Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberhasilan pemungutan pajak pada dasarnya tergantung atas tiga pilar utama yaitu undang-undang, aparat dan Wajib Pajak. Unsur pertama, undangundang harus jelas, pasti dan mudah dimengerti. Unsur kedua, aparatnya. Aparat harus profesional dan memberikan contoh yang baik dan tidak sewenang-wenang. Unsur yang ketiga adalah Wajib Pajak. Wajib Pajak harus patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dapat terjadi bila Wajib Pajak merasa diperlakukan adil dari segi peraturan dan memperoleh pelayanan serta penghargaan dari fiskus. Yang perlu digaris bawahi adalah besarnya tarif pajak tidak boleh mematikan objek pajak dalam menjalankan usahanya. Pajak usaha jasa penyiaran dilakukan menggunakan system withholding tax dimana pemotongan pajak terhadap rumah produksi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini stasiun televisi. Tingginya biaya produksi akibat rebutan pemain pemeran dikalangan rumah produksi terutama artis-artis populer yang punya kemampuan mengangkat rating program acara menyebabkan melambungnya honor artis yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Sedangkan harga jual produksi sulit untuk ditingkatkan akibat perolehan iklan yang terbatas dengan makin banyaknya stasiun televisi yang beroperasi. Tarip pajak penyiaran sebesar 15 % sesuai PPh 23 sangat mengganggu cashfow rumah produksi. Kenyataan dilapangan seringkali rumah produksi menolak pemotongan pajak tersebut. Hal ini seringkali mengharuskan stasiun televisi mengambil jalan tengah dengan melakukan gross up yang sesungguhnya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta bila fiskus melakukan crosscheck dan terdapat perbedaan angka maka pihak stasiun televisi diharuskan membayar kekurangan beserta denda sebesar 2 % setiap bulan dengan ketentuan maksimum 24 bulan. Dampak dari kondisi diatas terlihat dilapangan, selain banyak rumah produksi yang meminta perlakuan gross up terlihat pula bergugurannya rumah produksi serta banyak keseragaman acara antar stasiun TV. Dengan demikian kreativitas rumah produksi menjadi mandeg dan pemirsa dirugikan dengan disuguhi program acara dengan kualitas rendah.Deregulasi kebijakan tarif withholding tax dapat menghidupkan usaha jasa penyiaran tanpa mengurangi pemasukan negara karena dapat dialihkan ke SPT PPh badan rumah produksi yang dampaknya sangat berarti bagi pemirsa serta perolehan pajak pemerintah dimasa yang akan datang.

---

The successful of the tax holding is basically depended on three main elements there are constitutions/law, Tax officer/tax collector and taxpayer. First element, the constitutions/law have to be clearly, surely and easy to understand. Second element, the tax officer. The officer have to be professional and give a good sample and not arbitrary . The Third element is taxpayer. Taxpayer have to be obedient and meekly to the taxation rules. The Obedient and taxpayer adherence can be happened when taxpayer feel fair treated in regulation facet and get the good service and appreciation from fiscus. What requires to be underlined is the level of tax rate may not stop the tax object in running its effort. Taxation of broadcasting service is using withholding tax system where the assessment withholding tax to production house is conducted by third-hand in this case is television station. The height of production cost of effect of capture of characterization player among production house especially popular artists which have ability to lift-up the program rating cause the raise-up of artists payment is reflected to the production cost. While selling price of the production is difficult to improve by an effect of finite acquirement advertisement with the more number of television station operating. The rate of taxation broadcasting of 15 % according to PPh-23 is very bothering the production house cashfow. In field fact, the production house often to refuse the assessment withholding tax. This matter oftentimes oblige the television station take a middle way by doing a gross up that truthfully represent the deviation from the standard rule and when tax officer do the crosscheck and found a difference number, so the television station is obliged to pay for the minus with fine equal to 2 % every month (maximum 24 months). The affect of that condition is seen in field, besides a lot of production house asking for a gross-up treatment, is also have been seen the fall-off the production house and also a lot of similarity program television among the television stations. Thereby, the creativities of the production house become to desist and the audience is harmed by given with the low quality of program television. Regulation of Withholding Tax Rate policy can animate the effort broadcasting service without reduce the state income because it can be transferred to SPT PPh of production house institution which its meaningful impact for the audiences and the state acquirement of tax in a future."

