Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konstruksi sosial dan konstruksi kriminalisasi yang dialami nelayan tradisional Palabuhan Ratu yang memberikan jasa transportasi bagi migran penyelundup, yang transit di Indonesia menuju ke Australia pada kurun waktu 2010-2013 di Teluk Palabuhan Ratu. Juga, untuk menjelaskan dinamika hubungan antar dimensi dan berdampak pada posisi nelayan tradisional yang mengalami viktimisasi struktural dan hegemoni kultural. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didukung yang kuantitatif secara bersamaan di tingkat masyarakat. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran dari pelaku kepada korban kejahatan, yang gejala perilaku kriminal dibangun oleh situasi internal dan eksternal nelayan masih tradisional. Ada tiga dimensi (negara - supra negara; jaringan kejahatan transnasional dan komunitas nelayan) yang mempengaruhi peristiwa kejahatan memancing, dan dinamika setiap dimensi yang beragam. Intra dan antar dimensi terbangun interrelasi konstitutif, yang pada ujungnya menunjukkan suatu kejahatan sebagai hasil hubungan resiprokal antar dimensi, pelaku dan korban yang bersifat saling membangun, yang terjadi tidak hanya pada tataran tataran global, tetapi juga di tingkat lokal. Ketika mereka melakukan tindak pidana, mereka melakukannya lebih untuk bertahan hidup dan sebagai bagian dari crime of accomodation. Pada akhirnya, perbedaan tingkat dimensi lainnya telah menviktimisasi secara sistemik nelayan tradisional.

---

The objective of this research is to analyse the social construction and criminalization construction process experienced by Palabuhan Ratu’s traditional fishermen, who provide transportation services for migrant smuggling, which transit through Indonesia to Australia during 2010-2013. It is also to explain the dynamics of the interrelation between the dimensions and the fishing position in the constellation of interrelation among the various dimensions. They are essentially experiencing victimization of structural and cultural hegemony. In order to achieve the objectives, this research uses qualitative methods, which supported quantitative ones concurrently at the level of society. In general, the result of this research shows a shift of offenders to victims of crime, which symptoms of criminal behavior was constructed by internal and external situation of tradisional fishermen. There are three dimensions (state - supra state; transnational crime networking; and fishermen community) affecting fishing crime events, and the dynamic of every dimension is diverse. Intra and interdimension build up the constitutive interrelation, which in turn suggests that a crime occurred basically as a result of the reciprocal relationship between dimensions, the perpetrators and victims., which occurs not only globally, but also at the local level. When they conduct criminal act, they do it more to survive and as being part of a crime of accommodation. In the end, the difference in levels of the other dimensions sistematically victimizes the the traditional fishermen."

"Studi tentang interseksi antara budaya dan kejahatan merupakan minat yang terus mendapat perhatian di dalam Kriminologi. Budaya dan kejahatan, dalam konteks tertentu, merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dalam pandangan mainstream hal ini kerap diletakkan dalam kerangka sub-budaya dan cendrrung dipertentangkan dengan budaya mainstream. Kriminologi budaya justru memberi ruang pemahaman yang melihat dan memperlakukan sub budaya semacam ini sebagai budaya yang otonom. Paradigma ini digunakan penulis untuk mencermati fenomena duta Kayuagung sebagai bentuk budaya kejahatan. Duta Kayuagung merupakan budaya kejahatan yang muncul sebagai tanggapan orang Kayuagung atas ketimpangan antara keinginan mencapai tujuan-tujuan budaya dengan keterbatasan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Proses kemunculan duta berkaitan dengan transformasi cara orang Kayuagung mencari penghidupan dengan merantau melalui berdagang dengan perahu kajang. Transformasi ini berlangsung seiring proses internalisasi terhadap kondisi eksternal yang dihadapi orang Kayuagung yang berkaitan dengan dinamika perubahan di sekelilingnya. Duta Kayuagung mengalami kesinambungan karena bersifat dinamis dan adaptif terhadap kondisi eksternal yang dihadapi masyarakat Kayuagung. Proses transmisi nilai-nilai duta juga berlangsung dalam bergam aktifitas budaya masyarakat Kayuagung. Duta memiliki peranan sebagai sarana kontestasi bagi masyarakat Kayuagung terutama untuk bersanding dan bertanding dengan masyarakat di luar Kayuagung. Teori yang dijadikan landasan dalam disertasi ini adalah Teori Anomi dari Merton, Teori Transmisi Budaya dari Shaw dan McKay, Teori Demonisasi dari Stanley Cohen dan Teori Practice dari Pierre Boudieu. Metode yang digunakan adalah metode Ginealogi dari Michel Foucault. Kesimpulan disertasi ini adalah praktik duta merupakan bentuk adaptasi atas ketimpangan struktural yang mengalami pelembagaan sehingga menjadi budaya, kesinambungan terjadi karena adanya transmisi nilai-nilai antar generasi dengan menggunakan lahan sosial budaya. Duta merupakan sarana bagi orang Kayuagung untuk mendapatkan posisiposisi sosial dalam konteks kontestasi sesama orang Kayuagung dan bahkan dengan masyarakat di luar Kayuagung.

