Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Distribusi APBD kesehatan dan alokasi anggaran kesehatan yang belum optimal dianggap belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan indikator kesehatan selanjutnya. Tren angka kelahiran total di Indonesia terus mengalami penurunan dan pelaksanaan imunisasi di Indonesia juga masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun setelah penerapan desentralisasi. Studi ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Dengan menggunakan data sekunder tahun 2016-2019 dan dengan metode Two Stage Least Square, studi ini menemukan bahwa TKDD memiliki hubungan yang positif dengan belanja fungsi kesehatan. Semakin besar transfer daerah maka semakin besar belanja kesehatannya, khususnya DAU dan diikuti oleh PAD dan DAK Non Fisik Kesehatan. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukan besaran belanja fungsi kesehatan dapat meningkatkan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan persentase imunisasi dasar lengkap.

---

The distribution of the health budget and health budget allocations that have not been optimal are considered to have not been able to have a significant impact on the improvement of further health indicators. The trend of the total birth rate in Indonesia continues to decline and the implementation of immunization in Indonesia also continues to fluctuate from year to year after the implementation of decentralization. This study aims to see whether the fiscal decentralization policy influences on improving the performance of local governments, especially in the health sector. Using secondary data from 2016-2019 and using the Two Stage Least Square method, this study found that TKDD has a positive relationship with health function spending. The larger the regional transfer, the greater the health expenditure, especially DAU and followed by PAD and DAK Non-Physical Health. In addition, the results of this study also show that the amount of expenditure on health functions can increase the percentage of deliveries assisted by health workers and the percentage of complete basic immunizations."

"Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan panel data regression model dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosisi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

---

Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive assosiation with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased."

"Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2012 memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 yang mengatur kenaikan tarif retribusi parkir di sejumlah titik jalan di Kota Bogor, salah satunya di Jalan Suryakencana. Tingginya kenaikan tarif parkir memicu penolakan warga setempat. Mereka menolak kenaikan tarif retribusi parkir yang mencapai 240%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa tarif parkir yang saat ini dibayar oleh masyarakat. Penelitian juga mengkaji berapa Willingness To Pay (WTP) terhadap tarif retribusi parkir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Contingen Valuation dengan Bidding Game dan Double Bounded Dichotomous. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab (tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukan besaran nilai WTP.Hasil penelitian menemukan rata-rata tarif retribusi yang dibayar sebesar Rp 4970 untuk pengguna mobil dan Rp. 2135 untuk pengendara motor. Tarif tidak harus tunggal, bisa progresif. Tarif dapat dinaikkan jika fasilitas pelayanan parkir diperbaiki. Bila diperbaiki satu aspek, WTP responden mobil naik menjadi Rp 6330 dan motor naik menjadi Rp 2665. Bila diperbaiki dua aspek, WTP responden mobil akan naik menjadi Rp 6590 dan Rp 2855 bagi pengendara motor. Bila diperbaiki tiga aspek, WTP naik menjadi RP 7060 bagi pengguna mobil dan Rp 3020 bagi pengguna motor. Dan bila diperbaiki seluruh layanan parkir, WTP meningkat menjadi Rp 7320 bagi pengendara mobil dan Rp 3410 bagi pengendara motor. Perbaikan paling utama yang harus diprioritaskan adalah kemudahan mendapatkan akses parkir dan bebas macet.

---

Since 2012 Bogor City Government released a local regulation No. 4/2012 which enforced the control of tariff retribution in several locations in Bogor City, including Suryakencana Street. It triggered local society`s refusal. They disagree with the increasing of tariff retribution. This study was conducted to determine how much parking tariff is paid and also examines public`s Willingness To Pay (WTP) of parking rates and the factors that influence it by using Contingen Valuation Method and Bidding Game in Double Bounded Dichotomous. This study using descriptive analysis and crosstab analysis to determine the service user relationships in determining the WTP. From this study it is known that the the average levy paid are Rp. 4970 for car users and Rp. 2135 for motorcycle users.

