Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe objective of this study is to analyze the effectiveness of the integration of qualitative and quantitative systems thinking approach towards the preparation process of formulating public policy design for retribution. The scope of the study covers Local Regulation Revision and Regent's Decree on the development of Local Regulation Implementation effectiveness and Technical Policy of Dinas Pendapatan Daerah Head in carrying out his role as a coordinator of region income manager in the field of retribution.The epistemology used in the study is Post-Modern. The research approach is action research. The data gathering method is focused group discussion, snowballing interview, observation, and documentation study. Using Hyper Research Software runs the technique of qualitative data processing and analysis. The duration of research is for three months, from 22nd January to 18th April 2004. The interventation techniques used is the Soft Systems Methodology by using Decision Explorer Software as the means of cognitive mapping and Systems Dynamic by using Powersim Software to realize the quantitative systems thinking. The resource persons of the study are officials at Dinas Pendapatan, Daerah and other public offices in.Wonogiri Regency. In addition, the research is supported by the benchmarking of Karawang Regency, Bekasi, Bandung, and Bogor Regency that are successful in the field of retribution.The study has successfully found that the use of qualitative and quantitative systems thinking approach is effectively facilitate the process of public policy making as the learning process. The study has successfully made: the conceptual model formulation about retribution management system; the scenario of Retribution Income Development Policy for the year of 2003-2010; the technical policy for developing of each retribution income; the change of "mindset" in the retribution income planning that oriented potency data; the development of proposition theory on the process of retribution policy formulation that support public concerned and the interaction among the theories in the process of retribution policy formulation process. Practically, the qualitative and quantitative systems thinking approach is suggested to be used in formulating the policy argumentation that comprise of juridical, social, economic, and operational technique argumentations that support the implementation of President Decree No. 44 Year 1999 About the Technique of Decree Regulation Formulation.The Effectiveness of Systems Thinking Approach in The Process of Public Policy Formulation (Action Research at Dinas Pendapatan Daerah of Wonogiri Regency."

"Biaya kepatuhan dan kepatuhan pajak menjadi tolok ukur efisiensi suatu sistem perpajakan. Namun, hubungan antara kedua variabel tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya belum mendapat banyak perhatian para peneliti, terutama di Indonesia yang sistem perpajakannya menganut sistem self-assessment. Dalam penelitian ini, faktor uniformity dan kesamaan persepsi, serta ukuran perusahaan, diuji pengaruhnya terhadap biaya kepatuhan pajak, dan selanjutnya secara simultan dilakukan pula pengujian atas pengaruh biaya kepatuhan pajak tersebut terhadap kepatuhan pajak. Adapun, hasil uji empiris ini selanjutnya digunakan untuk mengetahui biaya kepatuhan pajak minimal jika dilakukan intervensi (pembenahan) terhadap unsurnya untuk mendapatkan tingkat kepatuhan pajak tertinggi.Biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak merupakan nilai tukar antara wajib pajak dan fiskus dalam trade off pemenuhan kewajiban pajak. Konsep yang diturunkan dari Teori Pertukaran Sosial Homans ini menguatkan teori transaction cost dalam melihat fenomena biaya kepatuhan pajak yang timbul dalam suatu kondisi terdapatnya informasi a-simetris, perilaku oportunistik, dan bounded rationality. Kondisi tersebut relevan untuk dianalisis mengingat sistem self-assessment yang dianut menempatkan fiskus sebagai pemangku kebenaran legalitas fiskal, sementara wajib pajak sebagai pemangku kebenaran praktek komersial.Untuk menganalisis biaya kepatuhan pajak, indikator yang diteliti dan digunakan adalah direct money cost, time cost, dan psychological cost, sementara indikator kepatuhan pajak yang diteliti dan digunakan adalah kepatuhan formal, kepatuhan material, dan pelaporan. Selanjutnya, indikator uniformity dan kesamaan persepsi adalah beda tetap, beda waktu, serta beda persepsi, dan indikator ukuran perusahaan adalah penjualan, aktiva, dan ekuitas. Obyek penelitian adalah perusahaan masuk bursa di Jakarta (Bursa Efek Jakarta).Peneliti mengambil seluruh populasi sebagai sumber data, dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Adapun, dari hasil data collecting, jawaban kuesionernya yang kembali dan dianggap lengkap, mencapai 250 perusahaan dari total 339 perusahaan masuk bursa di Jakarta (Bursa Efek Jakarta). Selanjutnya, teknik analisis statistik yang digunakan adalah structural equation modeling (SEM). Teknik ini digunakan karena mampu menganalisis model rumit yang mempunyai alur berjenjang (path analysis) serta mampu mengkonfirmasi faktor-faktornya dan pengaruh antar faktor sesuai konstruksi teori yang dibangun. Sedangkan, untuk mengetahui tingkat biaya kepatuhan pajak minimal jika dilakukan intervensi, penelitian ini menggunakan teknik program linier (linear programming).Penelitian ini menghasilkan simpulan, setelah model persamaan struktural yang diajukan diterima secara statistik (valid), yaitu:1) semakin besar uniformity dan kesamaan persepsi, maka semakin kecil biaya kepatuhan pajak;2) semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar biaya kepatuhan pajak;3) semakin besar biaya kepatuhan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, maka semakin kecil kepatuhan pajaknya;dan 4) hasil minimalisasi biaya kepatuhan pajak menunjukkan hasil bahwa kondisi kepatuhan pajak dapat mencapai tingkat tertinggi pada tingkat 70.15% pada kondisi biaya kepatuhan pajak rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: direct money cost pada tingkat 0,02 % dari penjualan, time cost selama 4,3 bulan, dan psychological cost pada skala 3,5 (dari skala 1 sampai dengan 5, yaitu antara sedang dan tenang).Dari penelitian ini diambil simpulan bahwa biaya kepatuhan pajak yang menjadi beban wajib pajak dalam sistem self-assessment memiliki potensi trade off (pertukaran) antara biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak dari wajib pajak dan fiskus. Selanjutnya, biaya kepatuhan pajak (dalam kondisi informasi a-simetris, perilaku oportunistik, dan bounded rationality) cenderung meningkat manakala uniformity dan kesamaan persepsi semakin rendah, dan ukuran perusahaan semakin besar. Adapun, simpulan berikutnya dari penelitian ini adalah belum terangkatnya tingkat kepatuhan pajak maksimal (yakni, 100%) walaupun upaya pembenahan untuk menekan biaya kepatuhan pajak dilakukan. Dari simpulan ini diinterpretasikan bahwa terhadap sistem perpajakan di Indonesia masih perlu dilakukan pembenahan secara mendasar dan komprehensif, karena faktor trade off antara biaya dan kepatuhan yang melekat dalam sistem pemungutan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pembenahan bisa dimulai dengan memperhatikan potensi dua faktor penting yang berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak, yaitu uniformity dan kesamaan persepsi, serta ukuran perusahaan.

---

The compliance cost and the tax compliance are two tools commonly used to measure the efficiency of a tax system. Those variables and the other factors influencing them, however, are not an interesting subject for scholars, especially the Indonesians, whose tax systems refer to the self-assessment system. In this thesis, the uniformity factor and common perception as well as the company size?s influence on the tax compliance cost were tested. Simultaneously, a test on the influence of the tax compliance cost toward the tax compliance was also conducted. This empirical test, on the next step, was used to estimate the minimum tax compliance cost in order to get the optimum tax compliance rate if an intervention on the factors was done.The tax compliance cost and the tax compliance are an exchange rate between the tax payers and the tax officer in trading of the tax-paying fulfillment. The concept taken from the Social exchange theory of Homans supported the transaction cost theory in viewing the phenomenon of the tax compliance cost deriving from an asymmetrical information condition, opportunistic behavior, and bounded rationality. This condition was relevant to analyze considering that the self-assessment system positioned the tax officer as the fiscal-legal authority and the tax payers as the commercial practice authority.To analyze the tax compliance cost, the indicators applied in the research were direct money cost, time cost, and psychological cost, while the tax compliance indicators applied were the formal and material compliance as well as the reporting. Furthermore, the uniformity indicator and the common perception were regarded as constant, chronic, and perceived difference while the indicators of the company size were the sale, assets, and equity. The objects of the research were the companies listed in the Jakarta stock-exchange market.The writer took all the population as the data resource through a number of surveys as the data collection. At this step, the writer received two hundred and fifty complete-returned questioners of total 339 companies listed in the Jakarta stock-exchange market. The writer applied a statistical-analytical technique called the structural equation modeling (SEM) since this technique was well-known to be able to analyze a complex model with a path analysis and to confirm the factors and the inter-factor?s influence in regard to theoretical construction. The writer also applied the linear programming technique to find out the minimum rate of the tax compliance cost under an intervention.When the structural equation model was statistically accepted as valid, the research of the thesis concludes:1) the higher rate of the uniformity and the common perception, the smaller rate the compliance tax cost;2) the bigger the company size, the bigger the tax compliance cost;3) the higher the tax compliance cost taken by tax payers, the smaller the tax compliance; and4) the result of minimizing the tax compliance cost showed that the tax compliance condition could reach a peak at the level of 70.15 percent on the following average yearly condition: direct money cost at the level of 0.02 percent of sale, time cost for 4.3 months, and psychological cost at 3.5 scale (of one to five scale, between timid and relax).The thesis also concludes that the tax compliance cost of the tax payers in the self-assessment system brings a trade off potential between the compliance tax cost and the tax compliance of the tax payers and the tax officer. Moreover, the tax compliance cost, in the condition of asymmetrical information, opportunistic behavior, and bounded rationality, had an increasing trend when the uniformity and common perception decrease and when the company size get bigger. Finally, the thesis concludes that the tax compliance rate was not maximum i.e. one hundred percent, despite the intervention. Therefore, it is interpreted that the Indonesian tax system need a basic and comprehensive regulation because of the trade off factor between the cost and the inherent compliance in tax collection system that influence the tax revenue. A regulation can start by giving more attention to the three important factors which influence the tax compliance cost namely uniformity, common perception, and the company size."

