Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Nababan, Adetya Evi Yunita

Kekuatan pembuktian keterangan penyidik sebagai alat bukti keterangan saksi De Auditu dalam putusan hakim : studi kasus putusan peradilan Indonesia dan Negara Bagian Texas = The strength of description of investigator evidence as a De Auditu witness testimony evidence in judges' verdict : the comparative of Indonesian justice and the state of Texas

" Skripsi ini membahas penerapan asas unus testus nullus testis dalam praktik peradilan pidana di Indonesia serta kekuatan pembuktian keterangan saksi de auditu berdasarkan KUHAP yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan dari kelemahan penerapan asas unus testis nullus testis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak semua hakim yang memeriksa perkara pidana dapat menerapkan dengan tepat ketentuan Pasal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S398

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tri Handayani

Tinjauan yuridis dan praktis terhadap implementasi konvensi anti penyiksaan dalam proses peradilan pidana di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22564

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Sumadi

Pertentangan keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum dengan penasehat hukum dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan (studi kasus pencemaran teluk Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya)

" Proses pembuktian di dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses beracara di dalam suatu peradilan. Pada perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup fungsi alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah adalah sangat penting membantu majelis hakim untuk memahami masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai bagaimana pendapat hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan oleh para ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22592

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Robie Aryawan Haris

Mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi sebagai proses perlindungan hak bagi penerima gratifikasi

" Pembalikan beban pembuktian merupakan beban pembuktian yang dengan adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak tidak lagi diletakkan pada diri penuntut umum, namun terletak pada terdakwa. Pembalikan beban pembuktian digunakan untuk pembuktian pada delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas dan diberikan di dalam maupun di luar negeri baik menggunakan sarana elektronik maupun tidak. Gratifikasi diatur pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam delik ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sussy Kusumawardhani

Video rekaman pada telepon seluler sebagai salah satu alat bukti pada tindak pidana umum studi kasus: video rekaman asusila Yahya Zaini dan Maria Eva

" Video rekaman merupakan salah satu bukti elektronik atau bukti digital yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Sayangnya, pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti sejauh ini hanya dinyatakan dengan tegas dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan terorisme. KUHAP sebagai sumber pengaturan hukum acara pidana umum tidak mengenal bukti digital sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Hal ini menyebabkan sulitnya menjerat pelaku ... "

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007

S22016

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Joshua L.

Tinjauan yuridis paktis terhadap penundaan pelaksanaan hukuman mati (studi kasus Fabianus Tibo)

" Hukum positif di Indonesia masih mengakui keberadaan pidana mati, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)dan dalam KUHP tersebut perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati antara lain Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444 dan, Pasal 479 k ayat (2) dengan Pasal 479 o ayat (2). Selain ketentuan di ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22325

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Evi Riyanti

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penuntut umum dalam tindak pidana umum pada tahap penuntutan

" Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang membatasi kebebasan bergerak seseorang. Pemberlakuan KUHAP menetapkan secara limitatif wewenang penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari pembatasan hak asasi tanpa dasar. Penahanan mempunyai arti penting karena dapat mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan bukanlah pemidanaan karena seseorang yang berstatus tahanan belum tentu bersalah. Hal ini didasarkan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22135

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Puspita Thoimatunnisaa

Kewenangan hakim memutus perkara dikaitkan dengan kewenangan penuntutan oleh jaksa : studi kasus Nazril Irham Alias Ariel Peterpan dan M. Arifin Bin Sukari = The judge's authority to convict the case which is related to prosecutor’s authority to prosecute : case study of Nazril Irham Alias Ariel Peterpan dan M. Arifin Bin Sukari

" Skripsi ini membahas kewenangan hakim untuk memutus perkara dikaitkan kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif Putusan Nazril Irham dan M Arifin bin Sukari dibahas sebagai bahan analisis skripsi Berdasarkan hasil analisis bahwa asas stelsel aktif hakim mengenai pengubahan surat dakwaan pada proses ajudikasi tidak bisa dilakukan karena KUHAP menganut sistem spesialisasi diferensiasi dan kompartemenisasi hakim tidak memiliki kewenangan memutus perkara berdasarkan ketentuan perundang undangan yang tidak didakwakan oleh jaksa atau ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45572

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Susilo Budiono Djarot

Tinjauan yuridis terhadap moritorium remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi = Rerview of moratorium remission juridical crime for prisoners of corruption

" Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit maupun eksplisit menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). Lebih jauh bila dikaitkan dengan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan (preambul) UUD 1945, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara dengan mengedepankan asas kesetaraan dihadapan hukum (equality before tha law) dan pemerintahan wajib ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44540

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Riza

Tertangkap Tangan Sebagai Salah Satu Bentuk Penangkapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Analisa Putusan Praperadilan No. 06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel Tentang Penangkapan Dalam Hal Tertangkap Tangan Atas Al Amin Nasution Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)

" Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Salah satu bentuk penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan unsur yang harus diperhatikan adalah “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan” dan mengenai apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut merupakan penangkapan yang direncanakan atau tidak. Undang-undang tidak menentukan waktu tertentu dalam mengartikan unsur tersebut. ... "

2009

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian