Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asas pacta sunt servanda dan syarat sah perjanjian merupakan aspek yang penting guna menentukan keabsahan suatu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dalam memutuskan terkait pembatalan perjanjian. Namun kenyataannya, Majelis Hakim dalam membatalkan suatu perjanjian menggunakan asas terang dan tunai serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1816 K/Pdt.G/1989 sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada penggunaan asas terang dan tunai oleh Majelis Hakim serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Guna menjawab fokus utama permasalahan pada penelitian ini tersusun menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata serta pertimbangan hakim mengenai asas terang dan tunai maupun ketidakcermatan pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian hukum doktrinal ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini kemudian dilakukan kesesuaian antara satu dengan lainnya agar menghasilkan simpulan yang sistematis, logis, dan efektif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam PPJB 63 Tahun 2011 harus melihat dahulu syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian. PPJB 11a Tahun 2011 berlakunya asas pacta sunt servanda dimana perjanjian ini menjadi undang-undang bagi para pihak. PPJB 63 Tahun 2011 melanggar syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal. Disamping itu, calon penjual wanprestasi atas kesepakatan yang terjalin dalam PPJB 11a Tahun 2011 karena menjual kembali objek tanahnya kepada pihak lain. Selanjutnya calon pembeli yang mendapatkan perlindungan hukum serta melanjutkan perikatan sampai peralihan hak atas tanah yaitu calon pembeli PPJB 11a Tahun 2011, sedangkan calon pembeli PPJB 63 Tahun 2011 tidak mendapatkan perlindungan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menggunakan asas terang dan tunai serta yurisprudensi dalam membatalkan PPJB 63 Tahun 2011. Seharusnya Majelis Hakim mengedepankan syarat sah perjanjian serta asas-asas perjanjian.

---

The principle of pacta sunt servanda and the legal requirements of an agreement are important aspects to determine the validity of a land sale and purchase binding agreement on land in deciding whether to cancel the agreement. However, in practice, the Judges Panel in canceling an agreement uses the principle of real and cash and Supreme Court Jurisprudence Number 1816 K/Pdt.G/1989 as a legal basis. Therefore, this research focuses on the use of the principles of real and cash by the Judges Panel as well as legal protection for the parties in canceling the binding agreement of sale and purchase. In order to answer the main focus of the problem in this research, it is organized into 2 (two) problem formulations, namely legal protection for prospective buyers in a sale and purchase binding agreement if it is related to Article 1320 of the Civil Code and the judge's consideration of the principle of real and cash and the imprudence of the parties in the sale and purchase binding agreement. This doctrinal legal research is used to collect legal materials with literature studies. This data collection is then carried out in accordance with one another in order to produce a systematic, logical, and effective conclusion to answer the problems raised in this study. The results of the analysis show that the provision of legal protection for prospective buyers in PPJB 63 of 2011 must first look at the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement. In PPJB 11a of 2011, the principle of pacta sunt servanda service applies, where this agreement applies as law to the parties. PPJB 63 of 2011 violates the legal requirements of the agreement regarding a lawful cause. Besides that, the prospetive seller defaulted on the agreement in PPJB 11a Tahun 2011 because resold that land object to another party. Furthermore, prospective buyers who get legal protection and continue the engagement to the stage of transferring land rights are prospective buyers of PPJB 11a of 2011, while prospective buyers of PPJB 63 of 2011 do not get legal protection. The consideration of the Judges Panel in the decision used the principles of real and cash and jurisprudence in canceling the PPJB 63 of 2011. The Judges Panel should have prioritized the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement."

"PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat serta menambah jumlah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Selain untuk mempercepat laju pendaftaran tanah di Indonesia PTSL juga difungsikan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta kesejahteraan hak atas tanah masyarakat. Dalam prakteknya, PTSL khususnya di Tangerang Selatan terdapat beberapa permasalahan. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi tersebut maka dalam penelitian ini diangkat dua rumusan yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan PTSL di Tangerang Selatan, yang kedua, upaya yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan PTSL di Tangerang Selatan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan dukungan data empiris berupa wawancara kepada Pejabat Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan serta masyarakat yang mengikuti kegiatan PTSL. Hasil analisis dalam penelitian ini yaitu penyebab permasalahan yang terjadi dalam PTSL di Kota Tangerang Selatan adalah karena kurangnya kelengkapan berkas, alas hak atas tanah yang belum jelas, adanya syarat biaya PPH dan BPHTB yang tidak dapat terpenuhi, syarat pembuatan akta tanah yang tidak dapat terpenuhi, kendala sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Tangerang Selatan yang bertugas menangani PTSL, banyaknya tanah yang terlantar, serta belum optimal nya penerapan asas Contradictur Delimitatie. Kemudian upaya yang diperlukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan dari segi substansi hukum, budaya hukum dan struktur hukum yang terlibat dalam PTSL di Tangerang Selatan. Kemudian saran yang diberikan adalah rekonstruksi Permen PTSL terkait aturan jangka waktu pelaksanaan, jumlah pelaksana PTSL dan terkait aturan Pajak PPH serta BPHTB, menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat serta memperbaiki kualitas serta kuantitas anggota pelaksana PTSL.

---

PTSL is a land registration program implemented by the government in order to accelerate and increase the number of land registrations throughout Indonesia. In addition to accelerating the pace of land registration in Indonesia, PTSL also functions to provide guarantees of legal certainty and the welfare of community land rights. In practice, PTSL, especially in South Tangerang, has several problems. To analyze the problems that occur, in this study two formulations are raised, namely the factors that cause problems in the implementation of PTSL in South Tangerang, second, the efforts needed to solve PTSL problems in South Tangerang. To answer the formulation of the problem, normative research methods were used with the support of empirical data in the form of interviews with South Tangerang City Land Office officials and the community participating in PTSL activities. The results of the analysis in this study are that the causes of the problems that occur in PTSL in South Tangerang City are due to a lack of completeness of files, the grounds for land rights are not yet clear, there are requirements for PPH and BPHTB fees that cannot be fulfilled, requirements for making land deeds that cannot be fulfilled, human resource constraints at the South Tangerang Land Office in charge of handling PTSL, the large amount of abandoned land, and the not yet optimal application of the Contradictur Delimitatie principle. Then the effort needed is to optimize the implementation in terms of legal substance, legal culture and legal structure involved in PTSL in South Tangerang. Then the advice given was the reconstruction of the PTSL Ministerial Regulation related to the rules for the implementation period, the number of PTSL implementers and related to the PPH and BPHTB Tax rules, intensifying outreach to the community and improving the quality and quantity of PTSL implementing members."

"Kasus sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada hukum terkait pertanahan di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat perselisihan antar individu, individu berhadapan dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Permasalahan sengketa tentu membutuhkan penyelesaian melalui jalur mediasi atau gugatan yang dikenal melalui lembaga pengadilan negeri yang berkaitan dengan perdata atau pidana dan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional. Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/K/TUN/2022 yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada kasus ini menganalisis bagaimana hubungan hukum sertipikat hak milik penggugat & milik tergugat dan riwayat penerbitan sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoris dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari analisis putusan tersebut dapat diketahui bahwa penggugat merupakan pemegang sertipikat tanah terbit lebih dahulu pada tahun 1982 yang dibeli dari Setia Arhiap seluas 48.330 m2 pada tahun 2006 nomor sertipikat 28243/Desa Limbung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, dan atas dasar Akta Jual Beli dilakukan pemindahan nama kepada WP (Penggugat) di Kantor Pertanahan Nasional namun pada tahun 2017 telah diterbitkan sertipikat oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kubu Raya atas nama NV seluas 7.500 m2 pada tahun 2017 dengan nomor 10112/Desa Limbung. Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta namun gugatan pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut ditolak sehingga penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung berpendapat putusan di tingkat pertama dan banding adalah keliru dan membatalkan sertipikat milik tergugat serta mencoret dari daftar buku tanah.