"Perkembangan kendaraan bermotor yang terus meningkat secara pesat ternyata memberikan pemasukan penerimaan PKB dan BBNKB yang luar biasa bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) propinsi DKI Jakarta. Perkembangan yang pesat tersebut ternyata tidak diimbangi oleh panjang jalan raya. Diprediksi pada tahun 2014 akan terjadi kelumpuhan total lalulintas jalan raya. Dewasa ini pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berencana untuk menekan jumlah kendaraan penumpang, yang tentu saja berdampak terhadap penurunan jumlah penerimaan PKB dan BBNKB. Data terakhir menunjukkan dari sisi pendapatan pajak, penerimaan PKB dalam dua tahun belakangan ini hanya terdapat sedikit peningkatan, sebaliknya BBNKB terjadi terus penurunan, sedangkan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran belum menunjukkan usaha yang maksimal. Kondisi ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah saat ini dan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja yang selama ini dipakai oleh Dipenda ialah mengikuti model LAKIP sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang berorientasi pada paradigma government yang bersifat internal, parsial dengan ukuran-ukuran finansial yang ketat. Sementara itu paradigma kinerja yang berkembang saat ini telah bergerak ke arah ukuran nonfinansial atau kombinasi finansial dan nonfinansial.Pertanyaan penelitian ialah bagaimana pengukuran kinerja organisasi Dipenda saat ini; Apa alternatif pengukuran kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta? Bagaimana simulasi kinerja Dipenda dan apa leverage tertinggi berdasarkan simulasi sampai tahun 2020. Metode yang digunakan dalam simulasi ini adalah system dynamics. Model simulasi dengan system dynamics mengacu pada pendekatan kualitatifkuantitatif. Penggunaan pendekatan berpikir sistem kualitatif (soft system methodology) dalam proses operasionalnya difasilitasi dengan penggunaan program komputer (software powersim constructor) sebagai alat bantu pengungkapan gagasan (cognitive mapping) atau memformulasikan model sebagai pendekatan berpikir sistem kuantitatif.Penelitian ini menghasilkan tiga temuan penting.Pertama, Pengukuran kinerja yang dipakai selama ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta ialah menggunakan model LAKIP. Pada implikasinya dilapangan model ini tidak dapat menggambarkan secara baik dan rinci faktor-faktor yang menyebabkan kinerja suatu instansi dapat berjalan dengan benar, sebagai akibatnya organisasi juga tidak mampu merumuskan kebijakan mengenai tax potential, tax gap, mendeteksi potential loss, menghitung compliance cost dan menurunkan cost of taxation. Adapun kajian terhadap kinerja perpajakan diukur dengan indikator local taxing power, tax performance index, cost of collection, tax effort dan tax gap. Hasil analisis memberikan gambaran terhadap kewenangan pajak masih cukup tinggi, TPI yang digambarkan melalui potensi pajak hotel dan pajak restoran ternyata masih luas. Pada analisis tax efficiency masih memperlihatkan cost of collection yang tinggi. Analisis terhadap PDRB memberikan pengaruh kuat terhadap penerimaan pajak (tax effort). Hasil analisis tax gap PKB terlihat pada faktor nonfiling dan membesar ketika diintervensi dengan variabel spilovercost (invisible potential), pada BBNKB terletak pada nonfiling, pajak hotel pada underreporting; dan tax gap pada pajak restoran terletak pada nonfiling.Temuan kedua; kajian terhadap alternatif pengukuran kinerja organisasi dengan menganalisis enam dimensi nonfinansial yaitu dimensi kepemimpinan, perencanaan stratejik, wajib pajak sebagai pelanggan, pengelolaan pengetahuan, manajemen sumberdaya manusia dan manajemen proses. Dengan menggunakan teknik statistik stepwise (SPSS), diperoleh dua dimensi yaitu perencanaan stratejik dan sumberdaya manusia yang mempengaruhi secara dominan kinerja organisasi. Dengan demikian diperoleh tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi perpajakan daerah yaitu finansial, perencanaan stratejik dan manajemen sumberdaya manusia.Temuan ketiga, kajian terhadap kinerja organisasi menghasilkan leverage hingga tahun 2020. Secara umum leverage terletak pada kebijakan. Terhadap PKB leverage terletak pada spilovercost yang dapat ditambahkan pada persentase angka bobot. Analisis BBNKB memperlihatkan leverage pada kebijakan pada tarif pajak. Kajian terhadap pajak hotel menghasilkan leverage pada kebijakan parawisata dan tarif menginap hotel. Terhadap Pajak Restoran menghasilkan leverage pada tarif restoran dan pertumbuhan restoran dan seat restoran.Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian adalah pertama; Implikasi teoritis: Untuk mengukur kinerja organisasi disarankan agar organisasi tidak menggunakan lagi perbandingan antara target dan realisasi pajak, tetapi menggunakan potensi pajak dengan realisasi pajak. Data perbadingan potensi dan realisasi pajak dapat digunakan untuk merencanakan strategi ke depan,menjelaskan kelemahan dan merinci faktor-faktor yang menyebabkan kinerja organisasi berjalan sesuai atau tidak dengan rencana. Pada tax gap, selain dapat mendeskripsikan potensi yang nonfiling, underreporting dan underpayment, penelitian ini menambahkan variabel lain berupa tax gap yang invisible potential yang berguna untuk menjelaskan potensi pajak yang tersembunyi dan belum dieksplorasi. Kedua, implikasi kebijakan (praktis); Dari analisis tax gap terlihat potential loss pajak hotel dan pajak restoran sangat tinggi, karena itu disarankan agar organisasi dimasa datang merumuskan kebijakan untuk mengekplorasi potensi dimaksud. Untuk menanggulangi cost of taxation yang tinggi pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembenahan administrasi perpajakan. Ketiga, acuan untuk wajib pajak; untuk menekan tax compliance dalam rangka efisiensi pajak terutama untuk menekan time cost dan psychology cost pada pajak hotel dan pajak restoran, wajib pajak dapat menyusun sistem pelaporan pajak dengan memanfaatkan file elektronik (email) yang berguna untuk menekan biaya fotokopi dokumen, biaya transportasi dan biaya penyimpanan dokumen. Penelitian lanjutan dianjurkan memasukkan beberapa hal yang belum tercakup dalam penelitian ini, misalnya memasukkan variabel obyek rumah kos dan tarif secara lebih detail pada simulasi pajak hotel dan pajak restoran.

