Hasil Pencarian

Ditemukan 120 dokumen yang sesuai dengan query

Rachmad M. Firmansyah

Penanganan barang bukti narkotika oleh badan narkotika nasional sebagai penyidik berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22609

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Siagian, Moraldo H.

Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima oleh putusan sela pengadilam dalam perkara pidana penodaan terhadap suatu agama

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22406

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Ronny Roy

Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22437

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

R. Evi Latifah

Proses pembantaran penahanan dalam tahap penyidikan pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Polres Jakarta Selatan

" Skipsi ini mengetengahkan permasalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang telah menjadi masalah nasional di Indonesia, karena perbuatan dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di satu sisi terdapat tuntutan agar setiap tersangka atau terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ditahan untuk selanjutnya dituntut dan dihukum seberat-beratnya, sementara pada sisi lain terdapat kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan pembantaran penahanan, sebagaimana di Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaksanaan proses pembantaran di Sat Serse Narkoba ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22256

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siahaan, Juventhy M.

Pembuktian mark up sebagai unsur kerugian negara pada pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah melalui mekanisme penunjukkan langsung

Depok: Universitas Indonesia, 2007

S22301

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rosy Ervinna

Kekuatan pembuktian rekam medis dalam kasus malapraktek medis ditinjaun dari segi hukum acara perdata (studi kasus Marliana Tanadi melawan H. Kartadinata)

" Malapraktek medis banyak terjadi di Indonesia. Profesi dokter menjadi sorotan dalam kasus malapraktek medis. Masyarakat masih awam mengenai malapraktek medis. Penyelesaian di pengadilan sampai tahap putusan masih sedikit. Proses pembuktian dalam sidang mempengaruhi hasil putusan hakim. Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah berdasarkan alat-alat bukti secara limitatif. Salah satu alat bukti tersebut adalah alat bukti surat. Alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian tertinggi diantara alat bukti-alat bukti lain. Malapraktek medis merupakan bentuk kelalaian dokter. Malapraktek ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22059

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ajeng Kamaratih

Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana oleh penuntut umum ditinjau dari hukum pidana formil (studi kasus : peninjauan kembali terhadap Pollycarus dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir)

" Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan salah satu dari jenis upaya hukum luar biasa. Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah terpidana dan ahli warisnya. Namun belakangan ini yang terjadi adalah Penuntut Umum yang merupakan pihak-pihak di luar yang disebutkan dalam KUHAP diberikan hak untuk mengajukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22065

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Orchida Ramadhania

Tinjauan yuridis terhadap proses peradilan pada tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Studi kasus atas nama terdakwah Karsidi alias Bidut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur).

" Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam. Hal tersebut merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Keberadaannya penting untuk menjamin pembangunan serta menjaga keseimbangan ekosistem alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur sumber daya alam tersebut dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip pengaturan sumberdaya secara bijaksana dijelaskan pertama kali dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang selanjutnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S24546

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rainer Faustine Jonathan

Bukti yang cukup sebagai syarat penahanan tersangka pada tahap penyidikan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP : studi kasus penahanan tersangka atas nama Taslim Suhada = Sufficient eveidence as a validity condition of detention of suspects at this stage of investigation according to Point 21 point (1) Indonesian Criminal Procedural Law detention : case study on behalf Taslim Suhada

" Pengaturan mengenai syarat-syarat upaya paksa penahanan dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia belumlah memadai. Kurang memadainya pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa penahanan dalam penegakan hukum sehari-hari. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2013

S44768

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fajar Cahyo Sugito

Tugas dan kewenangan balai pemasyarakatan dalam proses penyidikan tindak pidana anak : studi kasus Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor W7.EK.PK.01.05.02-04, W8.PK.01.05.06-0540 dan W8.PK.01.05.06-0823 = Duties and authority of correctional center in delinquency investigation process : case studies Social Research Number W7.EK.PK.01.05.02-04, W8.PK.01.05.06-0540 and W8.PK.01.05.06-0823

" Skripsi ini membahas Peranan Balai Pemasyarakatan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Anak. Namun dalam melaksanakannya tugasnya masih banyak hambatan yang dihadapi baik oleh Balai Pemasyarakatan maupun oleh pihak Penyidik. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat dan Balai Pemasyarakatan Klas II Bogor sebagai perbandingan. Permasalahannya bagaimana Balai Pemasyarakatan menjalankan fungsinya dalam proses penyidikan tindak pidana anak, bagaimana hubungan antara Balai Pemasyarakatan dengan Penyidik dan apa saja hambatan yang dihadapi Balai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45250

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian