Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perjalanannya banyak tersendat dan banyak kalangan akademis memandang bahwa lembaga ekonomi ini kurang mampu dalam meningkatkan harkat dan martabat rakyat banyak. Studi-studi yang pernah dilakukan oleh para ahli lebih banyak menunjuk pada lemahnya permodalan (economic capital) dan sumbernya manusia (human capital) sebagai faktor penghambat perkembangan lembaga ekonomi ini. Pandangan ini telah menjadi "conventional wisdom" kalangan perencana dan pengambilan keputusan dalam membangun dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Namun hingga kini koperasi tetap menjadi aktor pinggiran di arena ekonomi nasional. Studi ini mencoba menggunakan konsep modal sosial (social capital) dalam mempelajari perkembangan lembaga ekonomi ini. Modal sosial semakin banyak diperbincangkan, khususnya oleh para ahli ilmu sosial. Modal sosial dianggap sebagai hal yang penting untuk mengembangkan ekonomi suatu masyarakat. Pada tataran perkembangan pedesaan keberadaan jaringan yang kuat dari organisasi tingkat bawah (grassroots) masyarakat sama pentingnya sebagaimana layaknya perkembangan industri fisik dan teknologi. Elemen modal sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan dapat berkembang di suatu komunitas. Demikian juga, keberhasilan kolaborasi dalam suatu usaha akan membangun hubungan-hubungan dan kepercayaan yang pada gilirannya akan memfasilitasi ikatan-ikatan pada masa depan di bidang lain. Dengan kaitan tersebut masalah yang mendasar yang diteliti adalah bagaimana keberadaan modal sosial di masyarakat Banyuresmi bisa diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Banyuresmi. Kemudian, bagaimana peran anggota dalam roda perjalanan organisasi. Selain itu, bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong perkembangan KUD sehingga kemandirian dan nilai-nilai otonomi dari sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ekonomi menjadi tidak nampak. Penulisan tesis ini didahului dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat kualitatif dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang berlangsung baik di KUD Banyuresmi maupun lingkungannya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka acuan sosial ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan pada modal sosial. Hasil tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan seperangkat teori yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pimpinan/lembaga yang bersangkutan dan terkait, orang-orang atau informan dan pelaku yang diamati. Hasil penelitian membuktikan bahwa di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Banyuresmi, interaksi antar sesamanya ada sikap dan nilai-nilai kerukunan, hidup gotong royong, saling bantu, ingin membangun lebih baik tolong menolong, tidak menutup diri dan ingin maju serta kerja keras untuk menghidupi keluarga secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan norma-norma koperasi. Sayangnya, sosialisasi kehidupan masyarakat yang bermuatan modal sosial tersebut tidak bisa memberi warna dalam jalannya kehidupan KUD Banyuresmi. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal terutama yang berkait dengan ketidakberdayaan para pengurus KUD dalam menciptakan lingkungan kondusif yang mengundang modal sosial sebagai wahana yang menjembatani kemunduran organisasi. Pada tataran empirik di Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut terjadi suatu krisis, dimana masyarakat, khususnya para tokoh masyarakatnya kurang tertarik untuk turut serta membina dan membangun KUD sebagai jalan dalam penciptaan peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. Walaupun dalam batas-batas tertentu para tokoh-tokoh tersebut masih juga memberikan kritik dan saran-sarannya. Sementara pada tingkat anggota keikutsertaan dalam menentukan kebijaksanaan dan program operasional masih menampakkan sikap yang lebih mementingkan dirinya masing-masing. Pada akhirnya studi ini hanya berusaha menterjemahkan pentingnya modal sosial di satu sisi dan jalannya KUD Kecamatan Banyuresmi di sisi lain. Kalau dalam realitasnya ada ketimpangan, harapannya mampu menawarkan konsep perbaikan seperti perlunya penataan ulang semua perangkat kebijaksanaan, perlu dialog jujur, memperhatikan potensi yang tersedia seperti alam, masyarakat dan kemampuan-kemampuan lainnya."

"Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy"."

