Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pengaruh dan hubungan dari variabel personal selling terhadap kepuasan nasabah dan variabel sales promotion terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksploratif dan deskriptif. Responden penelitian ini berjumlah 170 orang dengan kriteria pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan sales funding dan pernah bertransaksi di BNI Syariah minimal 3 tiga bulan terakhir. Model penelitian dengan dua hipotesis diuji dengan analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa personal selling dan sales promotion berhubungan dengan kepuasan nasabah. Akan tetapi personal selling belum berpengaruh terhadap kepuasan nasabah sedankan sales promotion memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah.

---

This study discusses the influence and relationship of personal selling against customer satisfaction and sales promotion for customer satisfaction. This research is quantitave research with exploratory and descriptive research design. This survey respondents amounted to 170 peoples by communicate or relate to sales funding and had transaction in BNI Syariah at least 3 three months. The research model with two hypotheses were tested by regression analysis The study states that personal selling and sales promotion relating to customer satisfaction. However personal selling not affect the customer satisfaction while the sales promotion had an influence on customer satisfaction."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana pengaturan dan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui prosedur beracara cepat di Indonesia dan Australia. Penyelesaian sengketa konsumen melalui prosedur beracara cepat di Australia dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga Small Claims Tribunal (SCT) dibawah Pengadilan Negeri pada masing-masing Negara bagian di Australia. Sedangkan di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa yang berazaskan proses beracara cepat dikenal melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang pada saat pembentukannya memiliki visi sebagai Small Claims Court seperti SCT di Australia. Namun setelah diadakannya perbandingan, BPSK ternyata tidak sejalan dalam hal prinsip sebagai Small Claims Court. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. PERMA inilah yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen dengan prinsip Small Claims Court di Indonesia. Dalam skripsi ini, penulis juga membahas jalur penyelesaian sengketa melalui BPSK atau Gugatan Sederhana kah yang paling menguntungkan bagi konsumen apabila dilihat dari beberapa sudut pandang.

---

ABSTRAKThis thesis examines how the regulation and process of consumer dispute resolution through small claims court procedure in Indonesia and Australia. Consumer dispute resolution through small claims court can be carried out quickly in Australia through an institution namely Small Claims Tribunal (SCT) under the Court in each states in Australia. While in Indonesia, the dispute resolution proceedings which adheres to the principle of small claims court recognized by Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), which at the time of its formation has a vision as a Small Claims Court just like SCT in Australia. However, after the holding of comparison, BPSK was not consistent in terms of principles as the Small Claims Court. In 2015, the Supreme Court enforced Supreme Court Regulation No. 2 Year 2015 on Procedures for Settlement of Dispute Through Simple lawsuit. This PERMA is expected to be an alternative consumer dispute resolution with the principles of Small Claims Court in Indonesia. In this thesis, the author also discusses the dispute resolution path through BPSK or Simple Lawsuit is the most favorable to the consumer when viewed from several perspectives."

"ABSTRAKPariwisata merupakan sektor yang paling potensial untuk mendatangkan devisa dan mudah menciptakan lapangan kerja. Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan wisata halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor motivasi turis terhadap kepuasan turis pada turis Muslim Indonesia menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan motivasi turis dan berpengaruh positif terhadap kepuasan turis dan variabel Islamic norms and practices mampu memoderasi pengaruh pull motivation terhadap kepuasan turis namun tidak untuk push motivation.

---

ABSTRACTTourism is the most potential sector to increase foreign exchange and easily to create job opportunities. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has the potential to develop a halal tourism. This study aims to analyze the factors of motivation on tourist satisfaction for Indonesian tourist Muslim using multiple regression analysis. The result of this research shows that tourist motivation has influence towards overall tourist satisfaction and the variable of Islamic norms and practices are able to moderate the effect of pull motivation on the overall tourist satisfaction but not to push motivation."

"Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan pelaksana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Akibatnya terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Terdapat tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kewenangan Pengadilan Militer dalam Tata Usaha Militer, hambatan dalam pelaksanaa Hukum Acara Tata Usaha Angkatan Bersenjata, dan juga mengenai penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam Pengadilan Militer Tinggi. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Saran dari hasil penelitian ini bertujuan agar Pemerintah dapat dengan segera mengisi kekosongan hukum yang ada agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para Prajurit.

---

The Armed Forces Administrative Court is regulated in Law No. 31/1997, which states that since the enactment of this law, 3 (three) years must be regulated by the Government Regulations about Military Procedural Laws. However, after 19 years, Indonesia Government has not yet issued regulations referred to in the Law on Military Court. As a result, there is a legal vacuum in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedural Law. There are three problems discussed in this research, namely the authority of the Military Courts in Military Administration, obstacles in the implementation of the Armed Forces Administrative Procedure Law, and also regarding the resolution of military administrative disputes in the High Military Court. Regarding the method used in this language is normative juridical with a qualitative approach and using literature and interviews. The results of this study were intended that governments could quickly fill the existing rechtvacuum in order to provide legal certainty for soldiers."

"Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, selain parate eksekusi dan titel eksekutorial. Mekanisme ini diperbolehkan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip melalui pelelangan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dan upaya hukum partij verzet terhadap adanya penundaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan, khususnya dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan sepanjang didasarkan pada kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, termasuk sepakat atas harga jual objek hak tanggungan. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan partij verzet karena terdapat batasan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

---

Underhand sales is one way to carry out the execution of mortgage object, in addition to execution parate and executorial title. This mechanism is permitted as a form of deviation from the principle of a public auction. The research method used in this writing is doctrinal. This paper analyzes how implementation of the underhand sales of mortgage object and legal action for partij verzet in cases of postponement underhand sales, that specifically focuses on the decision of number 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Underhand sales can be carried out as long as it is based on an agreement between debitor and kreditor, including an agreement on the sale price of the mortgage object. However, this reason cannot be used as a legal basis for partij verzet because there are restrictions in SEMA Number 7 of 2012."

"Skripsi ini membahas mengenai Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan dasar hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta bagaimana penerapannya. Pada skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi dua. Pertama, pembahasan mengenai prosedur Mediasi kasus pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN. Kedua, adalah pembahasan mengenai wewenang BPN dalam kasus pertanahan dengan menganalisis kasus yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II selama periode tahun 2023. Wewenang BPN untuk melaksanakan Mediasi kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa salah satu fungsi BPN adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan dan pencegahan sengketa serta konflik tanah, termasuk juga menyelesaikan perkara pertanahan. Proses Mediasi kasus pertanahan di BPN dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pelaporan, tahap pelaksanaan Mediasi, dan tahap hasil Mediasi. Pada kasus-kasus Mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kasus Mediasi yang menjadi wewenang BPN dan kasus Mediasi yang belum menjadi wewenang. Kategori kasus ini ditentukan oleh objek permasalahan suatu kasus, apakah objeknya sertifikat tanah atau bukan.

---

This thesis discusses the Mediation of land cases carried out by the National Land Agency based on the legal foundation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. This research is conducted by using doctrinal method that employs a descriptive-analysis approach to analyze existing legal norms and their applications. In this thesis, the discussion is divided into two parts. First, the discussion on the procedure of land case mediation carried out by the National Land Agency (BPN). Second, the discussion on the authority of BPN in land cases by analyzing cases obtained from the Land Office of Bogor II Regency during the period of 2023. The authority of BPN to conduct mediation in land cases is regulated by Presidential Regulation Number 48 of 2020 concerning the National Land Agency, which states that one of BPN's functions is to formulate and implement policies related to land dispute management and prevention, including resolving land cases. The process of land case mediation at BPN can be divided into three stages: the reporting stage, the mediation implementation stage, and the mediation result stage. In the Mediation cases conducted by the Land Office of Bogor II Regency, these cases can be categorized into two, namely cases that fall under the authority of BPN and cases that are not yet under its authority. This categorization is determined by the object of the issues in a case, whether the object is a land certificate or not."

"Pengaturan pengajuan gugatan pada Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia diregulasikan melalui pasal 118 HIR yang keberlakuannya di pulau Jawa dan Madura atau dalam pasal 142 RBg yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura. Dalam pengaturan tersebut terdapat perbedaan diksi antara dualisme peraturan hukum acara perdata tersebut yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dan pihak pencari keadilan di Indonesia yaitu perbedaan pengaturan antara HIR dan RBg. Skripsi ini akan membandingkan kedua asas pengajuan gugatan di Indonesia yaitu Asas Actor Sequitor Forum Rei yang merupakan asas yang menjelaskan gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tergugat bertempat tinggal dan Asas Forum Rei Sitae yang merupakan asas yang menjelaskan bila gugatan mengenai benda tak bergerak maka gugatan diajukan kepada pengadilan dimana objek perkara terletak. Apabila terdapat persinggungan hukum antara HIR dan RBg seperti perbedaan domisili antara tergugat dan penggugat dimana salah satu pihak berdomisili di pulau Jawa dan pihak lain berada di luar Jawa dan Madura, hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena terdapat ketidakpastian hukum dimana sebenarnya gugatan harus diajukan dan asas apa yang harus digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menyimpulkan Indonesia haruslah melakukan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Acara Perdata karena Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah tanpa harus dipisahkan berdasarkan pulau Jawa Madura dan Pulau diluar Jawa Madura

