Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi merupakan bentuk pemerintahan yang memberikan kewenangan administrasi, fiskal, dan politik kepada pemerintahan daerah. Model pemerintahan ini bertujuan untuk pemerataan dan pembangunan yang adil pada pemerintahan daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi setelah rezim Orde Baru jatuh. Impelementasi pada sistem pemerintahan desentralisasi menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah pemindahan kasus korupsi dari pusat menuju daerah. Penelitian ini membahas tentang dampak yang diberikan oleh desentralisasi terhadap tindpakan penyuapan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penelitian ini menggunakan teori actor and resources oleh Scott Coleman dengan metode kualitatif.Berdasarkan temuan melalui wawancara dan studi literasi, dampak buruk desentralisasi terjadi pada pemerintahan Sumatera Utara dalam bentuk penyuapan. Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatra Utara melakukan penyuapan kepada 38 (tiga puluh delapan) anggota DPRD untuk menolak hak interpelasi. Gubernur melakukan penyuapan sebagai actor dengan menggunakan resources yang dimiliki berupa Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD), untuk memaksimalkan keuntungan yaitu mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur. Atas dasar hal tersebut dampak desentralisasi membuat penyuapan menjadi cara untuk mempertahankan jabatan yang dimiliki oleh seorang Gubernur.

---

Decentralization is a form of government that gives administrative, fiscal and political authority to regional governments. This government model aims at equitable distribution and equitable development of regional government. Indonesia is one of the countries that implemented a decentralized government system after the fall of the New Order regime. Implementation in a decentralized government system raises many problems, one of which is the transfer of corruption cases from the center to the regions. This research discusses the effects of decentralization on bribery carried out by North Sumatra Governor Gatot Pujo Nugroho. This research uses the theory of Actor and Resources by Scott Coleman with qualitative methods.

Based on the findings through interviews and literacy studies, the bad influence of decentralization occurred in the North Sumatra government in the form of bribery. Gatot Pujo Nugroho as Governor of North Sumatra bribed 38 (thirty eight) DPRD members to reject the interpellation rights. The governor bribes as an actor by using the resources he owns in the form of the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), to maximize the benefits of maintaining his position as Governor. On this basis the influence of decentralization made bribery be a way to maintain a position held by a Governor."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemisahan tugas dan wewenang antara KONI dan KOI dalam UU SKN 2005. Adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber yang langka dan terbatas dalam UU SKN 2005 menimbulkan konflik antara KONI dan KOI. Unit analisa dari penelitian ini adalah manifestasi konflik yang terjadi antara KONI dan KOI yang terdiri dari beberapa bentuk tindakan (behaviour) konkret, yakni penetapan chief de mission(CDM) atau Ketua Kontingen, upaya KONI merevisi AD-ART, KOI mengukuhkan PB-Wushu, masalah logo olympics five rings, dan judicial review UU SKN 2005. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik KONI-KOI dalam pengelolaan keolahragaan nasional disebabkan oleh pertama, lahirnya UU SKN 2005. Dampak dari UU ini memisahkan KONI dan KOI. Kedua, kewenangan KONI yang berkurang. Misalnya KONI tidak lagi berwenang untuk mengirim atlet ke ajang internasional. Dan terakhir, keterbatasan akses terhadap sumber daya, khususnya keuangan.

---

The background of this thesis has separated by the duties and authorities between KONI and KOI in the 2005 SKN Law. There are differences of opinion, debate, competition, even though the conflict, and competition in the distribution and the allocation of sources are scarce and limited in the 2005 SKN Law in which the conflict has emerged between KOI and KONI. The analysis of this study is the manifestation of the conflict that occurred between KONI and KOI which consists of several forms of behaviour concrete, namely the determination of the chief de mission (CDM) or the Chair of Contingent, the KONIs efforts to revise AD-ART, KOI confirmed PB-Wushu, the problem of the logo Olympic five rings, and the judicial review of the 2005 SKN Law. The research method used is qualitative research methods. The source of the data in this research are the literature studies and interviews. The theory used in this study is conflict theory. The result of this research conveyed that the first, the conflict between KONI-KOI in the management of national sport was caused in the beginning of 2005 SKN Law. The impact of this law separated KONI and KOI. Second, KONIs authority has diminished. For example KONI is no longer authorized to send the athletes to international event. And finally, the access of resources is limited, especially finance."