"ABSTRAKEkonomi kreatif merupakan fenomena baru dalam perekonomian yang menekankan pada ide, kreativitas, keterampilan, dan bakat yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Ekonomi kreatif diimplementasikan dalam bentuk industri kreatif yang terdiri dari 14 subsektor. Salah satunya, yaitu fesyen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan hubungan variabel keluasan jaringan sosial, status sosial ekonomi, dan peran triple helix dalam perkembangan usaha industri kreatif fesyen di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif di antara variabel-variabel penelitian. Secara sosiologi, ide-ide dan kreativitas kelompok berkolaborasi untuk menghasilkan suatu produk kreatif yang mempunyai nilai tambah, sehingga mempunyai daya saing.

---

ABSTRACTCreative economy is a new phenomenon in the economy which emphasizes on ideas, creativity, skills, and talents of human resources. Creative economy implemented in creative industry are composed of 14 sub-sectors, one of them is fashion. This study used a quantitative approach to describe relationship between social network, socioeconomic status, dan the role of triple helix in the development of creative industry fashion in Bandung. The result of this study indicate that there is a positive relationship between research variables. In Sociology, the ideas and creativity of group collaborate to produce creative products which have added value, thus having competitiveness"

"Masyarakat dunia saat ini sedang mengalami suatu perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang cepat. Perubahan ini terkait dengan fenomena globalisasi, khususnya ekonomi, yang ditandai dengan perdagangan bebas antar negara melalui persaingan tinggi dan tajam, serta tingginya laju teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi menuntut suatu bentuk pembangunan instan (cepat), yang dapat mengakomodasi perluasan investasi modal negara-negara maju di negara dunia ketiga. Hal ini membawa akibat terjadinya urbanisasi dan modernisasi besar-besaran, terutama di kota-kota besar Asia Tenggara. Sebagai ibukota sekaligus kota terbesar, Jakarta merupakan jendela utama Indonesia dalam sistem ekonomi global. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan kota Jakarta telah membawa arus urbanisasi besar dan menjadikannya sebagai tempat agglomerasi terbesar di Indonesia. Menarik untuk disimak, diantara gedung tinggi, mobil mewah, dan jalan lebar bebas hambatan yang terdapat di kota ini, ternyata hampir sekitar 67 persen dari total penduduk Jakarta ditampung dalam kantong-kantong pemukiman padat dan kumuh, yang dikenal dengan kampung. Tanpa memperhitungkan fungsi dan potensinya yang besar bagi kota Jakarta, tempat pemukiman penduduk berpenghasilan rendah ini dianggap mengganggu wajah kota oleh pemerintah dan akibatnya seringkali mengalami penggusuran. Kampung Luar Batang merupakan salah satu kampung tua di Jakarta. Dari segi letak geografis dan historis kampung ini mempunyai potensi besar, namun pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan di wilayah sekitar kampung telah membawa dampak buruk bagi kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan fisik kampung. Keadaan ini tentunya memperbesar ancaman tergusurnya penduduk kampung yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki komunitas kampung Luar Batang, serta pemberdayaan komunitas kampung dalam segi ekonomi dan pengelolaan lingkungan, sehingga kampung tidak lagi dianggap mengganggu wajah kota. Pendekatan konsep modal sosial dipakai dalam penelitian untuk dapat memahami dan menggambarkan berbagai bentuk potensi/modal sosial yang dimiliki oleh komunitas, yang memungkinkan pemberdayaan komunitas kampung. Janis penelitian ini bersifat dekriptif dan eksplanatif untuk dapat menggali dan memahami berbagai kenyataan/data lapangan, berupa sejarah dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kampung, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai bentuk modal sosial yang ada dalam komunitas. Adapun subyek penelitian adalah orang-orang (aktor) dan berbagai kelompok/institusi (formal dan informal) dalam kampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam bentuk studi lapangan (field research) sehingga memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengadakan interaksi langsung, interaksi face-to-face dengan penduduk kampung dalam setting lapangan kampung. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menekankan data kualitatif, namun jugs data sekunder sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan di sekitar kampung sejak dilaksanakannya proyek Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) yang pertama membawa banyak dampak negatif dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya komunitas, serta penurunan kualitas fisik kampung. Temuan lapangan memperlihatkan komunitas kampung memiliki potensi/modal sosial dalam bentuk kelompok keagamaan, ikatan sosial yang erat dan rasa kebersamaan, norma sosial (agama), hubungan timbal-balik, sifat proaktif, serta nilai sejarah kampung yang tinggi dan pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas. Namun demikian, modal sosial yang dimiliki komunitas belum mampu membawa penduduk pada suatu taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terkait dengan temuan lainnya yang memperlihatkan bahwa akar masalah penduduk Luar Batang saat ini adalah keterbatasan/tiadanya akses terhadap sumber-sumber daya strategis, yang memampukan mereka untuk keluar dari masalah kemiskinan dan buruknya kualitas fisik lingkungan kampung. Dengan demikian modal sosial yang dimiliki dapat digunakan dengan baik. Melihat kenyataan di lapangan, penulis merekomendasikan pembentukan suatu Forum Warga Kampung sebagai suatu wadah memanfaatkan modal sosial yang dimiliki komunitas. Forum Warga Kampung ini berfungsi sebagai dewan kontrol kampung yang memiliki kompetensi dalam mengelola dan memecahkan berbagai masalah atau konflik yang dihadapi komunitas (baik sosial, budaya, ekonomi, dan politik)."

