Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan politik luar negeri Australia terhadap Pasifik Selatan dengan I. periode yang dibatasi hingga tahun 1985. Dewasa itu, Australia berhasil memperoleh persetujuan dari negara-negara anggota Forum Pasifik Selatan bagi rancangan pembentukan suatu wilayah Bebas nuklir di kawasan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memperoleh gambaran dan untuk mengetahui lebih banyak mengenai tindakan yang diambil oleh Australia dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di Kawasan Pasifik Selatan. Perkembangan ini berkisar pada masalah denuklirisasi, dekolonisasi dan pemberlakuan zona ekonomi ekslusif di kawasan tersebut. Pasifik Selatan sebagai wilayah yang berdekatan dengan Australia merupakan kawasan yang tidak terlepas dari perhatian pejabat pemerintahan di Canberra. Perkembangan & ataupun persoalan yang timbul dikawasan tersebut, baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengancam kepentingan Australia dan sekutu utamanya, yakni Amerika Serikat, dikawasan tersebut. Penelaahan dalam tulisan ini berpatokan pada teori perimbangan kekuatan. Usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengurangi pengaruh suatu negara dalam suatu kawasan lingkup pengaruh dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai tujuan diatas menjadi sorotan dalam penulisan ini."

"Pembangunan industri akhir-akhir ini mempunyai dilema. Pertama, industri sebagai indikator ekonomi ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, sedangkan misi lain sebagai sarana politik ingin mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam menikmati pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pemerataan dan keadilan tersebut seringkali tidak tercapai dan karena itu menimbulkan konflik. Konflik dalam bentuk apa saja tidak diinginkan oleh pemerintahan manapun. Oleh karenanya setiap pemerintahan akan berusaha untuk melaksanakan pemerataan dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Cara yang digunakan oleh pemerintahan negara-negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang akhirakhir ini ialah antara lain dengan upaya mengatasi kemiskinan, pengangguran, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Kedua, industrialisasi akan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam untuk peningkatan produksi. Kelemahan yang sering dipermasalahkan ialah eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang cenderung merusak kelestarian alam dan pencemaran lingkungan hidup. Ada berbagai pandangan mengenai dilema pertama. Menurut Dorodjatun, ada dua pandangan terhadap suatu peristiwa ekonomi. Pandangan dari kelompok ekonomi murni dan non ekonomi, murni. Kelompok ekonomi murni berpendirian bahwa fakta ekonomi harus bisa diukur baik secara "cardinal" maupun secara "ordinal". Hal itu berarti suatu peristiwa ekonomi harus dapat diperhitungkan prospek dan hasil penjualan, pembelian, laba atau rugi. Tujuan terutama ialah memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kelompok ini tidak akan mengaitkan proses ekonomi dengan masalah pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan maupun kekayaan. Sehingga nampak ciri khasnya dalam pengkajian selalu menggunakan metode kuantitatif, yang tidak dapat diganti dengan analisa politik atau sosiologi. Sedangkan, Kelompok Kedua, menganggap bahwa cara pandang Kelompok Pertama hanya mampu melihat indikator-indikator dipermukaan (keuntungan ekonomi), tetapi tidak mampu menjangkau "arus bawah" yaitu kondisi sosial, politik, ekonomi masyarakat, yang lebih menceriterakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Kelompok Kedua, variabel maupun parameter ekonomi hanya merupakan tujuan sementara dari sejumlah aktor yang berada dibelakang variabel atau parameter dimaksud. Diduga bahwa aktor yang dimaksudkan Dorodjatun adalah para penentu kebijaksanaan (policy maker) dan pengambil keputusan (decision making), sehingga dengan demikian sangat bertalian erat dengan suatu sistem politik tertentu. Menurut Dorodjatun dalam karya tulisnya "Pendekatan Politik Ekonomi (Political-Economy)" berpendapat bahwa : Kegiatan ekonomi sebagaimana halnya kegiatan-kegiatan lainnya di masyarakat, tidak terlepas dari konteks politik yang ada di masyarakat yang bersangkutan, karena sistem politik bukan saja membentuk "power relationship" di suatu masyarakat, akan tetapi juga turut menentukan nilai serta norma yang berlaku yang dirasakan pengaruhnya bahkan di dalan kegiatan ekonomi."