"Pajak merupakan pilar utama pendapatan negara sehingga, sehingga reformasi administrasi perpajakan perlu terus dilakukan untuk memperkuat sistem perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan juga bertujuan memperbaiki pelayanan perpajakan dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam kaitanya dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua, Jakarta Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian survei korelasional yang melibatkan sampel penelitian sebanyak 118 wajib pajak yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui peneltian lapangan dengan penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik meliputi korelasi, koefisien determinasi, uji t dan regresi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan secara umum dinilai baik dan telah menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana dan menciptakan budaya organisasi yang lebih baik. Sementara untuk kepatuhan wajib pajak diketahui secara umum wajib pajak kurang patuh dalam melakukan pembayaran dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua, Jakarta Selatan. Artinya, semakin baik pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yang meliputi aspek struktur organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Reformasi administrasi perpajakan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan meningkatkan intensitas pengawasan dan pemeriksaan, mengevaluasi Iebih lanjut prosedur pelayanan yang dinilai kurang sederhana, dan mengevaluasi kembali terhadap media sosialisasi yang digunakan untuk menyosialisasikan peraturan perjakan baru kepada wajib pajak agar diketahui efektivitasnya. Pihak KPP juga perlu melakukan media sosialisasi yang bervariasi dan tidak hanya melalui website atau papan pengumuman di KPP, seperti memanfaatkan koran harian, majalah, radio atau televisi agar lebih efektif."

"Sistem self assesment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, termasuk melakukan perencanaan pajak. Sedangkan administrasi pajak hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Transfer pricing sering dipakai untuk manajemen pajak dengan tujuan meminimalkan jumlah beban pajak terutang yang harus dibayar. Praktik ini dilakukan dengan cara menentukan harga jual barang ke perusahaan afiliasi di Negara Tax Havens Country dengan harga di bawah pasar, sehingga perusahaan di Indonesia mengalami kerugian Disisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries).Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pemeriksaan pajak sehubungan dengan transaksi hubungan istimewa ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan. Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Kedua hasil pemeriksaan diatas akan menentukan pilihan sanksi perpajakan yang akan diterapkan dalam kasus PT. ABC.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran analisis upaya pembuktian oleh pemeriksa pajak atas abuse of transfer pricing yang dilakukan dilakukan PT. ABC, dan menetapkan hasil pemeriksaan serta melakukan analisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penerapan sanksi perpajakan.Metode penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analis dengan mengumpulkan gambaran fakta di lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen, observasi, wawancara untuk mengetahui pilihan sanksi hukum perpajakan yang seharusnya diterapkan menurut administrasi pajak, praktisi pajak, pengadilan pajak, atas ada tidaknya tax avoidance pada PT ABC.Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan penerapan sanksi pidana perpajakan adalah , faktor revenue aproach (pendekatan penerimaan), faktor cost and benefit analysis (analisis biaya yang dibutuhkan untuk pembuktian tindak pidana perpajakan), faktor fungsi budgeter (bahwa tugas utama Ditjen Pajak adalah untuk mengamankan penerimaan negara, bukan untuk menghukum )

