Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fluktuasi ekspor hasil perikanan Indonesia tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor yang ada dalam makroekonomi negara mitra dagang Indonesia, Amerika dan Jepang. oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia maupun peningkatan ekspor HS 030349 (tunas nes, froxen, livers and roes) ke Amerika dan Jepang. Dalam tahap awal dilakukan uji stasioner dengan Augmented Dicky-Fuller (ADF) terhadap semua variabel yang termasuk dalam satu persamaan. Pengujian ini merupakan keharusan bagi model yang menggunakan deret waktu (time series) karena data tersebut umumnya bersifat random walk atau non stasioner.Dari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor riel hasil perikanan Indonesia dapat dikatakan bahwa nilai tukar riel Indonesia dengan Jepang signifikan memperngaruhi niali ekspor riel hasil perikanan Indonesia ke Jepang dan inflasi yang terjadi di Amerika signifikan mempengaruhi nilai ekspor riel hasil perikanan Indonesia ke Amerika. Namun faktor-fator yang mempengaruhi nilai ekspor riel HS 030349 (tuna) Indonesia dapat dikatakan bahwa nilai tukar riel Indonesia dengan Amerika signifikan mempengaruhi nilai ekspor riel HS 030349 (tuna) Indonesia ke Amerika sedangkan pendapatan riel Amerika dan pendapatan riel Jepang signifikan mempengaruhi penurunan nilai ekspor riel HS 030349 (tuna) Indonesia bai ke Jepang maupun Indonesia."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan DBH Pertambangan Umum (PU) terhadap pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap disparitas pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DBH dan DBH PU mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan DAK menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga tidak dapat diambil kesimpulan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita. Hasil penelitian lainnya adalah terdapat disparitas pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2001 s.d 2008. DBH dan DBH PU mendorong terjadinya tingkat disparitas yang tinggi, namun DAU (yang mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan) mampu mengurangi tingkat disparitas pendapatan antar daerah tersebut.

---

This study aimed to determine the influence of Intergovernmental Revenue (General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Sharing Revenue) and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining of income per capita among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province. In addition, this study also to determine the influence of Intergovernmental Revenue against per capita income disparities among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province. This study uses secondary data and analytical methods used were descriptive and inferential analysis.The results showed that the General Allocation Fund, Sharing Revenue and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining has a positive and significant influence to per capita income Districts / Cities in South Kalimantan province while Special Allocation Fund showed no significant results so that no conclusions can be drawn to explain the influence on income per capita. Results of other studies is that there is disparity of income per capita among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province period 2001 until 2008. Sharing Revenue and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining encourage a high level of disparity, but the General Allocation Fund (which has the goal of reducing the income gap) can reduce the level of income disparity among-regions."

"Pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dan memberikan umpan balik bagi perencanaan peningkatan kinerja berikutnya. Selama ini, pengukuran kinerja dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan indikator yang dikembangkan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Kedua pengukuran tersebut menitiberatkan aspek keuangan dan internal perusahaan, kurang memperhatikan aspek eksternal perusahaan. Penelitian ini membahas capaian kinerja PDAM Kota Samarinda dengan pendekatan balanced scorecard yang meliputi empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Hasil penelitian menyarankan antara lain (1) bahwa profitabilitas perusahaan tidak harus dicapai melalui penyesuaian tarif, melainkan dengan efisiensi biaya produksi, penurunan tingkat kehilangan air, dan pengelolaan aset yang memadai, (2) meningkatkan kualitas air produksi menjadi air minum, menggunakan handhelder dan kamera untuk menjamin akurasi perhitungan meter air, meningkatkan kecepatan penyelesaian pengaduan, (3) menggunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi penuh dan Geographic Information System (GIS), (4) memberikan perhatian atas ketersediaan dan kesiapan alat keselamatan kerja dan kondisi fisik ruang kerja, (5) perlu dibentuknya tim pengkajian tarif air oleh Pemerintah Kota Samarinda, (6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda sudah tidak perlu lagi mengalokasikan dana APBD untuk mengatasi keterbatasan PDAM Kota Samarinda dalam peningkatan cakupan pelayanan.