---

Land disputes frequently occur in Indonesia, arising from conflicts between individuals, individuals versus groups, and groups versus groups. These disputes often require resolution through civil court involving civil or criminal case and administrative courts related to the issuance of land ownership certificates by officials of the National Land Agency. One notable case is found in the Supreme Court Decision Number: 158/K/TUN/2022, which took place in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. In this case, the author analyses correlation between the land ownership certificates of the plantiff and defendant, and whether the issuance history of the certificates complies with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This study employs a doctrinal research method with a explanatory typology, utilizing secondary data. From the analysis of decision, it is revealed the plaintiff holds and earlier land certificate issued in 1982, Purchased from Setia Arhiap, covering and area of 48,330 m2 in 2006 with certificate number 28243/Village of Limbung, in the presence of Land Deed Official Pontianak Regency. Based on the Sale and Purchased deed, the name was transferred to WP (the plaintiff) at the National Land Agency. However, in 2017, certificate was issued by the Kubu Raya Land Office in the Name of NV for an area 7,500 m2 with certificated number 10112/Village of Limbung. The Plaintiff filed a lawsuit at the Administrative Court of Pontianak, which was subsequently rejected by the High Administrative Court of Jakarta at both the first instance and appellate levels. The plaintiff then filed for cassation at the Supreme Court, which opined that the decisions at the both the first instance and appellate levels were erroneous, thus annulling the defendant certificate and striking it from the land book."

"Salah satu kewenangan khusus notaris yaitu membuat akta di bidang pertanahan berupa akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Dalam pembuatan akta PPJB pada transaksi jual beli tanah, para pihak pembeli dan penjual pada saat penandatangan akta harus hadir di hadapan notaris dan bukan pihak perantara yang mengurus proses jual beli bertindak sebagai pembeli. Namun hal ini terjadi dalam perkara Putusan Nomor 35/Pid/B/2022/PN.Tpg, pihak perantara bertindak sebagai pembeli yang turut melibatkan notaris sehingga akta PPJB yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga timbul pertanyaan yang menjadi inti permasalahan yakni terkait bagaimana kekuatan hukum akta pengikatan jual beli terhadap akta nomor 6, 7, 8 dan 9 apabila ditinjau dari Pasal 48 UUJN dan Pasal 1320 KUHPer dan bagaimana pertanggungjawaban hukum notaris RAG atas kesalahannya dalam membuat akta pengikatan jual beli tersebut. Bentuk penelitiannya adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dengan mengadopsi pendekatan kualitatif yang selanjutnnya dapat ditarik sebuah kesimpulan kekuatan akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akta terdegradasi dan menjadi akta dibawahtangan atau akta tersebut berakibat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan dan pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan. Bentuk pertanggungjawabannya, notaris dapat diberhentikan sementara dan jika telah diputus dalam perkara pidana pemberhentiannya mengikuti lamanya putusan pidana.

---

One of the special powers of a notary is to make a deed in the land sector in the form of a deed of sale and purchase agreement (PPJB). In making the PPJB deed for the land sale and purchase transaction, the buyer and seller at the time of signing the deed must be present before the notary and not the intermediary party who takes care of the buying and selling process acting as the buyer. However, this happened in the case of Decision Number 35/Pid/B/2022/PN.Tpg, an intermediary party acting as a buyer involved a notary so that the PPJB deed made was not in accordance with statutory provisions. So that the question arises which is the core of the problem, namely related to how the legal force of the deed of sale and purchase binding on deed number 6, 7, 8 and 9 when viewed from Article 48 UUJN and Article 1320 of the Criminal Code and what is the legal responsibility of the notary RAG for his mistakes in making the deed of binding sale and purchase the. The form of research is a normative juridical method with a prescriptive research typology by adopting a qualitative approach which can then be drawn a conclusion that the strength of a deed that is made is not in accordance with statutory regulations, then the deed is degraded and becomes a private deed or the deed results in being null and void or can be canceled and the aggrieved party can file a claim for compensation to the court. The form of accountability, the notary can be temporarily dismissed and if it has been decided in a criminal case the dismissal follows the duration of the criminal decision."

