Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan merupakan salah satu acara paling krusial dalam hidup manusia. Dalam melakukan persiapan pernikahan, calon pengantin dapat menunjuk sebuah wedding organizer untuk membantu mempersiapkan segala hal. Jika calon pengantin merasa tidak memerlukan wedding organizer, calon pengantin dapat memesan vendor pernikahan secara terpisah. Seiring dengan perkembangan teknologi, calon pengantin tidak perlu lagi untuk mendatangi vendor pernikahan tersebut secara satu persatu, melainkan dapat melalui sebuah platform yang menyediakan tempat bagi vendor pernikahan untuk dapat menawarkan barang dan/atau jasanya kepada konsumen. Salah satu platform bidang pernikahan yang ada di Indonesia adalah X. Namun dalam proses jual beli, vendor pernikahan kerap kali tidak melakukan apa yang diperjanjikan di awal. Hal tersebut tentu merugikan konsumen. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus yang dialami konsumen bernama CK. CK merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan vendor Y di mana tempat CK memesan paket foto dan video untuk pernikahannya. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh vendor yang ada pada platform pernikahan dan bagaimana penyelesaian terhadap kerugian yang dialami konsumen terhadap vendor yang wanprestasi pada platform pernikahan X.

---

Marriage is one of the most crucial events in human life. In making wedding preparations, the bride and groom can appoint a wedding organizer to help prepare everything. If the bride and groom feel they don't need a wedding organizer, the bride and groom can order a wedding vendor separately. Along with the development of technology, the bride and groom no longer need to visit the wedding vendors one by one, but can go through a platform that provides a place for wedding vendors to be able to offer their goods and/or services to consumers. One of the wedding platforms in Indonesia is X. However, in the buying and selling process, wedding vendors often do not do what was promised at the beginning. This is certainly detrimental to consumers. One of the cases that occurred was the case experienced by a consumer named CK. CK felt aggrieved by the actions of vendor Y where CK ordered a photo and video package for his wedding. Therefore, the author wishes to conduct research on how legal protection is for consumers who are harmed by vendors on the wedding platform and how to resolve losses experienced by consumers against vendors who default on the wedding platform X."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yangmerupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakansalah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harussesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Pengaturan mengenai perkoperasian ini sudah ada sejak tahun 1915 dan masihterus berubah mengikuti kondisi sosial, ekonomi dan politik negara. Pembuatananggaran dasar koperasi haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalamUndang-undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakanpenelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundangundangantentang perkoperasian, peraturan-peraturan pelaksananya serta bukubukumengenai perkoperasian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cooperative charter arrangements that are the foundation

for the establishment of a legal entity. Cooperatives are one legal entity

recognized by the state. The process of establishing co-operative must comply

with laws and regulations applicable in Indonesia. Of this cooperative

arrangement has existed since 1915 and still continues to change with the social,

economic and political state. Manufacture of articles of the cooperative shall be in

accordance with the provisions contained in Law No. 25 of 1992. Writing of this

thesis is to use research to examine the juridical-normative regulations regarding

cooperatives, implementing rules and books about cooperative."

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memperkenalkan konsep permodalan yang belum pernah ada dalam pengaturan hukum sebelumnya, yakni berupa sertifikat modal koperasi yang mirip dengan konsep saham tanpa hak suara pada perseroan terbatas. Undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi salah-satunya karena sertifikat modal koperasi tidak sesuai dengan asas kebersamaan dan kesukarelaan. Untuk itu perlu diteliti bagaimanakah penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara preskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi dapat saja dilakukan pada koperasi yang jumlah anggotanya (dan ekuitasnya) besar. Sebaliknya konsep saham dalam badan usaha koperasi tidak sesuai diterapkan pada koperasi yang jumlah anggotanya kecil. Akan tetapi, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi mencederai prinsip one person-one vote yang menjadi karakteristik koperasi sebagai perkumpulan orang. Selain itu, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi juga bertentangan dengan konsep koperasi sebagai user-owned (dan user-controlled) businesses

---

ABSTRACTThe Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2012 concerningCooperation introduced a new capital concept, that is sertifikat modal koperasithat has similar characteristics with the share without voting rights in a limitedliability company. Later on, Constitutional Court of Indonesia revoked the Actbecause among others sertifikat modal koperasi is in conflict with togetherness and voluntary cooperative principles. This thesis will examine whether the share concept can be applied in Indonesian cooperative. This research use juridicalnormative which is supported by the secondary data. This research will also be presented in the form of prescriptive-analytical. This research find out that the share concept can be applied in Indonesian cooperative that have the big members and equity. On the contrary, the concept can not be applied in the cooperative that have little member. But applying the share concept in Indonesian cooperative is in conflict with one person-one vote principle? that is characteristics of Indonesian cooperative as a association of persons. In addition to that, application the share concept in the Indonesian cooperative is in conflict with cooperative concept as user-owned (and user controlled) businesses."

