Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Timotius Benjamin Ebenezer
Keterbatasan Sistem Hukum dalam Penanganan Kasus PT ASABRI: Dilema antara Tindak Pidana Korupsi dan Pasar Modal = The Limitation of Legal System in the Prosecution of PT ASABRI Case: Dilemma between Corruption and Capital Crimes
" Skripsi ini meneliti mengenai keterbatasan hukum dalam penanganan kasus PT ASABRI yang memiliki dimensi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pasar modal. Secara khusus, skripsi ini juga meneliti terkait bagaimana instansi kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum dalam menindak kasus PT ASABRI diharuskan melakukan pilihan dalam melakukan penuntutan pidana terhadap kasus PT ASABRI, yaitu memilih antara mekanisme tindak pidana korupsi atau tindak pidana pasar modal. Kejaksaan dihadapkan dengan pilihan tersebut karena kasus PT ASABRI yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safiulloh
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dan Perlindungan Pembeli Beritikad Baik Atas Akta Jual Beli Tanah Warisan Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Lainnya (Studi Putusan Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn) = Accountability Of Land Deed Officials (PPAT) And Protection Of Good Intentioned Buyers On Deeds Sale And Purchase Inherited Land Unknown By Other Heirs (Study Of The Decision Number 783/Pdt.G/2019/PN Mdn)
" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dituntut bekerja secara teliti, saksama dan bertanggungjawab karena akta PPAT digunakan sebagai dasar bukti terjadinya suatu peralihan hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian terkait kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 783/Pdt.G/2019/PN Mdn yaitu mengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan batalnya Akta Jual Beli. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum PPAT atas akta jual beli tanah warisan yang dibuat tanpa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angel Olivia Natasya
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Pihak Kepolisian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/TUN/2020) = The Authority of the Notary Honorary Council in Approving the Summons of a Notary by the Police (Supreme Court Decision Number 36 PK/TUN/2020)
" Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik tidak terlepas dari kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan kelalaian yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan Notaris mengakibatkan Notaris bersangkutan dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Untuk memenuhi gugatan yang diajukan terhadap Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus memanggil Notaris bersangkutan untuk dimintakan keterangan. Penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil Notaris untuk dimintakan keterangan, harus mengirimkan surat permintaan persetujuan pemanggilan Notaris kepada Majelis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhel Muhammad
Kedudukan Harta Penjamin Penangguhan Penahanan Tersangka Yang Diberikan Dalam Proses Penyidikan = Status Of Suspect Detention Suspension Of Suspects Given In The Investigation Process
" Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan dilakukan atas kewenangan jabatannya yang sah. Dalam hal penahanan harus dilakukan, tetapi untuk meminimalisir kerugian pada tersangka atau ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fikri Rasyidi
Legalitas penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika analisis putusan mahkamah agung nomor 454/K/ Pid.Sus/ 2011, 1531K/Pid.Sus 2010, dan 2588 K/ Pid. sus 2010 = The legality of the investigator as a witness in a drug s criminal trial analysis of the supreme court s verdict number 454K/Pid.Sus/ 2011, 1531K/ Pid. Sus/ 2010, and 2588 K/ Pid .Sus 2010
" Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: tentang legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan berdasarkan KUHAP, kekuatan hukum pembuktian alat buksi saksi yang diberikan oleh penyidik di persidangan, dan keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46899
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jessica Santoso
Keabsahan Prosedur Penyitaan pada Tahap Proses Persidangan dalam Perkara Money Laundering (Studi Kasus Perkara Indosurya atas Putusan Nomor 2113k/Pid.Sus/2023) = Validity Of Confidential Procedures at the Trial Process Stage in Money Laundering Cases (Case Study Indosurya Case on Ruling Number 2113k/Pid.Sus/2023)
"

Prosedur penyitaan menjadi gagasan baru yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengembalikan kerugian korban, khususnya dalam kasus money laundering. Umumnya, penyitaan dilakukan oleh POLRI pada tahap penyidikan. Namun, karena adanya batas waktu dalam penyidikan, maka pada prakteknya seringkali tidak efektif dalam melakukan penyitaan aset. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dapat membantu penyitaan tersebut apabila terdapat aset yang ditemukan dan belum disita. Selain itu, penyitaan juga menjadi salah satu faktor dalam pemulihan aset. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf
Saksi yang dipidana atas asetnya: perspektif in personam dan in rem dalam proses penyidikan dan penuntutan: studi kasus: putusan No.30/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. = Witnesses sentenced for their assets: in rem and in personam perspectives in investigation and prosecution process: case study: verdict No. 30/Pid.B/PTK/2009/PN.JKT.PST
" ABSTRAK
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat dipastikan selalu terdapat pemeriksaan saksi dalam setiap pembuktian perkara pidana. Saksi berfungsi sebagai pihak yang dengan keberadaannya dan keterangannya di dalam sebuah perkara akan membuat terang sebuah perkara. Pera mpasan atas sebuah aset hasil tindak pidana korupsi dewasa ini dapat dilakukan dengan 2 dua pendekatan yaitu penyidikan dan penuntutan secara in personam dan secara in rem. Pendekatan penyidikan dan penuntutan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Violla Brazzy Upoyo
Prosedur pengajuan hasil tes (deoxyribonucleic acid) DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilam Negeri = Submission procedure of DNA (deoxyribonucleic acid) test result as legal evidence in civil proceedings in district court
" ABSTRAK
Perkembangan Ilmu Pengetahuan telah melahirkan banyak instrumen-instrumen yang membantu kehidupan manusia diantaranya penelitian tentang genetika. Diketahuinya Deoxyribonucleic acid DNA sebagai pembawa unsur kimia untuk informasi genetik merupakan gen yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya dan telah membantu kita untuk mengetahui file-file khas karakter tubuh. Penggunaan resume hasil tes DNA dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, bukti tes DNA telah menjadi alat bukti yang penting bagi pemecahan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angela Tiurma Utha
Benturan antara kepentingan hukum dan hak atas privasi dalam perolehan alat bukti elektronik ditinjau dari hukum acara pidana: studi putusan No. 175/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. = The collision between legal interest and right to privacy of the obtainment electronic evidence: case study No. 175/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai benturan antara kepentingan hukum dan hak atas privasi dalam perolehan alat bukti elektronik, khususnya dalam hal alat bukti elektronik didapatkan oleh seorang individu. Tidak adanya pengaturan secara detail mengenai perolehan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana sangat memungkinkan adanya benturan hak antarindividu. Dalam penyelesaiannya di pengadilan, Hakim harus menentukan hak yang harus didahulukan beserta dengan landasan hukum yang sesuai dengan kaidah hukum acara pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jethro Julian
Penundaan pelaksanaan pidana mati dalam perspektif jaksa sebagai dominus litis = Postponement of death penalty from the perspective Of prosecutor as dominus litis
" ABSTRAK
Jaksa adalah yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana. Putusan pengadilan yang dimaksud di dalamnya juga termasuk pidana mati yang merupakan salah satu bentuk pidana yang masih diatur dalam perundang-undangan di negara Indonesia. Pada praktiknya, pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang baru dapat dilaksanakan bertahun-tahun setelah putusan pidana mati tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena dengan adanya penundaan pelaksanaan pidana mati yang berlarut-larut sehingga muncul anggapan bahwa ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>