Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fahmi Irwan Ramli
Abstrak :
Dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, terjadi penyimpangan dalam pengategorisasian kriteria TPS, yaitu tidak mengacu pada kategoisasi yang lazim digunakan Polri. Hal ini melanggar MoU Helsinki, karena pelibatan polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 melebihi jumlah polisi yang diperbolehkan di NAD. Bahrumsyah selaku Kapolda NAD melakukan negosiasi dengan Peter Feid selaku perwakilan Uni Eropa dalam hal penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Selain itu Kapolda NAD menerapkan strategi mewujudkan Pilkada damai dengan membentuk Pokja Pilkada Damai, yang melibatkan unsur pemerintah dan elemen masyarakat, di samping melaksanakan operasi khusus kepolisian pengamanan Pilkada NAD 2006. ......In the framework of safeguarding the electoral of NAD 2006 by the police, there was irregularity in polling stations criterion, it did not refer to the commonly categorization used by police. This violets the Helsinki MoU, because of the involvement of police in securing the NAD 2006 election exceeded the allowed number of police in Aceh. Bahrumsyah the chief of NAD Police Department, had decided to negotiate with Peter Feid as the EU representative in terms of the use police students interns in securing the election of NAD 2006. In addition he implemented strategies to realize peaceful elections by forming a working group of peace, which involved representatives of the government and elements of society, besides carrying out of special operation of safe guarding the NAD 2006 elections.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T30192
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nanang Masbudi
Abstrak :
Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.
The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators. The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways. The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization. In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20817
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Argowiyono
Abstrak :
ABSTRAK
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu dokumen kendaraan yang diperlukan untuk berkendara dan menjamin identitas suatu kendaraan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada pola pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus STNK terutama di daerah perkotaan. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum, terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan masyarakat akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan latar belakang inilah terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan STNK. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Ingin mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian faktor-faktor kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, 2) Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, (3) Ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Unit STNK Samsat Jakarta Barat. Dalam penelitian ini responden adalah masyarakat yang sedang mengurus STNK di Samsat Jakarta Barat dan dipilih secara Incidental Sampling berjumlah 200 orang. Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja di Unit STNK Samsat Jakarta Barat, digunakan Importance Performance and Analysis (IPA), dan Costumer Satsfaction Index (CSI). Dalam penelitian ini penulis menggunakan lima faktor kualitas pelayanan sesuai dengan teori dari Philip Kotler yang terdiri dari Tangibles (wujud tampilan fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati). Dari lima kriteria tersebut terdapat atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa transparansi biaya dan kemudahan prosedur merupakan atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepentingan yang paling tinggi dan juga memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi. Setelah semua atribut dianalisis, atribut-atribut tersebut dipetakan pada sebuah diagram kartesius. Dari diagram kartesius diperoleh informasi bahwa atribut-atribut yang harus menjadi perhatian utama adalah kelayakan dan kelengkapan fasilitas, lokasi pelayanan, cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat dan penyampaian informasi yang mudah dipahami. Keempat atribut ini merupakan atribut yang dirasakan masyarakat sangat penting, tetapi pihak Samsat Jakarta Barat belum melaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat masih merasa kurang puas. Dari hasil perhitungan Costumer Satisfaction Index (CSI), tingkat kepuasan secara keseluruhan terhadap atribut-atribut kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat sebesar 75,5%. Yang berarti secara keseluruhan masyarakat puas terhadap kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat. Namun demikian masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan sehingga kepuasan masyarakat akan meningkat pula.