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."

"Penelitian ini mengkaji evolusi strategi pemasaran politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari 2014 hingga pemilu 2024. Awalnya dikenal dengan narasi progresif dan fokus pada generasi muda, PSI, dipimpin oleh tokoh seperti Grace Natalie dan Tsamara Amany, mengalami perubahan strategi signifikan menjelang pemilu 2024. Langkah ini menandakan upaya PSI untuk mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, serta memanfaatkan popularitas Joko Widodo dan gagasan 'Jokowisme' sebagai narasi utama. Penelitian ini menganalisis strategi pemasaran politik PSI dalam pemilu 2024, mengeksplorasi alasan perubahan pendekatan, serta dampaknya terhadap citra dan dukungan elektoral PSI. Untuk mencari data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori Pass Political Marketing dan Model Pemasaran Populisme. Mengasosiasikan diri dengan figur populer seperti Jokowi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing. Penelitian juga mengkaji dampak perubahan strategi ini terhadap dinamika internal partai dan kebijakan internal PSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan strategi yang mengadopsi figur Jokowi dan keluarganya mampu meningkatkan dukungan elektoral, meskipun gagal untuk mencapai ambang batas parlemen pusat. Penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menunjukkan bagaimana kedekatan dengan tokoh populer dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan, terutama di kalangan pemilih muda dan urban. Namun, strategi ini harus diimbangi dengan upaya substansial dan berkelanjutan serta fokus pada kerja ideologis dan nilai-nilai anti-korupsi, anti-intoleransi, dan inklusivitas. Keberhasilan PSI di masa depan akan bergantung pada kemampuan mereka untuk menyeimbangkan antara strategi pemasaran berbasis figur dan dedikasi pada prinsip- prinsip ideologis yang kuat.

---

This research examines the evolution of the political marketing strategy of the Indonesian Solidarity Party (PSI) from 2014 to the 2024 elections. Initially known for its progressive narrative and focus on the younger generation, PSI, led by figures such as Grace Natalie and Tsamara Amany, is experiencing a significant change in strategy ahead of the 2024 elections. This move marks PSI's attempt to associate itself with President Joko Widodo and his family, as well as exploit Joko Widodo's popularity and the idea of ​​'Jokowism' as the main narrative. This research analyzes PSI's political marketing strategy in the 2024 election, exploring the reasons for the change in approach, as well as its impact on PSI's image and electoral support. To search for data, this research uses qualitative research methods with in-depth interview techniques. Apart from that, this research also uses the Pass Political Marketing theory and the Populism Marketing Model. Associating oneself with a popular figure like Jokowi is considered a strategic step to increase competitiveness. The research also examines the impact of this change in strategy on the party's internal dynamics and PSI's internal policies. The research results show that the change in strategy that adopted the figure of Jokowi and his family was able to increase electoral support, even though it failed to reach the threshold for the central parliament. The appointment of Kaesang Pangarep as General Chair shows how closeness to popular figures can be used to attract support, especially among young and urban voters. However, this strategy must be balanced with substantial and sustainable efforts and a focus on ideological work and anti-corruption, anti-intolerance and inclusiveness values. PSI's future success will depend on its ability to strike a balance between a figure-based marketing strategy and dedication to strong ideological principles."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai proses formulasi kebijakan Perda Nomor 15 Tahun2013 Tentang Kota Layak Anak di Kota Depok. Isu perlindungan anak menarikuntuk dibahas sebab isu anak masih sering dianggap sebagai isu domestik. KotaLayak Anak merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak untuk memasukan isu anak ke dalam agenda kebijakanpolitik lokal. Adanya Kota Layak Anak ini disebabkan Perlindungan kepada anak ditingkat lokal seringkali tidak mendapatkan prioritas pemerintah lokal. Melalui metodepenelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik sertahambatan dalam proses pembuatan Perda. Analisis menggunakan representasiperempuan dalam kebijakan publik memperlihatkan bahwa isu anak di Kota Depoklebih banyak diakomodasi oleh kelompok perempuan anggota DPRD Kota Depok.

