Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arena pendidikan dimanfaatkan menjadi sarana transformasi pengetahuan dan menaikkan status sosial seseorang. Selain itu pendidikan juga telah menjadi alat untuk mereproduksi kelas sosial. Dari studi sebelumnya ditemukan, kelas atas mendominasi pendidikan dan status sosial kelas yang lebih rendah yang tidak memiliki modal dukungan sangat mudah untuk tereleminasi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu habitus yang dibentuk di dalam arena pendidikan dan habitus yang berasal dari latarbelakang keluarga. Studi sebelumnya cenderung membahas reproduksi kelas sosial di dalam Universitas dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan belum membahas di pendidikan militer. Sehingga, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut di dalam pendidikan militer. Dari data yang peneliti temukan, peneliti berargumen telah terjadi reproduksi kelas sosial di Akademi militer dengan pengaruh habitus dari dalam arena pendidikan itu sendiri. Taruna dengan status sosial kelas yang lebih rrendah tidak memiliki cukup modal yang sama dengan taruna dari status sosial kelas atas, dengan begitu mereka hanya mengandalkan dukungan-dukungan dari senior dan pengasuh. Sehingga, taruna dengan status sosial yang lebih rendah dapat bertahan dan memperebutkan peringkat yang kemudian menjadi penentu kedudukan setelah lulus dari Akademi Militer (status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya). Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan reproduksi kelas sosial yang terjadi di Akademi Militer Indonesia, Magelang, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 9 informan dengan kriteria 5 abituren lulusan tahun 2015-2019 dan berasal dari latarbelakang keluarga status sosial lebih rendah, serta 4 komponen pendidikan Akademi Militer."

"ABSTRAKTujuan penelitian adalah menguji kecocokan model teoretikal kepekaan retorikal (rhetorical sensitivity) berbasis struktur mentalitas budaya komunikasi pada guru tersertifikasi dalam konteks masyarakat multietnis di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Model penelitian terdiri dari 47 variabel manifes (indikator), enam variabel laten dan 15 lajur hubungan kausal. Penelitian berangkat dari paradigma klasik (positivis).Disain penelitian adalah cross-sectional survey.Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka. Alat pengumpul data yang utama adalah kuesioner.Jumlah sampel sebanyak 339 orang.Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah pencuplikan acak sistematis. Marjin kesalahan pencuplikan sampel sebesar + /- 4 %. Data dianalisis dengan metode Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan piranti lunak LISREL 8.5. Terdapat tiga temuan utama yang dihasilkan penelitian ini.Pertama, tiga ukuran kecocokan absolut model keseluruhan berkategori baik.Semua ukuran kecocokan inkremental model berkategori baik.Semua ukuran parsimoni model keseluruhan berkategori baik. Satu ukuran lain keseluruhan model berkategori baik. Kedua, 45 butir variabel manifest (indikator) memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Terakhir, terdapat 12 lajur hubungan kausal yang berkategori signifikan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlakuan model teoretikal kepekaan retorikal (rhetorical sensitivity) berbasis struktur mentalitas budaya komunikasi pada guru tersertifikasi dalam konteks masyarakat multietnis di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara bersifat terbatas.

---

ABSTRACT

The main aim of this research is test how fit theoretical model of rhetorical sensitivity based on communication mentality structure on certified teachers in multiethnic context. This model research was shaped by 47 indicators (manifest variables), six latent variables and 15 causal paths. Paradigm used to this research is positivism. All concepts that building theoretical model are measured in interval levels and operationalized in self-report format with 7 points Likert-type scale. All indicators were translated from English to Indonesia. Unit and level analysis is individual. The target population is certified teachers as listed until 2013 at District of Simalungun, Province of North Sumatera. Sample size is 339 people that selecting by systematic random sampling technique with margin of error ± 4%. Sampling frame is available. This research design is a cross-sectional survey in which data was collected by face to face interview that guided by structured questionnaire. Data was analyzed by structural equation modelling (SEM) method that supporting with LISREL 8.5 for Windows.

This research found that three of six absolute fit measures were classified good fit. All incremental fit measures were classified good fit. All parsimonious fit measures were apparently classified good fit. There 45 0f 47 indicators were valid and reliable. Twelve of fifteen casual paths were significance. This research generally conclude that data which are taken from certified teachers in multiethnic context did not all fit to the theoretical model."