"Dalam pelaksanaan tindakan medis di rumah sakit, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut biasanya dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan, serta tidak adanya komunikasi yang baik antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan dalam proses pemberian informed consent sehingga risiko medis dan malaparaktik medis menjadi tidak dapat dibedakan dengan jelas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai kedudukan informed consent dan penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur dalam sengketa medis yang terjadi di rumah sakit berdasarkan Putusan No. 08/Pdt.G/2014/PN.KDR. dan No. 113 PK/Pid/2012. Pengaturan mengenai informed consent di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pada Peraturan tersbut telah disebutkan bahwa resiko medis dari tindakan kedokteran terkait harus disampaikan sebelum pihak penerima pelayanan kesehatan memberikan persetujuan sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara resiko medis dengan malapraktik medis.

---

Disputes frequently occur between the healthcare providers and recipients of healthcare services in execution of medical actions in hospitals. This is usually triggered by disagreement of the results of medical actions delivered by healthcare providers with what is expected by recipients of health services, and lack of good communication between providers and recipients of health services in the process of giving informed consent with the result that medical and medical malpractice risks become indistinguishable definitely. By using normative-juridical and descriptive research methods, the researcher attempts to provide a general description of the position of informed consent and the application of the Doctrine of Res Ipsa Loquitur in medical disputes that occur in hospitals based on Indonesian court ruling No. 08/Pdt.G/2014/PN.KDR. and No. 113 PK/Pid/ 2012. Regulations regarding informed consent in Indonesia have been regulated in Regulation of the Minister of Health No. 290 of year 2008 regarding Approval of Medical Measures. It has been stated in the aforementioned Regulation that the medical risks of related medical actions must be submitted before the recipient of the health service gives consent in order that it can be clearly distinguished between medical risk and medical malpractice."

"ABSTRACTPengeksekusian jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa hak tagih diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yaitu pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan melalui pelelangan atau akta dibawah tangan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan di bidang hukum dan bisnis, terdapat kasus dimana pengalihan jaminan dibutuhkan guna mendukung jalannya bisnis dan perekonomian. Hal ini dikarenakan cara pengeksekusian jaminan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditur selaku penerima jaminan fidusia atas tagihan, karena penjualan atas tagihan dinilai kurang memiliki pasar sehingga dapat merugikan kreditur. Untuk itu, hukum Inggris mengatur adanya security assignment yaitu suatu pranata hukum serupa dengan jaminan atas tagihan untuk dapat memperlancar dan mendukung jalannya bisnis.

---

ABSTRACTThe enforcement of fiduciary guarantees with collateral objects in the form of claim rights is regulated under Article 29 of Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Undang-Undang Jaminan Fidusia) by implementing executorial titles and selling through auctions or underhanded deeds. However, by the developments in the field of law and business, there are some cases where the transfer of rights or claims are needed to support business and financing. Hereby, the limited ways of enforcement which is regulated under the Fiduciary Guarantee Law does not provide legal protection to creditors, because claim rights are considered to have an unstable market that can caused a disadvantage for creditors. For this reason, English law regulates the security assignment, which is a legal institution similar to a guarantee for claim to facilitate and support the business. "