---

ABSTRACT This thesis discusses the formulation process of the Kota Layak Anak policy, orlocally identified as Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota LayakAnak in the city of Depok. Kota Layak Anak is a program initiated by the IndonesianMinistry of Women Empowerment and Child Protection to introduce child issues intothe local political agenda. The lack of attention by local government in regard of childissues is the main cause for this policy initiation. Using qualitative research methods,this thesis aims to uncover the political dynamics and obstacles in the policyformation process. By the analysis using datas on women representation on publicpolicy formation process, it is revealed that child issues are being more accomodatedby women members of the local parliament (DPRD Kota Depok)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses terbentuknya aktivisme perempuan tani dalam gerakan perlawanan petani lokal terhadap pembangunan pabrik semen dan eksploitasi karst di Pegunungan Karst Kendeng Utara, Jawa Tengah. Tulisan ini berargumen bahwa pengalaman lokal berbasis gender dalam bentuk pengetahuan untuk bertahan hidup dan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rumah tangga membentuk kepentingan berbasis gender yang berpengaruh pada terbentuknya kesadaran kritis mengenai krisis sosial-ekologi yang terjadi di Pegunungan Kendeng Utara. Kesadaran kritis tersebut berperan untuk mendorong perempuan terlibat dan mengartikulasikan kepentingannya melalui gerakan perlawanan. Untuk melihat permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep Politik Ekologi Feminis untuk meninjau dimensi gender dalam gerakan perlawanan petani, dan bagaimana pengalaman lokal berbasis gender membentuk perspektif pengelolaan sumber daya alam yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Identitas organik tersebut dimobilisasi melalui simbol Ibu Bumi yang digunakan untuk melegitimasi gerakan perlawanan mereka. Untuk memahami bagaimana gerakan tolak semen memobilisasi simbol dan narasi untuk mengartikulasikan identitas dan kepentingan mereka, penelitian ini menggunakan pendekatan gerakan sosial baru GSB dan struktur kesempatan politik.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the formation of peasant women activism in a collective resistance against the construction of cement factory and karst exploitation in North Kendeng Mountains, Central Java. This paper argues that the resistance is gendered and there are two factor that influences the process the form of local knowledge for survival and economic resource management that shapes critical awareness about socio ecological crisis in North Kendeng Mountains. These awareness encourages peasant women to be involved in and articulate their interests through the resistance movement. This research uses the concept of Feminist Political Ecology to understand the gendered response in social and ecological change, and how gendered local experiences shapes gender differentiated perspective in natural resource management. These organic identities are mobilized through feminine notion of Mother Earth which they uses to legitimise their resistance against environmental destruction. To understand how the movement mobilize symbol and narrative to articulate their identities and interests mdash rather than struggle over social and economic factor mdash this research uses New Social Movement NSM framework and political opportunity structure. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kemenangan Partai Adalet Ve Kalkinma pada `Erken Secim` Pemilu Dini Turki Tahun 2015. Kemenangan ini merupakan yang paling dramatis Partai Adalet Ve Kalkinma sejak didirikannya pada tahun 2001. Adanya isu keamanan nasional mempengaruhi mayoritas pemilih di Turki sehingga menyebabkan kemenangan yang signifikan bagi AKP untuk kembali membentuk pemerintahan satu partai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep perilaku pemilih. Hasil temuan dari penelitian ini adalah mayoritas pemilih Turki memilih berdasarkan isu besar keamanan nasional yang mempengaruhi pemilih secara Psikologis, Sosiologis, dan Rasional.

