Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) resmi ditetapkan menjadi pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 telah menyebabkan beban kesehatan yang besar secara global. Banyak negara yang sudah menerapkan protokol pencegahan, dan langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini, termasuk isolasi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Perubahan lingkungan yang diciptakan akibat pandemi COVID-19 dapat menimbulkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, insomnia, dan PTSD bagi tenaga kesehatan. Satu dari lima tenaga kesehatan mengalami depresi, kecemasan atau gangguan stres pasca trauma (PTSD) selama pandemi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 di Asia menggunakan metode literature review melalui database online ProQuest, PubMed, ScienceDirect, dan Google Scholar. Hasil pencarian didapatkan sebanyak 9 artikel, yang berasal dari Indonesia, Vietnam, China, dan Yordania. Hasil dari telaah Pustaka menunjukan faktor yang mempengaruhi gangguan kesehatan mental tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 adalah Faktor biologis antara lain memiliki penyakit organik, jenis kelamin, dan usia. Faktor psikologis, antara lain merasa cemas dan sedih terhadap pekerjaan saat ini, berulang kali melihat berita terkait COVID-19, dan memiliki ketakutan akan terinfeksi atau menulari orang lain. Faktor sosial-budaya, antara lain adanya penolakan sosial, banyak dipengaruhi oleh masyarakat, dicurigai positif COVID-19, mengalami kesulitan keuangan, pekerjaan, dan pendidikan. Faktor lingkungan, antara lain bekerja di bangsal COVID-19, berisiko tinggi untuk terpapar, memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19, lingkungan tempat tinggal, serta adanya hubungan yang buruk dengan pasangan maupun keluarga. 

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) officially declared a pandemic by WHO on March 11, 2020 has caused a huge health burden globally. Many countries have implemented prevention protocols, and measures to control the spread of the coronavirus, including isolation, wearing masks, social distancing, and washing hands. Environmental changes caused by the COVID-19 pandemic can cause mental disorders such as anxiety, depression, insomnia, and PTSD for health workers. One in five health care workers experience depression, anxiety or post-traumatic stress disorder (PTSD) during this pandemic. This study aims to determine the description and factors that influence mental health disorders of health workers during the COVID-19 pandemic in Asia using the literature review method through the online databases ProQuest, PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar. The search results obtained as many as 9 literatures from Indonesia, Vietnam, China, and Jordan. The results of the literature show that the factors that influence mental health disorders of health workers during the COVID-19 pandemic are biological factors, including having organic diseases, gender, and age. Psychological factors, including feeling anxious and sad about current job, repeatedly seeing news related to COVID-19, and having a fear of being infected or infecting others. Sociocultural factors, including social rejection, heavily influenced by the community, suspected of being positive for COVID-19, experiencing financial difficulties, profession, and education. Environmental factors, including working in the COVID-19 ward, being at high risk for exposure, having a history of contact with COVID-19 patients, living environment, and having bad relationships with partners and family."

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Latar Belakang: Rumah Sakit berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukanserta kesehatan penunjang yang dituntut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia,peralatan dan teknologi. Analisis biaya dalam hal ini, dapat digunakan untuk perhitunganperencanaan anggaran, pengendalian biaya serta subsidi. Tujuan: Untuk mengetahui biayasatuan tindakan Rehabilitasi Medik serta upaya efisiensi dalam menutup kesenjangan tarifRumah Sakit dengan tarif INA CBGs. Metode: Analisis biaya dilakukan pada 23776 tindakanantara lain: High Laser 5666, Dry Needling 708, Injeksi Intraartikular 3142, MWD 6313, TENS3845, US 185, Traksi 34, Parrafin 362, Inhalasi 137, berbagai jenis latihan (Fisioterapi Dewasa 147, Fisioterapi Anak 516, Terapi Wicara Dewasa 398, Terapi Wicara Anak 1477, OkupasiTerapi Dewasa 709, Okupasi Terapi Anak 137). Hasil: Total biaya tindakan sebesar Rp13.122.053.719,-. Kesenjangan paket biaya satuan dengan tarif INA CBGs untuk paket 2modalitas (TENS-MWD) sebesar Rp (337.339), paket Latihan Fisioterapi Anak sebesar Rp(344.196), paket modalitas dan latihan (TENS – OT dewasa) sebesar Rp (536.293), paket HighLaser sebesar Rp (554.803), paket Injeksi Intraartikular sebesar Rp (889.211). Kesimpulan:Adanya kesenjangan biaya satuan dengan tarif Rumah Sakit serta tarif INA CBG’s dapatmenjadi bahan evaluasi bagi Rumah Sakit untuk melakukan efisiensi.