"Dalam rangka merealisasi pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan daya serap tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, telah terjadi peningkatan kegiatan industri. Peningkatan kegiatan industri yang mengandalkan energi fosil dalam jangka panjang dapat memicu kontribusi emisi semakin tinggi yang tidak diperhitungan melalui pasar produsen dan konsumen. Perlu upaya pemerintah agar terjadi transformasi pergeseran dari industri tinggi karbon (high carbon industries) ke aktivitas industri ke arah resoruces efficiency dan mendorong penggunaan sumber energi baru terbarukan menuju industri rendah karbon (low carbon industries). Seperti yang terjadi di berbagai Negara, untuk mendorong investasi dan kegiatan di sektor industri rendah karbon, Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak. Namun berbagai insentif yang secara fiscal juga merupakan subsidi pemerintah melalui pengorbanan penerimaan pajak tersebut, dirasakan belum cukup efektif. Disertasi ini bertujuan merekonstruksi kebijakan insentif pajak untuk mendorong industri rendah karbon. Analisa hasil penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengevaluasi kondisi kebijakan insentif pajak saat ini, menganalisa faktor-faktor penghambat dan kelemahan instrumen kebijakan insentif pajak serta mengusulkan desain rekonstruksi kebijakan insentif pajak yang dapat dibangun menuju industri rendah karbon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kronstruktivisme dan menggunakan qualitatif system dynamics. Hasil evaluasi menunjukan insentif pajak masih diberikan secara parsial, tersebar, serta belum terfokus pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri sehingga kebijakan insentif pajak dinilai masih belum efektif. Berdasarkan lima kriteria prinsip perpajakan yang ideal menunjukkan bahwa administrasi pelaksanaan pemberian insentif pajak tidak sederhana. Insentif pajak tidak bersifat netral dan tidak menarik industri karena tidak ekonomis. Peraturan pajak yang tidak transparan dan birokrasi pemerintah telah menghambat sehingga implementasinya masih sulit. Hambatan dan kelemahan pemberian insentif pajak yaitu kurangnya koordinasi para implementor kebijakan, pengukuran insentif yang belum optimal, tidak adanya blueprint pengembangan industri, dan kebijakan yang tidak memihak industri dalam negeri dan industri kecil. Desain rekonstruksi kebijakan insentif pajak yang diusulkan harus mempertimbangkan empat aspek yaitu prinsip pemberian insentif pajak, bentuk insentif pajak, manfaat insentif pajak dan syarat pemberian insentif pajak. Desain rekonstruksi insentif pajak yang ditawarkan diyakini dapat menjadi kunci untuk mendorong perubahan perilaku industri ke arah efisiensi energi dan beralih ke energi baru terbarukan untuk mendorong industri rendah karbon dan menghasilkan keunggulan kompetitif.

---

To realize the economic growth that absorpt of labor and improve the welfare society there has been an increase in industrial activities.The increase of industrial activities which still rely on fossil fuels in the long term can lead to higher emission contribution. This emission is not calculated in producer and consumer markets. It should be the government's efforts to transform high-carbon industries to resources efficiency of industrial activity. The government also should encourage the use of renewable energy sources towards low carbon industries. In many countries, to encourage investment and activities at low carbon industries, the goverment provide the tax incentives. However various fiscal incentives which are also a government subsidy through the sacrifice of the tax revenue, is not effective. This research is aimed to analize why the reconstruction design of tax incentives policies is needed that would lead to lowcarbon industries.

This research applies qualitative system dynamics and Nvivo. The evaluation result show that the tax incentives schemes are granted partial, scattered, and have not focused on efforts to reduce green house gases (GHG) emissions in the industrial sectors thus tax incentive policies have not been effective.The evaluation results based on five ideal principles of taxation show that the tax administration implementation are not simple. In addition, tax incentives are not neutral and not efficient. Further, tax rules are not transparent and the government bureaucracy implementation is still complicated.

Barriers and weaknesses of the tax incentives are caused by firstly, lack of coordination among the policy implementor, secondly, insentives measurements are not optimal, thirdly, lack of industrial development blueprint and lastly, policies tend to be pro-capitalist. The reconstruction of proposed tax incentive policies have to consider four aspects which consists of the principle of grant, the type, the benefit and the terms of tax incentives. Reconstruction design of tax incentives offered is believed to be the key driving to change industry behavior towards energy efficiency, switching the use of conventional energy toward renewable energy, encouraging low-carbon industries and generating competitive advantage."