This study has also found that the tariff can be progressive. Rates can be increased if the park service facilities are repaired. When Government corrected one aspect, WTP respondents rose to Rp 6330 for car user and Rp 2665 for motorcycle users. When Government corrected two aspects, WTP will rise to Rp 6590 for car users and Rp 2855 for motorcycle users. When corrected three aspects, WTP rose to Rp. 7060 for car users and Rp. 3020 for motorcycle users. And when the entire parking service is improved, WTP increased to Rp 7320 for car users and Rp 3410 for motorcycle users. The most important improvements that should be prioritized is the easy access and free parking jams."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Tingkat utang publik daerah di Indonesia selama periode tahun 2011 sampai dengan 2019 mengalami tren pertumbuhan yang tinggi dan relatif berkesinambungan. Meskipun secara rasio tingkat utang publik daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) relatif kecil, tetapi tren peningkatan yang tinggi dapat mengancam kesinambungan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan utang publik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari tahun 2011 sampai 2019 dengan pendekatan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang robust kemungkinan sulit didapatkan dikarenakan perbedaan hasil pada kedua model yang digunakan. Hasil estimasi pada model 1 menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa utang publik daerah berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan pada tingkat utang publik daerah yang relatif tinggi dan melewati debt turning point hubungan tersebut berubah menjadi negatif. Sementara itu, hasil estimasi pada model 2 tidak menunjukkan adanya hubungan nonlinear yang signifikan sehingga dapat diartikan bahwa perubahan utang publik daerah tidak memiliki hubungan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan terjadi karena pilihan pemodelan dan cakupan data.

---

Regional public debt in Indonesia during the period 2011 to 2019 has a high growth trend and relatively sustainable. Although the ratio of the level of regional public debt to GRDP (Gross Regional Domestic Product) is relatively small, the high trend of growth can threaten the fiscal sustainability of local governments. This study aims to provide empirical evidence related to the relationship of regional public debt to regional economic growth in Indonesia. This study uses panel data analysis from 2011 to 2019 with a fixed effects model. The results showed that a robust relationship was difficult to conclude due to different results in the two models used. The estimation results in model 1 show a significant nonlinear relationship. These results mean that the increase in local public debt at levels below the debt turning point will be positively related, and at relatively high debt levels by passing the debt turning point will be negatively related to regional economic growth. The estimation results in model 2 show insignificant nonlinear relationship, it means that changes in regional public debt have no relationship with changes in regional economic growth. The difference in the results likely due to the choice of modeling and data coverage."

"Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah.

---

Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue."

"ABSTRAKAdanya kebijakan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral memberikan konsekuensi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral untuk membangun smelter di dalam negeri, sehingga sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah maupun nasional.Pembangunan smelter PT. BSI di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dalam bentuk penambahan output, pendapatan, nilai tambah, dan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor industri lainnya. Berdasarkan hasil analisis input-output, PT. BSI pada tahapan konstruksi mampu berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 1,03%, penambahan total pendapatan sebesar 1,08%, penambahan total nilai tambah sebesar 0,83% dan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 2,26%. Sedangkan pada tahap produksi, PT. BSI diperkirakan dapat berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 10,31% per tahun, penambahan pendapatan 37% per tahun, penambahan total nilai tambah sebesar 24% per tahun dan dapat memberikan lapangan kerja sebesar 46% per tahun. Kehadiran PT. BSI diperkirakan akan berkontribusi terhadap penerimaan dana bagi hasil ke Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp. 38,350 miliar per tahun dan ke Kabupaten Konawe Selatan sekitar Rp. 76,701 miliar per tahun

---

ABSTRACTValue added policy in mineral and coal mining sector has a consequence for business operators as they have an obligatory to build domestic smelting plants. This mining sector is expected to provide a greater contribution to state revenue also boost the local and national economy.The smelter development of PT. BSI in the Province of Southeast Sulawesi gives a vast impact on the economic growth in the form of output addition, additional income, value added, job opportunity, also stimulates economic growth in other sectors. Based on the input-output analysis result, PT. BSI on the stage of construction contributes 1,03% of the total output value, 1,08% of additional total income, 0,83% of value added, and provide 2,26% job opportunities. Moreover, in the stage of production, PT. BSI is expected per year to contribute up to 10,31% of the total output value, 37% of additional total income, 24% of value added, and create 46% employment opportunities. PT. BSI estimated to contribute to the revenue sharing fund to Southeast Sulawesi Province Rp. 38,350 billion per year and to South Konawe Regency Rp. 76,701 billlion per year."