---

The development of motor vehicles rapidly grows with the average development level 9% annually. Indeed, it gives contribution toward the tremendous revenue of motor vehicle tax (PKB) and motor vehicle purchase tax (BBNKB) for the Local Revenue Service (LRS/Dipenda) of Jakarta. Unfortunately, its rapid development is imbalanced with the length of roadways that only annually increases 3% in average. It is predicted, then, the total paralyze of traffics will inevitably be occurred in 2014. Nowadays, government and non-government organization plan to suppress the number of vehicle with its passenger that its impact will decrease the revenue of PKB and BBNKB. The last data shows that from regional tax revenue, the revenue of PKB in the last two years has been increasing in a small amount. On the other hand, BBNKB has been decreasing respectively, whereas the revenue from the tax of hotel and restaurant has not been showed the maximum effort. Therefore, it gives the signal that the revenue of PKB and BBNKB begins suffering from saturation point. This condition causes any questions appear in terms of how the organization performance of the Local Revenue Service at this time and the up coming time. The performance measurement employed by the LRS has been following the LAKIP model based on Presidential Instructions (Inpres) No. 7 year 1999. It has been giving such an orientation toward paradigm government that is internal, partial with the measurement of tight finance. Whereas the performance paradigm that has been developing these days has moved to measurement direction of non-financial or combination of financial and non-financial. One of approaches adopted to fulfill this need is the model of tax measurement by thinking systems and dynamics system approaches. The chosen title in this research is the Organization Performance of the LRS by Systems Thinking and System Dynamics.The questions of this dissertation is how the performance measurement of the LRS is at this time; what the alternative of performance measurement of the LRS, how the performance simulation of the LRS is, and what the highest leverage based on simulation until 2020 is. The research aims to a) dwell on and study the organization performance also identify and analyze the model, also the measurement mechanism employed by the LRS so far; b) develop and generate the alternative of performance model of LRS based on the system thinking approach trough dynamics simulation. The method applied in this simulation is system dynamics. The method is chosen in order to build such a model that will be applied based on the background, problem formulation and theoretical framework. It does so, since the performance problem of LRS observed possesses a dynamic nuance and its phenomenon structures contain more than one feedback structure. The simulation model by system dynamics refers to the qualitative and quantitative approach. The application of soft system methodology approach in its operational process is facilitated by the application of computer program (software powersim constructor) as the instrument of idea expression (cognitive mapping) or model formulation as the approach of thinking quantitative system.This research finds 3 crucial findings.First, the performance measurement tools that used by the Special Capital District of Jakarta is using the LAKIP model. The implications of this model is could not describe well and specifically the factors that caused the achievement of an agency to be able to go correctly. As a result, the organization could not also formulate the policy concerning tax potential, tax gap, detected potential loss, counted compliance cost and lowered cost of taxation. The study of regional tax performance measured by four indicators, namely local taxing power, tax effort, tax performance index and cost collection. The analysis result shows an illustration toward taxing power in Jakarta is high. Tax performance index illustrated through the potency of hotel and restaurant tax is still wide, but the analysis of tax efficiency still shows the high collection; whereas the analysis toward PDRB gives strong influence toward tax effort. From the study toward tax gap, it is implemented by three scenarios. In the pessimist scenario, tax gap of PKB is small, but in the moderate and optimism scenario describe that PKB owns enough huge tax gap in nonfiling factor. Having accomplished the theoretical study and interfered by spilovercost concept, it is found that invisible potential factor is more dominant than nonfiling factor. It is found in BBNKB that the illustration of tax gap upon underpayment is obtained and the highest is nonfiling since the tax payer postpones the BBNKB payment. In hotel tax, it is found that there is a nonfiling tax gap since a number of unregistered boarding house exist.Second finding; the study concerning alternative of the performance measurement organization by analyzing the six financial dimensions, such as the dimension of leadership, planning strategic, the tax obligation as the customer, the knowledge management, the management of human resources, and the management of the process. By using the statistic stepwise technique (SPSS), the result shows that the planning strategic and human resources were the dimensions that influenced dominantly the organization achievement. Therefore, there are three criteria that could be used to measure the organization achievement measurement of the regional taxation, such as financial, planning strategic and human resources management.The third finding, from the performance study of the LRS that generates leverage. In order to find the leverage, study of performance of each type of regional tax is executed by applying system thinking and system dynamics with three scenarios, namely pessimist, moderate, and optimist scenario. Toward PKB, it is recognized that leverage lies in the spillovercost that can be added for percentage of weight number. Another PKB leverage is the assessment value (NJKB) possibly shifted by the authority of regional tax in line with the market value. Analysis on BBNKB shows that leverage in policy can elevate the tax tariff. By doing scenario to increase or decrease the tariff of vehicle BBNKB, especially for new vehicle, it is seen the tremendous change of tax revenue if compared by other scenario. The study on hotel tax generates leverage of tourism policy and tariff of hotel occupancy. If it is interfered by these two policies, the revenue of hotel tax will possibly increase. Then, toward restaurant tax it is generated the leverage in tariff of restaurant and restaurant growth also its restaurant seat. While the effect of tourism policy does not own specific influence toward the growth of restaurant revenue.The academic implication of this research is to maximize the potency of regional tax, instead of tax gap which are nonfiling, underpayment, underreporting. Further, the generated model is possibly added by developing the invisible potential of tax gap. Invisible potential is such a hidden tax potency which can still be developed for the tax of motor vehicle. It is recognized when system is interfered by spillovercost variable or reason of global warming. In the future, for describing the effectiveness of regional tax, the Local Revenue Service is expected to employ the comparative data of tax potency with tax realization, not the comparison between target and tax realization.The theoretical and practical implications of the research were first: the theoretical implications: to measure the achievement of the organization it was suggested that the organization does not use the comparison between the target and the realization of the tax, but uses the potential for the tax with the realization of the tax. The use of the potential data for the tax could detail factors that caused the achievement of the proceeding organization well. In tax gap, apart from could describe the potential that nonfiling, underreporting and underpayment, this research added the other variable take the form of tax gap that invisible potential that was useful to explain the potential for the tax that was hidden and was not yet explored. Secondly, the implications of the policy (practical); the regional government could apply the restriction on the vehicle with the moderate scenario, by being accompanied by the policy of tourism of increasing acceptance of the hotel tax and the restaurant. As for from the analysis tax gap was seen potential loss the hotel tax and the restaurant tax were very high, because that was suggested that the organization in the future formulated the policy of exploring the potential was meant. To deal with cost of taxation that was high the government must formulate the policy of the repairing of taxation administration."

"Studi ini berangkat dari sejumlah argumen tentang pentingnya partisipasi warga dalam penanganan urusan-urusan publik termasuk di kawasan perkotaan. Dari mulai beban kota yang semakin meningkat dan keterbatasan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warga akan pelayanan perkotaan, kecenderungan desentralisasi yang tidak saja menyoroti persoalan hubungan pusat dan daerah tetapi juga lebih medasar menyangkut persoalan hubungan warga dengan pemerintah, sampai kepada argumen tentang perlunya partisipasi dalam konteks demokratisasi dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Namun persoalan partisipasi ternyata bukanlah persoalan yang sederhana, karena berbagai eksperimen tentang partisipasi tidak selalu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bagi sebagian ahli administrasi publik menekankan perlunya penciptaan konteks dan praktek kelembagaan yang mendorong dan memajukan partisipasi. Dalam praktek partisipasi warga di sub lokal ? dimana praktek partisipasi akan lebih nyata - keberadaan organisasi berbasis warga dipandang dapat menjadi menjadi jalan bagi perbaikan kualitas partisipasi warga dalam urusan-urusan publik. Dalam kerangka kepemerintahan yang baik (good governance), keberadaan organisasi berbasis warga menjadi penting untuk menempatkan relasi antara pemerintah dan warga tidak lagi dalam relasi klien-produsen melalui mekanisme koordinasi hirarkis, menuju bentuk relasi yang lebih bermakna dalam posisi setara melalui mekanisme heterarki. Eksperimen Pemerintah DKI Jakarta dengan pembentukan Dewan Kelurahan dan kebijakan PPMK terutama bina fisik yang partisipatif di tengah bayangan yang tidak selalu memuaskan dari program-program partisipatif sebelumnya, memicu munculnya studi ini. Studi ini dilakukan dalam upaya memahami peran Dewan Kelurahan ini dalam mendorong partisipasi warga. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) bagaimana peran Dewan Kelurahan di dalam kerangka legal formal ? (2) Bagaimana praktek bekerjanya Dewan Kelurahan?; (3) Bagaimana keterkaitan antara peran yang dimainkan Dewan Kelurahan dengan derajat partisipasi warga? Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah triangulasi melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kenyataan akan rendahnya partisipasi warga dalam PPMK Bina Fisik. Hal ini tidak terlepas dari kurang berfungsinya Dewan Kelurahan sebagai media aspirasi kepentingan warga. Kedudukan legal yang serba tanggung dan penuh ambiguitas serta proses rekrutmen yang elitis potensial menggerus legitimasi Dewan Kelurahan. Praktek dewan kelurahan juga mencerminkan praktek yang formalistik dan memburuknya kualitas hubungan Dewan Kelurahan dan warga. Tak heran jika Dewan Kelurahan ?gagal? memobilisasi warga dalam kegiatan PPMK Bina Fisik. Studi ini sampai pada kesimpulan akan minimalnya peranan Dewan Kelurahan dalam mendorong partisipasi warga. Dewan kelurahan yang diharapkan mampu untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antar ikatan warga maupun antara warga dengan pemerintah, ternyata menghadapi persoalan sendiri yang lebih mendasar, yakni terbelenggu oleh peran yang kian menjauhkannya dari warga. Keterbelengguan ini juga berakar dari konstruksi legal formal dan praktek bekerjanya Dewan Kelurahan serta konstruksi faktual dimana Dewan Kelurahan sendiri berada pada posisi yang jauh dari arena pembuatan kebijakan. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-inplikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan saran."