"Akta Wasiat merupakan kehendak terakhir dari Pewasiat untuk memberikan harta peninggalannya kepada seseorang yang ditunjuk dalam akta tersebut yang dilakukan setelah Pewasiat meninggal dunia. Pembuatan Akta Wasiat dilakukan di hadapan Notaris dan dihadiri saksi-saksi serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Permasalahannya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap Kesalahan Redaksional dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Obyeknya merupakan Harta Bersama apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan bagaimanakah kaitan antara penerapan Prinsip Kehati-hatian seorang Notaris dengan Perbuatan Melawan Hukum apabila dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif dengan menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan. Tanggung jawab Notaris terhadap Kesalahan Redaksional Akta Wasiat berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris dapat dikenakan sanksi untuk penggantian biaya, rugi dan bunga terdapat pada kententuan berikut yang diantaranya yaitu dalam ketentuan Pasal 44. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mdn., terdapat Kesalahan Redaksional dalam pembuatan Akta Wasiat yang dilakukan oleh Notaris. Atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris, Notaris digugat dengan Perbuatan Melawan Hukum. Pada kasus tersebut Notaris bertanggung jawab terhadap Kesalahan Redaksional pembuatan Akta Wasiat serta Notaris yang bersangkutan bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata dikarenakan dalam menjalankan jabatannya tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian. Amar Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris batal. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Notaris tersebut tidak menjalankan Prinsip Kehati-hatian dan kurang memperhatikan syarat-syarat dalam pembuatan Akta Wasiat. Saran terhadap penelitian ini bahwa Notaris dalam Putusan berkaitan harus teliti dalam membuat Erfstelling. Apabila pembuatan Erfstelling tanpa menyebutkan harta-harta milik daripada Pewasiat, maka Redaksional pembuatan Erfstelling yang dibuat oleh Notaris tidak terdapat masalah.

---

Testament Acte is the last will of the Testator to give his estate to a person designated in the deed which is done after Testator dies. The making of Legaat is carried out before a Notary and is attended by witnesses and must meet the conditions specified by the Act. In practice the making of a Legaat is often made by not fulfilling the existing provisions. The problem is how is the Notary's responsibility for Formulation Errors in making a Testament Acte whose Object is Financial Settlement if it is related to Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary and how is the relations between the application of the Precautionary Principle of a Notary and Tort if it is related to the case in the Medan District Court Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN Mdn. To answer these problems, the author uses Juridical-Normative legal research methods using data collection tools in the form of literature studies. The responsibility of the Notary for the error of the Formulation of Legaat based on the provisions of the UUJN, the Notary may be subject to sanctions for reimbursement of costs, compensation and interest is contained in the following provisions, including in the provisions of Article 44. In the case of the Medan District Court Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN Mdn., there was a formulation error in the making of Legaat made by the Notary. For negligence committed by a Notary, the Notary is sued with Unlawful Acts. In that case, the Notary is responsible for the formulation of the Legaat and the Notary concerned is responsible under Article 1366 of the Civil Code because in carrying out his position he does not apply the Precautionary Principle. In the Judgment Decision, the Panel of Judges held that the Legaat made by the Notary was void. The author concludes that the Notary does not carry out the Precautionary Principle and pays little attention to the conditions in making the Legaat. The author suggests the Notary in the relevant Judgment should be meticulous in making Erfstelling. If the manufacture of Erfstelling is without mentioning the property of the Pewasiat, then the Formulation of the manufacture of Erfstelling made by a Notary is no problem.

