Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan oleh bank Indonesia dan pengawasan dan pengawasan terhadap prinsip syriah dalam kegiatan bank Indonesia dan pengawasan prinsip syariah.

---

ABSTRACTthe thesis discusses the syariah banking supervision in Indonesia, the subject matter in this study is the supervision of syariah banking is based on legislation and law in Indonesia and the comparison of syariah banking sipervision in Indonesia, Malaysia and Iran. The research method used is a normative legal research through a literature study. This study found that sipervision of compaliance to the principles of shariah banking pridential conducted by Bank Indonesia and oversight of Shariah principles in Islamic banking activities conducted by the Sharia supervisory board. Supervision of the shariah principle is inseparable from the role of the Nation Islamic Council of Indonesia Ulama Council issuing fatwas on islamic banking products and services."

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yangmenginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasiintelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasiintelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; sertamenganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yangsesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis inimengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan,konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmuhukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkanstudi lapangan serta studi kepustkaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankanuntuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijennegara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkankeamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkanmekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif,lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dandari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disampingitu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasiintelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukumdemokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasionalsebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasukintelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiapwarga negara.

---

Abstract This thesis describes the discourse of political views, including: the groups whowant a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligenceorganizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligencereform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, aswell as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) inaccordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesisresearch using normative-juridical research methods, approach to legislation, theconcept, history, and this analysis is in line with the character of legal science,which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studiesand literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protectthe freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting theachievement of national interest and upholding national security requires; amultilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization,the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent stateagency (KPK), and from the public (mass media and non-governmentalorganizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structuresand functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively inthe democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Actas a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, includingintelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights ofevery citizen."

"ABSTRAKKeberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensusNasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebutmengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanyasemata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atasdasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi,prinsip diatas menuntut agar otonomisasi yang terjadi didasarkan pada faktor dan pertimbanganobjektif serta kebijakan yang dapat menjamin kemampuan daerah dalam mengemban otonomi.Inilah makna otonomi yang nyata tercakup dalam dimensi ini adalah perlunya dukunganwewenang dalam bidang keuangan dan perangkat bagi setiap penyerahan urusan pemerintahanoleh pemerintah kepada daerah.Menurut logika hukum keuangan daerah yang juga merupakan keuangan publik, tidak lagitunduk pada ketentuan keuangan Negara. Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untukmengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,Pentingnya posisi keuangan daerah dalam menyelanggarakan otonomi daerah sangat disadarioleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai.Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat padasetiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan sumber pendapatandaerah pajak dan retribusi daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, hasilperusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjamandaerah.Dalam hal kewenangan kepala daerah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000menyebutkan Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwaPemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannyamempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dalam halpengelolaan keuangan daerah kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangandaerah; Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau selurahkekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan danpertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah,Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenanganantara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

---

Abstract The existence of regional autonomy in the Republic of Indonesia has become a nationalconsensus. The National Consensus about the existence of regional autonomy within theRepublic of Indonesia means that the implementation of the organization and administration ofthe State is not merely on the basis of centralization and deconcentration as soften, but also onthe basis of decentralization and regional autonomy as its realization. From the dimensions of theadministration, demanding that the above principle of autonomization that occurred based onobjective factors and considerations as well as policies that can ensure the ability to carry outregional autonomy. This is the real meaning of autonomy which is included in this dimension isthe need to support the authority in the field of finance and devices for each delivery ofgovernmental affairs by the government to the regions.According to the logic of local finance law which is also the public finances, no longer subject tothe provisions of State Finance. Local finance as one indicator to determine the ability of regionsto organize and manage their own households, the financial position of regional importance inorganizing the regional autonomy is realized by the government. Similarly, an alternative way toobtain adequate finance. In order to organize the Regional Autonomy of financial authorityinherent in any government authority to regional authorities. While the source of local incometaxes and levies, the financial balance between central and local government, the regional-ownedenterprises, and the separated regional wealth management, lending areas.In terms of local authority heads of Government Regulation Number 84 of the year 2000mention is the Regional Head of Governors, Regents and Mayors. In Government RegulationNumber 58 Year 2005 concerning the Financial Management stated that the Holder of PowerFinancial Management is a regional head office has the authority for conducting the overallmanagement of regional finances. In terms of financial management of the head area is the areaof financial management authority regions; In exercising the power of regional chief delegatepart or all of the powers of planning, implementation, administration, reporting andaccountability, and oversight, regional finance to the local officials, delegation of some or allpower is based on the principle of separation of powers between the ordering, testing, andreceiving/spending money."

"Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena mena Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015 Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen konsistensi ketegasan penegakan peraturan kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai.