---

Background: The function of the hospital is to carry out basic health efforts, referral health andsupporting health which are required to be able to improve the quality of human resources,equipment and technology. Cost analysis in this case can be used to calculate budget planning,cost control and subsidies. Objective: To determine unit costs for Medical Rehabilitation andefficiency efforts in closing the gap of hospital rates and INA CBGs rates. Methods: Costanalysis was performed on 23776 procedures including: High Laser 5666, Dry Needling 708,Intraarticular Injection 3142, MWD 6313, TENS 3845, US 185, Traction 34, Paraffin 362,Inhalation 137, various types of exercise (Adult Physiotherapy 147, Children Physiotherapy516, Adult Speech Therapy 398, Children Speech Therapy 1477, Adult Occupational Therapy709, Children Occupational Therapy 137). Result: The total cost is IDR 13,122,053,719.-. Thedifference between the unit cost package and the INA-CBGs rate for the 2 modality package(TENS-MWD) is IDR (337,339), the Children's Physiotherapy Training package is IDR(344.196), High Laser for IDR (554,803), Intraarticular Injection package for IDR (889,211).Conclusion: There is a gap in the unit cost with Hospital rates and INA-CBG's rates can beused as evaluation material for Hospitals to carry out efficiency."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas layanan dan citra rumah sakit terhadap kesediaan rekomendasi melalui kepuasan pasien pada pelanggan instalasi rawat jalan di rumah sakit swasta di Jakarta. Populasi dalam penelitian adalah pelanggan instalasi rawat jalan periode Januari Juni 2021 dengan pengambilan 100 sampel sebagai responden yang memenuhi kriteria inklusi. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) yang berbasis pada sistem aplikasi statistik Partial Least Square (PLS)3.0 untuk menguji pengaruh secara langsung atau tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh langsung baik dari kualitas layanan dan citra rumah sakit terhadap kepuasan pasien serta pengaruh langsung antara kepuasan pasien terhadap kesediaan rekomendasi dengan variabel citra rumah sakit lebih dominan mempengaruhi kepuasan pasien. Tidak terbukti pengaruh langsung pada hubungan kualitas layanan terhadap kesediaan rekomendasi maupun citra rumah sakit terhadap rekomendasi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak manajemen rumah sakit khusunya instalasi rawat jalan untuk meningkatkan kualitas layanan serta menjaga citra rumah sakit agar terus meningkatkan kepuasan pasien yang akan meningkatkan kesediaan rekomendasi.

---

This study aims to find out the influence of service quality and hospital image on the willingness of recommendations through patient satisfaction in outpatient installation customers at private hospitals in Jakarta. The population in the study was an outpatient installation customer from January to June 2021 with the taking of 100 samples as respondents who met the inclusion criteria. The data analysis method uses a Structural Equation Model (SEM) based on the Partial Least Square (PLS)3.0 statistical application system to test the influence directly or indirectly between variables. The results showed the direct influence of both the quality of service and the image of the hospital on patient satisfaction as well as the direct influence between patient satisfaction on the willingness of recommendations with variables of hospital image more dominantly affecting patient satisfaction. There has been no direct effect on the relationship of service quality on the willingness of recommendations or the image of the hospital."

