Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini berfokus pada penggunaan Google Maps untuk memfasilitasi pemilihan target. Google Maps merupakan aplikasi pemetaan digital yang menawarkan banyak kemudahan bagi para penggunany. Informasi-informasi yang disediakan oleh Google Maps memungkinkan penggunanya mendapatkan pengetahuan tentang suatu lokasi tanpa perlu datang langsung ke lokasi tersebut. Oleh beberapa individu, informasi tersebut digunakan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pemilihan target pencurian dengan pembertan (Curat). Ketika Google Maps digunakan sebagai alat yang mempermudah kejahatan, maka Google Maps termasuk sebagai fasilitator kejahatan, khususnya fasilitator pemilihan target. Penggunaan Google Maps sebagai fasilitator pemilihan target dapat dijelaskan dengan mengacu pada rational choice theory. Berdasarkan sumber data sekunder, ditemukan bahwa di Google Maps tersedia berbagai fitur seperti citra udara, informasi tempat, rute perjalanan, peta custom, dan Google Street View. Selain itu, juga ditemukan ada delapan kasus Curat antara tahun 2014-2021 yang pelakunya menggunakan Google Maps sebagai fasilitator pemilihan target. Target tersebut dapat dilihat karakteristiknya dalam Google Maps. Data kemudian dianalisis menggunakan rational choice theory. Hasil analisis menunjukkan bahwa informasi yang disediakan Google Maps dapat memfasilitasi pemilihan target Curat karena Google Maps menyediakan informasi tentang lima belas dari delapan belas choice-structuring properties. Secara rasional, dengan menggunakan Google Maps juga didapatkan lebih banyak keuntungan daripada risiko. Namun, terdapat kekurangan yang utamanya terkait aspek temporal yang berakibat pada lebih optimalnya Google Maps jika digunakan sebagai fasilitator pemilihan target potensial.

---

This study focuses on the use of Google Maps to facilitate target selection. Google Maps is a digital mapping application that offers many conveniences for its users. The information provided by Google Maps allows users to gain knowledge about a location without the need to come directly to that location. By some individuals, this information is used as part of the considerations in burglary target selection. When Google Maps is used as a tool to facilitate crime, then Google Maps is included as a crime facilitator, especially target selection facilitator. The use of Google Maps as a target selection facilitator can be explained by referring to rational choice theory. Based on secondary data sources, it was found that on Google Maps there are various features such as aerial imagery, place information, travel navigation, custom maps, and Google Street View. In addition, it was also found that there were eight cases of burglary between 2014-2021 in which the perpetrators used Google Maps as target selection facilitator. The characteristics of the target can be seen in Google Maps. The data then analyzed using rational choice theory. The results of the analysis show that the information provided by Google Maps can facilitate the selection of burglary target because Google Maps provides information about fifteen of the eighteen choice-structuring properties. Rationally, using Google Maps also brings more benefits than risks. However, there are shortcomings, mainly related to the temporal aspect, which results in a more optimal Google Maps if it is used as potential targets selection facilitator."

"[Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjelaskan pembelajaran teknik kejahatanpemerasan seksual siber di dalam penjara. Pembelajaran teknik kejahatan didalam penjara itu dibagi ke dalam dua cara yakni, pertama dengan cara interaksitatap muka, kedua dengan cara otodidak (learning by doing). Pembelajaran teknikkejahatan di dalam penjara bisa terjadi karena adanya kelemahan dalammanajemen pengamanan di dalam lapas. Di antaranya adalah kurangnya sumberdaya manusia dan kurangnya insfrastruktur. Pembelajaran teknik kejahatan akandi analisa menggunakan teori differential association, dan tingkah laku jahat yangberpindah ke dunia maya di analisa menggunakan space transition theory.;In this research paper, researchers want to describe and explain how can cybersexual extortion in deep of prison can happen. Especially, learning the techniquesof cyber sexual extortion within the prison was divided into two ways, first byway of face-to- face interactions, both by way of autodidact/self-taught (learningby doing). Learning the techniques of crime in prison can happen because of theweakness in the management of security in the prison, among these are the lack ofhuman resources and lack of infrastructure. Learning the techniques of crime willbe analyzed using the theory of differential association, and evil behaviour themigrate to the virtual world in the analysis using the space transition theory., In this research paper, researchers want to describe and explain how can cybersexual extortion in deep of prison can happen. Especially, learning the techniquesof cyber sexual extortion within the prison was divided into two ways, first byway of face-to- face interactions, both by way of autodidact/self-taught (learningby doing). Learning the techniques of crime in prison can happen because of theweakness in the management of security in the prison, among these are the lack ofhuman resources and lack of infrastructure. Learning the techniques of crime willbe analyzed using the theory of differential association, and evil behaviour themigrate to the virtual world in the analysis using the space transition theory.]"