"Program pemberantasan kemiskinan hingga kini terus dilaksanakan dengan dana yang besar dari APBN. Dari berbagai program pemberantasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemerintah, program pengembangan kecamatan atau PPK (sekarang PNPM/program pemberdayaan masyarakat mandiri) dianggap berhasil, sehingga dilaksanakan di seluruh kecamatan di Indonesia. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil evaluasi PPK sebelumnya yang menunjukan: (a) peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan tidak meningkat secara signifikan; (b) perubahan struktur secara alamiah berupa peningkatan kemampuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara memadai dan lestari belum terwujud; (c) aspek CDD yang berkenaan dengan demand responsive organization tidak berjalan lancar; dan (d) peningkatan lapangan kerja RTM hanya terjadi ketika ada kegiatan konstruksi dan tidak berlangsung jangka panjang. Adanya perbedaan antara tujuan pelaksanaan PPK dan kondisi riil hasil evaluasi tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih jauh efektifitas pelaksanaan PPK, yaitu dengan melakukan studi evaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.Menggunakan pendekatan mixed methods dan pengumpulan data secara kuantitatif (angket) dan kualitatif (wawancara mendalam), dengan rancangan penelitian sintesis antara evaluasi program model CIPP dan aspek pemberdayaan Seven E, penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor. Kedua, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKK.Penelitian mendapatkan temuan: Pertama, evaluasi program selama ini lebih pada aspek teknis dan ekonomis dan tidak bermuatan pemberdayaan. Kedua, penetapan jenis program sesuai konteks, input program belum mencukupi kebutuhan, proses pemberdayaan ditekankan pada pembangunan prasarana dan pinjaman modal bagi SPP, serta terjadi peningkatan penghasilan bagi anggota SPP. Ketiga, faktor penghambat pemberdayaan seperti penggunaan evaluasi non pemberdayaan, sosialisasi program terbatas, tidak adanya pendampingan khusus bagi keluarga miskin, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan program. Keempat, untuk mencapai hasil pemberdayaan maksimal perlu penerapan konsep pemberdayaan Seven E, sehingga transformasi sosial akan berlangsung terutama melalui pendidikan, pendampingan dan evaluasi. Evaluasi program model CIPP sesuai untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan, jika pada keempat unsurnya bermuatan pemberdayaan dan dilakukan secara partisipatif (participatory empowerment evaluation). Kelima, keberlanjutan suatu program pemberdayaan akan tercapai jika aspek pengembangan kemandirian dilaksanakan sejak awal dan dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk berinisiatif membuat program sesuai kemampuan sendiri (otonom), dan bukan harus melaksanakan program yang dikembangkan oleh pemerintah (pusat).

---

Poverty eradication program up to now then carried out with big budget from APBN. Various poverty eradication program, The Kecamatan Development Program (KDP) (now PNPM/National Program of Community Empowerment) being assumed success, so that carried out in all kecamatan or sb-district in Indonesia. But this matter not in line with evaluation result KDP previous that demo: (a) member participant enhanced in development doesn't increase to significant; (b) structure change naturally shaped region ability enhanced and society welfare according and everlasting not yet materialized; (c) aspect CDD that with demand responsive organization doesn't go well; and (d) employment enhanced RTM (poor people) only happen when there construction activity and doesn't go on long-range. Difference existence of KDP goal and evaluation result real condition makes researcher wants to know farther efectifity of KDP, that is with do study evaluation of commnity empowerment program in KDP at Bogor regency, West Java province.Use to approach mixed methods and data collecting quantitatively (inquiry) and qualitative (interviews), research disign of sintesis CIPP model program evaluation and empowerment aspect seven E, this study wants to answer two main questions. First, how efectifity of community empowerment in KDP at Bogor regency. Second, is strengthening and weakness factor ini KDP.Result of study: First, program evaluation during the time more in technical aspect and economical and doesn't empowerment. Second, program kind stipulating appropriate context, input program not yet adequate, empowerment process is emphasized in infrastructure development and capital loan for SPP, with happen income increase for SPP member. Third, the weakness factor likes evaluation use non empowerment, limited program socialization, special assistance inexistence for poor people, and not guarantee of program sustainability yet. Fourth, to achieve maximal empowerment result necessary empowerment concept applications seven E, so that social transformation will go especially will pass education, assistance and evaluation. model program evaluation CIPP appropriate to do empowerment program evaluation, if in fourth the element contains empowerment and done participatory (participatory empowerment evaluation). Fifth, sustainaility of a empowerment program reached if self relient development aspect is carried out since beginning and with give authority to local government to make program down alley self (autonomous), and must not carry out program that developed by government."

"Organisasi nonprofit secara terus-menerus ditantang untuk berpikir jauh ke depan guna meningkatkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas organisasi nonprofit adalah jalan untuk meningkatkan organisasi agar mampu mencapai misinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di dalam perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dramatis terjadi sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas organisasi nonprofit pada tahap pertumbuhan melalui enam komponen internal dan empat komponen eksternal Yayasan Pesat Papua yang dijadikan sebagai dunia nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah action research berbasis soft systems methodology (Checkland dan Poulter, 2006) yang terdiri atas dua jenis aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, yaitu research interest dan problem solving interest (McKay dan Marshall, 2001) dengan memenuhi kriteria systematically desirable and culturaly feasible (Flood and Jackson, 1991). Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Brothers dan Sherman (2012) yang menyatakan ada enam komponen internal yang perlu diintervensi dan diperkuat kapasitasnya pada tahap pertumbuhan, yakni kepemimpinan, budaya organisasi, peranan dewan pengurus, perluasan program, manajemen dan infrastruktur, keberlanjutan keuangan. Kemudian menurut De Vita, dkk (2001) menyatakan ada empat komponen eksternal organisasi yang perlu dikelola, yaitu sosial demografik, ekonomi/pasar, politik, dan nilai-nilai dan norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk research interest, yaitu gaya kepemimpinan yayasan perlu diperlengkapi dengan kepemimpinan transformasional, lalu perlu didesain struktur sederhana, dan ditingkatkannya peran dewan pembina. Sedangkan untuk problem solving interest, yaitu perlu dilakukan perluasan program kerja yayasan melalui proses perumusan yang benar, pembentukan manajemen SDM, pengembangan keberlanjutan keuangan yayasan melalui aktivitas usaha ekonomi, hasil penjualan layanan yayasan, dan bantuan pemerintah. Kemudian untuk komponen eksternal perlu dibentuknya kolaborasi antara LSM, pemda, dan swasta, dibangunnya kegiatan bisnis, partisipasi politik, dan hubungan masyarakat.

---

The nonprofit organizations are challenged to think forward to develop their capacity. Capacity building is solution to improve the organization and could accomplish its mission efectively, eficiently, and continuously in a rapid and dramatic environment change as happen now. This research aims to analyze nonprofit organization capacity building in the growth stage by using Yayasan Pesat Papua’s six internal components and four external components as the real world (Checkland and Poulter, 2006), consist of two activities that had been done simultaneously, i.e.: research interest and problem solving interest (McKay and Marshall, 2011) that complying the criteria of systematically desirable and culturally feasible (Flood and Jackson, 1991). Meanwhile the theory that was used in this research is according to Brothers and Sherman (2012), states there are six internal components need intervention and strengthen the capacity in the growth stage such as: leadership, organization’s culture, the role of board, expansion of the programs, management and infrastructure, sustainability of financial. Then according to De Vita, et. al. (2001) states there are four organization’s external components which need to manage such as: social demographic, economic/market, politic, and values and norms. The result of this research shows that the nonprofit capacity building in the growth stage for research interest, the foundation leader’s style need to be equipped with a transformational leadership style, then simple structure is needed to be designed, and the role of board is improved. Whereas for the problem solving interest, it is necessary to do organization’s working program expansion through correct formulation process, formation of HR management, development of the organization’s financial sustainability through the economic works, the disposal of the organization’s service and the aid from the government. Then for the external components, it is neccessary to make colaboration among the NGO, local government and private, development of business activity, politic participation, and public relation."

"Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) dalam menghadapai tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah merespon melalui proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi PNJ menjadi politeknik berkelas dunia pada tahun 2029. Faktanya, PNJ melakukan inovasi melalui kurikulum berbasis KKNI dan kebutuhan industri, penelitian berorientasi pada HAKI dan paten, pengabdian berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus. Collaborative knowledge creation (CKC) yang terjadi dalam organisasi digunakan dalam menjawab “the right knowledge” untuk “the right people” pada “the right time”. Merujuk pada Alvarez (2012) penerapan CKC di dalam organisasi merupakan syarat agar bertahan di dalam persaingan global. Sedangkan Du Chatenier et.al., (2009) menggambarkan empat tahapan implementasi CKC, yaitu : (1) externalizing and sharing, (2) interpreting and analyzing, (3) negotiating and revising dan (4) combining and creating. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembelajaran yang partisipatif berdasarkan budaya di dalam kerangka suatu sistem terbuka yang rumit dan kompleks berbentuk human activity systems (HAS) pada organisasi Politeknik melalui konsep CKC dengan pendekatan dual imperative systems yang menggunakan soft systems methodology (SSM) serta meminjam PNJ sebagai laboratorium untuk kepentingan research interest dan problem solving. Dalam research interest, SSM hanya dilakukan sampai tahap keenam dan penerapan CKC di PNJ memiliki karakteristik yang sama dengan ciri dan keunggulan Politeknik sebagai pendidikan tinggi vokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan empat tahapan dalam CKC (externalizing and sharing, interpreting and analyzing, negotiating and revising, dan combining and creating) digunakan dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma PT. Penelitian ini melibatkan aktor yang berwenang dan berkompeten, dimulai dari tingkat individu, kelompok, organisasi dan antar organisasi Politeknik. Penerapan setiap tahapan CKC dalam proses penyusunan dan pengembangan model pendidikan tinggi vokasi memerlukan kontribusi peran dari setiap individu (Direktur, Pudir, Kajur, KPS, Kepala Unit dan dosen), kelompok (Pimpinan PNJ, Pimpinan Jurusan, Pimpinan Unit), organisasi (PNJ) dan antar organisasi (Forum Direktur Politeknik, wakil dari Dikti, dunia industri serta asosiasi profesi). PNJ memainkan peran penting melalui penyempurnaan kelembagaan yang didukung kebijakan pemerintah, meningkatkan kualitas lulusan dan mutu pembelajaran, memperkuat daya inovasi, kerja sama dengan dunia industri, pemerintah dan institusi lainnya.

---

In facing the challenges of globalization and information technology, State Polytechnic of Jakarta ( PNJ ) has responded by implementation of the Tri Dharma of Higher Education with PNJ vision become a world-class polytechnic in 2029. In fact, PNJ innovation is done through standard curriculum needs of the industry, the number of research oriented, intellectual property rights and patents, devotion based on community development and the implementation of inclusive education for students with special needs. Collaborative knowledge creation ( CKC ) is happening in the organization used to answer "the right knowledge" to "the right people" at "the right time". Referring to Alvarez ( 2012) application of the CKC in the organization is a requirement in order to survive in the global competition. While Du Chaternier et al, (2009 ) describes four stages of implementation CKC: (1) externalizing and sharing, (2) analyzing and interpreting, (3) negotiating and revising, and (4) combining and creating.

The purpose of this study is aimed to analyze the learning process in a participatory of CKC and based culture within the framework of an open complicated and complex form of human activity systems (HAS) at the Polytechnic organization with dual imperative systems approach that use soft systems methodology (SSM) and borrow PNJ as a laboratory for the benefit of research interests and problem solving. In the research of interest, SSM only done until the sixth stage and the application of the CKC in PNJ has the same characteristics with the characteristics and advantages of the Polytechnic as higher vocational education.

The results showed that all four stages in CKC (externalizing and sharing, analyzing and interpreting, negotiating and revising, and combining and creating) used in the formulation and development of higher vocational education models and support the implementation of quality improvement “Tri Dharma” of higher education. Research involving actors and competent authorities, starting from the level of the individual, group, organizational and inter-organizational Polytechnic. CKC application of each stage in the process of drafting and development of higher vocational education model requires the contribution of each individual role ( Director, Vice Director , Head of Department, Head of Unit and Lecturer ), group (Director and Vice Director, Head of Department, Head of Unit), organization (PNJ) and inter organizational ( Polytechnic Director 's Forum, representatives of Higher Education: Ministry of Education and Culture, industries and professional associations ). In the face of globalization and helping to improve the nation's competitiveness, PNJ have an important role through institutional improvements and supported by government policies, improve the quality of the graduates, the quality of learning and teaching process, strengthen innovation and do collaboration with industries, gevernment and other institutions."

"Proses perubahan struktur organisasi pemerintahan adalah proses evolutif yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu. Perubahan struktur organisaasi pemerintahan dilakukan oleh aktor di luar instansi pemerintah yang bersangkutan. Perubahan struktur organisasi ini sudah tentu mempengaruhi proses pengambilan keputusan organisasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam proses pengambilan keputusan ini, organisasi memerlukan data dan informasi yang akurat dan bisa diperoleh pada waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya organisasi melakukan interpretasi terhadap data dan informasi, termasuk data dan informasi terbaru dari lingkungan untuk merekonstruksi makna atau melakukan pencerapan (sense making) apa yang sedang terjadi atau yang dilakukan organisasi sekarang. Organisasi selanjutnya memobilisasi pengetahuan internal, menyebarluaskan informasi dan mengkonversi pengetahuan tacit untuk menciptakan pengetahuan organisasi yang baru. Penelitian tentang manajemen perubahan, pencerapan, penciptaan pengetahuan dan penyebarluasan pengetahuan telah banyak dilakukan, terutama pada organisasi perusahaan swasta. Namun penelitian mengenai sejenis pada organisasi pemerintahan masih tergolong langka. Dengan mempertimbangkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah dampak perubahan struktur organisasi pada proses pencerapan ((sense making), penciptaan (knowledge creating) dan penyebarluasan pengetahuan ( knowledge sharing) dalam pelayanan perizinan dan pembinaan pedagang kaki lima oleh organisasi pemerintahan daerah Kota Yogyakarta? Perubahan organisasi adalah fenomena pertumbuhan yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan satu atau lebih unsur pelayanan publik. Perubahan organisasi pelayanan publik ini mencakup antara lain: desain pelayanan publik; struktur organisasi pelayanan; manajemen dan administrasi pelayanan publik; dan ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memberikan dan mengelola pelayanan publik. Organisasi selalu melakukan proses pencerapan untuk memetakan masalah, dan selanjutnya berusaha menciptakan pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan dieskpresikan dalam kegiatan sehari-hari oleh orang dalam organisasi, yang disebutnya sebagai proses organisasi (proses bisnis). Pekerjaan diklasifikasikan menjadi pengetahuan dalam penggunaannya (knowledge in use) atau pengetahuan prosedural (know-how) dan pengetahuan apa (know-what) seperti strategi dan harapan. Pengelolaan pengetahuan dalam organisasi didefinisikan sebagai sebuah disiplin manajemen yang mencari dampak dari proses pengetahuan, yakni produksi pengetahuan dan integrasi pengetahuan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami proses pencerapan ((sense making), penciptaan (knowledge creating) dan penyebarluasan pengetahuan ( knowledge sharing). Untuk melihat proses perubahan struktur organisasi, peneliti menggunakan metode Soft System Methodology (SSM). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah partisipasi-observasi, interview mendalam, angket, dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus. Teknik analisis data dengan cara menentukan pola, membangun penjelasan, analisis time series, dan model logis program. Penelitian menghasilkan empat temuan penting. Pertama, proses perubahan struktur organisasi pelayanan perizinan dan pembinaan PKL dengan evolutif, inkremental dan trial and error. Kedua, dampak perubahan struktur organisasi pada proses pencerapan organisasi (sense making) terhadap lingkungan adalah dilakukannya pencerapan organisasi terhadap lingkungan yang dilakukan semua level tingkatan pimpinan organisasi. Ketiga, dampak perubahan struktur organisasi pada penciptaan pengetahuan (knowledge creating) adalah pada pemanfaatan dan eksploitasi pengetahuan tacit pejabat lapangan berdasarkan kemampuan mereka belajar secara individu dan kelompok. Keempat, dampak perubahan struktur organisasi pada proses penyebarluasan pengetahuan adalah sumber dan metode penyebarluasan pengetahuan. Sumber pengetahuan menjadi lebih tersebar di berbagai organisasi yang terkait. Metode distribusi penyebarluasan tidak hanya berbentuk pengetahuan eksplisit terkodifikasi, tetapi juga pengetahuan tacit. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah pertama, diperlukan pembagian peran dan tanggungjawab kepada semua level pimpinan organisasi untuk melakukan pencerapan. Kedua, penciptaan pengetahuan organisasi dapat dilakukan dengan utilisasi pengetahuan tacit petugas lapangan (street level bureaucrat) melalui forum-forum informal. Ketiga, diperlukan kebijakan pemberian reward yang bersifat khusus sesuai dengan kemampuan pengetahuan tacit pejabat. Keempat, dalam menyebarluaskan pengetahuan dan memperoleh masukan dari publik, maka organisasi pemerintahan perlu memanfaatkan jaringan dengan organisasi kemasyarakatan. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah pertama, pencerapan pada organisasi pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan level puncak organisasi, tetapi semua pimpinan dan bahkan pegawai lapangan. Kedua, proses penciptaan pengetahuan pada organisasi pemerintahan lebih banyak menggunakan pengetahuan tacit. Ketiga, jaringan pengetahuan lebih berupa jaringan tidak direncanakan (emegent) daripada jaringan yang secara sengaja direncanakan. Keempat, proses pengambilan keputusan pada organisasi pemerintahan lebih berbasiskan pada jaringan pengetahuan, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