"Disertasi ini membahas bagaimana wacana vernakuler kelompok minoritas berbasis agama ketika mentransformasi identitasnya serta mengkonstruk realitas keberagaman melalui medium gerakan sosial. Penelitian dilakukan berdasarkan teori wacana vernakuler dan teori konstruksi sosial atas realitas dalam paradigma konstruktifis kritis, dengan menerapkan metode studi kasus instrumental tunggal, didukung dengan analisis naratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana vernakuler kelompok yang tertindas, menggambarkan bagaimana mereka memaknai realitas dan mendefinisikan serta mentransformasi identitas mengacu pada ideologi agama sebagai referensi primer dan ideologi politik. Wacana vernakuler tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konstruktif terhadap identitas dan realitas keberagaman yang diproyeksikan melalui gerakan sosial bersama aliansinya.

---

This dissertation focuses on how is the vernacular discourse of a religious minority group when they transform their identity and construct diversity through the medium of social movement. The research was conducted based on the theory of vernacular discourse and the social construction of reality within the critical constructivism paradigm, applying a single instrumental case study method, supported by narrative analysis.The result showed that the vernacular discourse of oppressed group, describes how they interpret reality, define and transform identity, based on religious ideology as the primary reference and based on political ideology. Furthermore, vernacular discourse is not merely descriptive, but also constructive toward the projected identity and reality of diversity through social movement with its alliances."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai risiko viktimisasi secara virtual yang bertransisi menjadi risiko aktual. Proses transisi risiko dari virtual melalui sarana media sosialbertansisi menjadi risiko aktual patut dipandang sebagai sebuah masalah yang untuk diteliti.. Karena saat ini masih terdapat pengguna media sosial yang terpaparrisiko viktimisasi seksual yang umumnya anak perempuan hingga bertransisi korban secara aktual, yang seharusnya dapat dicegah melalui pemahaman mengenai penyalahgunaaan media sosial serta pengawasan dari orang tua, gurudan masyarakat sehingga megurangi terjadi korban lain berjatuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menjelaskan bagaimana hubunganantara pola interaksi virtual remaja perempuan melalui media sosial dengan risiko viktimisasi seksual mereka ketika interaksi virtual berubah menjadi interaksiaktual. Metode yang digunakan metode gabungan, yang menggunakan data kuantitatif dikonfirmasi dengan data kualitatif atau Mix method One-Phased Model. Melalui data kuantitatif dalam mencari signifikansi hubungan antarvariabel digunakan koefisien korelasi product moment-Pearson, untuk mencarisignifikansi hubungan variabel X dengan Variabel Y yang melalui data kuantitatifdengan n= 208. Respondennya terdiri dari SMAN 5 Bekasi, SMA IslamAssyafi‟iyah, dan SMA PB Sudirman diolah melalui bantuan SPSS versi 20. Melalui data kualitatif digunakan metode wawancara kepada narasumber dan responden kemudian diinterpretasikan. Hasil dari Koefisien Determinasi (KD)adalah sebesar 84.82 %, dan sisanya sebesar 15.18 % oleh variabel lain yang tidakditeliti (implisit eksogenous/epsilon). Selanjutnya perhitungan di konfirmasimelalui data kualitatif hasil wawancara. Kesimpulan hasil penelitianPenggunaannya media sosial dikalangan siswi SMA yang memiliki eksposuronline yang sangat tinggi berpotensi terjadi risiko viktimisasi seksual. Faktor yangpaling besar dalam menentukan terjadi risiko viktimisasi ini adalah pengawasan.Semakin sering menggunakan media sosial, maka semakin besar risiko anakmenjadi korban kejahatan penyalah gunaan media sosial. Semakin jarangmenggunakan media sosial, maka semakin kecil risiko anak menjadi korbanpenyalahgunaan media sosial.

---

ABSTRACTThis study is focused on the risks of girl sexual victimization on social media which thetransform to be the actual risk. The process of transformation from the virtual sexual riskthrough social media to be an actual risk should be viewed as a problem to beinvestigated. Because there are still many girl who use social media are exposed to therisk of virtual sexual victimization that transform into actual sexual victim risk, whichactually could be prevented misuse of social media through an understanding of socialmedia as well as the supervision of parents, teachers and the community that happeneliminate further victims. The purpose of this study are to analyze how the relationshipbetween the ways of use social media with sexual risk victimization on virtual whichtransformed to be sexual risk victimization in real. The method used in this research is thecombined method, which uses quantitative data and qualitative data which use in thesame time, and the result from quantitative data confirmed by qualitative data or knownas Mix-method One-Phased Model. Through quantitative data in the search forsignificance of the relationship between variables use Product Moment CorrelationCoefficient-Pearson to find out the significance relationship between variable X withvariable Y, and continued confirmed the relationship between dependent variable andindependent variable by using qualitative data interpreted from interview withrespondents, and interviewees. Population taken from female students of SMAN 5Bekasi, Islam Assyafi'iyah SMA and SMA PB Sudirman. By using Solvin formula itresulted sample n=208. Results of the coefficient of determination (KD) is amounted to84.82%, and the balance of 15:18% by other variables not studied (implicit exogenous /epsilon). Further calculations confirmed through interviews qualitative data. Conclusionof the study is the use of social media among high school female students who have avery high online exposure could potentially occur risk of sexual victimization. Thebiggest factor in determining the risk of victimization happens is capable guardian."