"Peresepan antibiotik yang tinggi disertai kurangnya evaluasi penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan primer berpotensi terhadap penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Evaluasi antibiotik dapat dilakukan dengan melihat pola konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. WHO telah menetapkan target minimal 60% konsumsi antibiotik berasal dari kelompok access. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konsumsi antibiotik di puskesmas di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan klasifikasi antibiotik AWaRe (Access, Watch, dan Reserve) WHO. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap 44 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menujukkan terjadi peningkatan nilai konsumsi antibiotik di tahun 2022 dibandingkatn tahun 2019. Total konsumsi antibiotik tahun 2022 adalah 1,827 DDD per 1.000 pasien per hari, dengan proporsi sebesar 76,91% berasal dari kelompok access; 10,14% kelompok watch; tidak ada kelompok reserve, dan 12,95% merupakan antibiotik yang tidak diklasifikasikan dalam WHO AwaRe (unclassified). Semua jenis SDM kesehatan puskesmas memiliki peran dalam penggunaan antibiotik, namun belum semuanya mengetahui tentang klasifikasi antibiotik AWaRe WHO. Dukungan pelayanan laboratorium klinik, pelayanan informasi obat diperlukan dalam peresepan antibiotik di puskesmas. Selain itu, pelaksanaan manajemen logistik obat serta pemantauan dan evaluasi juga berperan dalam penggunaan antibiotik di puskesmas. Sementara itu, pengetahuan pasien juga dapat memengaruhi penggunaan antibiotik. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya upaya peningkatan penggunaan antiobiotik yang rasional melalui peningkatan pemahaman SDM kesehatan dan pasien serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan antibiotik yang lebih menyeluruh di puskesmas disertai umpan balik.

---

High antibiotic prescribing combined with a lack of evaluation of antibiotic use in primary healthcare facilities has the potential to lead to inappropriate use of antibiotics. The WHO sets a target of at least 60% antibiotic consumption from the access group in primary healthcare facilities for antibiotic evaluation. This study aimed to analyze antibiotic consumption in community health centers in DKI Jakarta province based on the WHO AWaRe (Access, Watch, and Reserve) classification. The study is non-experimental research with a quantitative and qualitative approach. The study was conducted at 44 community health centers in DKI Jakarta province. The findings indicate that antibiotic consumption will increase in 2022 compared to 2019. Total antibiotic consumption in 2022 is 1,827 DDD per 1,000 patients per day, with a proportion of 76.91% from access group, 10.14% from watch group, no antibiotic in reserve; and 12.95% from antibiotics not classified in WHO AwaRe (unclassified). Every healthcare worker at community health centers has a responsibility regarding the use of antibiotics; however, not all of them are up-to-date on the WHO's AWaRe classification of antibiotics. Community health centers require support in the form of clinical laboratory testing and drug information services to prescribe antibiotics effectively. Furthermore, the effective execution of drug logistics management, as well as the process of monitoring and evaluation, contributes to the use of antibiotics in community health centers. Moreover, the level of understanding possessed by patients may have an impact on the use of antibiotics. The study's findings indicate that improving the comprehension of healthcare worker and patients can lead to a more judicious use of antibiotics. Furthermore, it is imperative to establish a more extensive system for monitoring and evaluating the utilization of antibiotics in community health centers, along with providing feedback."

"ABSTRAKRSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang selain mempunyai fungsi sosio-ekonomi juga mernpunyai fungsi sebagai fasilitas pendidikan. Sebagai RSU Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai beban untuk memasukkan Pendapatan Asli Daerah. Kajian tarif PERDA 8/1991 dengan tarif paket ASKES berdasarkan SKB Menkes No. 12O3/Menkes/SKB/XII/1993 - Mendagri No. 440/4689/PUOD untuk layanan/tindakan yang lama memperlihatkan kesenjangan besarnya tarif sehingga dapat diketahui total "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT PERSERO ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (PT. ASKES) dalam satu tahun anggaran. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut. Dengan melakukan kajian ini dapatlah dibuat rencana usaha untuk memperkecil sampai meniadakan "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES yang cenderung tiap tahun naik. Dari kajian ini ke dalam dapat memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajer rumah sakit untuk melakukan cost containment dan mengambil keputusan perlunya penentuan tarif berdasarkan hasil analisa biaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data sekunder yang dapat dihimpun antara tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1994/1995 sesuai tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua jenis tarif paket atau non paket adalah di bawah tarif PERDA No. 811991 yang masih berlaku, sehingga pendapatan dari pendapatan rawat jalan peserta ASKES 1993 (33,3%), 1994 (34,0%), sedang rawat inap 1993 (19,6%), 1994 (21,5%) mempakan besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES untuk tahun 1993 (10,8%), 1994 (8,62%) dari total pendapatan. Tarif PERDA yang berlaku ditentukan belum dengan analisa biaya, dengan besar tujuan "subsidi" kepada golongan ekonomi lemah/kelas III sesuai dengan fungsi RSUD Dr. Moewardi Surakarta sosio-ekonomi, sehingga dengan RSUD Dr. Moewardi Surakarta "mensubsidi" PT ASKES, maka terjadi subsidi ganda dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Cost containment merupakan langkah awal yang dilaksanakan di RSUD Dr. Moewradi yaitu pada pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai dicari produk yang harganya lebih murah, tanpa mengurangi mutu pelayanan. Penyesuaian tarif ASKES yang berlaku sekarang ini dengan tarif PERDA yang masih berlaku merupakan langkah yang perlu. Untuk menutupi subsidi tersebut, sistem budget satu tahun untuk pelayanan RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap penderita peserta ASKES dapat juga dipakai PT ASKES dapat memberikan tambahan dana tiap triwulan sebesar "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES.

---

ABSTRACTRSUD Dr. Moewardi Surakarta is provincial - referral type B hospital of centralJava province, it has track to get original provincial income. It is also a teaching hospital. There for this hospital has service and teaching functions.The study of the fares of PERDA 8/1991 and the package fare of ASKES based on SKB Menkes No. 1203/Menkes/ SKB/XII/1993. Mendagri No. 440/4689/PUOD for the same service or action showed a fare. That gap in a year represent subsidy of RSUD Dr. Moewardi to PT ASKES. The purpose of the study was not to get infonnation about theamount of annual subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT. ASKES to make a plan to contain it. There fore efforts to minimize and then to gradually erase the subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT ASKES could be planned. This plan gave steps to the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on the result of cost analysis.the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on theresult of cost analysis.The study was a descriptive one. As it is, it could not inter causality. Thesecondary data needed than was collected in 199111992 to 1994/1995 matched with the budget year. The result of the study showed that almost all kinds of fares, both package or non package, were consistently lower than the fare of PERDA No. 8/1991 the income from out patients care of the ASKES members in 1993 was 33,3%, ad in 1994 was 34,0%, and from patient care in 1993 was 19,6% and in 1994 was 21,5%. The amount of the "subsidy" of RSUD Dr. Moewardi to PT. ASKES in the year in 1993 was 10,8%, and in 1994 was 8,62% from the total of income.The PERDA fare has been decided without cost analysis, with the purpose tosubsidize the lower economy class /3rd class , caused .. double subsidy" from RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients. Cost containment was the first step that had been done in RSUD Dr. Moewardi Surakarta where the hospital looked for cheaper price when buying medical instrument without decreases quality services. To pay the "subsidy. , annual budget system for the treatment of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients can be used. Another alternatives is to ask PT ASKES to match the charge differences.References: 49 (1973- 1995)."