---

Process of organizational structural change in government organization is evolutive process that carried out in incremental way according to problems faced in time to time. Generally, structural organizational change is initiated by extra actor of organizational who have political power. The change , in fact, have impact on decisión making process , especially on public services matters. In decisión making process, organization need accurate and timely data and information. Then, organization interprete on data and information, including newly data and information from the environment in order to reconstruct meaning or make sense (sense making) on what organization do or will do in the future. Organizations mobilize internal knowledge , information sharing and converting tacit knowledge for knowledge creating process. Researchs on change management, knowledge creating and sharing in prívate sector are commonly implemented. Meanwhile, research on similar topic in public or government organization is scarse. Based on this consideration, this research is started with problem statement: how do the impact of structure organizational change on sense making process, knowledge creating and knowledge sharing in licence services and informal sector services of city organization of Yogyakarta. Organizational change is growth phenomena which accompolish growth and development of one or other of public services element. Organizational change consists of public service design, organizational structure, management and administration and skill and knowledge required. Organization always make sense for problem solving. Knowledge is expressed by daily activity of organizational member. Qualitative method is best method for understanding sense making process, knowledge creating and knowledge sharing. Soft system methodology is used for understanding organizational structure change. Data collection techniques are participation-observation, depht interview, questionaire, documentation, and focus group discussion. Data analysis techniques are pattern making, explanation, time series analysis, and program logic model. Four important findings is this research. First, organizational structure change is evolutif, incremental and trial and error way. Secondly, the impact of structure organizational change on sense making is organizational make sense done by all level of head of organization. Third, knowledge use and exploitation of tacit knowledge of street level bureucrats. Fourth, sources and method knowledge sharing are dipersed in some organizations. Practical implication of this research are it is necessary to share of role and responsibility into all level of head in organization. Informal fórum is important for knowledge creating. Reward policy for knowledge worker could be formulated for organizational change. Knowledge networks is important for knowledge creation."

"Program privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu program pemerintah guna meningkatkan kinerja BUMN sampai mencapai pada kinerja excellence. Upaya untuk mencapai kinerja excellence membutuhkan strategi yang tepat. Berdasarkan strategi-strategi BUMN yang telah dijalankan, dapat dikelompokkan dalam empat pola strategi yaitu: strategi pengembangan sistem manajemen, strategi penguatan budaya GCG (Good Corporate Governance), strategi penguasaan teknologi terkini dan strategi penguasaan pasar global. Penelitian ini ingin mengkaji pertama, sejauh mana pengaruh program privatisasi dan penerapan empat pola strategi BUMN tersebut di atas terhadap tercapainya kinerja excellence. Kedua, apakah ada hubungan antara penerapan empat pola strategi BUMN dan Keberhasilan program privatisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal BUMN dalam menekankan pola strategi yang diterapkan untuk keberhasilan program privatisasi dan mengoptimalkan pencapaian kinerja excellence. Teori dan konsep yang mendasari penelitian ini antara lain pertama, dari David Pull (2002) dan Stephen Moore (1987) terkait privatisasi yang menjelaskan privatisasi dapat mendorong peningkatan kinerja, efisiensi dan produktivitas. Kedua, dari Goelsch et. Al (2002), Beslerfield (2003) dan Kapplan & Norton (2004) terkait strategi pengembangan sistem manajemen yang masing ? masing menjelaskan sistem manajemen mutu, Total Quality Management dan mapping strategy untuk mencapai kinerja excellence. Ketiga, dari OECD (2004) dan Zarkasyi, M.W (2008) terkait strategi Good Corporate Governance yang menjelaskan implementasi GCG untuk meningkatkan kinerja BUMN. Keempat, dari Board (1994), Turban (2001) dan Landon (1994) terkait strategi penguasaan teknologi terkini yang menjelaskan pentingnya penerapan sistem informasi manajemen berbasis IT guna meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, dari Jeffry Horisan (2003), Scot Dru (2005) dan Michael Porter (2000) terkait strategi penguasaan pasar global yang menjelaskan strategi pelayanan prima dan strategi untuk memenangkan persaingan di tingkat global. Keenam dari Malcolm Baldriedge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) (2004) yang mengelompokkan kinerja excellence ke dalam tujuh indikator. Hipotesis mengacu teori yang telah disampaikan yaitu pertama diduga ada pengaruh yang positip program privatisasi dan empat pola strategi BUMN terhadap pencapaian kinerja excellence. Kedua, diduga ada korelasi positip antara empat pola strategi BUMN dan keberhasilan program privatisasi. Sampel penelitian adalah BUMN, anak perusahaan BUMN atau unit bisnis BUMN yang telah mengikuti program privatisasi. Total sampel yang dikirim kuesioner sebanyak 412 sampel, dan yang berhasil kembali dan dapat diolah sebanyak 188 sampel. Teknik análisis menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan alat bantú software pengolahan data LISREL 8.70. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,976 lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dikatakan instrumen penelitian cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Hasil uji validitas menunjukkan nilai, t hitung dari muatan faktor semua lebih besar dari t tabel (1,96) pada tingkat signifcant 0.05, sehingga dapat dikatakan indikator hasil penelitian memiliki validitas yang baik. Hasil Penelitian ini menunjukkan pertama program privatisasi yang dijalankan selama ini memberi pengaruh yang nyata terhadap pencapaian kinerja excellence BUMN. Hal tersebut menunjukkan semakin besar keberhasilan program privatisasi akan mendorong pencapaian kinerja excellence.. Penerapan strategi BUMN yang dikelompokkan ke dalam empat bentuk strategi, hanya strategi pengembangan sistem manajemen yang memberi pengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan strategi pengembangan sistem manajemen dapat mendorong pencapaian kinerja excellence. Penerapan ketiga strategi yang lain yaitu strategi penguatan budaya GCG, strategi penguasaan teknologi terkini dan strategi penguasaan pasar global tidak berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan, penerapan strategi penguatan budaya GCG tidak berpengaruh nyata disebabkan beberapa indikator yang selama ini belum dijalankan secara lengkap dan tepat seperti pengembangan GCG dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP) , melakukan analisa SWOT dalam menyusun strategi GCG, penerapan prinsip dasar GCG seperti keadilan dan keterbukaan belum benar - benar memenuhi harapan pihak ? pihak terkait. Penerapan strategi penguasaan teknologi terkini tidak berpengaruh nyata disebabkan selama ini beberapa indikator terkait strategi penguasaan teknologi terkini belum benar ? benar dijalankan BUMN yaitu master plan IT, penerapan ISO 27001, knowledge management berbasis IT, aplikasi paperless, pemantauan kinerja berbasis IT, dan sistem proteksi. penerapan strategi penguasaan pasar global tidak berpengaruh nyata disebabkan beberapa indikator strategi penguasaan pasar global belum benar?benar dijalankan BUMN. Beberapa indikator tersebut antara lain analisa SWOT mengacu lima kekuatan persaingan, formulasi strategi yang menjabarkan strategi dari tingkat holding sampai unit bisnis dan kebijakan cluster. Kedua, program privatisasi memiliki korelasi positip dengan strategi pengembangan sistem manajemen, strategi penguatan budaya GCG, strategi penguatan pasar global. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan penerapan empat pola strategi BUMN tersebut di atas ada korelasi dengan keberhasilan program privatisasi. Berdasarkan hasil penelitian maka rekomendasi yang dapat disampaikan pertama; Pemerintah perlu mendorong percepatan program privatisasi agar upaya untuk mencapai kinerja excellence bisa segera terwujud. Kedua; Manajemen internal BUMN perlu memberi perhatian terhadap penerapan strategi pengembangan sistem manajemen, karena keberhasilan strategi ini memberikan pengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Ketiga; Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap beberapa indikator pada strategi penguatan budaya GCG seperti pengembangan GCG dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP), analisa SWOT dalam menyusun strategi GCG, penerapan prinsip dasar GCG seperti keadilan dan keterbukaan agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja yang excellence. Keempat, Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap beberapa indikator pada strategi penguasaan teknologi terkini yaitu master plan IT, penerapan ISO 27001, knowledge management berbasis IT, aplikasi paperless, pemantauan kinerja berbasis IT, dan sistem proteksi, agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Kelima, Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap indikator pada strategi penguasaan pasar global yaitu analisa SWOT mengacu lima kekuatan persaingan, formulasi strategi yang menjabarkan strategi dari tingkat holding sampai unit bisnis dan kebijakan cluster agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Keenam, manajemen internal BUMN perlu memperkuat penerapan empat pola strategi agar program privatisasi dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

