktual. Sehingga, daya kerja asas kesetaraan dapat diuji dari faktor perbuatan para pihak, isi dari akad dan pelaksanaan akad. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk meneliti akad ju’alah dalam transaksi saham syariah melalui aplikasi IPOT dari Indo Premier. Kemudian, akad ju’alah pada Indo Premier tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan tentang penerapan asas kesetaraan dan akad ju’alah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indo Premier pempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Nasabahnya, untuk menentukan hak dan kewajiban dalam akad serta menentukan imbalan ju’alah dalam pelaksanaan akad tersebut. Dengan demikian, akad ju’alah pada Indo Premier belum sepenuhnya menerapkan asas kesetaraan dan bertentangan dengan ketentuan akad ju’alah dalam hukum Islam, dimana imbalan ju’alah ditentukan oleh Nasabah.

---

The principle of equality and equality (taswiyah) is one of the principles that must be applied in the ju'alah in stock transactions in the Indonesian Islamic Capital Market. Where, the parties who make the contract must have the same/equal position to determine the rights and obligations in a balanced way. This principle is important to be applied in every stage of the contract, both at the pre-contractual, contractual and post-contractual stages. Thus, the working power of the principle of equality can be tested from the factors of the actions of the parties, the content of the contract and the implementation of the contract. The empirical juridical research method is used to examine ju'alah in sharia stock transactions through the IPOT application from Indo Premier. Then, ju'alah at Indo Premier is analyzed based on the provisions regarding the application of the principle of equality and ju'alah in Islamic law. The results show that Indo Premier has a higher position than its customers, to determine the rights and obligations in the contract and determine ju'alah in the implementation of the contract. Thus, ju'alah at Indo Premier has not fully implemented the principle of equality and is contrary to the provisions of the ju'alah in Islamic law, where the ju'alah is determined by the Customer."