"Pentingnya pelayanan keperawatan di rumah sakit tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga melibatkan dimensi etika, keamanan, dan kepuasan pasien. Pelayanan keperawatan yang berkualitas tinggi di rumah sakit menjadi fondasi utama bagi pemulihan pasien dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan bahwa standar kualitas tersebut tercapai, diperlukan proses akreditasi sebagai bentuk penilaian dan pengakuan terhadap kelayakan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pelayanan keperawatan berdasarkan akreditasi STARKES 2022 di Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim Tujuh Tujuh Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dengan tujuan memperoleh gambaran tentang permasalahan pelayanan keperawatan berdasarkan akreditasi STARKES 2022 di Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim Tujuh Tujuh Medan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2024 hingga bulan Mei 2024. Pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim Tujuh Tujuh Medan pada tahun 2022 masih rendah dengan hasil akreditasi STARKES yang hanya mencapai 74% dari target >90%. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan bagi perawat dan tidak optimalnya pelaksanaan audit internal, yang menyebabkan banyaknya komplain dari pasien terkait keramahan perawat. Untuk mengatasi masalah ini, rumah sakit telah mengadakan pelatihan dan seminar tentang komunikasi efektif bagi tenaga kesehatan serta memberikan tunjangan kesehatan kepada staf perawat. Ke depannya, rumah sakit juga berencana memberikan kesempatan bagi perawat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Akreditasi STARKES 2022 menunjukkan kekurangan yang signifikan, terutama dalam aspek keramahan perawat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan tidak maksimalnya audit internal, yang berakibat pada ketidakpuasan pasien. Upaya rumah sakit untuk mengatasi masalah ini sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keperawatan

---

The importance of nursing services in hospitals encompasses not only medical aspects but also involves dimensions of ethics, safety, and patient satisfaction. High-quality nursing services in hospitals form the primary foundation for patient recovery and maintaining the overall health of the community. To ensure that these quality standards are met, an accreditation process is necessary as a form of assessment and recognition of service adequacy. This research aims to analyze the issues of nursing services based on the STARKES 2022 accreditation at Mencirim Tujuh Tujuh Eye Hospital in Medan. This research employs a qualitative approach with a case study design to obtain an overview of the issues in nursing services based on the STARKES 2022 accreditation at Mencirim Tujuh Tujuh Eye Hospital in Medan. The study was conducted from April 2024 to May 2024. Nursing services at Mencirim Tujuh Tujuh Eye Hospital in Medan were still lacking in 2022, as evidenced by the STARKES accreditation results, which only reached 74% of the target of over 90%. This shortfall was influenced by insufficient training for nurses and suboptimal internal audit implementation, leading to numerous patient complaints regarding nurse friendliness. To address these issues, the hospital has conducted training and seminars on effective communication for healthcare professionals and provided health allowances to nursing staff. Moving forward, the hospital also plans to offer nurses opportunities to pursue higher education to improve the quality of nursing services. The STARKES 2022 accreditation revealed significant deficiencies, particularly in the aspect of nurse friendliness. This was due to inadequate training and suboptimal internal audits, resulting in patient dissatisfaction. The hospital's efforts to address these issues should focus on enhancing the quality of human resources in the nursing field."

"ABSTRAKPrevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimanasebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkanoleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintahIndonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stuntingke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salahsatu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, ProvinsiJawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khususdigunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan olehperangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan danpemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembanganketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkatdesa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yangberpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikanadanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintahdesa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitianini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACTThe prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 comparedto around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presentedthat there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%--the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in whichexplained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village governmentthrough village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programsof stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this studyaims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districtsthat located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocatedspecific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs whichmight be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious foodsupply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's foodresilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the villagefunding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition ofstunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization ofstunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primarycare (Puskesmas). "

"Kota Pariaman merupakan kota tertinggi yang menggunakan sumber air minum dari Depot Air Minum (DAM) yaitu sebesar 56,1% untuk mengatur keberadaan DAM di kota Pariaman pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No 9 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum dengan tujuan sebagai upaya pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap usaha depot air minum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna Depot Air Minum dari resiko penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak memenuhi syarat. Akan tetapi pemilik Depot banyak yang tidak melaksanakan Perda, tahun 2021 terdapat 69 DAM di Kota Pariaman yang memiliki izin usaha hanya 15 depot (21,7%). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada informan serta telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengawas Perda dan pelaku usaha/pemilik depot air minum. Penelitian dilakukan bulan Juni hingga Juli 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan karena, komunikasi yang dilakukan belum optimal. Sumber daya dan fasilitas yang tersedia cukup memadai, untuk sub variabel anggaran belum berjalan dengan baik. Koordinasi belum berjalan dengan, sanksi yang dituangkan dalam Perda juga belum terealisasi dengan optimal. Disposisi terkait dengan komitmen pemerintah dalam implementasi kebijakan belum terlaksana. Kesimpulannya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel komunikasi, variabel sumber daya pada sub variabel sumber daya manusia dan anggaran, struktur birokrasi pada sub variabel koordinasi dan sanksi, serta pada variabel disposisi. Dengan demikian pelaksanaan Perda masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar Tim Pengawas Perda. Sosialisasi rutin tentang Perda kepada pemilik depot dan masyarakat 2 kali dalam setahun. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda, dan membuat peraturan turunan terkait Pengawasan depot air minum, agar depot dapat melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai dengan yang tertuang di dalam Perda dan memudahkan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan.