 

"

"Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah semasa hidupnya berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata. Hibah dengan objek berupa tanah wajib dibuat dengan akta autentik berupa akta hibah dalam bentuk khusus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian hibah dapat meninggalkan sengketa apabila melanggar batasan mengenai legitieme portie. Dalam Putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 terdapat permasalahan hukum dimana hakim membatalkan Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah tanpa didasarkan atas perhitungan harta peninggalan pewaris (HP Massa) sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang diangkat penulis adalah mengenai kedudukan akta perjanjian (ikatan) hibah dalam putusan MA No. 2892 K/PDT/2021 dan perhitungan besarnya legitieme portie pada pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut. Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui wewenang serta tanggung jawab Notaris dan PPAT terhadap pelaksanaan jabatannya dalam pembuatan Akta Hibah khususnya aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu dengan bentuk penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu: 1). Pemberian hibah atas tanah harus dibuat dalam suatu Akta Hibah dihadapan PPAT, sehingga tidak diperbolehkan dibuat melalui suatu perjanjian pendahuluan dalam bentuk apapun seperti Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak sesuai dengan filosofi dari pemberian hibah; 2). Perhitungan legitieme portie pada Pasal 921 KUHPerdata penting dilakukan sebagai dasar mengetahui apakah harta peninggalan pewaris yang ada terdapat kekurangan sehingga tidak memenuhi hak legitimaris atas legitieme Portie. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu: 1). Notaris dan PPAT tidak melakukan kesalahan membuat suatu akta yang tidak lazim seperti Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah dikarenakan tidak sesuai dengan filosofis dari pemberian hibah, untuk itu pemberian hibah haruslah dilakukan melalui suatu Akta Hibah yang dibuat dhadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu 2). Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas penting dalam menegakkan kode etik dan menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT sehingga Notaris dan/atau PPAT terhindar dari risiko dan tanggung jawab terhadap kesalahan terhadap akta yang dibuatnya.

---

A grant is a free grift through a unilateral agreement, described under article 1666 Indonesian Civil Law. Grants with objects in the form of land must be made with an authentic deed in the form of a grant deed in a special form in front of the Land Deed Maker's Office. The granting of grants can result in a dispute when violating the restrictions described under legitieme portie. In the Supreme Court Order No 2892 K/PDT/2021 there is a legal issue where the Judge annuls the Act of Agreement (Obligations) on Act without being based on the calculation of the inheritance of the heir (HP Massa) resulting in uncertainty for the parties. Based on this, the formulation of the problem raised by the author is regarding the position of the grant agreement (bond) in the Supreme Court decision Number 2892 K/PDT/2021 and the calculation of the amount of legitimacy portie in the judge's consideration in the decision. The main outcome of this research is to identify role and responsibilities of the notary and Land Deed Making Officer to their duties in producing land grant especially on the making of acts and aspects of law that needs to be scrutinized in the process. The research method used is the form of juridical-normative research using secondary data obtained from primary and secondary legal sources through analyzing literatures and conducting interviews.. The conclusions taken in this study are: 1). Grants for land must be made in a Deed of Grant before the Land Deed Making Offiicer, so that it is not allowed to be made through a preliminary agreement in any form such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant because it is not in accordance with the philosophy of granting; 2). Assessment of the legitieme portie in Article 921 of the Civil Code is important as a basis to find out whether there are deficiencies in the inherited assets so that they do not fulfill the legitimate rights of the legitieme portie. Further suggestions that can be given are: 1). Notaries and Land Deed Making Officers do not make the mistake of making an unusual deed such as the Deed of Agreement (Ikatan) Grant is not because it is in accordance with the philosophy of giving a grant, for this reason the grant must be made through a Deed of Grant made before an official who has the authority for that 2). The role of the Indonesian Notary Association and the Supervisory Board is important in enforcing the code of ethics and finding errors made by Notaries and/or Land Deed Making Officers so that Notaries and/or Land Deed Making Officers avoid the risks and responsibilities for errors in the deeds they make."

