Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 159 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Shinta Dewi Fatimah Budiarti, author
Skripsi ini menganalisis persyaratan dan prosedur permohonan perubahan status PT. Jasa Medivest dari PT. PMA menjadi PT. PMDN. Untuk mendapatkan persetujuan perubahan status dari PT. PMA menjadi PT. PMDN dari BKPM, PT. Jasa Medivest melakukan segala tindakan yang diperlukan dan diwajibkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S1973
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Sitohang, Shendy Marita, author
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S23948
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dony Mahesa Praja, author
ABSTRAK
Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satu alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun kenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku. Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalah bagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata...
Universitas Indonesia, 2004
S24256
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rajagukguk, Ferry F., author
Arbitrase pada saat ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling diminati oleh para pihak yang membuat kontrak. Namun karena banyaknya para pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase yang dihasilkan, maka pihak yang tidak puas tersebut meminta pembatalan atas putusan arbitrase yang sudah dihasilkan tersebut....
Depok: Universitas Indonesia, 2004
S23850
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Sari M. R., author
Depok: Universitas Indonesia, 2004
S24116
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Febri Rachmatullah, author
Skripsi ini menganalisis tentang alasan adanya pelanggaran asas ne bis in idem dalam putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional. Permasalahan yang menjadi focus analisis adalah apakah asas ne bis in idem berlaku terhadap putusan arbitrase nasional dan apakah alasan pelanggaran asas ne bis in idem dapat dijadikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43736
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Dennis Andara, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan...
2015
S59053
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fauzi, author
Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan penggantinya UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah. Sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (1) dalam UU No. 32 tahun 2004 ini bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17332
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yudistina Eka Kumala, author
Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18472
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Wahyunigtyas, author
Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menggdakan perjanjian, bebas untuk menentukan apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya selama dan sepanjang yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang di larang. Pada dasarnya pelaku usaha (produsen) bebas menentukan sendiri pihak distributor suatu produk dimana...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19584
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>