"Air limbah domestik yang mengalir ke media lingkungan tanpa diolah secara aman dapat menjadi sumber pencemaran yang berpotensi menimbulkan kelangkaan air bersih serta berdampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik, namun memerlukan biaya investasi dan O&M cukup besar. Sesuai konsep Polluter-Pays Principle, biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran harus dialokasikan pada barang atau jasa yang menyebabkan pencemaran dan ditanggung oleh pencemar.Di Indonesia kinerja pengelolaan air limbah masih belum memadai (idle capacity) dan sebagian besar layanan belum mencapai cost recovery dikarenakan masih rendahnya pemanfaatan sistem maupun kesediaan membayar biaya penyambungan ataupun biaya retribusi. Guna menjaga keberlangsungan layanan pengelolaan air limbah domestik di Kota Batam, yang saat ini berada dalam tahap pembangunan SPALD-T di wilayah Batam Kota (tahap 1) dan akan beroperasi dalam waktu dekat, maka masyarakat pelanggan air bersih akan ditagihkan biaya layanan air limbah domestik dalam tagihan pemakaian air bersih sebesar 20%-30% dari biaya air bersih.Kebijakan ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat Kota Batam dan untuk dapat mengidentifikasi apakah masyarakat Kota Batam bersedia untuk membayar biaya layanan air limbah domestik tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi masyarakat yang menyadari bahwa air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan selaku pencemar harus membayar sesuai konsep PPP dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik di Kota Batam.Studi ini menggunakan data hasil survei persepsi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Batam tahun 2020 yang bersumber dari BP Batam dengan responden sebanyak 663 rumah tangga pelanggan air bersih di Kota Batam. Metode analisa regresi logistik biner digunakan dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat yang menyadari air limbah domestik adalah sumber pencemaran dan memahami konsep selaku pencemar harus membayar memiliki hubungan positif dengan probabilitas kesediaan membayar lebih tinggi atas layanan air limbah domestik. Temuan dari studi ini dapat menjadi salah satu bukti empiris yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan penerapan tarif atau biaya layanan air limbah domestik.

---

Domestic wastewater that flows into environmental media without being treated safely can be a source of pollution that has the potential to cause scarcity of clean water and have a negative impact on health and the economy. Efforts to prevent and control this pollution can be carried out through the provision of domestic wastewater treatment facilities, which it requires significant investment and O&M costs. In accordance with the Polluter-Pays Principle concept, the cost of preventing and overcoming pollution must be allocated to goods or services that cause pollution and be borne by the polluter.

In Indonesia, the performance of wastewater management is still inadequate (idle capacity) and most services have not achieved cost recovery due to the low utilization of the system and the willingness to pay connection fees or retribution fees. In order to maintain the continuity of domestic wastewater management services in Batam City, which is currently in the construction phase of the off-site sewage treatment system in the Batam Kota area (phase 1) and will operate in the near future, clean water customers will be billed for domestic wastewater service fee in the clean water usage bill of 20%-30% of the cost of clean water.

This policy is a new thing for the people of Batam City and to be able to identify whether the people of Batam City are willing to pay the cost of domestic wastewater services, this study aims to see the relationship between the perception of the public who realizes that domestic wastewater is a source of pollution and as a polluter must pay according to the PPP concept with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services in Batam City.

This study uses data from the perception survey and the socio-economic conditions of the people of Batam City in 2020 which are sourced from BP Batam with as many as 663 household customers of clean water in Batam City. The binary logistic regression analysis method is used and shows the results that people who are aware that domestic wastewater is a source of pollution and understand the concept that a polluter must pay has a positive relationship with a higher probability of willingness to pay for domestic wastewater services. The findings of this study can be one of the empirical evidence that can be used as input in making policies on the application of tariffs or fees for domestic wastewater services"

"ABSTRAKAktivitas kewirausahaan melalui pendirian usaha baru ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat melahirkan inovasi, kompetisi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong lebih banyak pendirian usaha baru, pemerintah di berbagai negara melakukan perbaikan regulasi usaha sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha di wilayahnya. Penelitian ini secara khusus ingin menguji dampak penerapan Rencana Aksi APEC pada lima indikator kemudahan berusaha terhadap pendirian usaha di kawasan APEC. Menggunakan data 15 ekonomi anggota APEC pada tahun 2006-2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling kuat terhadap pendirian usaha di kawasan APEC.