"ABSTRAKDisertasi ini dilatarbelakangi dengan seringnya terjadi pemasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPJMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan.Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan?Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema serta teori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini.Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membuka isolasi wilayah, pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat. Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institusi BNPP serta keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan

---

ABSTRACTThe background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevelopment in Indonesian border were one of cause Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric construction, education and health facilities according RPJMD 2012-2016 policy for central Government to opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs.This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism border society.This research used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and Cheema and nationalism were supports theories in this research.The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism.Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants Central Government (state) for border developments accelerations."

"Disertasi ini merupakan studi tentang konflik politik yang mengiringi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2013. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Sebab konflik internal PDI-P dalam pemilihan gubernur Bali (2) Strategi yang digunakan Made Mangku Pastika maupun Anak Agung Ngurah Puspayoga sebagai mantan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 untuk saling berkompetisi di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2013 (3) Implikasi dampak kemenangan Made Mangku Pastika pada dinamika politik di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth-interview) terkait konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Rauf, Dahrendof dan Coser, teori politik dari Parson, teori elite dari Mosca dan Keller, teori politik lokal dari Smith dan Stewart, teori oligarki dari Winter, teori perilaku pemilih dari Firmanzah dan teori strategi dari Schroder. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Rauf dan teori-teori lain yang digunakan sebagai teori pendukung. Temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekalahan telak PDI-P di kandang Banteng PDI-P Bali yang merupakan basis PDI-P terbesar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.Temuan menarik lainnya adalah tumbangnya dominasi kalangan puri/ bangsawan sebagai gubernur Bali. Sejak dulu, posisi gubernur Bali selalu diisi oleh orang-orang dari kalangan puri sebagai bentuk tradisi mempertahankan keturunan raja-raja. Namun, dalam dua periode ini pemimpin Bali terpilih berasal dari kalangan non-puri (non bangsawan), yakni Jabawangsa dari wangsa/soroh Pasek sebagai hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Temuan lainnya adalah kekalahan PDI-P yang mengusung ideologi "wong cilik" dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, dikarenakan calon yang diusung justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada ideologi tersebut. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat teori konflik dari Dahrendof dan Rauf bahwa konflik yang semula bersifat individu dan meluas menjadi konflik kekuasaan bilamana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki posisi dan kewenangan yang cukup untuk mengendalikan pendukungnya di dalam struktur pemerintahan.

---

Centered around the gubernatorial elections in Bali (2009-2013 Period), this dissertation is a study on the political conflicts that transpired during the elections. It aims to answer a series of questions regarding several matters. Firstly, the cause of PDI-P's internal conflict in the gubernatorial elections. Secondly, the strategies implemented by Made Mangu Pastika and Anak Agung Ngurah Pruspayoga, the former governor and vice-governor pair of the 2008-2013 period, as they compete against one another in the gubernatorial elections of the 2013 period. Lastly, the political implications of Made Mangku Pastika's victory on the political dynamics in Bali.

This research uses the qualitative and in-depth interview method in studying the conflicts in the 2013 gubernatorial elections in Bali. This research uses several theories: (1) The conflict theory by Rauf, Dahrendof, and Coser, (2) the political theory by Parson, (3) the elite theory by Mosca and Keller, (4) the local politics theory by Smith and Stewart, (5) the oligarchy theory by Winter, (6) the voter's behavior theory by Firmanzah, and (7) the strategy theory by Schroder. The main theory will be Rauf's conflict theory while the remaining theories are used as supporting theories.

The principal finding of this research is PDIP-P's loss in Bali, which is the central base of PDI-P in Indonesia's central and eastern regions. This research also shows the collapse of the aristocrats power as the governor of Bali. Once, the position of the governor was filled with Balinese aristocrats, an act that demonstrates the preservation of the royal lineage. However, the last two periods shows a collapse in this preservation act. The Governor's office was taken by Jaba Wangsa from Pasek, a man from the lowest of the four Hindu caste, the Sudra. Another finding was that the loss of PDI-P, a party which upholds the common people ideology, in the Bali gubernatorial elections of the 2013-2018 period is resulted by the candidate's failure to project the ideology.