"Migrasi orang-orang Nias ke Medan secara masif baru terjadi sejak tahun 80-an ke depan. Realitas ini sejalan dengan peningkatan penduduk perkotaan secara nasional di Indonesia, yakni 5,1 persen. Penduduk negara berkembang hampir 42 persen tinggal di perkotaan. Melonjaknya jumlah penduduk di kota seiring dengan perkembangan struktur dan ruang kota yang menerima imbas kapitalisme global lewat salah satunya penanaman modal asing. Sejalan dengan pertumbuhan kota-kota besar itu pula, termasuk Medan, dampak ikutannya adalah arus masuk migran yang masif. Migran baru ini biasanya memasuki sektor informal di samping sektor formal yang sering dianggap sebagai katup penyelamat bagi migran pendatang. Fenomena yang sama juga terjadi di Medan. Gelombang masif migran Nias mulai memasuki sektor informal yang ada di Medan. Kehadiran etnis Nias ini diduga mengalami kesulitan adaptasi dengan penduduk setempat. Indikasi ini terekam jelas dari konflik etnis Nias dengan etnis Karo di Kaban Jahe pada akhir 1995. Indikasi yang lebih mikro terlihat dalam polarisasi pangkalan-pangkalan beca yang terjadi di sekitar kampus USU. Dalam perkembangan kota dimaksud, bagaimana migran tersebut beradaptasi; secara sosial (neighbourhood integration), dan budaya (peran asosiasi budaya lokal di kota). Namun paruh tahun 1997, krisis moneter (`Asian Flu') seolah telah menciptakan anomali dalam perkembangan kota-kota di Indonesia. Krisis moneter tersebut telah menimbulkan kilas balik yang ditandai antara lain penanaman modal asing yang kian minim bahkan diduga terjadi pelarian modal ke luar negeri - dan perkembangan kota yang stagnan. Dalam konteks ini, strategi adaptasi ekonomi para migran selama krisis akhirnya juga ditelusuri, yang sebelumnya tidak dijadikan variabel dalam studi ini. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas sosial. Tidak mencari atau menjelaskan antarvariabel, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Sedangkan populasi penelitian adalah migran yang bekerja di sektor informal. Karena kerangka sampel (sample frame) tidak ada, maka penarikan sampel dilakukan secara nonrandom. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan dua Cara. Pertama, teknik bola salju (snow ball) di permukiman para migran. Kedua, teknik kebetulan (accidental) di pangkalan-pangkalan beca di sekitar kampus USU. Jumlah sampel dalam penelitian ini 90 orang. Penetapan jumlah sampel ini dilakukan karena terjadinya kejenuhan data (pengulangan jawaban-jawaban). Selanjutnya, untuk mengumpul data disebarkan kuesioner setengah terbuka yang pengisiannya dituntun langsung asisten pengumpul data di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan lima orang migran yang kasusnya dianggap ?menarik'. Pemilihan responden ini didasarkan atas kuessioner yang telah dianalisa-Hasil wawancara mendalam ini dimuat dalam biografi singkat (lihat apendiks). Terakhir, analisis data dilakukan dengan membuat persentase lewat tabel-tabel tunggal sederhana sehingga terlihat besaran persentase yang mencerminkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan, integrasi ketetanggaan migran Nias ini dengan etnis lain di sekitar permukiman mereka tidak harmonis. Indikasi ini antara lain terungkap bahwa 23,3 persen responden tidak pernah berinteraksi dengan tetangga yang bukan orang Nias. lndikasi lain misalnya juga terlihat dari pengakuan migran yang menyatakan bahwa 44 persen di antara mereka tidak pernah menghadiri acara atau pesta yang dilakukan tetangga yang bukan orang Nias. Bahkan 41,1 persen mengaku tidak memiliki teman dekat yang bukan orang Nias. ini mengekspresikan bahwa stradkasi etnis terjadi antara mingran Nias sebagai pendatang dengan penduduk setempat. Dalam konteks ini, migran Nias dipandang sebagai etnis subordinate dan host ethnic dianggap superordinate. Kondisi ini pada gilirannya sering melahirkan prejudice (perkembangan akumulatif dari etnosentrisme) yang memendam konflik Eaten. Indikasi ini jelas terlihat dengan terjadinya polarisasi pangkalan-pangkalan beca yang dikuasai etnis Nias di satu sisi dan etnis Karin dan Jawa di sisi lainnya. Konflik laten ini dengan mudah bisa berubah menjadi konflik terbuka lewat pemicu sepele yang bemuatan ethnic group resources, yakni melalui mobilisasi dan solidaritas dengan menggunakan etnisitas. Temuan adaptasi budaya menunjukkan bahwa 43,3 persen responden mengaku tidak mengetahui keberadaan asosiasi budaya lokal di tempat tinggal mereka. Selebihnya, 45,6 mengakui keberadaan asosiasi dimaksud, dan 11,1 persen mengaku tidak tahu. Migran yang tidak mengetahui keberadaan asosiasi lokal umumnya adalah migran muda (belum berkeluarga) yang relatif baru (1-2 tahun) tinggal di Medan dan mengikuti orang gereja kharismatik (fundamentalis). Sedangkan migran yang tertibat dalam asosiasi lokal biasanya adalah migran yang sudah berkeluarga dan telah lama menetap di Medan serta mengikuti aliran gereja tradisional. Temuan menarik studi ini adalah bahwa migran Nias tidak terlalu mengenal asosiasi perkumpulan marga - seperti migran Batak umumnya. Menurut pengakuan mereka, ikatan marga tidaklah begitu berperan dalam kehidupan sosial mereka. Justru yang lebih mengikat adalah prinsip fabanuasa (teman sekampung). Terakhir, strategi adaptasi ekonomi para responder dalam suasana krisis adalah melibatkan istri (81.6 %) dan anak bekerja (bagi migran yang telah berkeluarga) untuk menambah pendapatan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, 55,3 persen responden mengurangi menu makanan di rumah dan belanja di pasar murah (31,6 %). Bahkan 23,3 % responden mengaku mengurangi jatah makan (3 x sehari)."