"Dalam suatu perceraian tak jarang terjadi sengketa mengenai pembagian harta, terkhususnya mengenai benda tidak bergerak yaitu tanah. Dalam Putusan Mahkamah Agung 2457 K/Pdt/2020, pihak istri WNI bernama Hany Ratna Gulaso (“HRG”) dan pihak suami WNA bernama Enrico Brandonisio (“EB”) telah memilih untuk pisah harta pada saat perkawinan. Namun demikian, setelah membeli suatu tanah hak milik di Indonesia atas nama HRG, pasangan suami istri tersebut membuat suatu Surat Kesepakatan Bersama untuk memperjanjikan tanah sebagai milik bersama. Hal ini menimbulkan masalah karena asas nasionalitas yang dianut dalam UUPA tidak memperbolehkan WNA untuk mempunyai hak atas hak milik. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah kedudukan harta pasca perceraian suatu perkawinan campuran berdasarkan hukum Indonesia dan juga kedudukan harta pasca perceraian sebagai akibat dari adanya Surat Kesepakatan Bersama. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa benda tidak bergerak berupa tanah di Indonesia yang beralaskan hak milik, HGU, HGB tidak bisa menjadi harta bersama dalam perkawinan campuran karena harus dilepaskan dalam jangka waktu satu tahun atau akan jatuh kepada Negara. WNI tetap berhak atas tanah beralaskan hak tersebut hanya jika telah menyepakati perjanjian pisah harta. Dalam Putusan, EB dan HRG terikat dalam perjanjian pisah harta, sehingga sewaktu mereka membuat Surat Kesepakatan Bersama, pasangan suami istri tersebut bertindak sebagai subjek hukum dengan hak milik bersama bebas, sehingga objek sengketa seharusnya bukan merupakan harta bersama. Oleh karenanya, Surat Keputusan Bersama tersebut sebenarnya merupakan perjanjian nominee yang melanggar ketentuan UUPA.

---

In a divorce, disputes on distribution of marital assets, especially immovable assets such as land, may occur. In the Supreme Court Judgment 2457 K/Pdt/2020, Hany Ratna Gulaso ("HRG"), an Indonesian national as the wife, and Enrico Brandonisio ("EB"), an Italian national as the husband, have chosen to separate their assets at the time of marriage by agreeing on a nuptial agreement. Nevertheless, after purchasing a piece of land with Ownership Rights in Indonesia, the pair also made a Letter of Agreement to treat the object as marital property. This raises a problem because the nationality principle adhered to in the Indonesian Agrarian Law prohibits foreigners from having Ownership Rights over land in Indonesia. This research studies the status of marital assets post-divorce in a mixed marriage and the status of marital assets due to the so-called Letter of Agreement agreed upon by the husband and wife. It is doctrinal research with an analytical descriptive research typology. This research finds that an immovable asset in the form of land with Ownership Rights in Indonesia is not an object of marital property in a mixed marriage because the land must be released to the third party within one year, or the State will seize it. Indonesian nationals will still have Ownership Rights over land located in Indonesia only if a nuptial agreement separating the marital property exists. In the Supreme Court Judgment, EB and HRG are bound in a nuptial agreement to separate their assets, so that when they agreed on the Letter of Agreement, they act as legal subjects with free joint property rights. Therefore the disputed land should not be treated as marital property. Consequently, the Letter of Agreement is, in fact, a nominee agreement which violates the Indonesian Agrarian Law."

"Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 yang tidak memiliki irah-irah tersebut. Selain itu adanya tindakan kreditur yang melakukan sita jaminan yang didasarkan atas salinan tersebut, bahkan dalam akta tersebut juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai jaminan. Mengingat bahwa suatu akta pengakuan hutang merupakan pengakuan sepihak dari debitur karena telah berhutang kepada kreditur dalam jumlah tertentu dan tidak boleh mencantumkan persyaratan-persyaratan lain, maka akta ini seharusnya dapat menjadi bias perihal kepastian jumlah hutangnya dikarenakan cicilan dari yang telah dilakukan oleh debitur yang wanprestasi. Kedua masalah inilah yang diangkat dalam tesis ini, antara lain; kekuatan hukum eksekutorial dalam akta pengakuan hutang no 71 tahun 2018 dan kedudukan hukum klausul denda dan bunga dalam akta pengakuan hutang 71 tahun 2018 berdasarkan studi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah doktrinal. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam akta pengakuan hutang tersebut dan pencantuman klausul dan denda yang menjadikan akta pengakuan hutang ini tidak murni dan membuat seolah-olah hanya sebagai surat sanggup atau perjanjian hutang piutang. Adapun saran yang diberikan antara lain pemahaman yang lebih jeli dari hakim terhadap keabsahan suatu surat pengakuan hutang murni dengan melihat faktor formil dan materiil.