ABSTRACT
Vehicle Certificate Number (vehicle registration) is one of the documents needed to drive the vehicle and the identity of the vehicle. Along with the more modern era, led to significant changes in the pattern of services to the people who are taking care of registration, especially in urban areas. This change also affects the mindset of the people in general, especially with regard to quality of service. The better the quality of public services will be increasingly satisfied with the service provided. With this background of increasing public demand for quality of service registration. The objectives of this study were: 1) Want to know how to rate the suitability of the factors affecting the quality of service that people's satisfaction with officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, 2) Want to know what factors should be prioritized to improve the quality of care that affect people's satisfaction on West Jakarta Vehicle Registration Unit, (3) Want to know the level of people's satisfaction with the quality of services provided West Jakarta Vehicle Registration Unit. In this study the respondents were people who were taking care of vehicle registration in West Jakarta Vehicle Registration Unit and were selected randomly 200 people. To measure the level of customer satisfaction on the performance of officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, used Importance Performance Analysis (IPA), and Costumer Satsfaction Index (CSI). In this study the authors used five factors of service quality in accordance with the theory of Philip Kotler consisting of Tangibles (appearance of physical form), Reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), Assurance (security), Empathy (empathy). Of the five criteria are the attributes that influence people's satisfaction. The results of the analysis indicate that the IPA cost transparency and ease of the procedure are the attributes that have the highest interest rate and also have the highest level of satisfaction. Having analyzed all the attributes, the attributes are mapped to a Cartesian diagram. Cartesian diagram obtained information that the attributes that should be the main concern is the feasibility and completeness of facilities, location services, fast in response to public complaints and delivery of information that is easily understood. The fourth attribute is perceived attributes are very important people, but the West Jakarta Registration Unit not perform according to the expectations of their citizens, people still are not satisfied. From the calculation of Customer Satisfaction Index (CSI), the overall satisfaction level of the attributes of service quality in officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit by 75.5%. Which means the public satisfied with the overall quality of service in officer service in West Jakarta Registration Unit. However, there is need for improved quality of care that people's satisfaction will increase as well.
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Indra Laksmana
Abstrak :
Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Kampus Universitas Tarumanagara (Untar). Kenyataan menunjukkan bahwa kasus-kasus gangguan keamanan di lingkungan Kampus Untar masih relatif besar dan cenderung meningkat. Kondisi fisik Untar yang terdiri dari tujuh blok bangunan dengan ratusan ruangan-ruangan kelas, laboratorium, pusat komputer, kantin, bank dan jumlah mahasiswa yang terus meningkat membuat kampus ini menjadi rentan terhadap gangguan keamanan dan kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada para petugas terkait dengan pengelolaan pengamanan kampus. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan dalam sistem manajemen sekuriti antara lain bahwa sistem pengamanan kampus terlalu mengandalkan tenaga-tenaga outsourcing, sehingga mereka kurang mempunyai rasa memiliki. Disamping kekurangan tenaga keamanan, juga kekurangan jumlah sarana pengamanan seperti CCTV dan sarana penghalang, serta kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian. Oleh sebab itu disarankan untuk memperkuat tenaga pengamanan internal, pengintegrasian sistem pengamanan tenaga internal dan tenaga outsourcing dan kepolisian, melengkapi sarana prasarana pengamanan serta pemberdayaan tenagatenaga pengamanan melalui program pelatihan.
The thesis analyzes the result of the research conducted on the implementation of physical security management at the Tarumanagara University (Untar). The facts showed that the number of cases against security at the Untar campus is relatively big and tend to increase. The physical condition of Untar campus consisting of several building blocks with hundreds of class-room and the increasing number of students make the Untar campus is facing the potential security problems and threats. The research was conducted by using field research method, supported by interviews and documents collection. Interviews were conducted to a number of key informants related to security management of Untar campus. The result of the research were analyzed qualitatively and descriptively. The result of the research showed the lack of the security management system at the Untar campus, among other that the security personnel is too much dependent on the contract and outsourced employees, who have a relatively low of sense of belonging. Also there has been insufficient security means such as CCTV and physical border installation, as well as the lack of coordination with the police officers. Therefore, it is adviced to empower internal security personnel, to integrate internal and outsourced employees and the role of police into an integrated physical security management system, improve security device and installations and empower security personnel through training programs.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siswo Handoyo
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja Pokdar Kambtibmas wilayah Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading, dan mengidentifikasi dan memahami faktorfaktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 1984. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pokdarkamtibmas wilayah Kelapa Gading belum efektif memenuhi tugas-tugas yang diemban berdasarkan surat keputusan pembentukannya. 2) Masalah spesifik yang ada di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah banjir, pencurian, perjudian, penipuan dan penggelapan. 3) Kendala utama penerapan pemolisian komunitas di wilayah Polsek Metro Kelapa Gading adalah karena terlalu mengandalkan kinerja Pokdarkamtibmas yang dalam pembentukannya tidak bertugas untuk itu. 4) Faktor yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan pemolisian komunitas adalah mengintensifkan program Polmas dan “sambang atau kunjungan”. ...... The study aims to identify and understand performance of Pokdarkamtibmas at Kelapa Gading area, to identify and understand the existing specific problems at Kelapa Gading Police Sector area, to identify and understand obstacle factors in implementing community policing at Kelapa Gading Police sector area, and to identify and understand the supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing program at Kelapa Gading Police Sector area. The study conducted qualitatively using Miles and Huberman (1984) data analysis method. Data collection is done through observation, deep interview, and document study.