---

Pariaman City is the highest city that uses drinking water sources from Drinking Water Depots (DAM), which is 56.1% to regulate the presence of DAM in Pariaman City. as an effort to develop, supervise, and evaluate the drinking water depot business and provide protection to the public/consumers who use the DAM from the risk of disease due to consuming unqualified air. However, many Depot owners do not implement the Perda, in 2021 there are 69 DAMs in Kota Pariaman that have business permits only 15 depots (21.7%). The purpose of this study was to analyze the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning the Drinking Water Depot Business Permit. The type of this research is qualitative. Data were collected through in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with some informants and also reviewing the documents with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the regional regulatiors driving team and business actors/drink water depot owners. This research was conducted from June to July 2022. The results showed that the implementation of the policy had not yet been well implemented because the communication was not optimal. The available resources and facilities are quite adequate, for the sub-variables of budgeting have not been running well. While the coordination has not been going well, accompanied by the sanctions in the Regional Regulation have also not been fully realized. The disposition related to the government's commitment the implementing of policy has not been implemented. In conclusion, the implementation of the Pariaman City Regional Regulation No. 9 of 2015 concerning Drinking Water Depot Business Permits has not run optimally with still constraints on the human resources and budgeting sub-variables, the bureaucratic structure on the coordination and sanctions sub-variables, as well as on the disposition variable. Thus, the implementation of regional regulations still needs to be improved by carrying out coordinating activities between the regional regulation driving teams. Routinely socialization of local regulations to depot owners and the public for 2 times a year. Whereas monitoring and evaluating the implementation of the Regional Regulation, and making derivatives related to the supervision of drinking water depots, so that the depots can carry out routinely inspections in accordance with those contained in the Regional Regulations and make it easier for the public health officer to controlling as a supervisor."

"Rumah sakit mempunyai peran dalam sistem pelayanan kesehatan dengan menyediakan perawatan medis untuk masyarakat yang terdampak sehingga kesiapan rumah sakit sangat penting dalam merespon pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan rumah sakit dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada bulan Juni – November 2022. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 20 informan dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan dan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan juga dengan cara telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan 4 dari 12 komponen belum mendapatkan capaian 100% di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan terdapat 1 dari 12 komponen yang belum tercapai 100% berdasarkan Rapid Hospital Readiness Checklist WHO. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk membuat pedoman atau protokol dokumen terkait pengendalian COVID-19 di rumah sakit dan pelaksanaan pelatihan pertolongan psikologi pada staf rumah sakit.

---

Hospital has a role in the health service system by providing medical care for affected communities so hospital readiness is very important to respond COVID-19 pandemic. This study aims to find out hospital readiness in dealing COVID-19 pandemic at Dr. Suharto Heerdjan Mental Hospital and Persahabatan Central General Hospital. This study used a qualitative method design with a case study approach in June - November 2022. Data was collected by using in- depth interview with 20 informants from Dr. Suharto Heerdjan Mental Hospital and Persahabatan Central General Hospital and documents review. The results showed that 4 of the 12 components had not achieved 100% at the Dr. Suharto Heerjan Mental Hospital. While at Persahabatan Central General Hospital, there is 1 out of 12 components that have not reached 100% based on the WHO Rapid Hospital Readiness Checklist. Based on this study’s results, it is suggested to make guidelines or protocols related to controlling COVID-19 in hospitals and implementing psychological assistance training for hospital staff."