---

Studies on the intersection between culture and crimes are interests that continue to get attention in Criminology. Culture and crimes, in certain contexts, are two things that affect each other. It is, in the context of mainstream, often placed in the framework of sub-cultural and tends to be contrasted with the cultural mainstream. Cultural criminology, in fact, gives an understanding space which sees and treats such sub-culture as an autonomous culture. Such paradigm is used by the author to examine the phenomenon of Kayuagung Duta as a form of a criminal culture. Kayuagung Duta constitutes a criminal culture emerging as responses of Kayuagung community to the imbalances between the desire of achieving cultural objectives and the limitations of ways to achieve the objectives. The process of the emergence of duta deals with the transformation of the ways of Kayuagung community making lives by sailing using Kajang boats. Such transformation takes place as the process of internalization of the external conditions faced by Kayuagung community related to the dynamics of change around them. Kayuagung duta runs continuously due to its good dynamics and adaptation to the external conditions faced by Kayuagung community. The transmission processes of duta values also occur in various cultural activities of Kayuagung community. Duta functions as a tool of contestation for Kayuagung community, especially for being equal and competing with outsiders. The author employs various theories, such as Anomie theory of Merton, theory of Cultural Transmission of Shaw and McKay, Demonization theory of Stanley Cohen and Practice theory of Pierre Boudieu. The author also employs the method of Gynealogi of Michel Foucault. The results of the research reveal that the practice of duta is a form of an adaptation on the structural imbalances that experiences an institutional process to become a culture. The continuity happens because of the transmission of values from one generation to the next generation in the social and cultural fields. Duta constitutes a means for Kayuagung community for achieving social positions in the context of contestation with other Kayuagung people and even with outsiders."

"ABSTRAKPendidikan adalah urusan untuk mencetak perilaku manusia pendidikan bukan hanya soal bagaimana mendidik memberikan pengetahuan namun bagaimana membentuk jati diri manusia Pendidikan Indonesia bertujuan untuk memerdekakan manusia yang bermartabat bermoral tinggi terampil mandiri serta memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi Hingga saat ini pendidikan terlihat gagal untuk membangun budi pekerti sebagaimana maraknya perilaku buruk siswa seperti pemakaian obat obat terlarang tawuran pemerkosaan bolos sekolah merobek seragam ribut dikelas berkelahi kehamilan remaja penyalahgunaan narkoba dan alkohol serta tindak agresifitas lainya Sehingga harus dilakukan pencegahan kenakalan siswa yang dapat berlangsung secara partisipatif Tesis ini membahas tentang pencegahan kenakalan siswa melalui pendekatan struktur kultur dan proses sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Kahayan Hilir dengan metode kualitatif melalui pendekatan soft system methodology SSM Sebagai hasil penelitian bahwa Sekolah adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mengendalikan siswa atau sebagai social control membuka wawasan merubah pandangan lebih luas melalui pembangunan struktur menciptakan iklim yang kondusif dan komunikasi yang efektif