---

Grosse deed of acknowledgment of Debt aims to guarantee legal certainty for creditors in the event of default by the debtor. The specificity of the deed of acknowledgment of Debt grosse compared to other deeds is that the “For the sake of JUSTICE BASED ON THE ONE ALMIGHTY GOD” has executorial power like a court decision. This executive power is also explained in article 224 of the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and Article 1 point 11 in the Notary Office Law. But unfortunately, the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021, the judge still validated the debt acknowledgment deed No. 71 of 2018 which does not have these title. Apart from that, there was an action by the creditor who carried out a confiscation guarantee based on these constraints, even the deed did not provide provisions regarding collateral. Given that a deed of acknowledgment of debt is a unilateral acknowledgment of the debtor because he owes a certain amount to the creditor and cannot include other conditions, this deed should be biased regarding the certainty of the amount of his debt due to installments made by the default debtor. These two issues are raised in this thesis, among others; executorial legal force in the deed of acknowledgment of debt no 71 of 2018 and the legal status of fines and interest clauses in the deed of acknowledgment of debt 71 of 2018 based on the study of the Supreme Court Decision No. 2834K/PDT/2021. The research method applied in this thesis is doctrinal. The results of this study are that there is no executorial power in the debt acknowledgment deed and the inclusion of clauses and fines that make the debt acknowledgment deed impure and make it appear as if it is only a promissory note or receivables agreement. The advice given includes a more observant understanding from the judge on the validity of a pure debt acknowledgment by looking at formal and material factors."

"Akta Testamen Rahasia Nomor 24 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021 dengan objek harta bersama antara suami dan istri. Putusan majelis hakim menyatakan bahwa akta testamen Rahasia Nomor 24 dengan objek harta bersama agar dapat dinyatakan sah dan mengikat dalam proses pembuatannya harus mengikuti kaidah hukum waris dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini akan menganalisis mengenai prosedur pembuatan Akta Testamen Rahasia Nomor 24 agar dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak apabila dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021 serta sifat rahasia dari Akta Testamen Rahasia apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini doktrinal dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder dengan relevansi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pada penelitian ini diperoleh simpulan bahwa akta testamen rahasia yang objeknya adalah harta bersama tetap dapat dilaksanakan dengan catatan dalam akta tersebut penghadap hanya merumuskan testamennya atas ½ (satu per dua) bagian harta miliknya sehingga tidak akan menyalahi hak subjektif salah satu pihak akan harta bersama tersebut. Perumusan akta testamen rahasia yang dilakukan atas harta bersama suami dan istri tetap harus dilakukan oleh satu pihak sehingga dalam hal ini tidak bisa saling meminta persetujuan karena akan menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi tugas bagi notaris untuk memberikan penyuluhan hukum.

---

Deed of Confidential Testament Number 24 as per Supreme Court Decision Number 3703 K/Pdt/2021 with joint property object between husband and wife. Decision, the panel of judges stated that the secret testament deed Number 24 with the object of joint property in order to be declared valid and binding in the process of making it must follow the principles of inheritance law and the Marriage Law. This research will analyze the procedure for making the Confidential Testament Deed Number 24 so that it can be valid and binding for the parties when it is linked to Article 36 of the Marriage Law and Supreme Court Decision Number 3703 K/Pdt/2021 and the secret nature of the Confidential Testament Deed when it is linked to Supreme Court Decision Number 3703 K/Pdt/2021. The research method used in this research doctrinal with a descriptive research typology that uses secondary data with the relevance of various relevant laws and regulations. In this study, it was concluded that the confidential testament deed whose object is joint property can still be carried out with the note in the deed that the appearer only formulates his testament for ½ (one over two) of his property so that it will not violate the subjective rights of either party to the joint property. In the formulation of a confidential testament deed which is carried out on the joint property of husband and wife it must still be carried out by one party so that in this case one cannot ask for mutual approval because it would violate the provisions of the legislation and duty of the notary to provide legal counselling."