---

Performance measurement is used to measure the success of the company and provide feedback for the planning of subsequent performance improvements. During this time, performance measurement done by referring to the Minister of Home Affairs Decree Number 47 of 1999 and indicators developed by the Subsidiary Body Water Supply System Development (BPPSPAM). Both measurements are mainly focused on financial aspects and internal aspects of the company, less attention to external aspects of the company. This study discusses the performance achievement PDAM Kota Samarinda using balanced scorecard approach that includes four perspectives: financial perspective, customer, internal business processes and learning and growth. This research is descriptive research.The results suggest, among others 1) that the profitability should not be achieved through tariff adjustments, but with the cost efficiency of production, reduction of water losses, and adequate asset management, (2) improve the quality of production water into drinking water, using handhelder and camera to ensure the accuracy of water meters, increasing the speed of settlement of complaints, (3) use fully integrated accounting information systems and Geographic Information System (GIS), (4) give attention to the availability and readiness of equipment safety and physical conditions of work space, (5) City Government of Samarinda needs to form tariff assessment team, (6) the Government of East Kalimantan Province and City Government of Samarinda is no longer need to allocate budget funds to overcome the limitations of PDAM Samarinda in increasing service coverage."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secaraelektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 denganmengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan.Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikatorkualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaanpengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkatkepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerjalayanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yangdiharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerjadengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in theMinistry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level ofsatisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users ismeasured by using the service quality indicators developed based on good eprocurementaspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction.Research showed that the service quality performances perceived by service usersare still lower than expected. The author gives some priority selection to improvethe performance by using Important Performance Analysis method."

"Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar dimana diperkirakan perairan Indonesia mampu memproduksi 6,4 juta ton ikan tiap tahunnya dengan pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 5,79 % per tahun. Dengan potensi sumberdaya perikanan tersebut diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir komoditas perikanan yang cukup diperhitungkan di mancanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Gravity Model yang diaplikasikan dalam subsektor perikanan dengan tujuan untuk mengetahui potensi ekspor perikanan Indonesia di 28 negara tujuan ekspor dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor perikanan. Variabel-variabel yang digunakan antara lain nilai ekspor riil, GDP nominal, jumlah penduduk, jarak relatif, nilai tukar riil efektif dan interaksi antara tarif dengan dummy integrasi ekonomi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum seluruh variabel berpengaruh secara signifikan kecuali untuk variabel nilai tukar riil efektif Indonesia. Tanda variabel yang berlawanan dengan hipotesis adalah variabel jumlah penduduk mitra dagang yang seharusnya bernilai positif dan interaksi antara tarif dan APEC yang seharusnya bernilai negatif. Peningkatan jumlah penduduk mitra dagang menyebabkan penurunan nilai ekspor. Sedangkan variabel interaksi tarif dan APEC bemilai positif karena tujuan ekspor perikanan Indonesia lebih banyak ke Amerika Serikat dan Jepang yang memang merupakan anggota dari APEC. Berdasarkan hasil estimasi model dengan menggunakan fixed effect diperoleh informasi bahwa terdapat lima negara yang umumnya menjadi tujuan ekspor komoditas perikanan Indonesia, antara lain : Amerika Serikat, China, Mesir, Inggris dan Jepang.

---

Indonesia has a big potency in fisheries sub sector because Indonesian sea is predicted to be able to produce 6,4 million tonnage fish/year with growth rate 5,79 %/year. With this potency, Indonesia may become high exporter country in the world. This study is using Gravity Model approach is implemented in fisheries sub sector and aimed to analyze the potency from 28 importer countries and factors that related with fisheries commodities export value. Variables in this study are export value, nominal GDP, population, real effective exchange rate, relative distance and interaction between tariff and dummy of economic integration. Analysis of method is using panel data analysis with fixed effect. The result shows that in general, all variables influence significantly; except real effective exchange rate of Indonesia. Variable sign of trade partner population and interaction between tariff and APEC dummy do not conform with hypothesis. An increase in trade partner population will decrease export of value. An interaction between tariff and APEC dummy will increase export of value because both of United States of America and lapan are large importers in fisheries sub sector and member of APEC, as the result Indonesia still exports fisheries commodities eventhough the tariff is increasing. Based on estimation the model, the other result shows there are big five importers of fisheries commodities such as United States of America, China, Egypt, England and Japan."

"Tesis ini membahas peranan sektor irigasi dalam perekonomian Indonesia dengan menggunakan metode analisis input-output. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sektor irigasi memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan simulasi kebijakan penutupan sektor irigasi dan perubahan investasi, sektor-sektor hulu dan hilir sektor irigasi mengalami penurunan indeks keterkaitan ke belakang dan indeks keterkaitan ke depan serta penurunan output, nilai tambah bruto dan tenaga kerja.

---

This thesis discusses the role of irrigation sector in the economy using inputoutput analysis. Results of research concluded that irrigation sector has an important role to the economy of Indonesia. Based on the simulation of the closure policy and changes in irrigation sector investment, the upstream and downstream sectors of irrigation sector has decreased the backward and forward linkage index as well as a decrease in output, value added and gross labor."

"Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi persoalan yang sama seperti negara berkembang lainnya, yaitu kemiskinan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah mengadakan berbagai macam bantuan, seperti raskin, JPS Pangan, BLT dan lainnya. Bantuan-bantuan tersebut di adakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Salah satu yang akan dibahas lebih dalam adalah raskin (beras untuk keluarga miskin).Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data SUSENAS BPS pada 30 provinsi pada tahun 2006 dengan jumlah kurang lebih 10019 sampel/variabel.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh kecenderungan rumah tangga dalam membeli raskin, ditinjau dari faktor lokasi, status di dalam keluarga dan kesejahteraan dengan variabel kontrol adalah status di dalam keluarga.Model yang digunakan dalam estimasi adalah model probit, serta dilakukan penghitungan matjinal efek dan melihat peluang distribusi wilayah. Dari hasil pengolahan di dapat bahwa var iabel-variabel yang digunakan signifikan menjelaskan variabel terikat. Bahwa variabel pendidikan, infrastruktur, serta lokasi menjadi hal yang signifikan dalam membeli raskin.Dapat disimpulkan bahwa program raskin ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Belum ada aturan yang jelas mengenai pembagian antar wilayah, membuat RTM tidak mempunyai peluang yang sama dalam membeli raskin. Belum baiknya infrastruktur membuat raskin RTM yang tinggal di daerah yang cenderung mempunyai infrastruktur relatif tidak bagus mempunyai peluang yang lebih kecil. Diharapkan pemerintah pusat dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pendistribusian, sehingga meminimalisir kendala yang akan dihadapi oleh penerima raskin.

---

Indonesia, as a one of developing countries, is facing the same problems as any other developing countries. Poverty, unemployment, poor nutrition and illiterates are most important problems which need a lot of concentration besides economic problems. Central Government was granting some programs to counter the problems itself which are RASKIN, JPK GAKIN, ASKESKIN, BLT et cetera. Those grants are being made by the government in order to increase the household welfare. In this time, we will discuss more about one of the grant which is RASKIN (paddy for the poor households).

The data conducted from Central Bureau of Statistics, the National Economic Social Survey at 30 provinces in a year 2006 with approximately 40000 samples per variable. In which those variable esiimations were selected again, to more focus on the tinding, and had the end result was 10019 samples per variable.

Propose of this study is to fiud how deep the tendency of households when faced to buy the raskin, seeing it from their locations, the family status and the welfare with the control variable is the family status.

From the regression was resulted that those variables were significant on explained the dependent variable. The location factor was one of the barriers of households on bought raskin.

Probit was used as an estimation model in this thesis, also I concluded marginal effect counting and saw the chances ditributions amongs regions. From the result estimation, those variables were significant on explained the dependent variable. There was education, infrastructure and location became significant on determined the poor households when buying raskin.

I concluded, that the raskin program was yet run as suppose as it is. The govemment did not provides clear rule about distribution among regions, made poor households did not have the same probabilty on buying raskin. The lack of infrastructure made poor households who lived in the regions which tend to have bad infrastructure had smaller chances on buying raskin. In order to encounter these problems, the Central government can coordinate with local governments to minimize barriers for all these years had been faced by the receiver."

"Studi ini menganalisis secara empiris mengenai pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode 1990-2007. Tujuannya adalah untuk melihat apakah peningkatan harga bahan bakar minyak berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Selain harga bahan bakar minyak penelitian ini juga mengkaji variabel-variabel lain seperti nilai uikar dan tingkat upah serta kebijakan BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah apakah mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat inflasi.Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yaitu : International Financial Statistic, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistisk dan Pertamina. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model OLS. Untuk melakukan estimasi diawali dengan serangkaian prosedur diataranya adalah uji signifikansi dan uji asumsi klasik.Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan hipotesa dan teori-teori didapatkan bahwa harga bahan bakar minyak mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat inflasi begitu juga dengan variabel-variabel lain seperti nilai tukar, tingkat upah, inflasi periode sebelumnya dan kebijakan BBM oleh pemerintah.

---

This study empirically analyzes the effects of the oil price on inflation in Indonesia period of 1990-2007. The aim is to see whether the increasing of oil price has a positive control to inflation in Indonesia. Besides the oil price, different variables, such as: exchange rate, wage, and govemment policy in oil also discussed, whether they have a positive control on inflation or not.