---

ABSTRACTEducation is designed to produce human with good behavior education is not only how to educate and provide knowledge but it is also how to shape human identity Indonesian education aims to liberate the people that have high moral dignities and high national spirits and they are skilled and self contained Until now education seem fails to build characters that have proved by bad behavior of students such as brawl rape skipping school ripped uniform noisy class fight teenage pregnancy drug and alcohol abuse and other unlawful acts So it should be prevented by participatory manners to overcome the delinquency students This thesis discusses the prevention of delinquency students through approaching the structure the culture and the process in an effort to improve student achievements at SMK Negeri 1 Kahayan Hillir with qualitative methods through the soft systems methodology SSM approach As a result of research the school is one of the most appropriate way to control students or as a social control opening insight changing broader view through the development of the structure creating a conducive environment and effective communication "

"Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh malnutrisi kronis pada anak yang berdampak pada penurunan fungsi kognitif serta fisik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian stunting pada siswa kelas 1 SD di Jakarta Barat tahun 2016. Penelitian ini berdesain studi cross sectional, menggunakan data primer dengan sampel 182 orang siswa dari 6 sekolah dasar negeri di Jakarta Barat yang dilakukan pada April-Mei 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner dan food frequency questionnaire secara mandiri oleh responden. Dari hasil penelitian diketahui terdapat 21,4% siswa mengalami stunting. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata frekuensi konsumsi seng, zat besi, vitamin A, dan protein serta ada perbedaan proporsi antara berat badan lahir (OR=6,31), pemberian ASI eksklusif (OR=2,62), riwayat penyakit infeksi (OR=2,86), status imunisasi dasar (OR=3,45), suplementasi vitamin A (OR=2,46), pengetahuan gizi dan kesehatan ibu (OR=2,77), pola asuh makan (OR=6,41), jumlah anggota keluarga (OR=2,97), dan pendapatan keluarga (OR=2,88) dengan kejadian stunting. Analisis regresi menunjukkan bahwa frekuensi konsumsi seng merupakan faktor dominan kejadian stunting pada siswa kelas 1 SD di Jakarta Barat tahun 2016.

---

Stunting is linear growth retardation because of chronic malnutrition that associated with decline of cognitive function and physic skill in children. The objective of this research is to determine the dominant factor related with stunting occurence among 1st grade primary school student in Jakarta Barat, 2016. This research was descriptive study with cross sectional design that using primary data and included 182 students from 1st grade of 6 public elementary school that located in Jakarta Barat. Data were collected through the questionnaire and food frequency questionnaire. The result showed prevalence of stunting was 21,4%. The independent t-test analysis showed that food consumption frequency of zinc, iron, vitamin A, and protein had a significant difference with stunting. Chi square analysis also showed that birth weight (OR=6,31), exclusive breast-feeding (OR=2,62), history of infection (OR=2,86), basic immunization status (OR=3,45), suplementation of Vitamin A, maternal health and nutrition knowledge (OR=2,77), care feeding (OR=2,88), family size, dan family income (OR=2,88) had a significant association with stunting. Regresi binary logistic showed that consumption frequency of zinc as dominant factor of stunting occurence among 1st grade primary school stundent, Jakarta Barat in 2016."

"Fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan para pengendara sepeda motor di jalan raya Jakarta merupakan suatu pola perilaku kebiasaan yang dibiasakan, dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi setiap hari, sehingga membentuk sebuah budaya menyimpang. Kemudian, di lain hal fenomena pelanggaran lalu lintas juga dilihat sebagai kondisi demoralisasi, yang di artikan sebagai bentuk terjadinya penurunan terhadap nilai-nilai, moralitas dan norma di masyarakat. Dimana, masyarakat dalam hal ini paham dengan aturan dan hukum yang berlaku, namun, peraturan tersebut tidak diamalkan dengan baik dalam kehidupan seharihari. Tesis ini mencoba menjelaskan bagaimana cultural criminology melihat fenomena perilaku pengendara sepeda motor dalam dimensi crime in everyday life dan crime as culture. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis visual kriminologi yang dikembangkan oleh Cecil E. Greek dengan menampilkan gambar/foto terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara sepeda motor. Kesimpulan dari tesis ini adalah perilaku pengendara sepeda motor dalam hal ini hadir sebagai bentuk fenomena kejahatan dalam kehidupan sehari-hari (crime in everyday life), dan fenomena kejahatan dan budaya (crime as culture).

