Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang wanita sebagai tenaga security, menyoroti aspekperan, kinerja, dan cara pengoptimalan seorang tenaga security wanita dilingkungan kerja, Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi,wawancara, studi dokumen dan literatur. Dalam penyelenggaraan manajemensekuriti berhubungan dengan kebijakan peraturan dan pandangan terhadapseorang sekuriti wanita di Indonesia, khususnya di Propinsi Jawa Timur. Hasiltesis ini menunjukkan hasil observasi lapangan terkait peran wanita sebagaitenaga security di Indonesia. Yang berkaitan erat mengenai isu penuruan tenagakerja security wanita beberapa Tahun ini. Dalam hal ini hasil observasi yangdilakukan kiranya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja tenaga kerjasecurity wanita. Rekomendasi dalam tesis ini adalah peraturan baku yangseharusnya diberlakukan dan disosialisasi kepada semua pihak, sistem polapelatihan yang flexible serta tidak merugikan kedua belah pihak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about women as security guards, highlighting aspects of therole, performance, and security personnel optimizations a woman in theworkplace, This thesis uses a qualitative method of observation, interviews,documents and literature studies. In the implementation of the Management ofsecurity related to regulatory policy and views on the security of women inIndonesia, especially in East Java Province. The results of this thesis show theresults of field observations related to the role of women as security guards inIndonesia. Which is closely related to the issue of employment securitydeterioration in some women this year. In this case the result of observationsmade would be used to improve workforce performance of women security.Recommendations in this thesis are the rules that should be applied to the raw andsocialized to all parties, the system is flexible training patterns and not detrimentalto both sides."

"Topik dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus yang masuk ke Bidbinkum Polda Jawa Tengah, dengan fokus pada mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bidang Pembinaan Hukum Polda Jawa Tengah terhadap Provos dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti melakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.Hasil Penelitian menunjukan bahwa(1) Penanganan pelanggaran penelantaran keluarga yang dilakukan oleh anggota Polri selama ini selalu diproses melalui sidang disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 7 PP No. 2 tahun 2003.(2) Provos dalam penerapan pasal dimasukkan dalam pasal disiplin yang didalamnya juga diuraikan mengenai undang-undang yang dilanggar, tetapi Bidbinkum sebagai pembina Hukum dalam penerapan pasal terhadap kasus tersebut diatas hanya mencantumkan pasal disiplin dan tidak menjelaskan undang-undang yang dilanggar.(3) Pemberian saran dan pendapat hukum yang dilakukan anggota Bidbinkum berdasarkan pada putusan yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan.(4) Masih ada kasus-kasus lama yang tidak terselesaikan dengan tuntas.(5) Penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan dalam kasus penelantaran keluarga tidak membuat jera karena masih banyak yang melakukan penelantaran keluarga dan pelanggaran terhadap hak perempuan.Saran yang dapat diberikan adalah :(1) Perlu dipertegas peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang hukum disiplin yang dapat memberikan hukuman yang membuat jera dan tidak akan mengulangi karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.(2) Bidbinkum harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap(3) Perlu peningkatan kemampuan anggota Bidkum yang mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan anggota Polri sehingga dapat menerapkan hukum dengan baik.(4) Perlu adanya komitmen yang tinggi untuk menangani kasus yang terjadi pada isteri anggota Polri khususnya dan perempuan pada umumnya.

---

Topic in this thesis is made from the case which enter into ?Bidbinkum? of Central Java Police with focus on handling mechanism on criminal and indiscipline actions conducted by Legal Consultation Unit of Central Java Police against Provos unit in household abuse case. Method used is qualitative with case per case study approach. To collect the data, the researcher had performed observation, involving in interview.

The study shows that

(1) the police-conducted household abandonment abuse handling so far has been processed through disciplinary hearing according to Article 7 No. 2 of Government Regulation.

(2) in the practice, the provos is included in disciplinary articles which in the articles the breaching against articles are mention yet Bidbinkum as the legal counselor only mentioned the disciplinary article and did not mention the law which have been breached.

(3) the advise and legal consultation done by Bidbinkum shall be based on existing regulation, due to lack of understanding against the regulation.

(4) there have been old cases which have not been completely settled.

(5) Disciplinary measures done in the case of family abandonment abuse do not serve as a lesson because there are still many abandon their families and also breaching against woman rights.

Advices and inputs given are:

(1) regulation needs to be clarify on disciplinary law which may give punishment as a lesson so that they shall not recur because feeling that the punishment is light.

(2) Bidbinkum must give complete legal consideration.

(3) Improvement on Bidbinkum personnel capability needs to be done covering understanding on prevailing law and regulation especially those related to police members so that can implement law well.