The theoretical implication of this research upholds Dahrendof's and Rauf's conflict theory which states that a personal conflict may become a struggle of power if the two sides have the position and authority to control its supporters in the government."

"ABSTRAKKegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbuternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandungdimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamikakekuasaan di arena politik lokal. Kenyataan itulah yang melatarbelakangi studiini.Tiga pertanyaan utama yang dijawab dan dibahas dalam studi ini. Pertama,bagaimana pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambangbatubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambangbatubara di Kabupaten Tanah Bumbu? Kedua, bagaimana peran politik pengusahatambang batubara dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten TanahBumbu? Ketiga, bagaimana dinamika konflik berbasis tambang batubara antaramasyarakat lokal dan pelaku usaha serta bagaimana peran pemerintah daerah didalamnya?Di tataran teoretik, studi ini menggunakan teori oligarki dari Ostermansebagai acuan utama. Selain itu juga menggunakan teori negara Marxis dariMandel dan Althusser, teori desentralisasi dan politik lokal dari Smith dan Stoker,dan teori konflik dari Rozen, sebagai acuan pendukung.Pada tataran metodologis,studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.Temuan pokok studi ini menunjukkan bahwa hubungan pengusahatambang dengan penguasa lokal dan pejabat-pejabat birokrasi berlangsung dekatkarena antarpihak meskipun berbeda kepentingan namun mampu mempertemukankepentingan tersebut dan sama-sama mengambil keuntungan. Pengusaha tambangmendapatkan kemudahan-kemudahan serta keuntungan ekonomi, sedangkanpengusasa lokal dan pejabat birokrasi mendapatkan keuntungan politik danekonomi sekaligus.Hubungan antara pengusaha tambang dengan penguasa lokal terlihatsangat jelas pada saat pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah pemilihan kepaladaerah langsung di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, pasangan kandidat yangmemenangkan kontestasi selalu saja yang mendapat dukungan penuh dari parapengusaha tambang. Pengusaha tambang yang cukup berpengaruh dalam setiapmomen pemilihan kepala daerah langsung serta dalam dinamika politik lokalKabupaten Tanah Bumbu merupakan para pengusaha lokal.Teori-teori yang digunakan dalam studi ini, baik teori utama maupun teoripendukung, sangat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap temuantemuanpenelitian, serta dalam membentuk kerangka berpikir ketika membanguninterpretasi-interpretasi. Memang, satu teori tidak secara utuh bisa menjadisandara penjelasan, dan karena itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain

---

ABSTRACTThis research is based on the activity of coal mining investment in Tanah Bumbu Districtthat is not merely for economic and business purposes, butalso contains the dimensions ofpolitics which affect the power dynamics in the local politics. Three major questions areanswered and discussed by this study. First, what is the relationship pattern between the localgovernment and the coal mining businessmen and how does it affect the policies of coal mininginvestment in Tanah Bumbu? Second, what is the political role of the coal mining businessmenin the local elections? Third, how is the coal mine-based conflict between the local communitiesand the coal mining businessmen, and what is the government?s role in it?In a theoretical level, this study uses Osterman?s theory of oligarchy as the main theory.In addition, Mandel?s and Althusser?s theory of Marxist states, Smith?s and Stoker?sdecentralization theory and local politics theory, and Rozen?s conflict theory are used as itssupporting theories. Furthermore, this study uses a qualitative approach.The principal finding of this study shows that the close relationship between the coalmining businessmen and the local authorities as well as the bureaucratic officers is the result ofeach party?s interest. Although they have different interests, they managed to combine it andbenefit from it. The coal mining businessmen are guaranteed facilities and economic benefits,while the local authorities and bureaucratic officers gains political and economic benefits.The relationship between the coal mining businessmen and the local authorities can beseen clearly during the local elections. Throughout the years, the winning candidates of theTanah Bumbu local elections are those who gain the support of the coal mining businessmen.Therefore, it is evident that the coal mining businessmen have influence over the local electionsand over the dynamics of the local politics in Tanah Bumbu.Both the main and supporting theories used in this study are helpful in giving a clearexplanation of the research findings and in forming a framework while constructing theinterpretations. In order to give a thorough explanation, several theories are needed"

"ABSTRAKDisertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel.Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi.Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict.

As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory.

This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation.

The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict."

"Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

---

This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.

There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research."