---

Indonesia in the third position country with the world 39 s largest tobacco consumption Exposure to cigarette smoke will harm to others passive smokers will become victims of smoking behavior is arbitrary Smoking Area is a rule that should be applied based on Law Number 36 Year 2009 on Health University become one of the smoke free area decided by the Government University of Indonesia as an educational institution have a regulation to be smoke free campus The purpose of this study was to analyze the implementation Smoking Area in the university of Indonesia Year 2015 This is qualitative research with in depth interviews and observations methods with the logical framework approach Results of the study were smoke free area in UI doesn rsquo t have indicators in accordance with the rules and the health ministry has not been optimal in practice The main limiting factor is the lack of commitment consistency and the clear of responsibility and authority of the ldquo Pelaksana Tugas Harian KTR UI rdquo so that it will have an impact on the budget allocation the activity in the implementation of non smoking area as well as the output achieved."

"Hak interpelasi merupakan salah satu hak yang dapat digunakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi. Mekanisme pelaksanaannya telah diatur dalam undang- undang dan aturan pelaksananya yaitu tata tertib. Pelaksanaannya pun sudah dilakukan beberapa kali sejak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen, walaupun hanya sedikit di antaranya yang benar-benar digunakan atau disetujui untuk digunakan dalam rapat paripurna DPR. Dalam penggunaan hak interpelasi, beberapa kali terjadi perbedaan penafsiran antar sesama anggota Dewan terhadap ketentuan yang mengaturnya yang disebabkan adanya pertentangan antara undang-undang dan peraturan tata tertib DPR sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dimaksud. Untuk itu diperlukan metode penafsiran sesuai dengan doktrin untuk dapat menjelaskan pengertian tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam menerapkan hak interpelasi.

---

AbstractThe right of interpellation is a right that can be used by The House of Representatives in carrying out its oversight function by the constitution. Implementation mechanisms are set in statute and the rules implementing the order. Implementation were already done several times since the Constitution of 1945 was amended, although only a few are actually used or approved for use in the plenary session of Parliament. In the use of interpellation, some times there is a difference of interpretation among fellow members of the Board of the provisions that govern them are caused by the contradiction between the law and disciplinary rules of the House of Representatives as the regulations implementing the law in question. It required a method of interpretation in accordance with the doctrine to be able to explain the sense, so as to create legal certainty in applying the right of interpellation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Implementasi Demokrasi dalam ProsesPerubahan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002. Penelitianini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yangdigunakan adalah studi kepustakaan yang didapat melalui literatur berupa bukubuku,peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dari harian umummaupun dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perubahanUndang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002 memakai model demokrasipartisipatif hal ini didasarkan atas teori demokrasi partisipatif yang dikemukakanoleh David Held. Peran dari masyarakat sebagai bentuk perwujudan demokrasipartisipatif yang sangat luar biasa dapat dimengerti karena pada dukungan duniatelekomunikasi yang sudah sangat canggih sehingga dapat memberikan peran danpeluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut telibat dalam proses perubahanterhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 - 2002.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of democracy in the ProceedingsAgainst the Amendment Act of 1945 Years 1999 to 2002. This study is thejuridical-normative research, where data collection tools used were obtainedthrough library research literature in the form of books, legislation, and newspaperarticles from the public or from the internet. The results showed that the processof changing the Constitution of 1945 Years 1999 to 2002 using this model ofparticipatory democracy based on Participatory democracy theory advanced byDavid Held. The role of the community as a form of manifestation of participatorydemocracy that is extraordinary world can be understood as support for a highlysophisticated telecommunications so as to give a role and a great opportunity forpeople to participate in the process of change towards telibat Act of 1945 Years1999 to 2002"

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan, fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia. Putusan No. 10/PUU-VI/2008 menunjukkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah berperan sebagai positive legislator (pemuat norma) yang menimbulkan banyak perdebatan secara akademis. Hal ini sejalan dengan perkembangan di beberapa negara yang memungkinkan adanya peran peradilan konstitusinya sebagai positive legislator dalam menjamin hak-hak warga negara. Selain itu, dapat dilihat bagaimana implikasi dari tindakan Mahkamah Konstitusi yang mencantumkan syarat domisili calon anggota DPD terhadap proses legislasi yang dipegang oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD).

