Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Devi Meyliana S K
"ABSTRAK
Lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana adalah sebagai wadah perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa atas
tindakan penguasa, dalam hal ini adalah pejabat penyidik atau penuntut umum. Dalam
perkara pidana yang diatur secara umum dalam KUHP maupun delik-delik khusus yang
diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, memperkenankan tindakan-tindakan
dalam rangka menangani perkara pidana yang disebut sebagai upaya paksa oleh pejabat
penyidik, seperti tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan
pemeriksaan-pemeriksaan surat. Tentunya menjadi penting diperhatikan yakni landasan
yuridis dari keabsahan suatu tindakan yang dijadikan alasan permohonan pemeriksaan
di pengadilan. Peraturan perundang-undangan terkait tata cara pemeriksaan dalam
penanganan perkara adalah dengan mengacu pada KUHAP serta aturan perpajakan yang
sifatnya internal lingkup Direktorat Jenderal Pajak.

ABSTRACT
The pretrial institution which is regulated in the Book of Criminal Legal
Procedure is a forum for the legal protection of suspects or defendants, against the
action of the authorities, in this case is an official investigator or prosecutor. In criminal
cases commonly regulated in the Book of Criminal Law either special offenses
separately regulated in special law, it allows actions to handle the criminal cases which
are called attempt force remedies by the authorities, such as actions of arrest, detention,
to make investigation searching, confiscation, and investigation of documentary letters.
It would be important to note the legal basis of the legitimacy of a consideration of
applications for excuse action in court. Laws and regulations relating to procedures for
inspection in handling case, with reference to the Book of Criminal Legal Procedure, as
well as its rule of internal Directorate General of Tax."
2010
S22508
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nisyah Rizky
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penanganan benda sitaan negara yang berupa
tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang terkait dalam pelanggaran terhadap
Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
beserta hambatan dalam pelaksanaannya. Masih maraknya perdagangan ilegal
satwa liar dilindungi menciptakan keadaan yang memperihatinkan untuk
disaksikan oleh pemerhati satwa liar. Tindakan penyitaan pun cukup sering
dilakukan, tetapi perdagangan satwa liar tetap berlangsung. Seperti yang diketahui
bahwa satwa liar pun merupakan mahluk hidup. Setelah dilakukan tindakan
penyitaan oleh penegak hukum sudah seharusnya satwa liar tersebut diberikan
tindakan lanjutan agar terhindar dari kepunahan. Permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan atas benda sitaan negara dan
status hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimanakah
penanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dan
satwa liar dilindungi dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnnya beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitian
metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dimana sumber
data diperoleh dari data primer maupun sekunder yang akan dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan tumbuhan dan
satwa liar dilindungi yang terkait dengan tindak pidana konservasi harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik peraturan perundangundangan
maupun peraturan pelaksanaanya. Namun demikian, masih terdapat
hambatan yang cukup signifikan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan
hidup satwa liar dilindungi.

ABSTRACT
This thesis describe and review about the handling of the confiscated goods such
as protected plant and animal related to violation to conservation of natural
resources and ecosystem law with hindrance in the implementation. Highly
frequency of illegal wildlife trade being cause of poorly situation to be seen by
wildlife observer. Confiscation had executed so often, but illegal wildlife trade
still ongoing. As people know that animal is creature. Therefore, after confiscation
had executed by law upholder, the animals ought to hand over to the next action in
order that prevent extinction. The problems in this research are how handling of
the confiscated goods and those law status in criminal justice system in Indonesia
and how handling of the confiscated goods in wildlife crime in order that
conservation of natural resources and ecosystem with hindrance to face of. This
research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from
primary and secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this
research showed that the handling of protected plant and animal related to wildlife
crime have to implemented based on both regulation and implementation rules.
However, there is still have significant hindrance that influential to long lived of
wildlife."
2009
S22485
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library