"Studi tentang konflik tanah ini dilakukan terhadap program pembangunanperkebunan pola kemitraan antara PT. Gatra Kembang Paseban dengan masyarakat diMersam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekebun rakyatmenjadi lebih baik. Masyarakat menyerahkan tanahnya kepada perusahaan untukdibangun kebun kelapa sawit. Sementara itu, perusahaan selain membangun kebun,juga berkewajiban untuk membantu petani dalam alih teknologi, pengolahan danpemasaran hasiI. Namun, kenyataannya program ini sampai kini belum dapatmencapai tujuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranyaterlambatnya proses konversi lahan, membengkaknya biaya pembangunan danpemeliharaan kebun, dan pemahaman konsep kemitraan yang belum sama antarapetani dengan perusahaan dan pemerintah. Adapun yang menjadi kajian disini adalahmasalah konflik tanah. Untuk memahami bagaimana konflik tanah tersebut terjadi, dilakukan suatukajian mengenai teori-teori tentang konflik yang dibangun oleh para sosiolog sepertiMarx, Simmel, Coser dan Dahrendorf. Menurut Coser, konflik adalah suatupetjuangan diantara dua atau lebih kelompok terhadap nilai, status, kekuasaan dansumber daya yang langka. Kontlik yang teijadi dibedakan atas dua yaitu konflik yangbersifat manifest dan konflik yang bersifat laten. Konflik yang bersifat manifest inidibedakan pula menjadi konflik yang terbuka dan ada pula yang tertutup. Dalamkonflik yang bersifat manifest ini, dapat dilihat lamanya konflik tersebut berlangsung,dan kerasnya konflik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapunpertimbangannya adalah konflik tanah yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat hanya dapat diketahui melalui penelusuran kembali prosesterjadinya konflik dengan mewawancarai pihak-pihak yang terlibat konflik. Untukmendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai konflik yang terjadi, digunakaninforman kunci. Kemudian dengan metode pengumpulan data snowlball samplingdidapat responden berikutnya.Dari penelitian dilapangan diketahui bahwa konflik tanah dalampembangunan perkebunan pola kemitraan di Mersam ini telah berlangsung sejak awalpembangunan tahun 1994 sampai sekarang dengan berbagai macam bentuk, intensitasdan kualitasnya. Konflik tersebut terjadi selain antara perusahaan dengan masyarakat,juga terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Konflik tanah antara perusahaandengan masyarakat meliputi hilangnya lahan petani yang telah diserahkan untukdibangun kebun kepada perusahaan, berkurangnya lahan yang akan diterima petanidiluar potongan 30 %, penggusuran kebun karet rakyat walaupun tidak ikut program,kelemahan administrasi pemsahaan mengenai data pemilik dan luas lahannyasehingga terjadi perbedaan data antara data awal, data ekspose dan data topografi.Sementara konflik diantara masyarakat meliputi konflik dalam keluarga yaitu tidakadanya kesepakatan dalam keluarga untuk ikut PIR Kernitraan, pembagian tanah yangtidak adil, diantara anggota keluarga, terjadinya jual beli tanah keluarga sementarapembagian tanah diantara anggota keluarga belum jelas/selesai, penguasaan tanahkeluarga cenderung oleh salah seorang anak, dan konflik tanah karena penggunaannama anggota keluarga atau orang lain untuk mendaftarkan tanah. Selain itu konfliktanah antara masyarakat dengan masyarakat meliputi konflik tanah yang terjadikarena tumpang tindihnya lahan, kontlik tanah karena penjualan sebidang tanah yangberulang-ulang, konflik tanah karena pembukaan hutan. Hingga tahun ke- 7 ini,petani belum mengetahui dimana kebun yang akan menjadi milik mereka.Dari hasil temuan dilapangan tersebut dan kemudian dianalisa secara kualitatifdapat disimpulkan bahwa konflik tanah pada pembangunan perkebunan kelapa sawitPT. Gatra Kembang Paseban tersebut disebabkan oleh masalah pengadministrasiantanah yang kurang baik, makin terbatasnya tanah hutan yang dapat dibuka, danmunculnya kesadaran masyarakat akan hak atas tanah. Bila dilihat dari waktuterjadinya konflik maka dapat dikatakan konflik telah berlangsung lama. Hal initerjadi karena tidak adanya pemimpin formal maupun informal yang mampumenyelesaikan konflik, sulitnya tercapai kesepakatan pemecahan masalah diantarapihak-pihak yang berkonflik, banyaknya tujuan dan kepentingan pihak-pihak yangberkonflik. Selain itu bila dilihat dari intensitas terjadinya kontlik maka dapatdikatakan bahwa konflik tersebut relatif keras, karena adanya keterlibatan emosional,tidak realistisnya konflik, dan adanya ketidaksamaan dalam penguasaan tanah."