"crime merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari perkembangan zaman. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi pada zaman modern ini telah memberikan dampak yang positif sekaligus negatif. Kejahatan dalam hal yang negatif telah memberikan akses baru bagi penjahat dalam melakukan aksi nya. Dalam karya akhir ini akan dibahas mengenai pola kejahatan online via media sosial berdasarkan data sekunder Polda Metro Jaya Unit IV Cyber Crime. Dan akan menggunakan teori pola kejahatan Brantingham. Sehingga akan diketahui bahwa pada dasarnya kejahatan tersebut mempunyai pola yang dapat dipelajari.

---

crime is a phenomenon that we cannot avoid it in modern era. The benefits of using the technology in this era have a positive and negative impacts. The crime itself has been changed into new ways by using the technology for their action. In this case, will be discuss about the patterns of online fraud by social media based on Polda Metro Jaya Data Unit IV cyber crime and will use Brantingham s Crime Pattern Theory. So it can be found that basically that kinds of crime has pattern that can we learn about."

"ABSTRAKKebijakan cukai di Indonesia bersifat kontradiktif. Cukai berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang tergolong berbahaya seperti rokok, di sisi lain cukai juga berkontribusi cukup besar dalam menyumbang penerimaan negara Indonesia. Penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai rokok kemudian dibagi kembali untuk dialokasikan pada daerah-daerah penghasil cukai dan tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT . Penggunaan DBHCHT ditujukan untuk mendanai berbagai program atau kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi rokok. Tulisan ini disusun untuk menganalisis penerimaan cukai yang berasal dari produk rokok dan berupaya melihat tujuan pengenaan cukai rokok, serta berupaya melihat penggunaan DBHCHT untuk program-program di beberapa daerah di Indonesia yang tidak tepat sasaran yang menimbulkan kecenderungan viktimisasi.

---

ABSTRACTExcise tax policy in Indonesia is contradictory. Excise tax serves to control the consumption of dangerous goods such as cigarettes, on the other hand excise tax also contribute for Indonesia rsquo s income. Indonesia rsquo s income from cigarette excise tax are subdivided to be allocated for excise tax and tobacco producing region through Tobacco Excise Tax Revenue DBHCHT . The use of DBHCHT is intended to fund various programs or activities related to tobacco and cigarette consumption. The purpose of this final project is to analyze tax revenue from tobacco products and trying to see the purpose of the cigarete excise taxes, and trying to see the use of DBHCHT for programs in some regions in Indonesia that are not on the right target that leads to victimization tendencies."

"ABSTRAKMedia massa sebagai salah satu sarana komunikasi dan penyampai informasi kepada masyarakat memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas yang terdapat di masyarakat. Namun media massa dapat bersifat tidak obyektif dalam memberitakan suatu berita, salah satunya mengenai perempuan pelaku korupsi. Penulisan ini dibuat menggunakan perspektif kriminologi feminis untuk memberikan analisis terhadap artikel-artikel berita dimuat oleh Tempo.co mengenai Miranda Goeltom, Angelina Sondakh, dan Ratu Atut. Hasil dari analisis yang dilakukan antara lain adalah Tempo.co merepresentasikan politisi perempuan pelaku korupsi dengan menggunakan bahasa yang mengandung stereotip atas dasar kelompok jenis kelamin, khususnya perempuan. Adanya stereotip perempuan dalam pemberitaan yang dibuat oleh Tempo.co berakibat kepada media misogini, atau yang dengan kata lain disebut dengan kebencian terhadap perempuan.

---

ABSTRACTMass media as one of the mediums for communication and information transmitter has the power to construct reality within society. However, mass media often tend to become not objective when it comes to reporting news, especially news about women with corruptions. Secondary datas, which derived from Tempo.co rsquo s a news media news articles, are analyzed through feminist criminology perspectives to see how Tempo.co represent Miranda Goeltom, Angelina Sondakh, and Ratu Atut, as women with corruptions. This analysis conclude that Tempo.co represent women with corruptions in words and sentences that contains sex based stereotypes. Those stereotypes lead to media misogyny within the mass media. Hence, newsmaking criminology is required to fix Tempo.co rsquo s news coverages."

"Karya Akhir ini membahas Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui programnya Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Sekolah Antikorupsi (SAKTI) merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun dan terbagi menjadi dua bentuk; SAKTI Pemuda dan SAKTI Tematik. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa buku, artikel jurnal, Undang-Undang, dokumen lembaga, media sosial, media berita, serta wawancara bersama salah satu narasumber pekerja ICW. Berdasarkan temuan data, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai implementasi upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari pencegahan kejahatan berbasis masyarakat ini mengisyaratkan masih memiliki hambatan terkait evaluasi keberlanjutan program.

---

This Final Project discusses the Community Crime-Based Prevention Strategy implemented by Indonesia Corruption Watch (ICW) in effort to prevent corruption within anti-corruption education which needs public participation. Sekolah Antikorupsi (SAKTI) is an eventual program carried every year and are divided into two forms; SAKTI Pemuda and SAKTI Tematik. The method used in this writing is through secondary data such as books, journal articles, laws, and institutional documents, social media, reports and interview with one of the ICW employee. Based on the data results, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) produces follow-up plan called Rencana Tindak Lanjut (RTL) as an implementation of preventing corruption. The data analysis shows the implementation of community crime-based prevention indicates the presence of obstacle related to evaluation of the sustanability program itself."