"ABSTRACTPenumpang penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan angkutan udara, namun seorang penumpang penyandang disabilitas bernama Dwi Ariyani diturunkan dari maskapai Etihad Airways akibat tidak bersama pendamping selama penerbangan. Permasalahan yang timbul adalah apakah ada peraturan terkait kewajiban pendampng bagi penumpang disabilitas pada penyelenggaraan angkutan udara baik nasional maupun Internasional, bagaimana perbandingan pada 4 maskapai penerbangan terkait syarat pengangkutan keajiban pendamping bagi penumpang disabilitas, dan apakah putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel sudah tepat. Hasil penelitian saya adalah peraturan yang mengatur kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 61 Tahun 2015, sedangkan standar acuan internanasional terdapat dalam dokumen 9984 yang dikeluarkan International Civil Aviation Organization dan dalam resolusi 700 yang dikeluarkan International Air Transport Association. Pada perbandingan syarat pengangkutan 4 maskapai penerbangan menyatakan bahwa maskapai Etihad Airways tidak menyebutkan ketentuan kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas. Perihal putusan pengadilan, penulis sependapat dengan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak lengkap dalam pertimbangannya yang mana Majelis Hakim tidak mempertibangkan tandar acuan pada IATA dan Majelis Hakim tdiak mempertimbangkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTPassengers with disabilities should get the rights as they should in the operation of air transportation, but a passenger with a disability named Dwi Ariyani was dropped from Etihad Airways as a result of not being with a companion during the flight. The problem that arises is whether there are regulations related to the obligation of supporting disability passengers on the implementation of air transport both nationally and internationally, how is the comparison of the 4 airlines related to the terms of transportation of the companion obligation for disability passengers, and whether the decision Number 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel is right. The results of my research are that regulations governing companion obligations for persons with disabilities are included in Minister of Transportation Regulation PM 61 of 2015, while international reference standards are contained in document 9984 issued by the International Civil Aviation Organization and in resolution 700 issued by the International Air Transport Association. On the comparison of the terms of transport, 4 airlines stated that Etihad Airways did not mention the conditions for companion obligations for passengers with disabilities. Regarding the court's decision, the author agrees with the Panel of Judges, but the Panel of Judges is incomplete in its consideration where the Panel of Judges does not consider the reference standard on IATA and the Panel of Judges does not consider consumer rights stipulated in the Consumer Protection Act."

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer kepada konsumen. Hal ini disebabkan sertifikat hak atas tanah tersebut telah dijadikan jaminan kredit modal kerja kepada Bank Swasta, dan pihak developer mengalami kemacetan dalam pembayaran. Oleh karena itu, konsumen yang telah melunasi pembayaran belum dapat menerima sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah. Namun demikian, terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah yang secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak developer berdasarkan kasus ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai penyerahan sertifikat hak atas tanah, dan melaksanakan fungsi kontrol secara tegas untuk meminimalisir pelanggaran dalam proses tersebut. Selain itu, konsumen juga diharapkan untuk menjadi konsumen yang bijak dengan melakukan upaya-upaya untuk memastikan apakah objek jual beli tidak bermasalah, untuk menghindari terjadinya kerugian.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the need of housing, the process of buying and selling houses can be done by developers as the promoter of housing and residential areas. In the process of buying and selling houses, many problems are often found. One example of a consumer problem related to the housing sector is the case of Violet Garden Housing. This problem occurs due to unclear handover of land certificate by the developer to consumers. This is because the land certificates have been used as collateral for working capital loans to a private bank, and the developer is having difficulty making the payment. Therefore, consumers who have paid off their houses cannot receive the land certificate. Based on the result of this study, there are no regulation specifically regulating the handover of land certificate. However, there are provisions in the Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement which indirectly provide consumer protection. Legal violations committed by the developer based on this case is violations of Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 1 Year 2011 concerning Housing and Residential Areas, and Decree of the Minister of Public Housing No. 09/KPTS/M/1995 concerning Conditional Sale and Purchase Agreement. Based on the results of this study, the government is expected to make changes to the regulations regarding the handover of land certificate, and to perform the control function efficiently to minimize violations of the handover of land certificate. In addition, consumers are also expected to be smart consumers by making efforts to ascertain whether the object of buying and selling does not have a problem, in order to avoid losses."

"ABSTRAKPerkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan yang pesat telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Dewasa ini pendirian dan perkembangan industri-industri kosmetik terlihat semakin terasa signifikan. Terdapat beberapa regulasi yang seringkali digunakan dalam pengakan hukum kasus pemalsuan kosmetik di Indonesia, yakni Undang-Undang Merek (UU Nomer 20 Tahun 2016), Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomer 8 Tahun 1999). Pemalsuan kosmetik melanggar merek kosmetik lainnya yang telah terdaftar, Dalam kasus pemalsuan kosmetik, Undang-Undang Merek merupakan regulasi utama yang seharusnya digunakan dikarenakan pemalsuan sendiri merupkan bentuk pelanggaran merek. Apalagi dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Merek pada Pasal 100 Ayat (3) yang mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek yang menyebabkan gangguan kesehatan dan/atau kematian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tidak semua kasus pemalsuan kosmetik dianggap sebagai bentuk Pelanggaran Merek karena mayoritas kasus yang dianilisis masih dianggap sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Permasalahan utama Undang-Undang Merek masih jarang digunakan adalah karena adanya ketentuan mengenai delik aduan pada Undang-Undang k. Untuk itu, seharusnya terdapat pengecualian terhadap Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Merek ini agar lebih dapat digunakan secara efektif.