---

Privatization of the state?owned enterprises (BUMN) is one of the government programs to improve the performance of BUMN in order to achieve performance excellence. In order to achieve the performance excellence, it is necessary to set up the right strategy. Based on the BUMN Strategies which have been done, can be classified into four strategies namely: The development management system strategy, Strengthening the corporate culture strategy of Good Corporate Governance (GCG), The strategy of mastering the latest technology and The strategy of global marketing. This research is striving to examine: First, the extent of the impact of privatization programs and the implementation strategy of the four patterns strategy of the state ? owned enterprises mentioned above on the achievement of performance excellence. Second, this research also wanted to examine whether there is a connection between the privatization program and the application of the four patterns strategy of the state-owned enterprises. The results of the research are expected to provide information for decision making both internal and external of the BUMN in stresing that the strategy implemented to optimize the performance excellence and the success of the privatization program . The theories and the concepts that underlie this research include: First, the theories and the concepts of David Pull (2002) and Stephen Moore (1987) on privatization which describe the privatization may encourage improvement of performance, efficiency and productivity. Second, the theories and concepts of Goetsch et al (2002), Beslerfield (2003) and Kapplan & Norton (2004) on strategy development of management system, each of which describes the quality management system, total quality management and the mapping strategy to achieve performance excellence. Third, the theories and the concepts from OECD (2004) and Zarkasyi, M.W (2008) related to the Good Corporate Governance strategy that describes the implementation of good corporate governance to achieve performance excellence. Fourth, the theories and the concepts of Board (1994), Turban (2001) and Landon (1994) related to the mastering of the latest technology that explain the importance of the application of management information system based on information technology in order to improve the performance of the organization. Fifth, the theory and the concepts of Jeffry Horisan (2003), Scot Dru (2005) and Michael Porter (2000) related to global marketing strategy that explains the importance of managing the enterprises?s strategy, excellent services and cluster strategy in order to win the competition at the global level. Sixth, the theories and the concepts of Malcolm Baldriedge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) (2004) related to performance excellence that classify the performance excellence into seven indicators. The hypothesis of this research refers to the theories and the concepts that have been presented: First, it is assumed that there are positive impacts of the privatization program and the four pattern strategies of the BUMNtowards the achievement of performance excellence. Second, related to positive correlation between the privatization program and the four patterns of strategy of the BUMN is acceptable. The samples of this research were the BUMN and its subsidiary enterprises or its Strategic Business Unit that have undergone a process of privatization. The total samples were sent questionnaires as many as 412 samples, of which made it back and as many as 188 samples can be processed. Analysis technique using Structural Equation Modeling (SEM) with the tools of data processing soft ware LISREL 8.70. The Reliability test results demonstrate the value, t calculated from the load factor of all is greater that t table (1,96) at 0,05 significant level, so it can be said to be indicators of having adequate and good validity of the research. The result of this research i.e. First, the privatization program gave the real impact towards the achievement of the performance excellence of the state-owned enterprises. This suggest that the greater success of the privatization program will promote the achievement of performance excellence. The implementation of strategies that are grouped into four patterns strategy, only the strategy of developing management system that gives the real impact on the achievement of performance excellence. This suggest that the success of developing the strategy of management system will give the real impact on the achievement of performance excellence. The other three strategies, namely the strategy of strengthening of corporate culture of GCG, mastering strategy of the latest technology and global market coverage strategy had no significant effect. Due to some indicators which are not yet implemented completely and correctly such as the development of GCG in the enterprises long-term plans, conducting SWOT analysis in formulating the strategy of GCG, implementing the basic principles of GCG such as justice and openness has not yet really meet the expectations of the parties concerned. The strategy of mastering of the latest technology caused no significant effect due to several indicators such as not yet actually run information technology (IT) master plan of the state-owned enterprises, implementation of ISO 27001, IT based knowledge management, paperless applications, IT-based performance monitoring, and protection system. The strategy of global market coverage had no significant effect due to several indicators i.e. the global market coverage strategy is not really run by the state ? owned enterprises. Some of the indicators among others SWOT analysis refers to the five forces of competition, the formulation strategy that outlines a strategy of the holding enterprises up to the unit level and the cluster policy. Second, the strategy of developing the management system, strengthening the corporate culture of good corporate governance, the strategy of strengthening of the global market coverage have a positive correlation with the success of privatization program. Based on the result of this research, so the recommendation can be made, i.e first, the government should encourage the acceleration of the privatization program in order to achieve performance excellence. Second, The internal management of the BUMN need to give attention to the strategy of developing management system, because the success of implementing this strategy will provide a real impact on the achievement of performance excellence. Third, some indicators on the strategy of strengthening of the corporate culture of GCG that is the development of GCG, implementation of basic principles of GCG such as justice and openness in order the implementation of the strategy will have a real impact on the achievement of performance excellence. Fourth, some indicators of the mastering of the latest technology such as master plan of the IT, implementation of ISO 27001, IT-based knowledge management , paperless application, IT- based monitoring system and the protection system should be implemented in order to achieve a real impact toward the achievement of performance excellence. Fifth, the indicators of the strategy of the global market coverage that is the SWOT analysis refers to the five forces of competition, the formulation of the strategy that explain the strategy from the level of holding enterprises up to the business unit level and the cluster policy should be clear so that the implementation of the strategy will have the real impact towards the achievement of performance excellence. Sixth, The internal management of the BUMN need to give attention to the implementation of four strategy models to achieve performance excellence in order to be able to achieve the objectives of privatization program ."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja individual pegawai negeri sipil yaitu peneliti pada Unit Pelayanan Teknis berbasis Riset di Departemen Perindustrian. Untuk itu telah diteliti kinerja individual peneliti dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi; yaitu: struktur organisasi, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, nilai-nilai budaya dan motivasi peneliti. Bagaimana gambaran masing-masing dari keenam faktor tersebut dan bagaimana pengaruh kelima faktor terakhir terhadap kinerja individual peneliti, menjadi permasalahan pokok penelitian ini.Dari perspektif teori, peningkatan kinerja individual birokrasi adalah menurpakan bagian dari reformasi administrasi publik. Kinerja individual mencakup perilaku seorang pegawai di dalam organisasi dan hasil-hasil kerjanya. Dari berbagai metoda peningkatan kinerja individual maka sistem manajemen kinerja dianggap dapat menjawab kebutuhan untuk mewujudkan komunikasi yang terus menerus, yang sangat dibutuhkan oleh para pegawai dalam memantau dan meningkatkan kinerja mereka. Dari berbagai teori yang mendasari pengaruhnya terhadap kinerja individual maka digunakan teori Pramita Robbins dan Hatch untuk struktur organisasi, Bas dan Avolio untuk kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional, Hofstede dan Hofstede untuk nilai-nilai budaya serta Vroom untuk motivasi.Penelitian ini melibatkan seluruh populasi peneliti pada 9 Balai Besar an 13 Balai Riset dan Standardisasi (Baristand), yang pada tanggal 1 Oktober 2004 tercatat sebanyak 290 orang. Pada saat penelitian lapangan dilakukan pada bulan Mei 2005, tercatat 1 Balai Besar dengan 5 orang calon responden erlambat enanggapi dan beberapa peneliti sedang dinas luar kota/negeri atau tidak/kurang memenuhi syarat dalam menisi kuesioner. Dengan demikian tercatat sebanyak 234 orang dari 8 Balai Besar dan 13 Baristand sebagai responden penelitian ini.Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data faktual khusus dalam mengukur konstruk Kinerja Individual untuk indikator hasil dan selebihnya adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Hal ini berarti bahwa pengukuran konstruk Kinerja Individual untuk indikator Perilaku dan pengukuran 21 indikator dari 5 konstruk yang diduga mempengaruhi kinerja individual peneliti; yaitu: Struktur Organisasi, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional diduga mempengaruhi kinerja individual peneliti; yaitu: Struktur Oganisasi, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional, Nilal-nilai Budaya dan Motivasi, menggunakan data persepsi. Untuk mengukur faktor-faktor yang tak teramati tersebut, digunakan skala sikap model Likert. Model pengukuran Likert yaitu skala sikap untuk mengukur keyakinan, perasaan dan reaksi anggota organisasi terhadap obyek tertentu.Dalam mengukur ke 21 indikator tersebut digunakan kuesioner yang berasal dari penyusunan sendiri dengan mengacu pada aspek-aspek penilaian dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil untuk 1 indikator (Perilaku) pada konstruk Kinerja individual, kuesioner dari Paramita untuk 3 indikator (Kompleksitas, Formalisasi dan Sentralisasi) pada konstruk Struktur Organisasi, kuesioner dari Bass dan Avolio untuk 5 indikator (Karisma Termiliki, Pengaruh Teridealkan, Motivasi Terinspirasikan, Rangsangan lntelektual, dan Pertimbangan Individual) pada konstruk Kepemimpinan Transformasional dan 4 indikator (lmbalan Kerja, Kontrol Aktif, Kontrol Pasif dan Sesuka Hati) pada konstruk Kepemimpinan Transaksional, kuesioner Hofstede untuk 5 indikator (Jarak Kekuasaan, Individualisme, Penolakan Ketidak-pastian, Maskullnitas dan Orientasi Jangka-Panjang) pada konstruk Nilai-nilai Budaya, Serta kuesioner dari Fakultas Psikologi Unversitas Indonesia Jumsan Psikologi lndustri dan Organisasi untuk 3 indikator (Upaya-Kinerja, Kinerja-Hasil, dan Harkat) pada konstruk Motivasi.Penelitian ini menggunakan dua model spesiiik. Model kedua didasarkan pada hipotesa teoritik yang menyatakan bahwa Struktur Organisasi, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Transaksional, dan Nilai-nilai Budaya masing-masing berpengaruh terhadap Kinerja Individual, baik secara Iangsung maupun tidak langsung melalui Motivasi Serta Motivasi berpengaruh Iangsung terhadap Kinerja Individual. Sedangkan model pertama didasarkan pada hipotesa teoritik yang sama dengan model kedua, kecuali tidak adanya pengaruh langsung dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional masing-masing terhadap Kinerja Individual.Data primer yang terkumpul, setelah melalui proses uji validitas dan reliabilitas, diolah dengan menggunakan model persamaan struktural dengan alat analisa LISREL (digunakan versi LISREL 8.72 Trial Version). Hasil-hasil pengolahan LISREL kemudian dianalisa melalui metoda uji kesesuaian dan evaluasi.Analisis terhadap hasil-hasil penelitian ini menghasilkan 'beberapa kesimpulan; yaitu: belum memuaskannya kinerja individual peneliti, struktur organisasi yang sudah baik namun masih mengandung kelemahan tertentu, kepemimpinan transformasional yang masih kurang memadai, kepemimpinan transaksional yang masih kurang memadai, nilai-nilai budaya yang mengandung kekuatan, dan motivasi yang mengandung kesenjangan. Di samping itu, ternyata kinerja individual peneliti hanya dipengaruhi oleh struktur organisasi dan nilai-nilai budaya serta tidak dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, Kepemimpinan transaksional, dan motivasi.Dari kesimpulan tersebut di muka disusun rekomendasi kebijakan; yang pada intinya meliputi: (1) Pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan peneliti dan kualitas kepemimpinan atasan; (2) Penyempurnaan struktur organisasi di Balai Besar dengan mengurangi jumlah jabatan Eselon-IV dan dengan menjabarkan prosedur-prosedur kerja di Balai Besar dan Baristand ke dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; serta (3) Perumusan dan implementasi sistem pengelolaan kinerja yang handal, yaitu suatu proses komunikasi yang berlangsung terus menerus antara pegawai dengan atasan langsungnya untuk: merencanakan kinerja dan membina/mengelolanya serta menilai kinerja.