The data for this study obtained from different kind of source: International Financial statistic. Bank Indonesia, Badan Pusat statistik, and Pertamina. This study uses OLS model for the examination. The estimation is started by doing some procedurcs; some of them aie significant test and classical assumption test.

Results of this study determine that oil price has a positive control on inflation, and it is relevant with the hypothesis and theories. Moreover, different variables such as, rate exchange, wage, previous period of inflation and govemment policy in oil also have positive control on inflation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Intergovermental transfer khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Selain dipengaruhi oleh DAU dan DAK, pertumbuhan ekonomi kab/kota di pengaruhi juga oleh pendapatan asli daerah (PAD) karena pada era desentralisasi fiskal daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengumpulkan pajak dan retribusi, serta dikontrol pula dengan variabel jumlah penduduk, investasi, indeks daya saing usaha daerah dan dummy wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) maupun yang tidak memiliki SDA.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dengan model random ejfect untuk 337 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003-2007 pada model 1 dan 131 kabupaten/kota pada tahun 2003-2005 untuk model 2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan ini sesuai dengan hipotesis, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh terhadap investasi.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol investasi menunujukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel indeks daya saing usaha, jumlah penduduk dan dummy wilayah SDA tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia.

---

The objective of the study is to seek the impact if intergovemmental transfer especially the general fund allocation (DAU) and targetted fiind allocation (DAK) on the districts economic growth in Indonesia during the era of fiscai decentralization. Apart from the impact of these transfers, districts/local economic growth is also affected by regional income (PAD) since during fiscal decentralization era, districts have authorities to collect tax and retribution. Moreover, districts growth are also controlled by other variabels of population, investment, competitiveness index and dummy variables of either rich or poor natural resources.

The study employs panel data with random effect models which distinguished into three models. Model I uses data of 337 districts in Indonesia from 2003 to 2007, model 2 and 3 use data of 131 districts for the year of2003 to 2005. The result of the study proved the hypothesis that targetted fund allocation and regional income positively affect districts economic growth. Meanwhile, general fund allocation does not affect economic growth but do have effect on investment.

Estimation result shows that control variabels of investment shows positive relationship on economic growth. Meanwhile competitiveness index, population and dummy variables of natural resources have not significant impact on districts economic growth in Indonesia."

"Pertumbuhan ekonomi dan alokasi pengeluaran pembangunan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu penelitian selalu menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti mengikutsertakan pula investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengeluaran pembangunan dan input lainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.Penelitian ini menggunakan data 22 kabupaten/kota di Jawa Barat selama rentang waktu 6 tahun dari tahun 2002-2007 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pembangunan didekati dengan total pengeluaran pembangunan dalam nilai riil, investasi swasta didekati dengan realisasi kredit investasi dan modal kerja dari bank umum dalam nilai riil, infrastruktur didekati dengan panjang jalan dan kwh listrik terjual. Selanjutnya tenaga keija didekati dengan jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia didekati dengan rata-rata lama sekolah. Metode estimasi yang digunakan adalah data panel model fixed effect dengan struktur heteroskedasdk.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Demikian halnya dengan variabel kontrol investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Barat, hal ini berarti bahwa setiap daerah memiliki faktor-faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diakomodasi dalam model penelitian. Demikian halnya apabila dilakukan pengelompokan antar daerah dekat Jakarta dengan daerah tidak dekat Jakarta, ditemukan adanya heterogenitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The economic growth and public expenditure of regencies/municipalities in West Java for research period are always increases. The intention of this research is to know the influence of local public expenditure to the economic growth of regencies/municipalities in West Java, In this research, the researcher put together the other variables such as: private investment, infrastructure, labor and quaiity of human resources as a control variable. The researcher assumed that the growth of public expenditure and other inputs can improve the economic growth of regencies/municipalities in West Java.

This research applies data of 22 regencies/municipalities in West Java for period of 2002-2007 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is approached by Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, public expenditure by total of public expenditure in real value, private investment by realization of investment credit and working Capital from commercia! banks in real value, infrastructure by the length of road and kilo watt hour of electrical sold out. Labor is approached by total of labor and quality cf human resources by mean years of schooling. The estimation method applied panel data with fixed effect model and heteroscedastic structure.

The result of this research concludes that public expenditure and other independent variables have the positive effect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in West Java. The heterogeneity of every regency in West Java expressing that there are factors or other variables which is owned by an area but it isn’t by other area can be seen from individual effect yielded by fixed effect model. If we separate West Java become two area: c'osed Jakarta and not closed Jakarta, we will find there is a heterogeneity that affect to economic growth of regencies/municipalities in West Java."