"Tulisan ini berfokus pada pembahasan fenomena kejahatan siber doxxing yang dialami oleh jurnalis media berita Liputan6 setelah melakukan publikasi artikel “cek fakta”. Doxxing merupakan kejahatan siber yang belakangan ini sering terjadi dalam ruang siber terhadap jurnalis dan ditujukan untuk menimbulkan kerugian signifikan pada korban meskipun dilakukan hanya melalui media siber seperti media sosial karena adanya fitur-fitur pada ruang siber terkait yang mendorong proses perilaku kejahatan siber dapat terjadi. Dengan mengacu kepada fenomena kejahatan siber sebagai data sekunder dan literatur-literatur terdahulu, tulisan ini menganalisis fenomena tersebut dengan mengidentifikasi fitur-fitur ruang siber pada kasus untuk mengetahui bagaimana kejahatan siber doxxing pada kasus menggunakan fitur-fitur tersebut. Kemudian, temuan tersebut selanjutnya diteliti dengan postulat-postulat pada teori space-transition untuk menjelaskan bagaimana fitur-fitur tersebut dengan teori space-transition menjadi sebuah proses yang mendorong kejahatan siber doxxing pada kasus dapat terjadi. Saran selanjutnya disusun berdasarkan penjelasan teoritis yang telah dilakukan.

---

This paper focuses on the discussion of the doxxing cybercrime phenomenon which happened to a journalist of Liputan6 news media following the publication of “fact check” article. Doxxing cybercrime has been prominent within the cyberspace directed at victimised journalists to impose significant harm in spite of the criminal act having only been done through cyber media such as social media due to the existence of cyberspace features which aided the said crime. Through referring to the criminal phenomenon as secondary data and to preceding literatures, this paper analyses the phenomenon by identifying cyberspace features within its context to discover how the doxxing cybercrime utilised the features. Furthermore, the findings are then contextually analysed with the postulates of space transition theory to expose how the cyberspace features and the postulates became a process which aided the doxxing against Liputan6 journalist to occur. Additional recommendations are also formed based on the theoretical analysis done."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menciptakan peluang kejahatan (criminal opportunity) untuk melakukan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, studi ini secara spesifik membahas kasus korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS pada tahun 2020. Dipandu oleh Routine Activity Theory yang diperluas, menggabungkannya dengan konsep Corrupt Government Networks serta menggunakan metode analisis isi kualitatif, studi ini menyimpulkan sebagai berikut. Korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS dipengaruhi oleh konvergensi dari tiga faktor utama yang hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Pertama adanya pelaku yang termotivasi (motivated offender) yaitu kelompok korup atau jejaring koruptif (corrupt clique) dalam Kementerian SS. Kedua,  jejaring koruptif ini memiliki kekuasaan (power) untuk mengakses sumber daya (suitable target). Ketiga pemadaman pengawasan internal di dalam Kementerian SS mendorong ketiadaan penjaga yang cakap (absence of capable guardians). Secara akademis, studi ini menyumbang pentingnya memperluas teori kriminologi dari Barat agar sesuai dengan konteks kejahatan di Indonesia. Secara empiris, studi ini menyumbang para penentu kebijakan publik mengenai pentingnya mendeteksi jejaring koruptif yang sering terabaikan dalam peradilan kejahatan korupsi.

---

The COVID-19 pandemic in Indonesia has created a criminal opportunity for corruption. Using a qualitative approach and case study method, this study specifically discusses cases of corruption in social assistance funds during the COVID-19 Pandemic at the Ministry of SS in 2020. Guided by an extension Routine Activity Theory, combining it with the concept of Corrupt Government Networks and using analytical methods qualitative content, this study concludes as follows. Corruption in social assistance funds during the COVID-19 pandemic at the SS Ministry was influenced by the convergence of three main factors present in the same space and time. First, there are motivated offenders, namely corrupt cliques within the SS Ministry. Second, this corrupt network has the power to access resources (suitable target). The three breakdowns of internal oversight within the SS Ministry led to the absence of capable guardians. Academically, this study contributes to the importance of expanding criminological theory from the West to adopt the context of crime in Indonesia. Empirically, this study contributes to public policy makers regarding the importance of detecting corrupt networks which are often neglected in corruption crime trials."

"Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kriminalisasi terhadap pembelian layanan seksual sebagai suatu kebijakan kriminal dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghapuskan prostitusi. Penulis menggunakan perspektif feminisme radikal dan radical feminist legal theory untuk menganalisis data sekunder yang berhasil penulis kumpulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pembelian layanan seksual merupakan upaya paling logis yang dapat dilakukan untuk memangkas permintaan laki-laki akan layanan seksual dari perempuan sebagai salah satu penyebab utama berkembangnya prostitusi di masyarakat. Dari segi kemanusiaan, kriminalisasi tersebut juga layak dilakukan karena para pembeli layanan seksual merupakan pihak yang secara jelas telah melakukan kekerasan terhadap perempuan."