---

Self assesment system emplayed by Indonesian taxation system gives freedom to tax payer to comply tax obligation independently including tax planning. Whereas, tax administration is only as controller ensuring every Tax Payer has done their obligation and rights as perform on the tax laws dan other requirements.Transfer pricing usuallys used for tax management aiming at minimizing the amount tax payable must be pe paid. This practice is conducted by deciding goods selling price to affiliation company in Tax Havens Country with below market price so that company in Indonesia become lose. On the goverment side, transfer pricing is convinced to come to decrease or lose the potency of tax receive in a country because of the tendency from multinational company shifting their tax obligation from high tax countries to low tax countries. Thus, it is necessary to examine whether tax payer has done their tax obligation periodically or any exception if supposing that happened an abuse. The examine of tax compleiment as its mentioned is tax inspection. Analisys tax audit related with transaction associated ini uses theory and tax circulation as comparibel element. The Final tax audit finding can be categorized in two. First, SKP publishing and found indicated crime in taxation field. If finding tax evasion continue to audit investigation.The method of this study is qualitative approach and descriptive analysis with collecting data and fact in field by document compiling, observation, interview, to know choose the tax law doubt should be implemented by tax administration, tax practitioners, tax court, tax avoidance at PT. ABC.The result form research is administrative penalty should be implementation in this case. The advantage from revenue approach is result iddle money to financing public expenditure, cost and benefit analysis result effectively benefit from tax revenue compare the cost."

"Penetapan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak penghasilan dalam UU nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengundang kontroversi sejak dari Rencana Undang-undang tersebut dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pihak dengan argumentasinya mendukung, sementara pihak lain dengan argumentasi yang berbeda menolak. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa penetapan surplus BI sudah sesuai dengan prinsip keadilan, sedangkan pihak yang menolak menyatakan bahwa dari sisi keuangan Negara adalah tidak tepat, karena BI adalah Lembaga Negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak berorientasi profit.Untuk menghentikan kontroversi maka penelitian ini akan menganalisis kebijakan penetapan surplus BI sebagai objek pajak penghasilan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP), khususnya analisis manfaat, biaya, peluang dan risiko (BOCR). Digunakannya pendekatan ANP adalah untuk menggabungkan argument baik yang setuju maupun yang tidak setuju, sehingga kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih objective dan holistic.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan key informan. Dengan menggunakan data persepsi para pakar yang diasumsikan memahami perpajakan dan karakteristik BI sebagai lembaga Negara dan terlibat dalam perumusan penetapan kebijakan ini serta yang terkena kebijakan, didapatkan hasil ANP yang menegaskan bahwa kebijakan menetapkan surplus BI sebagai objek pajak penghasilan adalah kebijakan yang tepat dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Meskipun demikian, hasil ANP juga menegaskan bahwa kebijakan menetapkan surplus BI sebagai objek pajak juga mengandung risiko. Implikasi hasil ANP ini adalah bahwa penetapan kebijakan surplus BI sebagai objek pajak harus diikuti dengan beberapa penyesuaian dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai risiko tersebut."

"Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang unik yaitu bertugas melakukan Collection (Budgetair) mengisi kas negara, namun disisi lain juga harus menjalankan fungsi pelayanan. Dari sisi pemungutan pajak itu sendiri dibutuhkan kekuasaan, namun disisi lain harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baik waktu menunggu Wajib Pajak saat melaporkan kewajiban perpajakan perlu diperhatikan. Semakin singkat waktu menunggu adalah semakin baik. Untuk mengetahui waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya diperlukan suatu analisis model antrean.Penelitian ini adalah menggambarkan tentang model antrean yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang sedang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang lebih singkat diperlukan suatu solusi alternatif model yang optimal.Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian evaluasi. Metode tersebut dapat menggambaran tingkat kesibukan dan waktu menunggu dari model antrean yang sedang diterapkan. Dengan metode itu pula, model antrean alternatif yang lebih optimal dapat ditemukan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