(4) High commitment is needed in handling case which occur to police wives especially women in general."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku Polantas di Polres Singkawang terhadap masyarakat etnis Tionghoa berkaitan dengan aspek birokrasi dan pola komunikasi. Berbagai karakteristik komunikasi dan birokrasi dijadikan perspektif untuk mengungkap adanya pertukaran antara polisi dan masyarakat etnis Tionghoa. Stereotip dan kebudayaan masyarakat ctnis Tionghoa yang mempengaruhi praktik birokrasi di Satlantas Polres Singkawang juga menjadi fokus yang digali dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Singkawang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, pengamatan terlibat, dan studi dokumenter. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif ape adanya data yang diperoleh melalui interpretasi dan pemahaman peneliti sebagai instrumen penelitian. Hal ini merupakan faktor penting yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap fenomena yang diketemukan. Penelitian menemukan bahwa perilaku sebagian besar Polantas Polres Singkawang masih memanfaatkan komunikasi dengan masyarakat etnis Tionghoa untuk menjalankan birokrasi yang mengarah pada perilaku menyimpang. Hubungan kemanusiaan yang beriaku lebih kepada saling mengeksploitasi untuk mencari keuntungan antarpribadi dan kelompok, bukan kepada keikhlasan untuk saling membangun kepercayaan. Dengan demikian, cita-cita refommasi birokrasi Polri dalam membentuk sikap aparatur yang profbsional cara mempertahankan netralitas dalam pelayanan belum tercapai secara optimal.

---

This study is aimed to describe Traffic Police behavior in Singkawang Resort Police to Chinese society related to bureaucracy aspect and commrmication pattem. Various characteristics of communication and bureaucracy is used to reveal an exchange between police and Chinese society. The Chinese stereotype and culture also influencing of bureaucracies practices in Singkawang Police Traffic also becomes the focus to be explored in this research.

This research is made in Singkawang Police Resort with qualitative approach method, where employing data technic through in-depth interview to key informant, complete participant observation and documentary studies. The approach of this research are using qualitative descriptive to found and describe comprehensively any obtained data which have by researcher interpretation and comprehension as research instrument. This is an important factor to analyzed the phenomena that found it.

The research found that some Police Traflic Officers behavior still using communication with Chinese society to operate bureaucracy that direct to deviance behavior. So, the relationship between police and Chinese society not more than exploited for looking interpersonal and groups benefits, not for wholeheartedness to build trust each other. Thereby, bureaucracy police reform aspiration to compose a professional person and maintaining equality in services not yet achieved optimally."

"Tesis ini membahas keunggulan dari penggunaan pendekatan Scientific Criminal Investigation khususnya penggunaan dan analisis DNA dalam proses pengungkapan tindakan kejahatan. Proses tersebut harus diawali dan didukung oleh tindakan pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang baik sehingga bukti yang ada tidak terkontaminasi oleh hal lain yang akan merusak TKP. Tujuan dari tesis ini adalah membuktikan bahwa penggunaan dan pemrosesan DNA didukung dengan penanganan pengamanan TKP yang baik sehingga bukti yang ada tetap terjaga dari kontaminasi, dapat mempermudah proses Scientific Criminal Investigation dalam pengungkapan tindakan kejahatan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan DNA sebagai bagian dari Scientific Criminal Investigation mempercepat proses pengungkapan dibandingkan dengan bila menggunakan pendekatan konvensional. Hasil yang juga diperoleh adalah menunjukkan bahwa pendekatan Scientific Criminal Investigation saat ini baru dapat digunakan untuk kejahatan yang memiliki TKP yang bersinggungan dengan pelaku dan korban yang meninggalkan jejak fisik. Kedepannya Scientific Criminal Investigation dapat diterapkan pada kejahatan virtual dimana pelaku meninggalkan jejak yang bersifat maya.

---

This thesis discusses the advantages of using the Scientific Criminal Investigation approach particularly the use of DNA analysis in the process of crime revealing. The process should be initiated and supported by securing the Crime Scene in a good way so that the existing evidence is not contaminated by other things that would ruin the scene. The purpose of this thesis is to prove that the use and processing of DNA supported with good handling of the crime scene so well that the existing evidence is maintained from contamination, can help and accelerate the process of Scientific Criminal Investigation in the process of unsolving the crime.