---

The purpose of this thesis is to explain and analyse the role of Constitutional Court as Positive Legislator and its implications toward the legislation process in Indonesia. The writer uses the juridical-normative research method alongside bibliographic study which mixes separation of power theory, the forming of constitutional tribunal philosophy, the state of law concept with the legislation process in Indonesia. From the Judgment No.10/PUU-VI/2008, it can be concluded that the Indonesian Constitutional Court has its role as a positive legislator. This is consistent with the developments among some States which permit the existence of a role of a positive legislator from a constitutional tribunal in guaranteeing the rights of citizens. Besides, this thesis will bring into focus the implications from the acts of Constitutional Court which has the domicile requirements written down for the candidates of DPD to the legislation process which is held by DPR and the President (including the DPD)."

"Indonesia mengalami pemerintahan otoriter selama 32 tahun. Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 meninggalkan permasalahan krusial terkait pelanggaran HAM berat. Tuntutan masyarakat terutama pihak korban dan keluarganya terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat masih terus disuarakan sampai saat ini. Guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya antara tahun 2002-2004 Pemerintah membentuk Pengadilan HAM ad-hoc yang tujuannya untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat kasus Timor Timur pasca jajak pendapat dan kasus Tanjung Priok. Masyarakat terutama korban dan keluarganya belum merasakan jawaban atas hasil Pengadilan HAM ad-hoc dimaksud berkenaan dengan tuntutan yang selama ini dilakukan. Hal ini karena proses yudisial tersebut tidak memberikan nilai-nilai keadilan, dan tidak berpihak kepada korban. Pendekatan yudisial hanya menyelesaikan aspek hukumnya saja, dan hanya berorientasi kepada pelaku. Sementara pelanggaran HAM berat mengandung dimensi politik, psikologis, dan sosial yang sangat kompleks, yang dialami oleh korban beserta keluarganya.Sistem hukum Indonesia disamping mengenal penyelesaian sengketa secara yudisial, juga mengenal alternatif penyelesaian sengketa secara non-yudisial. Salah satu pendekatan ekstrayudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat yang dikenal oleh masyarakat internasional adalah rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi meskipun tidak menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak, akan tetapi lebih dari 20 negara yang sukses menerapkan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Afrika Selatan (1995), Chili (1990-1992), Guatemala (1995), Meksiko (1992), dan El Savador (1992-1994). Pemerintah bersama DPR melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membentuk lembaga rekonsiliasi yang diberi nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Belum lagi Komisi ini memilih dan menatapkan anggotanya, UU KKR yang menjadi payung hukum pelaksanaan rekonsiliasi di Indonesia diuji materil terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menyatakan bahwa UU KKR tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian kelembagaan yang sudah terbentuk dengan sendirinya dibubarkan, dan rekonsiliasi sebagai pendekatan ekstrayudisial belum pernah dilakukan di Indonesia.Rekonsiliasi merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum yang bersifat ekstrayudisial. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: substance, structure, dan legal culture. Penulis memanfaatkan ketiga komponen tersebut sebagai kerangka kerja analisis untuk membahas urgensi rekonsiliasi di Indonesia. Implementasinya dilakukan dengan membandingkan pengaturan, mekanisme, dan praktik rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Chili. Komponen substance, dipergunakan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan rekonsiliasi terkait dengan transitional justice, tanggung jawab dan kewajiban negara, serta politik hukum. Komponen structure, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekonsiliasi terkait dengan bentuk, struktur, dan mandat kelembagaan yang diperlukan guna mendukung rekonsiliasi. Komponen legal culture, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana praktik pengaturan dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia.

---

Indonesia experienced authoritarian rule for 32 years. Orde Baru regime ended in 1988 left the crucial issues related to serious human rights violations. Public, especially the victims and their families demanded the Government to resolve the serious human rights violations in a fair and dignified. Finally, the Government and the Parliament has established the Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court. The Government has established a Human Rights Court ad-hoc which aim to examine and rule on cases of serious human rights violations cases in East Timor after the referendum and the Tanjung Priok case conducted between the years 2002-2004. Public, especially victims and their families, did not receive a fair response to the human rights court ad-hoc. The judicial process did not give the value of justice, and not to side with the victim. The judicial approach simply completing the legal aspects, and oriented to the perpetrator. On the other hand, human rights violations contains aspects of political, psychological, and social problems are complex. Indonesia imposed a judicial and extrajudicial approach in resolving a dispute. The international community recognize reconciliation as alternative dispute resolution. Reconciliation in principle does not guarantee justice, but nearly 20 countries in the world to apply this method to solve the problem of serious human rights violations of the past, such as: South Africa (1995), Chile (1990-1992), Guatemala (1995), Mexico (1992), and El Salvador (1992-1994).