---

DJP have unique duties, that is, to collect money for treasury and have to delivery service, at the other side. From the collection function side, it is need power, but from the other side, it is must to be deliver excellent service.In order to delivery excellent service, it is important to consider taxpayer?s waiting time in reporting their tax obligations. The less time to be spent is the better. It is needs an analysis to know how short the time that to be spent in compare with another. This study is a description on queuing model that have been applying by KPP Jakarta Setiabudi Dua. The purpose of the study is to find the level of occupied time and waiting time that being happen in KPP Jakarta Setiabudi Dua. The queuing model is necessary to find the sorter service and waiting time as an optimal alternative solution.The research method is quantitative description using the evaluation method approach. The method can describe the level of occupied time and waiting time of applying queuing model. Using the method too, it can be discover a more optimal alternative solution to improve service quality. Calculation using the alternative queuing model, finds the same occupied time or constant. Employee?s workload, therefore, is still the same. From time perspective, the calculation finds the sorter waiting time. Base on time that can be save, the effectiveness of the alternative model is higher at peak report period than dip report period. The calculation result is shows, that at dip report period (expired report date), waiting time can be save about 6 second, but at peak period (on terminate date), the sum waiting time that can be save near to 0,555 hour or 33 minutes and 18 seconds.Finally, the improvement of service quality basically not need to spend more additional cost, such as adding the sum of officer, adding the service line, or extending of timework. Unlikely, the improvement of service quality can be achieve by altering the queuing model, that is, the old model by tax line must to be replaced by multiple tax line. In addition, the change that has to be done is decrease of the sum of officer on period after expired reporting date."

"Modernisasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan upaya untuk terus mengembangkan dirinya menjadi kantor pelayanan pajak masa depan yang lebih baik, yang dapat dipandang sebagai learning organization. Namun penerapan learning organization terutama di organisasi publik bukanlah suatu hal mudah. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diantisipasi yakni hambatan pada level organisasi dan level individu.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membahas penerapan Learning Organization, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Berdasarkan program-program modernisasi yang diaplikasikan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, maka penelitian ini menggunakan dasar teori yang relevan dengan aplikasi koseptual dari Learning Organization menurut M.J. Marquardt (1996).Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif, dengan survei menggunakan instrument learning organization profile dan perhitungan menurut skor M.J. Marquardt. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan terhadap nilai rata-rata organisasi didunia menurut hasil penelitian M.J. Marquardt. Analisis hasil penelitian dilihat dari 2 sisi, yaitu persepsi seluruh karyawan sebagai responden serta persepsi 3 kelompok responden secara proposional berdasarkan kategori jabatan yaitu Pimpinan, Account Representatif/Fungsional dan Pelaksana.Populasi penelitian adalah seluruh karyawan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner secara lengkap telah memenuhi syarat minimum tabel Krejcie.Hasil analisis dengan metode kuantitatif sebelumnya kemudian dilakukan pembahasan melalui Focus Group Discussion dengan para pimpinan, petugas AR dan pelaksana di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tujuan dilakukan FGD adalah untuk memperkuat validitas hasil penelitian mengenai kenyataan tingkat LO, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta saran-saran yang diberikan untuk lebih meningkatkan penerapan LO di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.Hasil penelitian berdasarkan jawaban seluruh responden adalah bahwa tingkat penerapan aspek dinamika pembelajaran diperoleh nilai rata-rata 22,51, aspek transformasi organisasi 23,26, dan aspek teknologi diperoleh 23,71. ehingga nilai ratarata ketiga aspek tersebut berada didalam range nilai rata-rata organisasi dunia menurut hasil penelitian Marquardt. Sedangkan nilai rata-rata kedua aspek lain yaitu aspek pemberdayaan manusia adalah 21,01, dan aspek pengelolaan pengetahuan adalah 19,89, yang keduanya berada dibawah range nilai rata-rata penelitian Marquardt. Secara keseluruhan, kelima aspek LO telah diterapkan cukup baik di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tingkat penerapan Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua berdasarkan hasil analisis jawaban 3 level jabatan yaitu pimpinan, AR/Fungsional dan Pelaksana, adalah bahwa dilevel pimpinan, tingkat penerapan kelima aspek LO telah baik diterapkan dan tidak ada hambatan yang berarti. Dilevel AR/Fungsional diperoleh hasil bahwa hanya aspek pengelolaan pengetahuan dan pemberdayaan manusia dikategorikan cukup, sedangkan ketiga aspek LO lainnya dikategorikan telah baik diterapkan. Sedikit hambatan pada aspek pemberdayaan manusia ditunjukkan pada kurangnya reward system, dan pada aspek pengelolaan pengetahuan ditunjukkan pada kurang terselenggara acquisition knowledge akibat fungsi seksi PDI belum berjalan dengan baik, serta transfer and utilization knowledge yang terhambat akibat kurangnya koordinasi antar AR dengan fungsional pemeriksa.Hal yang perlu mendapat perhatian pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil persepsi responden di level pelaksana diketahui bahwa tingkat penerapan kelima aspek LO berada dibawah nilai rata-rata. Dan berdasarkan klasifikasi Marquardt hanya aspek transformasi organisasi dan teknologi yang cukup diterapkan, sedangkan ketiga aspek lainnya dikategorikan buruk. Kenyataan dilapangan dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan keahlian pegawai yang belum merata, kurangnya motivasi dalam bentuk reward system, kurangnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan organisasi, sistem promosi dan mutasi yang kurang memotivasi, kurangnya scanning imperative, kurang kesesuaian antara diklat yang diadakan dengan keahlian yang dibutuhkan, serta kurangnya peran pimpinan sebagai transformational leader.Faktor-faktor yang mendorong KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai LO dari sisi organisasional yaitu modernisasi yang dilakukan dalam bentuk perubahan struktur menjadi lebih fleksibel dan sesuai fungsi, adanya jabatan AR dengan SDM yang berkualitas, perubahan remuneration system yang memotivasi, penerapan kode etik yang mendukung budaya perbaikan citra aparat, serta pengaplikasian SI DJP dengan teknologi tinggi. Sedangkan dari sisi individual adalah tacit yang mendukung pembelajaran, keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri serta adanya sikap mau bekerjasama secara tim.Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization telah cukup baik menerapkan kelima aspek LO, meskipun di sisi pemberdayaan manusia masih belum diterapkan reward system yang baik, dan di sisi pengelolaan pengetahuan belum terselenggara acquisition serta transfer and utilization knowledge dengan baik. Sedangkan untuk tingkat pelaksana, penerapan LO masih dirasakan kurang dari ketiga aspek selain aspek transformasi organisasi dan teknologi. Sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan agar KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization mampu mencapai tujuan organisasi yaitu pelayanan yang optimal, peningkatan kinerja serta peningkatan penerimaan pajak, serta dapat mewujudkan visi untuk menjadi public service yang berstandar internasional, baik dari sisi kualitas aparat maupun manajemennya.