The results obtained showed show that the use of DNA as part of the Scientific Criminal Investigation speed up the process of disclosure compared to when using conventional approaches. The results were also obtained indicate that the Criminal Investigation Scientific approach currently can only be used for a crime scene that had contact with the perpetrators and victims leave physical traces. Going forward Scientific Criminal Investigation can be applied to virtual crimes in which the perpetrator left a trail illusory."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalampenerapan rahasia bank terhadap praktek investigasi pencucian uang dan untukmengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam investigasipencucian uang pada implementasi rahasia bank Penelitian ini menggunakankualitatif pendekatan, karena masalah yang terkait dengan manusia pada dasarnyabergantung pada observasi dengan jenis penelitian hukum empiris. Dari hasilpenelitian, diketahui bahwa hambatan-hambatan investigasi pencucian uangadalah: Proses administrasi untuk mengamankan kerahasiaan bank yang memakanwaktu lama dan kondisi status Tersangka kepada pelanggan; Petugas PenegakHukum tidak dapat mengetahui secara akurat informasi keuangan yang disimpan dibank milik tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam pencucian uang; Ruanglingkup kerahasiaan perbankan tidak diatur secara rinci

---

ABSTRACTThis study aims to determine what obstacles that arise in the application of banksecrecy to the practice of money laundering investigation and to find out whatsolutions are done to overcome obstacles in the investigation of money launderingon the implementation of bank secrets This study uses a qualitative approach,because the problems associated with human fundamentally rely on observationswith the type of empirical legal research. From the research, it is known that theobstacles of money laundering investigation are The administrative process ofsecuring bank secrecy which takes a long time and the condition of the Suspect status to the customer Law Enforcement Officials are not able to know accuratelythe financial information held in a bank owned by a suspect or defendant engagingin money laundering The scope of banking secrecy is not regulated in detail"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan penerapan HukumProgresif atas kasus pencurian 3 biji kakao oleh nenek Minah di wilayah PolresBanyumas. Penyidik Polres Banyumas, seharusnya tidak melihat kasus tersebuthanya dari hukum positif saja, melainkan harus juga melihatnya dari perspektifhukum progresif. Penegakan hukum sering mengingkari rasa keadilan. Penegakanhukum ini terlihat jika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyaikekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Dari perspektifhukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai padaranah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut selainmengeyampingkan rasa keadilan masyarakat, juga merupakan bukti bahwa kiblathukum di Indonesia adalah hukum positivime, tanpa memperdulikan dimensisosiologis yang ada. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilepaskandari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kaca mata aliran ini tujuanhukum adalah kepastian, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akantercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Padaperkembangannya terkait dengan penegakan hukum, Polisi diminta untukmenggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila KeempatPancasila, yakni musyawarah yang merupakan prioritas utama untuk mencapaikebijaksanaan yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulahdalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal denganmelakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi denganharapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakatnantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai restorativejustice. Tidak ada salahnya polisi mencoba menggunakan kewenangannya melaluipenerapan keadilan restorative atau restorative justice. Keberanian polisimenerapkan keadilan restorative justice diperlukan, agar Polri tidak selaludisalahkan dalam menangani suatu kasus, yang menurut masyarakat telahmencederai hukum itu sendiri. Tidak ada kepentingan umum yang terganggu jikapenyidik melakukan Diskresi. Polisi juga sebenarnya dapat melakukan DiskresiPemidanaan kalau memang alasan dari pihak perkebunan kakao PT. Rumpun SariAntan RSA IV Darmakradenan hanya untuk memberi efek jera. Bagi masyarakatmiskin, dibawa ke kantor polisi saja mereka sudah ketakutan dan bisa menimbulkan efekjera.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to describe the handling of the application ofprogressive law on the three cacao beans theft case perpetrated by GrandmaMinah in the jurisdiction of Banyumas resort police. The Banyumas resort policedetectives should not regard the case solely from the standpoint of positive law,but must also regard it from the progressive law perspective as well. Lawenforcement often denies sense of justice. This law enforcement is visible whendealing with the weak, the ones who lack power and the like, in which downwardlaw is greater. From a progressive law perspective, ideally Grandma Minah rsquo s casehas no relevance to reach the court. In fact, in addition to ruling out thecommunity sense of justice, the law enforcement process is also proof that thelegal direction in Indonesia is legal positivism, without taking heed of the existingsociological dimension. Law enforcement against Grandma Minah must bedetached from social elements and morality because according to this genre, thepurpose of law is certainty. Without legal certainty, the purpose of law cannot beachieved even though sense of justice must be put aside. In its developmentrelated to law enforcement, the police force are asked to use the philosophy ofsolutive integration contained in the Fourth Principle of Pancasila, which isdeliberation as the first priority to gain fair wisdom and create peace. Suchphilosophy in this case can be an alternative or other means of criminal justice byapplying the integration approach or assimilation between offenders and theirvictims society until they become a unified whole in order to search for a solutionin the hope of repairing the relationships in the community eventually. Suchalternative punishment is called restorative justice. It does no harm for the policeforce to try to exert their authority through the application of restorative justice.The police force should have courage to apply restorative justice so that theIndonesian police are not always to blame in handling cases, which society deemsas harming the law itself. If detectives use discretion, public interest is notdisturbed. In fact, police can also exercise Criminal Discretion if indeed themotivation of cocoa plantation PT. Rumpun Sari Antan RSA IV Darmakradenanis merely to deter. For the poor, being brought in to the police station itself isterrifying and can lead to a deterrent effect."