---

The phenomenon of traffic violations made by motorcyclists on the road Jakarta is a pattern of behavior that is accustomed habit, done repeatedly and happen every day, so as to form an aberrant culture. Then, in another case of traffic violation phenomenon is also seen as a condition of demoralization, which is interpreted as a form of the decrease to values, morality and norms in society. Where, in this case the people familiar with the rules and laws that apply, however, the rules are not well practiced in everyday life.

This thesis tries to explain how cultural criminology see motorcyclists behavioral phenomena in everyday life dimension in crime and crime as culture. The method used in this research is a visual analyst criminology developed by Cecil E. Greek to display an image / photo related traffic offenses committed motorcyclists. The conclusion of this thesis is the behavior of motorcyclists present in this case as a form of crime phenomena in everyday life (crime in everyday life), and the phenomenon of crime and culture (culture as crime)."

"[ABSTRAKPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan modelyang dikemukakan oleh Graaf-Huberts yaitu ? Monster Grid?. Kemudian analisamenggunakan dimensi perilaku kejahatan Clinard-Quinney, yang terdiri dari 5(lima) dimensi perilaku kejahatan.Pelanggaran etika dalam kejahatan perbankanmerupakan salah satu bentuk dari white collar crime, seperti dikemukakan olehSutherland, karena ciri-ciri yang dikemukakan telah terpenuhi oleh parapelakunya. Pertama, para pelaku semuanya merasa tidak bersalah, karenapekerjaan seperti itu telah lama dan berulang kali dilakukan. Kedua, merekamerasa tidak merugikan nasabah/masyarakat.Tetap berhubungan baik dengankorbannya, dalam hal ini nasabahnya.Pada penelitian ini, hanya sampai padasebab mengapa etika tidak dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi bankir?.Hal tersebut dapat terjadi antara lain, karena: 1.Lemahnya pengawasan internal;2. Pengawasan sebaiknya terintegrasi dengan faktor-faktor non formal, misalnyafaktor gaya hidup, pergaulan, dan budaya masyarakat; 3. Belum ditaati secaraketat dengan penuh kesadaran prinsip-prinsip kode etik profesinya, karena hanyabersifat Prinsip Kode Etik Bankir. Secara rinci masih diserahkan kepada masingmasingbank untuk mengimprovisasi kode etik tersebut, sesuai dengan kondisibanknya. Kebaikannya, mungkin saja sesuai dengan kondisi banknya, namunkeburukannya, karena masing-masing dapat melakukan improvisasi, sehinggakurang dapat mengikat secara universal, yang berakibat merasa kurang sebagaipedoman yang benar-benar dapat dijadikan acuan yang menyeluruh, tanpa adacelah untuk mengabaikannya.Pada akhirnya dapat disimpulkan kesimpulan bahwameskipun terdapat peraturan formal, SOP pada masing-masing bagian dantingkatannya, namun jika tidak dilandasi dengan etika pada tiap kegiatanoperasional, maka pelanggaran dan kejahatan yang terkait dengan masalah ?kepercayaan ? akan selalu terjadi;

---

ABSTRACTThis study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen.;This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen., This study used a qualitative approach using the model proposed by Graaf-Huberts ie "Monster Grid". Then, using dimensional analysis of criminalbehavior Clinard-Quinney, who tersiri of 5 (five) dimensions of criminalbehavior.Violation of ethics in banking crime is one form of white collar crime, asstated by Sutherland, as traits he has put forward have been fulfilled by theperpetrators. First, the actors all do not feel guilty, because such work has longand repeatedly performed. Secondly, they are not detrimental to customer. Still agood relationship with the victim, in this case the customers.In this study, onlyuntil the reason why ethics is not used as guidelines in running the bankerprofession ?. This can occur, among others, as:1.Weak internal control; 2.Monitoring should be integrated with non-formal factors, such as lifestyle factors,social, and cultural communities; 3. Not to be strictly adhered to with fullawareness of the principles of the code of ethics profession, because onlyprinciple Bankers Code. In detail still be submitted to the respective banks toimprovise the code, in accordance with the conditions of the bank. Kindness, maybe in accordance with the conditions of the bank, but ugliness, because each canto improvise, making it less able to bind universally, the result was less asguidelines that can actually be used as a comprehensive reference, without anygaps to ignore.In the end it can be concluded the conclusion that despite formalregulations, SOPs in each section and level, but if it is not based on the ethics ofeach operations, the violations and crimes related to the issue of "trust" willalways happen.]"

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai risiko viktimisasi secara virtual yang bertransisi menjadi risiko aktual. Proses transisi risiko dari virtual melalui sarana media sosialbertansisi menjadi risiko aktual patut dipandang sebagai sebuah masalah yang untuk diteliti.. Karena saat ini masih terdapat pengguna media sosial yang terpaparrisiko viktimisasi seksual yang umumnya anak perempuan hingga bertransisi korban secara aktual, yang seharusnya dapat dicegah melalui pemahaman mengenai penyalahgunaaan media sosial serta pengawasan dari orang tua, gurudan masyarakat sehingga megurangi terjadi korban lain berjatuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menjelaskan bagaimana hubunganantara pola interaksi virtual remaja perempuan melalui media sosial dengan risiko viktimisasi seksual mereka ketika interaksi virtual berubah menjadi interaksiaktual. Metode yang digunakan metode gabungan, yang menggunakan data kuantitatif dikonfirmasi dengan data kualitatif atau Mix method One-Phased Model. Melalui data kuantitatif dalam mencari signifikansi hubungan antarvariabel digunakan koefisien korelasi product moment-Pearson, untuk mencarisignifikansi hubungan variabel X dengan Variabel Y yang melalui data kuantitatifdengan n= 208. Respondennya terdiri dari SMAN 5 Bekasi, SMA IslamAssyafi‟iyah, dan SMA PB Sudirman diolah melalui bantuan SPSS versi 20. Melalui data kualitatif digunakan metode wawancara kepada narasumber dan responden kemudian diinterpretasikan. Hasil dari Koefisien Determinasi (KD)adalah sebesar 84.82 %, dan sisanya sebesar 15.18 % oleh variabel lain yang tidakditeliti (implisit eksogenous/epsilon). Selanjutnya perhitungan di konfirmasimelalui data kualitatif hasil wawancara. Kesimpulan hasil penelitianPenggunaannya media sosial dikalangan siswi SMA yang memiliki eksposuronline yang sangat tinggi berpotensi terjadi risiko viktimisasi seksual. Faktor yangpaling besar dalam menentukan terjadi risiko viktimisasi ini adalah pengawasan.Semakin sering menggunakan media sosial, maka semakin besar risiko anakmenjadi korban kejahatan penyalah gunaan media sosial. Semakin jarangmenggunakan media sosial, maka semakin kecil risiko anak menjadi korbanpenyalahgunaan media sosial.

---

ABSTRACTThis study is focused on the risks of girl sexual victimization on social media which thetransform to be the actual risk. The process of transformation from the virtual sexual riskthrough social media to be an actual risk should be viewed as a problem to beinvestigated. Because there are still many girl who use social media are exposed to therisk of virtual sexual victimization that transform into actual sexual victim risk, whichactually could be prevented misuse of social media through an understanding of socialmedia as well as the supervision of parents, teachers and the community that happeneliminate further victims. The purpose of this study are to analyze how the relationshipbetween the ways of use social media with sexual risk victimization on virtual whichtransformed to be sexual risk victimization in real. The method used in this research is thecombined method, which uses quantitative data and qualitative data which use in thesame time, and the result from quantitative data confirmed by qualitative data or knownas Mix-method One-Phased Model. Through quantitative data in the search forsignificance of the relationship between variables use Product Moment CorrelationCoefficient-Pearson to find out the significance relationship between variable X withvariable Y, and continued confirmed the relationship between dependent variable andindependent variable by using qualitative data interpreted from interview withrespondents, and interviewees. Population taken from female students of SMAN 5Bekasi, Islam Assyafi'iyah SMA and SMA PB Sudirman. By using Solvin formula itresulted sample n=208. Results of the coefficient of determination (KD) is amounted to84.82%, and the balance of 15:18% by other variables not studied (implicit exogenous /epsilon). Further calculations confirmed through interviews qualitative data. Conclusionof the study is the use of social media among high school female students who have avery high online exposure could potentially occur risk of sexual victimization. Thebiggest factor in determining the risk of victimization happens is capable guardian."