---

ABSTRACTThis research aims to explain the victory of Adalet Ve Kalkinma Party during the 2015 Early Election in Turkey. It is the dramatic victory by Adalet Ve Kalkinma party they have ever won since its existence in 2001. With this change of the preference over the majority voters, it causes the significant influence for the victory of the Adalet Ve Kalkinma Party to form a one-party government. The concept used for this such research is namely The Voting Behavior of the Constituent. The result of this research reveals that the most Turkish majority voters have preference based on National Security big issue which influence voters on Psychological, Sociological and Rational Choice."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas peran kelompok PETA-INDIA terhadap kebijakan pencegahan kekejaman terhadap hewan India pada tahun 2017. Pembahasan mengangkat strategi yang digunakan oleh kelompok PETA-INDIA dalam upaya melihat peran kelompok tersebut pada kebijakan pencegahan kekejaman terhadap hewan India pada tahun 2017. PETA-INDIA menggunakan strategi direct action yaitu kampanye dan lobi. Dengan menggunakan strategi tersebut dapat terlihat bahwa kelompok PETA-INDIA mempunyai peran tertentu dalam pembentukan kebijakan The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017.

---

ABSTRACTThis study examines the role from PETA INDIA group to the policy of The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017. This study explain the strategy from PETA INDIA to give influence on the policy of The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017. PETA INDIA use the direct action strategy known as campaign and lobby. Using the direct action strategy this study can explain how PETA INDIA group give influences to The Prevention of Cruelty to Animals India Rules 2017. "

"Kemenangan Abdul Fattah al-Sisi dalam pemilihan presiden Mesir pada tahun 2014 dan 2018 menimbulkan dugaan adanya tindak manipulasi. Dalam teori otoritarianisme elektoral, manipulasi pemilu digunakan untuk mengendalikan hasil substantif dari kompetisi elektoral dan permainan reformasi institusional. Faktor ketidakpastian pemilu merupakan hal utama yang berupaya dihindari oleh penguasa, termasuk Abdul Fattah al-Sisi. Sebagaimana dikemukakan Andreas Schedler (2002), manipulasi pemilu dilakukan melalui berbagai taktik yang mengarah pada masyarakat sipil maupun oposisi politik. Al-Sisi mengandalkan militer serta kaum borjuasi untuk membantu melakukan strategi manipulasi. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi strategi manipulasi yang dilakukan Abdul Fattah al-Sisi dalam memperoleh kemenangan pada pemilihan presiden Mesir tahun 2014 dan 2018. Dengan menggunakan teori otoritarianisme elektoral, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan strategi manipulasi yang digunakan al-Sisi untuk memperoleh kemenangan elektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Penelitian akan diakhiri dengan bagian kesimpulan.

---

Abdul Fattah al-Sisi's victories in Egypt's presidential elections in 2014 and 2018 led to allegations of manipulation. In electoral authoritarianism theory, electoral manipulation is used to control the substantive outcomes of electoral competition and the game of institutional reform. The election uncertainty factor is the main thing that the authorities, including Abdul Fattah al-Sisi, are trying to avoid. As stated by Andreas Schedler (2002), election manipulation is carried out through various tactics that lead to civil society and political opposition. Al-Sisi relied on the military as well as the bourgeoisie to help and carry out the manipulation strategy. This study seeks to identify the manipulation strategies used by Abdul Fattah al-Sisi to achieve victory in the 2014 and 2018 Egyptian presidential elections. Using the theory of electoral authoritarianism, this study seeks to describe the manipulation strategies used by al-Sisi to obtain electoral victory. The research method used is qualitative with case study techniques. The research will end with a conclusion section."