"Penataan ruang didefinisikan sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang (berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan), serta pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, bai pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, karena penataan ruang menyangkut masa depan masyarakat yang berkehidupan dalam ruang tersebut, maka keterlibatan masyarakat di dalamnya mutlak diperlukan. Peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan dipengaruhi oleh berbagai faktor Internal dan faktor Eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Penyusunan Rencana Lingkungan RW 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kegiatan yang partisipatif Dari lima prinsip yang harus ada dalam suatu kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat, ternyata hanya tiga prinsip yang ditemui dalam kegiatan tersebut, yaitu 'Pemberdayaan', 'Keterlibatan Seluruh Individu/Kelompok', serta 'Transparansi'. Selanjutnya, diketahui pula bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Lingkungan RW 08 bare berada pada jenjang Partisipasi Semu, yaitu pada jenjang Konsultasi (menurut jenjang partisipasi Malcivini) atau pada jenjang Degree of Tokenism (menurut tangga partisipasi Arnstein).Adapun faktor yang secara nyata berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut adalah Keahlian dan Pengetahuan Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan/Program. Dengan demikian, semakin tinggi keahlian dan pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi, akan semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi masyarakat dalam party usunan Rencana Lingkungan. Namun, berdasarkan wawancara yang lebih medalam, juga dapat diketahui bahwa faktor-faktor Motivasiuntuk Berpartisipasi, Keberadaan Tokoh Masyarakat, KeberadaanOrganisasi Masyarakat, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab, serta Lembaga Pendamping dan Swasta, turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Lingkungan RW 08."