"Dibalik semangat memerangi kejahatan korupsi, terdapat realita unik di tengah kehidupan masyarakat menyangkut reaksi terhadap pelaku kejahatan korupsi. Jika dilihat dari proses penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi yang telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Indikasi penerimaan masyarakat terhadap mantan pelaku korupsi tersebut, setidaknya dapat terlihat dalam kehidupan sosial di beberapa daerah di Provinsi Riau, di mana masyarakat tetap memberikan penghormatan yang tinggi dan bahkan memposisikannya sebagai tokoh kembali di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dimungkinkan untuk membuat deskripsi yang holistik tentang rasionaliasi pembenaran perilaku koruptif elit birokrasi pada masyarakat Riau. Penelitian ini menghasilkan bahwa para elit birokrasi di Riau yang telah terbukti oleh pengadilan telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara tidak kehilangan reputasinya di mata masyarakat Riau. Gejala ini dapat dijelaskan sebagai bentuk "Cultural Investment", yaitu penanaman budi baik kepada konstituennya yang dibalas dengan rasa hormat dari konstituen kepada elit tersebut. Cultural Investment yang terjadi dalam konteks masyarakat Riau tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa proposisi, yaitu Cultural Investment Budaya Riau Dimanipulasi, Cultural Investment Perlu Modal, Cultural Investment Habitus yang Mengalami Degradasi Pemahaman, Cultural Investment Terjadi Dalam Hubungan Patron-Klien, Cultural Investment Merupakan Rasionalisasi Korupsi. Meskipun dalam konteks ini tidak dalam artian menjeneralisasi bahwa seluruh masyarakat Riau merasionalisasikan perilaku korupsi, namun jumlah dan eksistensi dari pihak pihak yang kontra berjumlah sedikit dan tidak memiliki kekuatan untuk dapat memberikan pembandingan yang seimbang dari fenomena yang terjadi.

---

Behind the spirit of fighting corruption, there is a unique reality in the society life about the reaction to the corruptor. When viewed from the process of public acceptance of ekscorruptor who have finished punishment in prison. Indications of public acceptance of ekscorruptor, at least visible in social life in some areas in Riau Province, where people still give high respect and even give position as a figure again in the middle of society life. Using a qualitative approach, researchers are allowed to create a holistic description of the justification rationalization for corruptive elite behavior of bureaucracy on Riau society. This research result is that the bureaucratic elite in Riau who have been proven by the court have done corruption and harm the country finance does not lose its reputation in the eyes of Riau people. This phenomenon can be described as a form of Cultural Investment, is the cultivation of good character to the constituent who are rewarded with respect from the constituent to the elite. Cultural Investment that occurs in the context of Riau society can be explained through several propositions, namely Cultural Investment Riau Culture Manipulated, Cultural Investment Needs Fund, Cultural Investment Habitus undergo Understanding Degradation, Cultural Investment Occurs In Patron-Client Relationship, Cultural Investment Is Corruption Rationalization. Although in this context it is not in the sense of generalizing that the all society of Riau rationalizes the corruption behavior, but the amount and existence of the contra parties are little and does not have the power to provide a balanced comparison of the phenomena that occur."

