Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan-perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat seringkali terjadi bahkan secara mendadak, antara lain karena disebabkan oleh munculnya prioritas-prioritas kepentingan yang dipandang urgen atau mendesak. Dalam suatu policy-making process, Amerika Serikat senantiasa memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi balk pada tingkat nasionai maupun internasional. Pada tingkat domestik, di satu pihak kecenderungan apa yang terjadi di masyarakatnya terakomodasikan melalul saluran-saluran yang sesuai, balk di pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Di lain pihak, perkembangan-perkembangan di dunia internasional juga mempengaruhi formulasi kebijakan Iuar negeri Amerika Serikat. Deegan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional pasta Perang Dingin, hubungan-hubungan intemasional telah pula dipengaruhi oleh isu-isu baru yang menonjol seperti demokrafisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (low politics/non-conventional)Tidaklah mengherankan kalau kebijakan luar negeripun seringkali mengalami penyesuaian-penyesuaian (adaptive) karena dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dalam politik luar negerinya, khususnya hak asasi manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji apakah dalam kasus Timor Timur, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat akomodatif. Metode yang digunakan adalah studi komparatif melalui pendekatan teori perubahan kebijakan. Hasil analisis mengambarkan bahwa seiring dengan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai: masalah Timor Timur berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengaruh dari politik domestik dan politik internasional telah mempengaruhi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada kecenderungan tersebut. Melalui kebijakan HAM, Amerika mulai menilai kembali kebijakannya terhadap Indonesia mengenai masalah Timor Timur, terutama setelah semakin gencar terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. "

"Upaya Asnerika Serikat (AS) untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian Indonesia ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional AS itu sendiri. Kepentingan AS tersebut didasarkan pada beberapa faktor : Pertama, secara kuantitas, dengan jumlah penduduk 215 juta jiwa dan berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran produk-produk AS ; Kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat sebelum krisis ekonomi cukup tinggi dan stabil ; Ketiga, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar ; Keempat, kondisi goegrafis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra dinilai sangat strategis bagi kepentingan AS ; Kelima, Indonesia secara politis memainkan peranan penting baik di kawasan regional Asia Tenggara, Asia Pasifik maupun di dunia internasional yang ditunjukkan dengan keanggotaan aktif Indonesia dalam ASEAN, APEC, Nonblok, PBB, dan lain sebagainya ; Keenam, Indonesia adalah salah satu negara utama yang mendukung diberlakukannya perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Amerika Serikat, dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia menempuh cara : Pertama, memberikan bantuan dana, pangan, suplai medis, dan lain sebagainya secara langsung kepada pemerintah Indonesia ; Kedua, memperjuangkan agar Senat dan Kongres AS mendukung rencana penambahan dana kepada IMF yang ditujukan untuk membantu negara-negara di Asia yang dilanda krisis seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan ; Ketiga, mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Namun demikian, pemberian bantuan AS tersebut, terutama yang disalurkan melalui IMF, terlihat kurang mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh IMF, sehingga IMF seringkali menunda pengucuran dana bantuannya kepada Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintahan Suharto dan Habibie dalam menyerap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan reformasi di segala bidang telah memicu merebaknya berbagai aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia. Metode Penelitian:Deskriptif Analitis dengan mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut."