"Perjanjian Hibah merupakan perjanjian sepihak (unilateral agreement) yang artinya kewajiban hanya dimiliki oleh satu pihak saja yaitu Pemberi Hibah, sedangkan Penerima Hibah hanya memiliki hak, misalnya untuk menerima objek dalam penghibahan. Objek dalam penghibahan harus berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memang sudah ada wujud dan keberadaannya secara jelas pada saat penghibahan dilakukan. Di samping itu, status kepemilikan dari objek hibah juga harus jelas bahwa benar benda yang akan dihibahkan merupakan milik si Pemberi Hibah. Fokus dari penelitian tesis ini adalah mengenai prosedur hibah dengan objek harta warisan dan pertimbangan Majelis Hakim terkait klausula kesepakatan dan causa yang halal yang menjadi dasar pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 yang masing-masing tertanggal 5 Agustus 2019 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/PDT/2022. Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal yang dalam pengumpulan bahan-bahan hukumnya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa prosedur penghibahan atas sejumlah uang berdasarkan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 sudah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat penghibahan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Namun, permasalahannya adalah objek dengan harta warisan dalam penghibahan tidak memenuhi syarat sebagai objek hibah karena merupakan harta warisan yang masih menjadi perselisihan di antara para ahli warisnya. Hibah memiliki kedudukan sebagai suatu perjanjian yang bersifat cuma-cuma dan karenanya dalam pelaksanaan hibah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pertimbangan Majelis Hakim yang berfokus kepada tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dan causa yang halal tidak tepat jika dijadikan dasar atas pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7. Dasar dari pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 adalah karena akta-akta hibah tersebut menyimpangi pembagian para ahli waris yang seharusnya bersifat mengikat. Selain itu, penghibahan juga dilakukan atas benda yang belum sepenuhnya menjadi hak milik dari Pemberi Hibah.

---

Gift agreement is categories as a unilateral agreement, which means that the obligation is only owned by one party, namely the donor, while the donee only has the right, for example to receive the gift object. The object in the gift agreement can be in form of movable or immovable, as long as the status of the object is clear and already exist at the time when the gift is made. Besides, the ownership status of the gift object must also be clear that the object to be donated belongs to the donor. The focus of this research is on the procedure of gifts with objects from inheritance and the considerations of the Panel of Judges regarding agreement clauses and lawful causes which form the basis for canceling Deeds of Gifts Number 4, 5, 6, and 7, each of which is dated August 5, 2019 in the Supreme Court Decision Number 3013 K/PDT/2022. The thesis research is doctrinal legal research in which the collection of legal materials is carried out through a literature study with an analytical descriptive research typology. The results of the research shown that the procedure of gifts with an amount of money based on the Deed of Gifts Numbers 4, 5, 6, and 7 has been carried out in accordance with the conditions of gift as stipulated in the provisions of the Indonesian Civil Code. However, the problem is that the object of the gift does not meet the requirements as an object of gift because it is an inheritance which is still a matter of dispute among the heirs. Gift has a position as an agreement which is voluntarily (gratuitousness) and therefore in the implementation of the gift must meet the legal requirements of an agreement regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the considerations of the Panel of Judges which focused on the non-fulfillment of the elements of the agreement and lawful causal were inappropriate as a basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7. The basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7 was because the gift deeds deviate from the division of heirs which should be binding. In addition, gifts are also made to objects that have not fully become the property of the donor."