"Studi kualitatif ini menganalisis sistem toleransi yang ada pada tingkat interaksional dalam transportasi publik. Berdasarkan studi terdahulu, analisis interaksi dalam transportasi publik telah dilakukan pada level mikro atau makro. Berangkat dari pemikiran strukturasi Anthony Giddens, studi ini mengeksplorasi bagaimana agen mereproduksi toleransi di KRL Commuter Line dengan menekankan analisis hubungan agen dan struktur. Penelitian ini menemukan bahwa agen melihat aturan memberikan kursi kepada penumpang yang membutuhkan sebagai bentuk toleransi dalam transportasi publik. Adapun agensi tersebut direproduksi berdasarkan refleksivitas agen melalui perilaku pemanfaatan tata ruang, aturan, dan sumber daya secara spasial. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya keunikan dalam dualitas peran Petugas Pengawalan Kereta (Walka) yang merupakan salah satu instrumen struktural KRL sekaligus agen penting yang terlibat dalam reproduksi toleransi melalui agensi mereka. Berkaitan dengan teori strukturasi, studi juga menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat beserta bentuk tindakan agen yang menentang praktik berkaitan dengan toleransi. Selain itu, meskipun jarang dibahas dalam wacana publik, sistem tersebut nyatanya hadir sebagai konsekuensi penerapan aturan yang dilembagakan oleh PT. KCI dari tingkat agensi ke level sistem sosial.

---

This qualitative study analyzes the existing system of tolerance on the interactional level in public transportation. Over the course of interaction studies in public transportation, many of them have explained interaction analysis between micro or macro analysis. Building from Anthony Giddens structuration theory, the study explores how agents reproduce tolerance in the KRL Commuter Line based on the analysis of both agents and structure relation. Based on the findings, the author found that agents perceived the rule of yielding the seat to passengers in need as a form of tolerance in the shared space of public transportation. Respective to the circumstances passengers find themselves in, the agency was reproduced based on the agents reflexivity through spatial conduct of rules and resources. However, uniquely exist in the latter findings is Petugas Pengawalan Kereta (Walka), one of the structural instruments of the KRL had become an important agent involved in the reproduction of tolerance through their agencies. Appraising the structuration theory, this study also explains the enabling and constraining factors and how agents challenge the practice associated with tolerance. Although it is not apparent in public discourse, the system is an unintended consequence of the institutionalized rules applied by PT. KCI from the agency to the social system level."