"ABSTRAKTerdapat tiga fungsi inti dari kepolisian, yaitu fungsi penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari fungsi penegakkan hukum adalah mencegah dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas memiliki dampak yang besar dan merugikan sehingga hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kepolisian. Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap aturan sehingga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Selain kecelakaan oleh pengguna, hal lain yang menjadi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kualitas jalan, faktor human error, dan kelaikan kendaraan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan pemolisian komunitas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan upaya pengembangan model community policing dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan peran kepolisian dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor signifikan yang menjadi penyebab terjadinya tingginya kecelakaan per jumlah penduduk adalah faktor yang berkaitan dengan pengendara atau faktor manusia, di mana kecelakaan yang dominan adalah kecelakaan batas kecepatan. Dengan diketahuinya bahwa faktor utama kecelakaan adalah unsur manusia, maka kebijakan yang diambil untuk menanggulangi hal tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan manusia, yaitu kebijakan pemolisian komunitas

---

ABSTRACTThere are three core functions of the police, law enforcement, order maintenance, and services to the community or public services. One part of the law enforcement function is preventing and overcoming traffic accidents. Traffic accidents have a large and detrimental impact, and this is one from many indicator of the success of the police. Traffic accidents are often caused by drivers who does not obeying the rules, so they endanger themselves or others. In addition to accidents by drivers, other things that become the factors occurrence of traffic accidents are road quality, human error, and vehicle worthiness. The purpose of this study was to determine the direction of community policing policies in dealing with traffic accidents, and efforts to develop community policing models by paying attention to public participation and the role of the police in preventing traffic accidents. The results obtained show that significant factors that caused the occurrence of high accidents per population were factors related to drivers or human factors, where the dominant accidents was a accidents of the speed limit. By knowing that the main factor of accidents is the human element, the policies taken to overcome this are policies related to humans, namely community policing."

"Kebijakan pemberian bailout atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan salah satu pihak/kelompok tertentu saja. Dalam tinjauan kriminologi, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang berada dalam ruang lingkup White Collar Crime (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah bailout yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century. 2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century. Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari aspek pengambilan kebijakannya saja. Tetapi, perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century, unit pengambilan kebijakan (KSSK-BI-LPS), dan unit pelaksana kebijakan (LPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa/bentuk kejahatan yang menghimpit (beririsan) atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas berwenang, memiliki kandungan/ sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi Negara/kejahatan negara. 2. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan Negara yang dapat dilihat secara nyata. 3. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masingmasing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (diffusion) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan. 5. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu ada mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR-RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

---

The policy of providing bailouts with the naming of the Short Term Funding Facility (STFF) to the Century Bank, since it was rolled out in 2008, until now, has caused controversy among the people. The controversy was due to the view that the policy was considered inappropriate and caused losses to the state finances because it was seen to only benefit one particular party/group.

In a criminological review, the controversy can be seen (assumed) as a crime within the scope of the White Collar Crime (WCC), committed by the state bureaucratic corporation. Based on this, the research questions are:

1. Why is responding to the Century Bank case, among the various alternative solutions to the problem, the policy taken by the KSSK was a bailout that was later misused by Century Bank?

2. What new policies are needed to prevent a repeat of the Century Bank case? With a qualitative method approach, the nature of crime from Century Bank's STFF needs to be seen from the whole series of activities that show the occurrence of crime both in the Century Bank Operational Unit, the policy making unit (KSSK-BI-LPS), and the policy implementation unit (LPS).

The research showed that:

1. Phenomenon or forms of crime in Century Bank Operational Units and LPS as implementing Century Bank STFF policies are events/forms of crime which coincide or intersect with each other. Causing the decision making of Century Bank's STFF policy by the competent authority, containing evil / criminogenic properties, such as a crime committed by the State bureaucracy/state crime.

2. Events or forms of crime that occurred in Century Bank Operational Units are the 'causes' why STFF policymaking contains genes or criminal traits. While the events/forms of crime that occurred in the Policy Implementation Unit, namely LPS, are as a 'result' that formed the Century Bank STFF into a state crime that can be seen clearly.

3. Separating each other from the events/forms of crime that occurred in each of the Operational Units mentioned above, resulting in the form and nature of state crime in making Century Bank STFF policies not seen perfectly / invisible / disguised because events or forms of crime spread ( diffusion) according to the main tasks, functions and respective authorities.

4. These factors have caused policymakers to provide STFF to Bank Century with isolation from the view that wrong and harmful policies are crimes.

5. To prevent the recurrence of similar actions, it is recommended that there is a need for social control mechanisms that involve broader community participation, for example optimizing the role of the house of representatives (DPR-RI) through granting principle permission before the policy is rolled out."