Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Harahap, Maulydia Apple

Pengaruh pandangan aliran Islam liberal terhadap perkawinan beda agama di Indonesia

" Agama memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga, karenanya peran agama-dalam perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di dalam Islam menjadi hal penting dan sakral. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang non muslim dilarang oleh Islam begitu pula sebaliknya. Hal ini telah diatur dalam Q.S. 2:221 dan Q.S.60:10, dengan tegas menyatakan perkawinan beda agama hukumnya haram. Tetapi akibat adanya pandangan kontroversial yang dikemukakan oleh kelompok Jaringan Islam Liberal ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16312

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gangsar Anangga Satria

Peran Notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi simpan pinjam syariah (Suatu perspektif dari sudut hukum Islam)

" Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta apa saja yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang ? undangan yang mengatur tentang koperasi. Pada saat ini UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah Undang ? undang terbaru sampai saat ini yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya koperasi syariah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37409

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rianto Fajar

Perkawinan dibawah umur ditinjau dari segi hukum perkawinan Islam

" Hukum merupakan pondasi berdirinya sebuah negara, yang pengaturan dan pelaksanaanya memerlukan konsistensi yang baik sehingga aspek-aspek kehidupan yang lain dapat berjalan dengan baik pula. Salah satu aspek hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia Indonesia adalah pengaturan hukum keluarga. Keluarga harmonis dan bahagia menjadi awal mula terciptanya sebuah masyarakat yang maju, sehingga akan menghasilkan sebuah negara dan bangsa yang kokoh dan kuat, baik lahir maupun batin untuk melaksanakan pembangunan. Maraknya perkawinan berbeda agama yang dilangsungkan di ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S21089

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Robby Akhadiat

Ijab kabul perkawinan melalui teknologi telekomunikasi menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

" Skripsi berjudul "Ijab Kabul Perkawinan Melalui Teknologi Telekomunikasi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ini berlatar belakang adanya praktek perkawinan Islam yang pada ijab kabul-nya dilakukan melalui teknologi telekomunikasi yaitu melalui telepon dan Video Teleconference, yang memicu perdebatan tentang keabsahannya secara hukum. Di Indonesia belum ada ketentuan khusus mengatur akan akad nikah melalui teknologi telekomunikasi. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan ijab kabul melalui teknologi telekomunikasi serta analisis mengenai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21372

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yuliati

Tinjauan hukum mengenai kedudukan cucu sehubungan dengan haknya dengan mewaris serta perolehan bagianya menurut hukum kewarisan islam di Indonesia

" Kematian seseorang dianggap sebagai sebab berlakunya hukum kewarisan yaitu jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Mengenai ahli waris, terdapat suatu kemungkinan bahwa Pewaris meninggalkan cucu yaitu anak dari anaknya. Sedangkan anaknya sendiri yang menjadi. penghubung antara si Pewaris dengan cucunya tadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris. Al-Qur' an tidak secara langsung menyebut anak dari anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu, tapi menyebutnya dengan sistem penggantian yang berlaku ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S20812

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nurnaningsih

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada pelaksanaan perjanjian kredit/pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia : tinjauan terhadap BAMUI

" Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum perj anjian menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimana juga, sepanjang pembuatannya di lakukan sesuai dengan undang-undang dan isi nya t1dak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan ketentuan ini dapat memungkinkan untuk menggunakan bentuk perjanjian menurut ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S21061

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ervinia Ida Wahyuni

Sertifikat makanan halal di Indonesia

" Sertifikat Halal untuk produk makanan mutlak diperlukan di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketentuan Hukum Islam telah mengatur bahwa umat Islam diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib (baik). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam al Quran surat al Maidah ayat 88. Menurut al Quran surat al Baqarah ayat 173, makanan yang diharamkan terdiri dari bangkai, darah, daging babi dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dengan demikian sangatlah sedikit ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S20878

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siti Mutmainah

Analisis pelaksanaan perkawinan melalui media teleconferce di tinjau dari sudut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahub 1974 tentang perkawinan

" Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadikan jarak ribuan kilometer tidak lagi menjadi halangan untuk menikah. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut ketika ada pasangan yang menikah melalui media teleconference antara Inggris dan Cirebon. Kedua mempelai yang masih berada di Inggris dinikahkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan yang tetap berada di Cirebon. Dengan demikian, wali mengucapkan ijabnya dari Cirebon, kemudian mempelai laki-laki menjawab kabulnya dari Inggris melalui media teleconference. Perkawinan melalui media teleconference ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, 2007

S21358

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Diarani Octaria Tamrin

Perkawinan homoseksual dilihat dari hukum perkawinan Islam dan undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S21350

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tri Setiadi

Putusnya perkawinan akibat keluarga salah satu pihak dari agama islam (murtad) setelah berlakunya kompilasi hukum islam (analisis putusan pengadilan agama jakarta selatan nomor : 259/Pdt.G/2003/Pajs)

" Akibat murtad terhadap hubungan perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai putusnya perkavlinan akibat murtad. Untuk mengatasi hal ini, hakim di pengadilan agama dalam mengadili perkara putusnya perkawinan akibat murtad ini biasanya menggunakan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan yang digunakan adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S21207

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian