Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengakuan terhadap rezim negara kepulauan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982 menimbulkan pertentangan kepentingan antara negara maritim dan negara kepulauan. Negosiasi oleh negara-negara tersebut menghasilkan suatu pengaturan yang menimbulkan beberapa perbedaan interpretasi, termasuk perihal alur laut kepulauan yang diatur dalam Pasal 53 UNCLOS. Akibatnya berbagai permasalahan muncul dalam penerapan hukum di rezim Alur Laut Kepulauan. Indonesia yang merupakan satu-satunya negara kepulauan yang telah menetapkan Alur Laut Kepulauannya dengan sebutan ALKI, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini berujung kepada dilema keberlakuan ALKI yang bersifat parsial, yang mana negara-negara maritim menuntut Indonesia untuk menetapkan rute timur-barat sebagai bagian dari ALKI. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan, Indonesia belum siap untuk menetapkan ALKI rute timur-barat, namun memiliki kewajiban hukum untuk menetapkan alur yang demikian cepat atau lambat.

---

ABSTRAKRecognition of archipelagic state regime by International Law through the UNCLOS 1982 inflicted conflict of interest between archipelagic states and maritime states. Negotiation by these countries resulted provisions that raised some differences of interpretation, including the Archipelagic Sea Lanes provisions under the Article 53 UNCLOS. As a result, various issues arised in the law enforcement within the Archipelagic Sea Lanes regime. Indonesia as the only state that had designated its Archipelagic Sea Lanes namely ALKI, is not release from such issues. This led to the enforceability dilemma of ALKI which is also partially adopted, in which martime states demanded Indonesia to establish the east-west route to be a part of ALKI. Based on normative juridicial research that has been carried out, Indonesia is not yet ready to establish the east-west as ALKI, but it has a legal obligation to designate such route sooner or later"

"ABSTRAKThe 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea tidak menentukan suatu metode tertentu untuk menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Namun demikian, Mahkamah dan Majelis internasional secara konsisten menerapkan two-step approach untuk menyelesaikan sengketa batas maritim. Berdasarkan metode ini, suatu proses delimitasi dimulai dengan menarik garis median sementara dan dilanjutkan dengan memeriksa relevant circumstances untuk menentukan apabila garis tersebut harus disesuaikan, agar tercapai hasil yang adil. Menerapkan two-step approach untuk menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Palau, artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat dua relevant circumstances yang mengharuskan penyesuaian garis median sementara, yakni ketimpangan panjang pantai terkait dan keberadaan pulau lepas pantai yang berukuran kecil.

---

ABSTRAK

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea does not provide any specific method of delimitation of the Exclusive Economic Zone. However, International Court and Tribunal have consistently followed a two-step approach to resolve maritime boundary disputes. According to this method, the delimitation process begins by drawing a provisional median line and followed by examining the relevant circumstances to determine whether the provisional line needs to be adjusted, in order to achieve an equitable result. Adopting two-step approach to delimit the Exclusive Economic Zone boundary between Indonesia and Palau, this thesis concludes that there are two relevant circumstances requiring the adjustment of the provisional median line, namely the disparity in the lengths of the respective coasts and the presence of small offshore islands. Keywords: Two-step approach, maritime boundary delimitation, Indonesia?s maritime boundaries, relevant circumstances."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum humaniter dan hukum penerbangan dalam melindungi negara pihak ketiga yang memiliki hak lintas diatas wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata yang diberikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta berbagai Protokol tambahnnya, serta Konvensi Chicago 1944 dan annexnya. Skripsi ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana pengaplikasian berbagai sisi hukum tersebut ke dalam kasus Malaysia Airlines Flight MH 17.

---

This thesis focus on how both international humanitarian law and aviation law protects third the third party which fly across an armed conflict country who have a passage rights according to Geneva Conventions 1949 and its protocols, and also Chicago Convention 1944 and its annexes. This thesis described and explained how those laws applies in the case of Malaysia Airlines Flight MH 17."

"Kewajiban menjaga wilayah laut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari negara pantai. Untuk melakukan peran penjagaan tersebut, negara pantai membuat lembaga penjaga pantai yang dikenal dengan nama Coast Guard. Lembaga ini bertugas menjaga wilayah pesisir negara pantai di mana tidak ada ketentuan internasional yang mendefinisikan peran dan tugas dari Coast Guard. Hal ini dikarenakan definisi hingga penugasan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang memiliki Coast Guard selama tidak bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku. Pada praktiknya telah ada negara-negara yang memiliki Coast Guard yang telah berusia lebih dari seratus (100) tahun. Akan tetapi ada beberapa negara yang Coast Guard nya masih berusia muda, salah satu nya adalah lembaga Coast Guard Indonesia yang bernama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Usia muda dari Coast Guard Indonesia ini memantik beberapa permasalahan, bahkan para akademisi dan praktisi meragukan status Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia. Skripsi akan menganalisa bagaimana kedudukan dan perbandingan peranan Coast Guard di beberapa negara dalam menjaga Wilayah Laut di mana hal tersebut diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada Bakamla Indonesia agar dapat berkembang lebih baik lagi.

---

The duty to safeguard the maritime zones becomes the responsibility and the obligation for the coastal states. For ensuring those responsibilities on track, the coastal state establishes government body which has the primary obligation to taking care the coastal area named Coast Guard. There are no such international laws, rules nor regulations which explain any detail of the Coast Guard Role. It is simply because every country has rights to determine the definition, roles and responsibility of the Coast Guard as long as not contravene with the International Law. Practically, there are countries which have already had Coast Guard for more than one hundred (100) year. Yet there are some countries which still green in making Coast Guard-like governmental body, one of these countries is Indonesia which has Badan Keamanan Laut (Bakamla) who named themselves as Indonesian Coast Guard. Lack of experiences is one of the many uprising criticism towards Bakamla, even scholars and practitioners doubts the nomenclature of Bakamla as the Indonesian Coast Guard. This thesis shall give in depth analysis on how can Bakamla improve itself by looking at the role and the responsibility between other countries? Coast Guard comparing with the Bakamla Indonesia."