---

ABSTRACTRapid economic and scientific developments have led to massive changes in cosmetic products, Indonesian traditional medicine and medical devices. Today, the establishment and development of the cosmetic industries seems increasingly significant. There are several regulations that are often used in law enforcement against cosmetic counterfeiting. These regulations come from different laws, such as the Mark Law (Law No. 20 of 2016), the Health Law (the Law No 36 of 2009) and the Consumer Protection Law (the Law No. 8 of 1999). As counterfeit cosmetics is infringing a registered trademark, Mark Law is one of the main regulation. Especially, the new Mark Law (No. 20 of 2016) imposes heavier penalties to trademark infringer that caused health problems and/or the death of human beings This research analyzes 50 court decisions on the case of illegal/counterfeit cosmetics from 2010-2018 in Indonesia. This article concludes that in Indonesia, not every problem of counterfeit cosmetics treated as Trademark Infringement because majority of the cases still treated as Health Law Infringement. The provision of Mark Law that require the trademark owner to initiate the legal process of the infringement of their trademark is the most used reason why counterfeiting cosmetics in Indonesia cannot easily be treated as trademark infringement This article recommends that the infringement of article 100 paragraph (3) on the Mark Law should be treaded as a regular offences not based on complaint."

"ABSTRACTDalam ilmu kedokteran, demi tercapai keselamatan pasien maka tindakan medis harus sesuai dengan evidence based medicine (EBM) berdasarkan uji klinik. Namun, kerap kali tenaga medis menerapkan tindakan medis tanpa uji klinik. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan dan penerapan uji klinik terhadap tindakan medis, serta pertanggungjawaban hukum tenaga medis yang melakukan tindakan medis tanpa uji klinik ditinjau dari hukum kesehatan Indonesia. Penelitian ini menggunankan metode penelitian yuridis-normatif, dimana menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai data utamanya serta wawacara dan studi dokumen yang berfungsi untuk melengkapi serta menunjang data kepustakaan. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam hukum positif Indonesia, belum ada pengaturan mengenai penerapan uji klinik terhadap tindakan medis secara khusus. Adapun pedoman penerapan uji klinik terhadap tindakan medis ialah International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice (ICH-GCP) yang tidak memiliki kekuatan hukum. Tenaga medis yang melakukan tindakan medis tanpa uji klinik, maka ia telah melakukan pelanggaran disiplin karena tidak bertindak sesuai standar profesi kedokteran, pengetahuan, pengalaman, dan  kualifikasinya. Sehingga, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai uji klinik terhadap tindakan medis serta diperlukan perubahan atas sifat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang sebelumnya bersifat pasif menjadi aktif agar dapat mengusut penerapan tindakan medis tanpa uji klinik sebagai pelanggaran disiplin, meskipun tidak ada pengaduan sebelumnya.

---

ABSTRACTIn medical science, in order to achieve patient safety, medical treatment must be in accordance with evidence based medicine (EBM) based on clinical trials. However, often medical personnel apply medical treatment without clinical trials. This study aims to discuss the regulation and application of clinical trials on medical treatment, as well as the legal responsibility of medical personnel who carry out medical treatment without clinical trials in terms of Indonesian health law. This study uses a juridical-normative research method, which focuses on the study of literature as the main data as well as interviews and document studies that serve to supplement and support library data. The results of this study are descriptive analytical. In Indonesian positive law, there are no regulations regarding the application of clinical trials to medical treatment specifically. The guidelines for the implementation of clinical trials on medical measures are the International Conference on Harmonization-Good Clinical Practice (ICH-GCP) which has no legal force. Medical personnel who carry out medical actions without clinical trials, they have committed disciplinary violations because they do not act according to medical professional standards, knowledge, experience, and qualifications. Thus, special regulation are needed regarding clinical trials of medical treatments and changes the trait of the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) are needed from passive to active, in order to be able to investigate the application of medical treatment without clinical trials as disciplinary violations, even though there were no previous complaints."