Result of the study shows that 1) Pokdarkamtibmas Kelapa Gading has not been effectively fulfilling its duties based on its establishment 2) Specific problems of Kelapa Gading Police Sector area includes flood, theft, gambling, fraud and embezzlement 3) The main obstacles implementing community policing at Kelapa Gading Police Sector area is rely too much to Pokdarkamtibmas performance that has no obligation to do so in its establishment. 4) The supporting factors that could increase level of effectiveness in implementing community policing are intensifying Polmas and “visit” programs.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Uri Nartanti Istiwidayati
Abstrak :
ABSTRAK
Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah ”apakah terdapat pengaruh beban kerja dan locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok?” Sedangkan sub pokok permasalahan dari tesis ini adalah apakah terdapat pengaruh dari beban kerja terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok? Apakah terdapat pengaruh dari locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok? Apakah terdapat pengaruh dari beban kerja dan locus of control terhadap kinerja penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok? Kepustakaan penelitian menggunakan hasil penelitian oleh Abdulloh, Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Diponegoro Tahun 2006, Alvaro Amaral Menezes, Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Tahun 2008, dan Jurnal dari Martin S. Hagger dan Christopher J. Armitage, University of Essex dan University of Sheffield. Kepustakaan konseptual menggunakan konsep Kinerja, beban kerja dan locus of control. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan Ilmu Kepolisian. Penelitian ini juga diharapkan bisa dipergunakan untuk menambah referensi terutama untuk kajian-kajian di bidang Ilmu Kepolisian terutama dalam hal pemberian layanan publik. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemimpin Polri baik di tingkat Markas Besar maupun di tingkat kewilayahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bahan pengambilan kebijakkan. Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kuantitatif dan menggunakan metode survei. Populasi dan sampel yang berjumlah 82 orang yang merupakan penyidik pembantu pada Satuan Reskrim Polres Depok. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penggabungan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Pengaruh dari beban kerja adalah signifikan terhadap kinerja; (b) pengaruh dari locus of control adalah signifikan terhadap kinerja; (c) pengaruh dari beban kerja dan locus of control secara simultan adalah signifikan terhadap kinerja. Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Polri sebaiknya mengkaji ulang mengenai analisis pekerjaan penyidik pembantu baik yang sifatnya administratif maupun operasional kepolisian; (b) Beban kerja yang terlalu besar dan ditargetkan untuk diselesaikan oleh para penyidik pembantu akan memberikan tingkat stress kerja baik yang sifatnya fisik maupun psikis kepada para penyidik pembantu. Sehingga disarankan beban kerja disesuaikan dengan jumlah anggota; (c) Polres Depok disarankan untuk memfasilitasi anggotanya agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam setiap melaksanakan tugas-tugasnya sehingga anggota tidak hanya locus of control eksternalnya yang berkembang, melainkan locus of control internal nya pun ikut berkembang; (d) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menelaah mengenai bagaimana pembuatan standar beban kerja dapat sesuai dengan klasifikasi kasus dan sesuai dengan kemampuan dari para penyidik pembantu.
ABSTRACT
Issue in this paper is "whether there are significant effect of workload and locus of control on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?" While the sub is the subject matter of the thesis is whether there is an influence of workload on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?, whether there is an influence of locus of control on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok ?, whether there is an influence of workload and locus of control on the performance of the Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok? Literature research using the research results by Abdulloh, Diponegoro University Students Master of Management in 2006, Alvaro Amaral Menezes, Master of Accounting Student of Diponegoro University in 2008, and the Journal of Martin S. Hagger and Christopher J. Armitage, University of Essex and the University of Sheffield. Conceptual literature uses the concept of performance, workload and locus of control. This research is expected to contribute for the development of Police Science. This study is also expected to be used to add a reference primarily to studies in the field of Police Science, especially in terms of public service delivery . This study is expected to provide input to the leaders at both the Police Headquarters as well as at the local level, related to the issues discussed in this study as the policy of making material. The approach used in this thesis is a quantitative and survey methods. Population and a sample of 82 responden who is an Assistant Investigator at Criminal Unit Polres Depok. Techniques of data collection using questionnaires. Analysis using data reduction, merging the data and drawing conclusions. Based on the findings and discussion, it can be concluded: (a) The effect of workload on performance is significant; (b) the influence of locus of control is significant to the performance, (c) the effect of workload and locus of control simultaneously is significant to the performance. As for suggestions - suggestions put forward by the authors daripenelitian has been done, among others: (a) the Police should review the job analysis maid investigator both administrative and operational nature of the police; (b) The workload is too big and is targeted to be completed by the investigators helpers will provide the level of job stress that are both physically and psychologically to the investigators helpers. Adjusted so that the workload is suggested by the number of members, (c) Polres Depok advised to facilitate members to have adequate capacity and skills within each perform his duties so that members not only external locus of control is growing, but its internal locus of control, too developed; (d) For further research, it is recommended that examines how the creation of standards regarding the workload can be in accordance with the classification of cases and in accordance with the ability of the investigators helpers.
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardiyaningsih
Abstrak :
POLRI memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan sosial dan teknologi saat ini menuntut POLRI menyediakan SDM yang memiliki kompetensi dan kualitas untuk mencapai tujuan POLRI. Kondisi yang terjadi adalah kurangnya SDM untuk terus belajar, kurangnya motivasi kerja anggota, budaya organisasi yang dianggap belum sesuai dan sikap melayani yang kurang kepada masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap sikap melayani anggota POLRI masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian dilakukan di Polresta Bekasi Kota dengan jumlah responden 109 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan organisasi pembelajar, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap sikap melayani masyarakat. Penerapan organisasi pembelajar memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dangan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 84,8%. Motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 81,4%. Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarakat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 81,6%. Penerapan organisasi pembelajar, motivasi kerja dan budaya organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap sikap melayani masyarkat yang ditunjukkan dengan hasil uji regresi dengan nilai r2 sebesar 91,2%. Penerapan organisasi pembelajar di Polresta Bekasi Kota sudah diterapkan dengan baik, begitu pula motivasi dan budaya organisasi. Namun, masih perlu memperhatikan prioritas peningkatan penerapan organisasi pembelajar yaitu sikap diri, penguasaan diri, pembelajaran tim. Untuk motivasi kerja masih perlu adanya perbaikan dalam hal kreativitas dan inovasi anggota, motivasi anggota dalam mengembangkan orgainsasi dan motivasi anggota untuk bekerja keras. Dalam budaya organisasi perlu adanya perhatian dalam hal pengendalian dan pengawasan, sistem yang terbuka serta penerapan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. ......Indonesia National Police has the main task of maintaining security and public order, enforce the law, provide protection, guidance, and service to the community. Social and technological changes currently requires human resources that make police actually have the ability to perform the duties of police in order to achieve goals. Conditions prevailing in the police is the lack of human tendency to continue to learn, lack of motivation of members, organizational culture and attitudes deemed not fit to serve people. It can be seen from the persistence of the perception of people who think the attitude of serving police members are still not in accordance with the expectations of society. The study was conducted in Bekasi Kota Metropolitan Police with the number of respondents 109 people. This study aimed to determine the effect of the application of learning organization, work motivation and organizational culture on attitude of serving the community. Application of learning organization has a positive influence on attitudes serve the community as