---

Filing a lawsuit in the Civil Procedural Law in Indonesia is regulated through article 118 HIR which applies to Java and Madura Island and the there’s also article 142 RBg which applies outside the Island of Java and Madura, but there is a difference in diction between this dualism of civil procedural law regulation resulting in legal uncertainty for law enforcers and parties seeking justice in Indonesia. This thesis will compare the two principles for filing a lawsuit in Indonesia, there is Actor Sequitor Forum Rei principle which is the principle that explains that lawsuit is submitted to the district court in the jurisdiction of the defendant and there is Forum Rei Sitae principle that explains if the lawsuit is about immoveable objects, the lawsuit is filed against court where the object of the case is located. If there is a legal contact between HIR and RBg such as differences in domicile between the defendant and the plaintiff where one party is domiciled on Java or Madura Island and the other party is outside Java and Madura Island, it will cause legal problems because there are legal uncertainties where is actual lawsuit must be filed and what principle should be used. In this thesis, it is concluded that Indonesia must carry out the Unification and Codification of Civil Procedural Law because Indonesia is a territorial unit without having to be separated based on the Java or Madura Island and outside Java and Madura Island"

"Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan HakKekayaan Intélektual berdampak semakin banyaknya invensiyang didaftarkan untuk memperoleh paten, baik paten biasaataupun paten sederhana.. Sistem pendaftaran paten yangdigunakan oleh Indonesia membuka kesempatan kepada pihakketiga untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap )patenyang telah \terdaftar. “Salah satu alasan= suatu | patensederhana dapat dibatalkan adalah karena Invensi pada patentersebut tidak memenuhi syarat. kebaruan pada saatdidaftarkan. Undang-Undang No. 14/Tahun 2001 Tentang Patenmengatur bahwa gugatan pembatalan merupakan kompetensi dariPengadilan Niaga. Hukum pembuktian yang digunakan padaPengadilan Niaga adalah hukum pembuktian dalam) sistem hukumacara perdata yang aturannya mengikuti HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW). Permasalahan yang timbuladalah»bagaimana menerapkan hukum pembuktian danvalat-alatbukti yang ada pada HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPerdata untuk membuktikan suatu invensi tidak memenuhisyarat kebaruan.yang berarti membandingkan. suatu»teknologidengan teknologi yang “lain yang) telah ada sebelumnya.Melalui “penelitian-dengan metode=“normatif’ ~~ diketahuibagaimana seharusnya membuktikan suatu invensi tidakmemenuhi syarat kebaruan pada saat. didaftarkan patennyamenurut hukum a¢ara perdata yang berlaku dengan melakukanstudi pada kasus putusan Pengadilan Niaga No.65/Paten/2004/PN.NIAGA/JKT.PST."

"Skripsi ini membahas tentang perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk akta perdamaian, yang mana secara hukum memiliki sifat mengikat dan terakhir (final and binding). Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan terhadap Putusan No. 135/PDT/2006/PT.DKI dan Akta Perdamaian Nomor 14 Tanggal 12 Juli 2007 khususnya terkait permasalahan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian yang telah dibuat di hadapan Notaris setelah adanya putusan pengadilan tinggi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pada kasus ini, akta perdamaian sebagaimana dimaksud dikesampingkan dan para pihak berkewajiban untuk kembali tunduk pada putusan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

---

This Thesis is discussing about the reconciliation of the parties in an authentic Deed which made before the Notary after the High Court Verdict which is a final and binding by the law (inkracht). In this research, the Writer also doing a review on Court's Verdict No. 135/PDT/2006/PT.DKI and Deed of Reconciliation No. 14 Dated 12 July 2007, particularly for the problems which related with one of the parties did not implement the content(s) of the Deed of Reconciliation after the High Court Verdict. In this case, Deed of Reconciliation has been ruled out and the parties must obey the High Court Verdict."

"ABSTRAKBukti fotokopi surat dapat diterima di persidangan apabila dicocokan dengan surataslinya dan kekuatan pembuktian fotokopi tersebut sama seperti surat aslinya. Buktifotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dapat diterima jikabersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa (a) pengakuan atau tidakdibantah pihak lawan, dan/atau (b) bersesuaian dengan keterangan saksi dan/ataudidukung dengan bukti surat lainnya, atau (c) dikuatkan dengan alat bukti sumpah,apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil ataubantahan mereka. Akan tetapi, dalam hal undang-undang mengharuskan pembuktiansuatu peristiwa hukum dengan akta otentik, bukti fotokopi akta otentik yang tidakdapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat diterima meskipun telah dikuatkandengan alat bukti lain. Kekuatan pembuktian terhadap bukti fotokopi surat yang tidakdapat dicocokan dengan surat aslinya akan tetapi dikuatkan dengan alat bukti laindiserahkan kepada penilaian hakim.

---

ABSTRACTThe photocopy acceptable in the court if it matched with the original letter and the

strength of that photocopy is the same as the original letter. The photocopy which

can't be matched with the original letter is acceptable if it strengthened with other

evidence, either (a) the recognition or not denied by the opposition , and / or (b)

strengthened by the statements of witnesses and / or supported by others documentary

evidence (additional evidence), or (c) strengthened with oath evidence, if the parties

didn't file evidence to prove their argument or their objection. However, if law

requires proof of a legal event with authentic deed, photocopy of a authentic deed

which can't be matched with the original letter, it can?t be accepted although it has

been strengthened by other evidence. The strength of photocopy that strengthened

with other evidence depends on the judge's assessment."