"Terjadinya perubahan besar dalam struktur keamanan dunia dalam era pasca Perang Dingin, menjadikan situasi keamanan Asia Pasifik dilanda ketidakpastian, Sedikitnya terdapat dua alasan yang menyebabkan situasi keamanan tersebut, yaitu pertama terjadinya pengurangan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran diantara di kawasan. Kekhawatiran tersebut mengakibatkan munculnya peningkatan pembangunan militer dan dilema keamanan. Alasan kedua adalah negara-negara Asia Pasifik pasca Perang Dingin tidak memiliki persepsi yang sama mengenai ancaman terhadap keamanan di kawasan.Tesis ini membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik. Penulis membagi faktor-faktor tersebut ke dalam dua bagian, yaitu faktor-faktor penghambat terbentuknya kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik antara lain seperti persepsi dan sikap negara-negara besar di kawasan, timbulnya dilema keamanan akibat peningkatan kemampuan militer dan perkembangan sistem internasional pasca Perang Dingin. Sedangkan pada bagian kedua membahas mengenai faktor-faktor pendukung kerja sama keamanan di kawasan Asia Pasifik seperti adanya interdependensi, peran konstruktif ASEAN dalam menangani masalah keamanan regional. Namun untuk membatasi meluasnya ruang lingkup penelitian, perrmbahasan dibatasi seputar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.Dalam hal ini penulis mencoba membahasnya dengan menggunakan pendekatan rezim internasional dan dilema keamanan yang dikemukakan oleh Oran Young, Robert O. Keohane, Bilveer Singh dan DR. Amien Rais. Adapun dalam menganalisanya, penulis melakukan studi kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan referensi lainnya sebagai sumber data yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Pembahasan yang didukung dengan data yang ada mendukung hipotesa yang diambil oleh penulis bahwa situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin masih tergantung pada interaksi antar negara-negara besar dengan negara-negara lainnya di kawasan, dan semakin tingginya faktor-faktor penghambat yang ada maka semakin rendah kemungkinan atau semakin tinggi kesulitan pembentukan kerja sama keamanan di Asia Pasifik pasca Perang Dingin serta peran konstruktif ASEAN dalam merealisasikan pembentukan forum dialog multilateral di kawasan Asia Pasifik, namun untuk membatasi jangkauan pembahasan dalam masalah tersebut tidak dibahas masalah ARF dan prospeknya secara detail."

"Thesis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdapat defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang. Secara lebih spesifik, thesis ini bermaksud untuk menerangkan penyebab terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Untuk itu, thesis ini mengkaji apakah terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan praktik (de)sekuritisasi selama dua periode waktu tersebut.Thesis ini menerapkan dua metode utama dalam analisanya. Metode analisa data base dilakukan untuk membangun data kuantitatif tentang kasus masalah keamanan dan penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun metode studi kasus instrumental untuk menjelaskan data kualitatif mengenai pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi. Thesis ini dapat membuktikan bahwa defisit keamanan di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I, terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan antara pernyataan ancaman dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah operasional yang diterapkan aparat keamanan.

---

The purpose of this thesis is to explain why security deficit occurs in the management of national security in developing countries. Specifically, this thesis portrays the causes of security deficit during armed conflict in Aceh in the period of the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law L Therefore, this thesis assessed whether (de)securitization gap is present during both time period

This thesis utilizes two methods in its analysis. Data base analysis is employed to build quantitative data conceming security problems and the performance security actors to cope those problems. Meanwhile instrumental case study is used to explain qualitative data regarding the implementation of (de)securitization approach. This thesis finds out that security deficit in Aceh during the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law I, is caused by the gap between threat speech act and the policy outcome as well as operational measures carried out by security actors."

"ABSTRAKBagi politisi, wajah sebagai image dan aset terpenting karena dapat menyembunyikan karakter asli atau sekedar menyamarkannya. Di dalam image melekat unsur kehormatan, penghormatan, status, hubungan, kesetiaan dan nilai-nilai positif. Penerapan teori negosiasi wajah Ting Toomey (1985) dan dengan perpaduan konsep ekspresi mikro Ekman (2003) menjadi pisau analisis image dalam mengungkapkan manajemen wajah aktor di berbagai panggung depan. Kemudian menjadi satu kesatuan dengan metode analisis percakapan dan paradigma interpretif dalam menggambarkan panggung belakang aktor yang tampil melalui ekspresi wajah pada tayangan Jakarta Memilih “The Final Round”.

---

ABSTRACTFor politicians, the face as self image and the most important asset because it can hide the original character or just mask it. In image self there are elements honor, respect, status, relationships, loyalty and positive values ​​of self. The application of theory of face negotiation, developed by Stella Ting Toomey (1985) and the microexpression concept which developed by Ekman (2003) become knife's analysis to self image in reveals management facial by politician in front stage. Then, become a unity with the conversation analytical methods and interpretive paradigms in describing back stage of the actor which present on their face in Jakarta Memilih "The Final Round"."