indicated with regression test results with r2 value of 84.8%. Work motivation has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the results of the regression r2 value of 81.4%. Organizational culture has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the test results of the regression with r2 value of 81.6%. Application of learning organization, work motivation and organizational culture together has a positive influence on the attitude of serving the community as indicated by the test results of the regression with r2 value of 91.2%. Application of learning organization in Bekasi Kota Metropolitan Police are well implemented, as well as motivation and organizational culture. However, still need to pay attention to inmprove the attitude, self-learning organization, selfmastery and team learning. For work motivation is still need to improve in terms of creativity and innovation, motivation in developing organization and motivation to work hard. In terms of the organizational culture still need to pay attention on control and supervision, open system as well as the implementation of rules that apply in the organization.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardyansyah
Abstrak :
ABSTRAK
Gangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertiban penumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini terjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatan proses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugas melakukan pembiaran terhadap penumpang, barang dan masyarakat yang tidak berkepentingan di areal Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pola penanganan ketidaktertiban proses pelayanan embarkasi - debarkasi penumpang dan barang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dan diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada Polri dan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di wilayah Pelabuhan mengenai pola penanganan ketidaktertiban yang terjadi pada proses pelayanan embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang di seluruh Terminal Penumpang kapal laut yang ada di Indonesia. Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori komunikasi, Konsep manajemen, Teori Peran dan Teori Broken Windows. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam melakukan analisa data penulis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan tarik kesimpulan. Temuan penelitian, Penyebab ketidaktertiban pada saat proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, karena pembiaran yang dilakukan oleh petugas ( PT.Pelni,Syahbandar, Polri, PT.Pelindo II, dan security ), harga pengiriman barang lebih murah menggunakan kapal penumpang dibandingkan dengan kapal barang ( kargo ), kelebihan barang ( over bagasi ) dari penumpang dititipkan kepada ABK ( anak buah kapal ) dengan terjadinya kolusi, bebasnya masyarakat yang tidak berkepntingan keluar masuk ( asmoro dan buruh liar ) diareal terminal sampai dengan diatas kapal, ketidakpahaman penumpang tentang aturan pengiriman / barang bawaan penumpang dan jadwal kapal tidak diinformasikan secara luas. Saran, dalam rangka membenahi sistem pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, Otoritas Pelabuhan selaku regulator agar membentuk struktur organisasi yang menangani pengamanan dan pelayanan embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung ( petugas security, syahbandar, Polisi dan PT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok ) yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing, dengan tujuan agar para pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan tersebut agar selalu dapat berkoordinasi dengan baik. Dan dalam membangun integritas petugas instansi terkait yang terlibat langsung dalam pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, hal ini sangat penting diadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing ? masing instansi
ABSTRACT
Disorders of security and public order, both general and disorder associated with passengers and goods at the time of embarkation - disembarkation process at Passenger Terminal Nusantara Pura port of Tanjung Priok has been held for more than 30 years. This occurs because the components or stakeholders at port of Tanjung Priok associated with the activities of the embarkation - disembarkation process of passengers and goods not understand the duties and responsibilities to be performed by each stakeholder, as well as the impression that the officers be taken over the passengers, goods and people who are not interested in the area of the Passenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok. This research was conducted with the objective of identifying and analyzing how patterns of disorder treatment services embarkation - disembarkation process of passengers and goods in the Passenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok and are expected to provide input to the National Police and related parties (stakeholders) in the region of Port regarding the handling of disorder patterns that occur in the process of embarkation - disembarkation service of passengers and goods across the ship Passenger Terminal in Indonesia. Theories and concepts used are Communication Theory, Concept Management, Role Theory and the Broken Windows Theory. This study used a qualitative approach with case study methods and techniques of data collection through interviews, document review and observation. In analyzing the data the writer uses phase data reduction, data and deduced. The findings of the study, causes disorder at the time of embarkation - disembarkation process of passengers aboard, because omission committed by the officer (PT.Pelni, harbor master, Police, PT.Pelindo II, and security), the price of shipping goods cheaper than the passenger ship freighter (cargo), the excess goods (over trunk) of passengers entrusted to the crew (ABK) with collusion, independent people who are not interested in and out (Asmoro and illegal workers) to the area under the terminal on the vessel, passengers