Government and Parliament enacting Law No. 27 Year 2004 on the Truth and Reconciliation Commission. This law established the Truth and Reconciliation Commission in Indonesia. Constitutional Court conduct a judicial review Law No. 27 Year 2004 on the 1945 National Constitution. Decision of the Court stated that the Law No. 27 Year 2004 does not have binding legal force. Thus, the institution that has been formed by itself had been disbanded. Moreover, the reconciliation as extrajudicial approach has never been done in Indonesia. Reconciliation is an integral part of law enforcement that is extrajudicial. Lawrence M. Friedman's said that the success of law enforcement always requires three components functioning legal system, namely substance, structure, and legal culture.

I use these three components as an analytical framework to discuss the urgency of reconciliation in Indonesia. Its implementation is done by comparing the arrangements, mechanisms, and practices of reconciliation in South Africa and Chile. Substance, is used to identify whether an urgency of reconciliation arrangements associated with transitional justice, responsibility and state obligation, and legal politic. Structure is utilized to identify the reconciliation mechanism related to the shape, structure, and institutional mandate to reconciliation. Legal culture is employed to identify a practice of arrangements and mechanism that inline to the demands of reconciliation in Indonesia."

"Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebutuhan Hukum Masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia terhadap terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan berwibawa menyebabkan sistem pengawasan selama ini yang hanya bersifat internal harus didukung, dilengkapi dengan pengawasan eksternal. Untuk itu melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketiga terbentuklah Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang terbentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memangkas kewenangan Komisi Yudisial sepanjang mengenai pengawasan terhadap hakim.

---

This study is a normative legal research aims to determine the development of oversight systems for supreme court and constitutional Judges in Indonesia. Law society and Indonesian constitutional require formation of a free, independent, clean and respectable judiciary, however, a oversight system must be supported and equipped with external oversight, which the existing control is an internal one. Through the third amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Judicial Commission was formed as a state institution in charge of maintaining the honor, dignity and behavior of judges. The study was based on the statutory provisions on Judicial Power, the Supreme Court, Constitutional Court and the Judicial Commission formed after the Constitutional Court Decision No. 005/PUUIV/ 2006 that limit the authority of the judicial commission on oversight of judges."

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi danfungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang danAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalammenjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkanDewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadappelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tim Pengawas pengusutan kasus Bank Century DPR merupakan pelaksanaan hakpenyelidikan DPR hasil sidang paripurna angket Bank Century. Sidang Paripurna Angket Bank Century menyimpulkan bahwa bail out Bank Century patut diduga melanggarhukum. Walaupun DPR berhak melakukan penyelidikan, namun hasil penyelidikan DPR tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Proses penyelidikan DPR adalah proses politik yang mencerminkan pandangan mayoritas fraksi di DPR. Meskipundemikian, pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan proses politik tersebut, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannyaoleh Majelis Permusyaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bila dalampenyelidikan yang dilakukan DPR ditemukan fakta-fakta yang menyakinkan bahwa, Presiden dan/atau Wakil Presiden bertanggungjawab. Selanjutnya DPR berhak untukmenyatakan pendapat. Atas pendapat DPR tersebut, apabila Mahkamah Konstitusimemutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaranhukum. DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulpemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis PermusyawaratanRakyat.

---

House of Representatives has a supervisory function, in addition to legislative and budgetary functions. In performing its functions the House of Representatives hasthe right of interpellation, the right questionnaire, and the right to express an opinion. Functions and rights of the House of Representatives was set forth in Section 20A Constitution Act 1945. Audit function is conducted through the supervision over the implementation of laws and Budget of the State-run government. In performing its functions, the President cannot freeze and or dissolve the House of Representatives. Parliament is entitled to conduct an investigation of the implementation of laws and/or government policies relating to the important, strategic and broad impact on society, nation and the state is allegedly contrary to laws and regulations. The Supervisor committee investigating a case questionnaire Century Bank House is a House investigation into the implementation of rights based on Questionnaire Plenary Session on the bail out of Century Bank. Questionnaire Plenary Session concluded that Century Bank bail-out should be suspected of breaking the law. Although Parliament has the right to investigate, but the results of the House investigation cannot be used as evidence in court. House of Representatives inquiry process is a political process which reflect the views of the majority faction in parliament. Nevertheless, the government must seriously consider the political process, because the President and I or the Vice President may bed is missed in his term by the People's Assembly at the proposal Houseof Representatives, when the House of Representatives conducted an investigationwhich found the facts are convincing that the President and/or the Vice President accountable. Furthermore, the Parliament is entitled to our opinion. On the opinionthat the Parliament, when the Constitutional Court decides that the President and/orVice President proved to have violated the law. Parliament held a plenary session to continue the proposed dismissal of the President and I or Vice President to the People's Consultative Assembly."