---

ABSTRACTEntrepreneurial activities through firm creation has its contribution to economic growth because it creates innovation, competition and employment. To promote new firm creation, government in many countries have implemented business regulatory reforms so that they can improve the ease of doing business in their regions. This study tested the impact of the implementation of the APEC's Action Plan on five indicators of ease of doing business on firm creation in the APEC region. Using data from 15 APEC's member economies in 2006-2018, the results showed that there was a better improvement in the score of five indicators of ease of doing business after the implementation of APEC's Action Plan. Regulation reforms on the indicator of starting a business have the strongest impact on firm creation in the APEC region."

"[ABSTRAKDalam rangka memberikan pelayanan publik yang sebaik - baiknya dan dalam rangkapenyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasidan informasi, Kementerian Keuangan membuat sistem pembayaran penerimaaanNegara secara elektronik atau Modul Penerimaan Negara Generasi 2 ( disingkat MPNG2 ) atau yang lebih akrab disebut e-Billing System. Pembayaran Penerimaan negarayang terbesar adalah pembayaran pajak, Direktorat Jenderal pajak telahmenindaklanjuti dengan melakukan ujicoba pada tahun 2012 dan tahun 2014 telahresmi dapat dimanfaatkan untuk seluruh Wajib Pajak. Namun dalam perjalanannyahingga saat ini e-Billing System belum cukup populer dilihat dari jumlah Wajib Pajakyang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanapreferensi Wajib Pajak terhadap Sistem pembayaran secara elektronik ini dilihat darifaktor ? faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalurStructural Equation Modelling dengan alat bantu perangkat lunak Lisrel versi 8.7.Hasil Pengujian menunjukkan preferensi Wajib Pajak untuk menggunakan e-billingsystem dipengaruhi secara langsung dan positif oleh kesukarelaan menggunakan dansikap penggunaan . Faktor lain seperti pengalaman menggunakan, kompleksitas,persepsi kegunaan tidak berpengaruh langsung, namun berpengaruh melalui factorlain, sedangkan persepsi resiko tidak berpengaruh terhadap preferensi Wajib Pajakuntuk menggunakan e-Billing System. Mayoritas responden menyatakan bahwa ebillingsystemdapat diterima sebagai alternative sistem pembayaran pajakyangbermanfaat.

---

ABSTRACTIn order to provide excellent public service and improve business processes throughoptimization of information and communication technology, the Ministry of Financecreated an electronic receipt payment system, namely MPN G2 or more familiarlycalled e-Billing System. Indonesia?s major receipt of payment is state tax payment.As a result, Directorate General of Taxes has been following up this matter byconducting trials in 2012 and finally, the system can officially be used by alltaxpayers in 2014. But, seen from the number of its users, e-Billing System remainsunpopular to date. This research intends to analyze taxpayers? preference towardselectronic payment systems through its influencing factors. This research used pathanalysis in Structural Equation Modeling with Lisrel version 8.7 software. The resultsindicate that taxpayers? preference towards e-Billing System is directly and positivelyrelated to voluntariness to use and usage approach. Other factors such as usageexperience, complexity and perceived usefulness do not directly influence taxpayers?preference to use e-Billing System, but they affect through other factors. On the otherhand, perceived risk has no effect on taxpayers? preference in using e-Billing System.Most respondents acknowledged that e-Billing System is a valuable alternative to theregular tax payment system, In order to provide excellent public service and improve business processes throughoptimization of information and communication technology, the Ministry of Financecreated an electronic receipt payment system, namely MPN G2 or more familiarlycalled e-Billing System. Indonesia’s major receipt of payment is state tax payment.As a result, Directorate General of Taxes has been following up this matter byconducting trials in 2012 and finally, the system can officially be used by alltaxpayers in 2014. But, seen from the number of its users, e-Billing System remainsunpopular to date. This research intends to analyze taxpayers’ preference towardselectronic payment systems through its influencing factors. This research used pathanalysis in Structural Equation Modeling with Lisrel version 8.7 software. The resultsindicate that taxpayers’ preference towards e-Billing System is directly and positivelyrelated to voluntariness to use and usage approach. Other factors such as usageexperience, complexity and perceived usefulness do not directly influence taxpayers’preference to use e-Billing System, but they affect through other factors. On the otherhand, perceived risk has no effect on taxpayers’ preference in using e-Billing System.Most respondents acknowledged that e-Billing System is a valuable alternative to theregular tax payment system]"