misunderstanding about the rules of delivery / passenger luggage and ship schedules are not made available widely. Suggestion, in order to improve system security and service on embarkation - disembarkation process of passenger ships, the Port Authority as the regulator in order to establish an organizational structure that handles the security and services of embarkation - disembarkation of passenger ships, involving all relevant agencies involved directly (security officers, harbormaster, police and PT.Pelindo II) in accordance with the functions and roles - each, in order that the parties responsible for the security in order to always be able to coordinate well. And in building integrity officer related agencies directly involved in securing and servicing the embarkation - disembarkation process of passengers aboard, it is very important held joint training to improve human resources in order to understand the basic duties and responsibilities of each agency
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gatot Hendro Hartono
Abstrak :
[ABSTRAK
Kejahatan selalu berkembang seiring dengan peradaban manusia, seperti saat ini dimana manusia sudah beranjak pada penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Kejahatanpun semakin berkembang, mulai dari kejahatan tradisional hingga kejahatan yang menggunakan teknologi canggih dan modern. Kejahatan dapat mengganggu stabilitas nasional, dimana stabilitas nasional dan keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri sebagaimana tercantum dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan kejahatan dapat membuat ketakutan (Fear of crime) pada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dalam melaksanakan kegiatan. Polresta Tangerang yang membawahi wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu meliputi wilayah Tangerang Kabupaten, dimana wilayah ini terdiri dari wilayah pemukiman dan wilayah perindustrian. Wilayah Polresta Tangerang memiliki tingkat crime total yang cukup tinggi diantara Polres yang lain dijajaran Polda Metro Jaya. Terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Polri memiliki salah satu strategi dalam mencegah kejahatan curas, curat dan curanmor Kejahatan sebagai salah satu fokus dari teori kriminologi menghendaki upaya pencegahan yang bersifat komprehensif serta bukan hanya berorientasi pada penindakan pelaku kejahatan saja. Pencegahan Kejahatan bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Kepolisian semata, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Upaya pencegahan dirasa lebih baik daripada upaya represif. Upaya Represif belum tentu memberikan efek jera bagi para pelaku, selain itu juga sudah menimbulkan korban baik materiil maupun imateriil. Oleh karena kejahatan curas, curat dan curanmor menyebabkan ketakutan pada masyarakat, maka perlu adanya strategi guna menanggulangi kejahatan.
ABSTRACT
Crime is always evolving along with human civilization, like today where people have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to be growing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated and modern technology. Crime can disturb national stability, where the national stability and security in the country is the responsibility of the police as stated in Law No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crime can create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortable in carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area of DKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas. Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others in Metro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motor vehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime. Police Operational Management needs to be implemented properly so that every stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses of criminological theory requires that prevention efforts are comprehensive and action-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only the responsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of society and government. Prevention is considered better than the repressive efforts. Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but it also has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fear in society, hence the need for a strategy for tackling crime., Crime is always evolving along with human civilization, like today where people have moved to the use of technology to meet the needs. Crime to be growing, ranging from traditional crimes to crimes using sophisticated and modern technology. Crime can disturb national stability, where the national stability and security in the country is the responsibility of the police as stated in Law No. 2 years 2002 about the Indonesian National Police. This is due to a crime can create fear (Fear of crime) in the community so that people feel uncomfortable in carrying out the activities. Police in charge of the Buffer Zone covers an area of DKI Jakarta, Tangerang is comprised of residential areas and industrial areas. Tangerang Police region has a total crime levels are high enough among others in Metro Jaya Police. Especially theft with violence, theft by weighting and motor vehicle theft. Police have one strategy in preventing street crime. Police Operational Management needs to be implemented properly so that every stage in the management of performing well. Crime as one of the focuses of criminological theory requires that prevention efforts are comprehensive and action-oriented not only offenders only. Crime prevention is not only the responsibility of the police alone, but also the responsibility of all levels of society and government. Prevention is considered better than the repressive efforts. Repressive efforts do not necessarily provide a deterrent for the perpetrators, but it also has caused loss of material and immaterial. Therefore, street crime cause fear in society, hence the need for a strategy for tackling crime.]
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>