---

This research was undertaken in accord with improving individual performance of civil servant, particularly researchers, at the research based technical services units of the Ministry of lndustry. The individual performance of researchers has been examined against the suspected influencing factors, which are: organizational structure, transformational leadership, transactional leadership, cultural values, and motivation. The main research problems are: (1) How the condition of the individual performance of the researcher and each of the suspected factors; and (2) How the suspected factors influence the individual perfomiance ofthe researchers, respectively.

The theoretical perspective shows that improvement of the individual perfonnance of civil servant is an element of public administration reform. Individual perfonnance is reflected in the behaviour of an employee within an organization and the associated work results. From several methods in improving individual perfonnance, perfonnance management is considered as able to answer the need to' establish sustainable communication, which is needed by employees in monitoring and improving their work perfomtance. Alter considering various theories which underlie influence towards individual perfonnance, it was decided to explore the influence of: organizational structure based on Paramita, Robbin and Hatch Theories, transformational and transactional leaderships based on Bass and Avolio Theory, cultural values based on Hofstede Theory, and motivation based on Vroom Theory.

From 290 researchers, registered in 1st October 2004, work in 9 Balai Besar and 13 Baristand, all of the extension services unit within the Ministry of lndustry, there were 234 researchers from 8 Balai Besar and 13 Baristand involved as the population of respondent in this study. There were 5 researchers from Balai Besar Logam dan Mesin (Machinery and Metal Development Center) failed to send the questionaire back timely.

This research utilized factual data for 1 out of 22 indicators, which is work result of the researchers, and perception data for the rest, in order to measure the six constructs. The 21 unobserved indicators was measured by using Likert attitude scale, the attitude scale to measure believe, feeling and reaction of organization member to certain objects. To measure the 21 indicators, this study uses various quesionaires. A special questionaire was creted and developed to measure the behaviour of the researchers, one of the two indicators of individual performance construct, beside work result. The measurement of indicators of the other constructs was conducted using Paramita's quesionaire (complexity, formalisation, and centralisation of the organizational structure), Bass and Avolio?s quesionaire (attributed charisma, idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration of the transformational leadership; and contingent reward, management by exception-active, management by exception-passive, and laissez-faire of the transactional leadership), Hofstede questionaire (power distance, individualism, uncertainty avoidance. masculinity, and long-term orientation of the cultural values), and PIO's questionaire, which is a questionaire developed by the Departemen of Psychology of lndustry and Organization (PIO), Faculty of Psychlogy, the University of Indonesia (effort-performance expectation, perfomrance-result expectation, and valence of the motivation).

There are two spesific models in this study. The second model was based on the theoretical hypothesis that organizational structure, transformational leadership, transactional leadership, and cultural values directly and indirectly (through motivation) influence individual performance; as well as motivation directly influences individual perfomrance. The first model is just the same as the second model, except there is no direct influence of transformational leadership and transactional leadership to individual peformance.

Primary data collected from the field study, after validity and reliability test, were processed through a structural equation model using LISREL software (LISREL 8,72 Trial Version). The result was then analyzed with a fitness test and evaluation method. Analysis suggests that there were unsatisfactory individual performance of the researchers, weaknesses in the organizational structure, lack of transformational leadership, lack of transactional leadership, strengths in the cultural values, and gap in the motivation. In addition, individual performance of the researchers is lust influenced by organizational stnrcture and cultural values and not influenced by transfonnational leadership, transactional leadership and motivation.

Based on the above conclusion, the policy recomendations are: (1) Education and training in order to improve reseacher?s compentency and to improve leadership quality Of the supervisor; (2) improvement of the organizational structure of the Balai Besar by reducing some posts for Echelon-lV and by incorporating work procedures in Balai Besar and Baristand in to the implementation manuals and the technical manuals; and (3) Formulation and implementation of a robust perfonnance management system, an ongoing communication process between researcher and his or her supervisor in order to formulate performance planning, to implement performance coaching, and to conduct performance appraisal."