---

Modernization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two (STO of Jakarta Gambir Two) is a sustainable effort to develop and become better tax office service in the future, that will be perceived as a learning organization. However, to implement learning organization particularly in public organization is not an easy effort. There are several obstacles to encounter, obstacles in the organization level and in the individual level.The research purpose is to know and to explain the implementation of Learning Organization, the factors those encourage as well as inhibit Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Based on modernization programs application in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, therefore this research is applying relevant basic theory and concept of Learning Organization according to M.J.Marquardt (1996).The research method is descriptive quantitative method, which the survey is using instrument learning organization profile and calculation score according to M.J.Marquardt. This research result further will be evaluated by comparing with the average value of organizations worldwide according to M.J.Marquardt research result itself. Analysis of research result will be identified from 2 sides, perception of the whole employees as the respondent and perception of 3 groups of respondent proportionally based on occupation category i.e. the Leader (manager level), Account Representative/Functional level and lower level of employee. Research population is the entire staffs of Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, with the number of respondent answering questionnaires completely has qualified the minimum requirement of Krejcie Table.Furthermore, the analysis result from the previous quantitative method will be discussed in a Focus Group Discussion (FGD) consist of the leader, AR/Functional Officer, and the lower level employee in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. FGD purpose is to strengthen the research result validity regarding LO level, determinant factor, and recommendation in order to enhance the implementation of LO in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Research result indicated that implementation level of learning dynamic aspect has the mean score 22.51, organization transformation aspect 23,26 and technology aspect 23.71. Therefore the mean scores of those three aspects are within the range of the mean scores of organizations worldwide according to Marquardt research result.However, the mean scores of the other two aspects i.e. people empowerment aspect 21.01 and knowledge management aspect 19.89 are below the range of Marquardt research?s mean scores. However the entire five aspects of L O have been implemented quite well in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two.The Implementation level of Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two based on analysis result of the answers of 3 level respondent, is on the Leader level, implementation level of learning dynamic aspect, organization transformation aspect and people empowerment aspect, are above the average level, however, knowledge management aspect and technology aspect are on the average level. Those are indicating that the Leader level of perception toward five aspects of LO is implemented well without any significant obstacle. However on AR/Functional level, it was found that only knowledge management and people empowerment aspect is on the average value of organizations worldwide, the other three LO aspects are above the average value. A little bit obstacles are indicating by not sufficient in reward system from people empowerment aspect, and not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge from knowledge management aspect.The factor to be highlighted in this research that based on respondent perception result on the lower level employee, the implementation of entire five aspects of LO are below the average value and based on Marquardt classification, only organization transformation aspect and technology aspect are sufficiently implemented (fair), the three other aspects are categorized as poor. The fact that knowledge level and employee skill are not equally distributed, lack of motivation due to the reward system, lack of balance between organization need and individual need, promotion and transfer system that is not encouraging motivation, lack of scanning imperative, not match between the employee training and the skill required, and lack of leader role as a transformation leader.The factors that are encouraging Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as Learning Organization from the organizational perspective are modernization that performed in the changing structural form to become more flexible and functional, AR position with highly qualified human resources, remuneration system change to encourage motivation, code of ethics implementation(code of conduct in working) which will increase public image, and the implementation of high technology information system (Information System of Directorate General of Taxation). Besides, from individual perspectives are tacit (individual knowledge) which is motivated learning process, self development and better team work attitude.Finally, to conclude that Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization has quite well implemented five aspects of Learning Organization, however from people empowerment aspect, not sufficiently implementing good reward system, and from knowledge management aspect, not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge. Regarding the lower level employee, LO implementation is not sufficient on the three aspects instead of organization transformation and technology aspect. Therefore, Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization needs some improvement in order to achieve its organization goal i.e. optimum service, performance increase and tax revenue increase, and also in order to realize its vision to become internationally standard public service agency, whether its fiscus quality as well as its management quality."

"Setiap melewati jalan protokol maupun jalan-jalan besar lainnya terutama di kota-kota besar banyak terlihat reklame seperti billboard, papan, poster, kain, ataupun reklame berjalan seperti pada disisi badan bus. Di kota Depok sendiri sudah banyak dijumpai berbagai macam reklame terutama di sekitar jalan Margonda dan Juanda. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan nilai sewa reklame di kota Depok dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam dengan pejabat dan petugas yang terkait dalam proses perhitungan pajak reklame dan aktivitas seputar pemasangan dan perizinan reklame di kota Depok. Pada analisis penelitian didapatlah argumen-argumen dan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa nilai sewa reklame di kota Depok relatif lebih rendah ketimbang daerah sejenis dengan keadaan ekonomi dan perkembangan yang sama lainnya seperti kota Bogor dan Bekasi.Hasil penelitian menunjukan masih ada hal yang membuat mengapa nilai sewa reklame kota Depok terbilang kecil perhitungannya karena peraturan yang mengatur NSR tersebut sudah lama belum direvisi dan kurang sesuai dengan perkembangan kota Depok saat ini dan juga faktor adanya potensi pajak reklame yang dipertahankan agar tidak hilang, karena mereka menganggap jika dinaikkan perhitungan nilai sewa reklamenya maka akan terjadinya kekurangan potensi penerimaan bahkan bisa berkurang drastis jumlah penerimaannya.