"ABSTRAKDi dalam pranata masyarakat modern, acapkali muncul berbagai ragam tuntutan publik, termasuk juga tuntutan akan perluasan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik lebih dipahami sebagai suatu proses menumbuhkembangkan kesadaran dan keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik tanpa mengenal segregasi peran jenis kelamin. Khususnya melihat partisipasi politik wanita, dapat dilihat dari keterlibatan wanita yang dapat duduk di lembaga-lembaga perwakilan, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Namun demikian, keterlibatan politik wanita bukan dinilai dan ditentukan semata-mata oleh banyaknya wanita yang mampu duduk di lembaga perwakilan saja, akan tetapi yang lebih penting adalah sejauh manakah keaktifan, intensitas, penampilan dalam setiap kegiatan dan sikap politiknya. Menurut pengamatan penulis, keterlibatan politik wanita di kelembagaan DPRD Tingkat I Jawa Timur dapat diklasifikasikan masih rendah. Kenyataannya, rendahnya partisipasi politik wanita lebih disebabkan oleh sistem nilai yang berlaku dan dikembangkan dalam kelembagaan DPRD yang memang tidak kondusif bagi pengembangan dan aktualisasi peran wanita secara maksimal. "

"ABSTRAKSejak tahun-tahun terakhir ini desa menjadi pusat perhatian para peneliti untuk mencoba menggali dan menentukan berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Salah satu kesimpulan yang didapat adalah bahwa elit desa mempunyai peranan yang dominan dan sangat menentukan. Dengan perkataan lain, elit desa mempunyai posisi sentral dalam pembangunan desa. Elit desa selain mempunyai peranan yang dominan sebagai identifier, juga sebagai resource mobilizer, organizer dan sekaligus agitator. Akan tetapi siapakah sebenarnya elit desa itu? Serta sumberdaya kekuasaan apa saja yang dimiliki sehingga mereka disebut sebagai elit desa? Dengan maksud menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah maka dilakukan penelitian yang bersifat mikro ditinjau dari kewilayahan ini.Hasil penelitian ini memang tidak secar langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, akan tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk mendapatkan pendangan-pandangan baru tentang mesalah-masalah di sekitar pelaksanaan kekuasaan di desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi ilmu politik, khususnya dalam memperkaya konsep-konsep kekuasaan yang sudah ada."

"ABSTRAKStudi ini pada dasarnya merupakan langkah awal (preliminary) dalam memahami fenomena oposisi di Indonesia pasca 1966. Bahwa kelompok Petisi 50 dijadikan kasus, tidak lain karena berbagai unsur oposisi yang ada dengan aneka warna (spektrum) opini politik tampak di dalamnya. Oleh sebab itu, studi ini difokuskan pada tiga pertanyaan pokok, yakni: Pertama. mengapa Petisi 50 muncul dan apa relevansinya dimunculkan ? Kedua. mengapa kelima puluh orang yang berlain-lainan latar belakang sosial, politik, ideologi dan agama itu yang memunculkannya ? Dan, ketiga. mengapa Petisi 50 lebih diberi perhatian khusus oleh penguasa dibandingkan dengan petisi-petisi lain ? Sebagai jawaban tentatif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan beberapa asumsi, yang setelah dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan diketahui bahwa: (1) munculnya Petisi 50, sebagaimana halnya juga dengan pidato tanpa naskah Presiden Suharto di Pekanbaru dan Cijantung, tidak terjadi begitu saja melainkan telah didahului oleh serangkaian perbedaan visi politik lain antara para tokoh penanda-tangan Petisi 50 dengan Suharto. (2) penyebab beragamnya unsur yang menjadi penanda-tangan Petisi 50 adalah karena peran serta Lembaga Kesadaran Berkonstitusi di dalamnya, baik dalam proses perumusannya maupun penyampainnya ke DPR. (3) perhatian khusus penguasa terhadap Petisi 50, tidak saja karena isi dan figur-figur penanda-tangannya; juga karena adanya Dokumen pribadi Jend. (pur) M. Jasin. Akhirnya, dengan melihat para figur penandatangan Petisi 50 dan produk-produk tertulis yang dihasilkan Kelompok Kerja Petisi 50 serta kerja-sama dengan pihak-pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa Petisi 50 berserta kelompok kerjanya memenuhi kriteria oposisi faksional dan sektoral. Sedangkan dilihat dari alternatif perubahan yang mereka tawarkan, maka kelompok ini memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kelompok oposisi struktural besar yang bersifat demokratis."

"ABSTRAKTujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan kekuasaan Sekretariat Negara. sebagai salah satu birokrasi nasional, dalam konstelasi politik dan pengaruhnya. dalam bidang perekonomian. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kekuasaan Sekretariat Negara dalam perekonomian nasional pada. dekade tampil seperti 198121-1987. Karena. dalam perioda ini untuk mengendalikan beberapa. pos lembaga itu perekonomian, melalui Keppres 14A pengelolaan proyek APBN, Keppres 1121/1980 Tim pengendali pembelanjaan barang peralatan pemerintah baik departemen maupun non departemen dan pemusatan penanganan proyek pemerintah yang bernilai di atas Rp. 5121121 juta, pelembagaan sektor produksi dalam negeri pada UP3DN, Badan Koordinasi Penanaman Modal CBKPM, dan dua Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pengungkapan skripsi ini tentang besarnya pengaruh Sekneg selama kepemimpinan Sudharmono dimulai dari sejarah berdirinya sejak tahun 1945. Tampilnya sekneg di bawah kepemimpinan Sudharmono sebagai suatu kekuatan politik bukanlah dicapai melalui prestasi dalam waktu yang singkat. Namun kelompok Sudharmono sejak masa Orde Lama telah membangun suatu hubungan dan karir yang panjang. Sudharmono, Ismail Saleh, Ali Said, Moerdiono, Ginanjar Kartasasmita telah meniti kekuasaannya melalui Peperti, Peperpu, G.V, KOTI, PTHM, Sekretariat Presedium Kabinet, hingga kemudian ke Sekneg. Tahap konsolidasi, tahap pengembangan pelayanan administrasi Presiden dilalui dengan suatu prestasi kerja yang penuh loyalitas dan berbagai tantangan. Dengan demikian Sekneg berupaya menyandang sebagai pembantu utama Presiden dan lembaga yang dipercaya Presiden. Dengan memakai pendekatan patrimonial dan 3 hipoteia, penulis mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh Sekneg dalam perekonomian. Setelah menghadapi kelompok Teknokrat, kelompok ABRI/Hankam dan bekerja sama dengan Departemsn PerindLtstrian, BPPT/Habibi, dalam perioda 1983-1987, Sekneg berupaya mengusulkan dan mengembangkan kebijaksanaan ekonomi proteksi dan strategi industri substitusi impor supaya Presiden memberi kepercayaan atau wewenang dalam menguasai sumber-sumber perekonomian."

"ABSTRAKSkripsi ini akan menelaah kebijaksanaan Presiden Reagan dalam penyelesaian masalah apartheid di Afrika Selatan. Tujuan kebijaksanaan Presiden Reagan dalam penyelesaian masalah apartheid adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di negara tersebut selama proses perubahan dalam politik apartheid berlangsung. Pada awal masa pemerintahannya Presiden Reagan telah menyatakan babwa. kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Afrika Selatan terancam oleh kemungkinan terjadinya perubahan politik radikal yang didukung Sovyet. Kehadiran pasukan-pasukan Kuba sebagai proxy Sovyet dipandan9 mengancam ketergantungan Barat pada mineral-mineral kritis-strategis Afrika Selatan."