"Sisi lain industrialisasi adalah meningkatnya ekonomisasi masyarakat dan tidak terhindarnya proses komoditisasi (apapun jadi komoditi); yang contohnya tampak pada dunia budaya, dengan banyaknya paket bisnis 'wisata budaya''. Secara sosiologis pun terjadi transformasi makna serupa; dari benda yang tadinya sekedar bermakna "kultural," jadi lain setelah diberi pemaknaan ekonomis. Semula dimaknai "mistik" estetis, menjadi nyata karena bernilai atau 'ada harganya.' Bunga juga mengalami proses transformasi serupa. Dalam studi ini, pertautan dan transformasi komoditi bunga didekati dengan cara memahami dinamika kelompok para pelaku atau yang paling berkepentingan di bisnis bunga potong : konsumen, petani, dan pedagang.Studi ini sebenarnya berasal dari penelitian terhadap berbagai dinamika dan pertautan kepentingan antar kelompok pedagang bunga potong; yang berkembang seiring dengan berkembangnya pariwisata dan -pada gilirannya- membawa bunga masuk ke dalam wilayah ekonomi yang makin sarat kepentingan dan persaingan. Karenanya, konflik maupun akomodasi di tingkat pedagang, bukan hanya tak terhindarkan; bahkan melekat di dalam dinamika kepentingan para pelaku terkait tersebut.Studi dilakukan secara berseri (tidak teratur) 3 kali antara 1993 - 1998, di daerah Cipanas, Jawa Barat. Data yang didapat dan diolah, berasal dari wawancara mendalam para pedagang, petani, floris, hotel, perusahaan swasta, dan tokoh masyarakat sekitar daerah produksi. Mulanya, ada empat profit pedagang bunga; semua berasal dari daerah Cipanas. Model dan intensitas interaksi keempat kelompok pedagang tadi mengalami masyarakat sekitar daerah produksi. Mulanya, ada empat profit pedagang bunga; semua berasal dari daerah Cipanas. Model dan intensitas interaksi keempat kelompok pedagang tadi mengalami perubahan yang berarti setelah intervensi YBN ke desa. Yakni, interaksi berbagai pelaku usaha bunga potong, melahirkan tiga kelompok utama pedagang (Kelompok Tua, Bebas-Jual, dan YBN). Masalah yang dirasa pedagang serta -dan terutama- petani makin sama, bahwa ketidaksukaan mereka, lebih karena perilaku YBN (dilihat sebagai kepanjangan kekuasaan) yang tak menganggap masyarakat setempat sebagai unsur penting dalam membuat rencana program, padahal semua langkah YBN berpengaruh langsung ke masyarakat setempat. Dalam kasus ini, masuknya YBN merupakan kasus signifikan tentang sulitnya organisasi modem beradaptasi pada sistem sosial desa yang spesifik.Tiga kelompok utama pedagang tadi punya posisi unik mengingat 'modal' dan kekuatan mereka masing-masing dalam berhubungan dengan pihak lain. Dari dinamika interaksi para pelaku usaha bunga, penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa masing-masing kelompok -terutama dalam upaya membangun dan mempertahankan interest dan kekuatan dominasi yang mereka miliki- punya mekanisme khas saat berinteraksi. Dalam upaya memperkokoh dasar interest masing-masing, tiga kelompok pedagang tadi secara variatif, menekankan pentingnya menguasai kaum tani. Malah penguasaan dan dominasi terhadap petani mereka lakukan sistematis, karena kesadaran demi kelangsungan supply maupun kontinuitas produksi.Kelompok pedagang Tua misalnya, lebih melakukan penguasaan pada upaya menyerang kognitif petani, dengan mereproduksi model hubungan tradisional-feodalistik; dimana petani menjadi tetap melihat dirinya sebagai sub ordinasi mereka. Pedagang baru menguasai petani justru secara langsung dan mendasar, dengan mendominasi tanah dan waktu kerja petani. YBN juga melakukan hal serupa dengan kekuatan uang, dengan cara memberi kredit bagi aneka kepentingan produksi masyarakat.Dalam hubungan dinamika dan konflik yang terjadi antar pedagang, konsumen jelas menjadi pihak paling diuntungkan; karena supremasi mereka tak pernah disoal atau digugat. Di lain pihak, petani adalah yang paling dirugikan; karena selalu jadi kelompok yang didominasi dan dikuasai demi kelangsungan berbagai kepentingan pedagang."