"ABSTRAK Penggunaan media sosial di Indonesia meningkat pesat. Sosial Media, khususnya twitter menjelma menjadi saluran komunikasi politik alternatif dan mampu mengguncang dunia politik nasional. Twitter berbondong-bondong didatangi Politisi, mulai dari yang pemula hingga yang senior. Intinya satu, membentuk personal branding politik. Dan Anas Urbaningrum adalah sosok yang menarik untuk diteliti. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini, sejak 2010 lalu adalah pengguna aktif twitter. Meskipun awal tahun kemarin Ia tidak lagi menjabat posisi puncak di Partai Penguasa, tetapi personal branding dan komunikasi politiknya di ranah twitter menarik diteliti. Mengapa? Karena meski terjerat kasus hukum dan ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupi (KPK), Anas tetap aktif berkicau di twitter. Dalam penelitian ini, analisa pembentukan personal branding akan dibentuk melalui brand awareness dan brand personality, sehingga membentuk personal branding yang otentik, relevan, jujur, positif, kuat dan dipercaya.

---

ABSTRACT The use of social media in Indonesia increased considerably. Social media, especially twitter transformed into an alternative channel of political communication and is able to shake the world of national politics. Twitter in droves visited by politicians, ranging from the beginner to the senior. In essence one, forming personal branding politics. And Anas Urbaningrum is an interesting figure to study. Former Chairman of the Democratic Party, since 2010 and is an active twitter users. Although early last year he no longer held the top position in the Party rulers, but personal branding and political communication in the realm of interesting twitter investigated. Why? Because despite the tangled case law and held in detention centers Korupi Eradication Commission (KPK), Anas remained active singing on twitter. In this study, analysis of the formation of personal branding will be established through brand awareness and brand personality, thus forming an authentic personal branding, relevant, honest, positive, strong and trustworthy."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif. Masalah penelitian adalahadanya perbedaan karakteristik gaya retorika dalam transkripsi pidato PresidenSBY. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan retorika pada masing-masingagenda pidato Presiden SBY yang dilihat berdasarkan pesan politik dalamtranskripsi pidato. Data yang digunakan adalah transkripsi pidato Presiden SBYperiode 2010 hingga periode 2013. Analisis isi kuantitatif digunakan untukmengetahui isi yang tersurat pada transkripsi pidato sehingga bisa disimpulkansecara rinci. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan gaya retorika padaagenda pidato Presiden SBY yang dilihat melalui pesan politik pada transkripsipidato.

---

ABSTRACTThis study used quantitative content analysis. The research problem is thedifference in the characteristic style of rhetoric in the transcription of thePresident's speech. The purpose of this study was to compare the rhetoric on eachagenda of the President's speech is seen by the political message in thetranscription of speech. The data used is the transcription of the President's speechthe period from 2010 to 2013. Quantitative content analysis is used to determinethe contents of which express the transcription of speech that can be summed upin detail. The results showed differences in rhetorical style on the agenda of thePresident's speech is viewed through a political message in the speechtranscription."

"Tesis ini menganalisis persepsi ancaman Australia terhadap Tiongkok dalam kerjasama “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” tahun 2018. Kajian terdahulu mengenai persepsi ancaman Australia telah dilakukan dan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa periode: era kolonial (1880-an), era Perang Dunia, era Perang Dingin, dan Era Modern (akhir 1980an). Penulis mengangkat era tahun 2010an karena pada era tersebut kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan meningkat, utamanya dari segi kerjasama ekonominya. Penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan menggunakan paradigma realisme, neorealisme, dan liberal-institusional. Namun ketiganya tidak cukup menjelaskan intensi Tiongkok di Pasifik Selatan. Kerjasama Tiongkok dengan Vanuatu dipandang dengan great concern oleh Perdana Menteri Turnbull pada tahun 2018. Great concern adalah istilah yang digunakan sebuah negara ketika mulai mengakui adanya ancaman. Penulis menggunakan kerangka analisis teori persepsi ancaman oleh Raymond Cohen. Terdapat tiga variabel dalam teori persepsi ancaman yakni: wilayah, kecurigaan, dan kerentanan. Analisis dalam tesis ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor pembentuk persepsi ancaman Australia yang diturunkan dari tiga variabel teori persepsi ancaman. Faktor pertama adalah Jarak wilayah Australia dan Vanuatu (Luganville Wharf). Faktor kedua adalah dampak peningkatan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan dan berkurangnya pengaruh Australia. Faktor ketiga adalah dampak persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Australia, serta adanya potensi militer dalam proyek antara Tiongkok dan Vanuatu (Luganville Wharf).