---

Every time we passing through the protocol road or other major roads, especially in big cities, there are many advertisements such as billboards, plank-boards ad, posters, fabrics ad, or billboards-like on the side of the bus body. In the city of Depok itself, there have been many kinds of billboards, especially around the streets of Margonda and Juanda. In this study the authors aimed to analyze the evaluation of the policy of advertisement rent value in the city of Depok using a qualitative approach. The method used in this research are literatur study and field studies with in-depth interviews with officials and officials involved in the process of calculating advertisement taxes and activities regarding the installation and licensing of billboards in the city of Depok. In the analysis, there are arguments and factors that cause why the billboards rent value in Depok city is relatively lower than other region that similar in economics condition and city development such as the cities of Bogor and Bekasi.The results show there are still a few things that make why the rent value of Depok city billboards produce a small amount of calculation because the regulations that regulate the rental value of these billboards have not been revised for a long time and are not in line with the development growth of Depok city at this time and also in order to maintained the potential of advertisement tax, because they assume that if the calculation of the advertisement rent value is raised, then the revenue potential will be shortfall eventually and it could even be drastically decrease."

"

Penelitian ini membahas analisis evaluasi kebijakan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambaha nilai pada indurstri kayu lapis dengan konsep compliance cost dan  administrative cost . Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisi kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang terjadi pada PT XYZ dengan konsep compliance cost dan konsep administrative cost yang timbul atas pelaksanaan proses pengembalian kelebihan PPN serta dampak kebijakan restitusi terhadap PT XYZ. Efek direct money cost PT XYZ muncul karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari sisi time cost sedikit memberatkan karena jangka waktu yang lama sedangkan dari sisi psychological cost pemeriksaan memberikan beban psikologis kepada karyawan selama proses pemeriksaan berlangsung. Efek collection cost yang ditanggung tidak dirasakan secara langsung, efek time cost pemeriksaan pada akhir tahun buku mempermudah DJP dalam melakukan pemeriksaan sedangkan efek psychological cost dirasakan oleh fiskus karena pemeriksaan memberikan beban bagi fiskus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Perusahaan perlu melakukan upaya Tax Diagnostic Review atas setiap aspek perpajakan salah satunya dengan melakukan ekualisasi pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak berupa denda dan/atau bunga pajak. Perlu adanya suatu pengkajian dalam pelaksanaan fasilitas insentif pajak untuk perusahaan eksportir agar tidak menghambat Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan produksi.

 

---

This study discusses the analysis of the value added tax refud policy evaluation of the overpayment of value added tax on the plywood industry with the concept of compliance costs and administrative costs. This research uses a postpositivist approach with descriptive research type. The purpose of this study is to analyze the policy of refund VAT that occur at PT XYZ with the concept of compliance costs and the concept of administrative costs and the impact of restitution policies on PT XYZ. The direct money cost effect of PT XYZ because under comply in fulfilling tax obligations, in terms of time cost is burdensome because of the long period of time while in terms of psychological cost it provides psychological burdens to employees during the audit process. The effects of collection costs are not have impact directly, the time cost effect of the audit tax at the end of the financial year makes it easier while the psychological cost effect the tax authorities because the audit imposes a burden on the tax authorities. Companies need to make Tax Diagnostic Review efforts on every aspect of taxation, one of which is by conducting tax equalization so as to reduce the tax burden. There needs to be an assessment in tax incentive facilities for exporting companies so as not to impede taxpayers from conducting production activities

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun Variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghasilan Wajib pajakl dan sanksi pajak.Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Penelitian ini digunakan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil menengah di SMESCO MT.Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa akannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine what factors are affecting the consciousness of small and medium entrepreneurs in meeting tax obligations. The variables to be studied is the knowledge and understanding of tax laws, income tax payers and tax penalties.

The sample in this study were small and medium enterprises in SMESCO MT.Haryono. This study used a survey conducted for small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. Once the data is collected, the testing performed by the method of multiple linear regression analysis With SPSS 17.

The results of this study are knowledge and understanding of tax laws do not affect the awareness of taxpayers in meeting tax obligations. Statutory income tax rate and tax sanctions have any effect on the Willingness of taxpayers to fulfill tax obligations."