"ABSTRAKMasyarakat seharusnya menjadi pihak utama dalam mengelola sumber daya alam karena peransertanya akan mempengaruhi kelangsungan sumber daya tersebut, balk secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Sayangnya, banyak Peranserta yang tidak sejalan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan cenderung mengarah kepada kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini, pengaruh Peranserta masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Enim dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas sumber secara khusus dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan sumber daya air.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa (1) Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, (2) pengaruh Peranserta masyarakat terhadap pengelolaan kualitas air, (3) hubungan antara kondisi penanganan Iimbah dan kualitas air; (4) pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas air, secara bersamaan (simultan). Penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode survey ini dilakukan di daerah sepanjang Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Ada 132 responden yang tinggal di pinggir sungai, diambil sebagai sampel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi. Hasil pemrosesan data statistik menunjukkan bahwa besamya pengaruh simultan Peranserta masyarakat (X1) dan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y) adalah 0,733 yang berarti cukup kuat. Sedangkan kontribusi simultan variabel X1 dan X2 terhadap Y is 73,3% or (Y)= R2 x 100% = 73.3% dan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Lebih jauh lagi, naikturunnya pengelolaan kualitas sumber daya air dapat diprediksi atau dihitung melaiui persamaan regresi Y = 18.665 + 0.227 Xi + 0.459X2. Besarnya pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah 0,685 atau 68,5%; kemudian, sisanya ditentukan oleh variabel lain. Besarnya koefisien pengaruh kondisi penanganan limbah terhadap pengelolaan sumber daya air adalah 0,566 atau kontribusi sebesar 56,6%.Angka-angka di atas menunjukkan adanya korelasi yang besar antara (1) Peranserta masyarakat (X1) dan pengelolaan kualitas air (Y), (2) kondisi penanganan Iimbah (X2) dan pengelolaan kualitas air (Y), (3) Peranserta masyarakat (X1) bersamaan dengan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y). Dengan kata lain, masing-masing variabel (XI dan X2) saling mempengaruhi terhadap pengelolaan kualitas air baik secara individu maupun bersamaan.Dari hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan limbah harus diperhatikan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong Peranserta masyarakat untuk ramah lingkungan dan menciptakan kondisi yang lebih balk dalam penanganan limbah. Ini memerlukan usaha-usaha strategis dan terpadu untuk menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat memiliki Peranserta yang diinginkan dan ramah pada lingkungan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk berupaya mengubah Peranserta masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan. Hal ini tentunya akan menghasilkan keuntungan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya dan generasi mendatang dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, masyarakat harus diberikan pelatihan khusus dan penyuluhan mengenai cara penangangan limbah yang lebih baik. Terakhir, penyediaan prasarana yang relevan dan insentif yang nyata juga panting diberikan.

---

ABSTRACTSociety should be the main agent in managing natural resources, as their participation will influence the natural resources' sustainability, directly or indirectly. Unfortunately, many of the participations are not in line to support the environment preservation so that their daily activities often produce pollutions. The same thing happens to Enim River. In this research, the influence of participation of the society living on the riverside of Enim and the waste processing condition to water resource management in specific is questioned. Therefore, this research is to study how much the effect of society's participation and waste-processing condition to the quality of water resource management is.The purposes of the research are to identify and analyze (1) the society's participation and the condition of waste processing resulted from daily activities; (2) the influence of society's participation on water quality management; (3) the relations between waste processing condition and water quality; (4) the influence of society's participation and waste processing condition on water quality management, simultaneously. This analytical descriptive research, which uses survey method, was conducted in the riverside of Enim Lematang River, District of Muara Enim, Province of South Sumatra. There are 132 respondents living on the riverbanks taken as samples, which later analyzed by using correlation coefficient and regression.The statistical data processing result shows that the coefficient of simultaneous effect of the society's participation (X1) and the condition of waste processing (X2) to the management of water resource quality (Y) is 0.733, which means relatively strong. While the simultaneous contribution of variable XI and X2to (Y) = R2 x 100% = 73.3% and the rest is decided by other variables_ Furthermore, the fluctuation of the management of water resource quality can be estimated through the regression equivalence of Y = 18.665 + 0.227 XI + 0.459X2. The effect coefficient of variable Xl to Y is 0.685 or 68.5% in percentage; later, the rest is determined by other variables. The effect coefficient of waste processing condition to water resource management is 0.566 or contribution as of 56.6% in percentage. Those figures can be interpreted that there are considerable correlations between (1) the society's participation (XI) and water resource management (Y); (2) waste processing condition (X2) and water resource management (Y); (3) the society's participation (X1) together with waste processing condition (X2) and the water resource management (Y). In other words, those variables (Xiand X2) influence the water resource management, either solely or simultaneously.The research shows that the society's participation and waste processing condition should be paid attention to promote the water resource management. It can be done by encouraging the people's participation to be friendly-environment and creating the better condition of waste processing. The findings of the research support the conclusion that the better transformation of society's participation promotes the success and effectiveness of the water resource management. It needs strategic and comprehensive efforts to create conditions, which favor the society to have desirable and friendly-environmental participations.Based on the above conclusion, this research recommends the local government to attempt to transform the people's participation to increase their knowledge and awareness of the importance of keeping the environmental sustainability. It surely leads to the benefits, which will promote the life quality of the society in general, and the next generation for the long term. To put it into practice, the local government should give special training and counseling to the society on how to process waste better. The measures are expected to change the people's participation to treat the environment better. In addition, the government should also provide the relevant facilities or infrastructures and real incentives to the society."