---

This thesis analyses Australia’s threat perceptions towards China in “Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project” in 2018. Previous study about Australia’s threat perceptions has been carried out and divided into four eras: colonial era (1880s), World War era, Cold War era, and Modern era (late 1980s). The author chose the era of early 2010s because in this era there has been an increase in China’s presence in the South Pacific, especially in economic cooperation. Previous study about China’s increasing presence in the South Pacific has been carried out using the paradigm of realism, neorealism, and liberal-institutional. But none of them provided adequate explanation of China’s intentions in the South Pacific. In April 2018, Australia’s Prime Minister Malcolm Turnbull stated that Australia would view the particular China-Vanuatu project with great concern. Great concern is a term used by heads of state when they perceive the capability of other actors to inflict damage while its intentions are still unclear but somewhat hostile. Thus, the author used the framework of threat perception theory by Raymond Cohen. There are three variables in the threat perception theory: geographical, mistrust, and sense of vulnerability. The result in this thesis proved that there are three factors which shaped Australia’s threat perception, derived from three variables of threat perception theory. First, the distance between Australia and Vanuatu (Luganville Wharf). Second, the impact of China’s increasing presence in the South Pacific and the decline of Australia’s influence. Third, the impact of strategic rivalry between the United States and China to Australia, and the potential of military use in the Vanuatu Port Luganville Main Wharf Project."

"Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian : Mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998) ? Penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu : Strategic Culture dari Elizabeth Kier dan Teori Struktural dari Michael C. Desch. Penelitian ini bersifat komparatif dengan membandingkan doktrin pertahanan Indonesia dalam dua periode yaitu periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Dari perbandingan tersebut ditemukan variasi-variasi yang terjadi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mendasari dan mempengaruhi mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Analisa mengenai strategic culture Indonesia dan struktur ancaman dalam dua periode tersebut serta pengaruhnya terhadap doktrin pertahanan akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antara variabel dependen dan independen.

---

This research will try to answer the research question : Why there is variation in Indonesia military doctrine in Demokrasi Terpimpin period and New Order period? This research uses two frameworks, Strategic Culture from Elizabeth Kier and Structural Theory from Michael C. Desch. This is comparative research which compare two periods of Indonesia military doctrine : Demokrasi terpimpin period and New Order period. From those comparisons, found variation that happened in Indonesia military doctrine. This research will also analyze some factors that become foundation and influence why there is variation in Indonesia military doctrine. Analyzing about Indonesia strategic culture and threat structure in two periods will become a research form to see relation pattern between dependent and independent variable."

"Fokus dari tesis ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia periode 2000-2004 dilihat dari persepsi ancaman. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif. Untuk menganalisa hal tersebut, penelitian ini menggunakan Alternative Hypotheses About The Growth-Military Expenditures Relationship dengan memilih pendekatan Fear yang terdiri dari empat indikator persepsi ancaman dalam melihat besaran anggaran pertahanan yaitu aggregate capabilities of the other states, geography, offense-defense balance dan perception of intentions. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penyebab minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia adalah offense-defense balance yang berimbang dan perception of intention yang jelas dalam melihat perkiraan ancaman.

---

This Thesis focuses on factors which are causing low allocation of Indonesia's defense budget in 2000-2004 period, seen from its perception of threat. Qualitative research method is used in this research. To analyze, this research uses Alternative Hypothesis About the Growth-Military Expenditures Relationship by selecting Fear Approach that consist of four indicators of threat perceptions in seeing quantity of defense budget, such as: aggregate capabilities of other states, geography, offense-defense balance and perception of intentions. This research finds that Indonesia?s low defense budget is caused by the balance in offensedefense balance and clear perception of intention in seeing threat."