Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 67 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Vitanova Saputri
" Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (UUJN) merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan Pasal 15 ayat (2) huruf (g) menyatakan bahwa Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang yang berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHperdata merupakan Akta Otentik. Rancangan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35350
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarra Ghozy
" ABSTRAK
Apabila debitor wanprestasi maka kreditor mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang. Pelaksanaan lelang seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan lelang agar tujuan dari lelang untuk memperoleh harga yang optimal dapat terwujud. Sebagai perlindungan hukum bagi debitor maka ditetapkan nilai limit yang merupakan patokan harga minimal barang yang akan dilelang Namun ternyata lelang yang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penulis menganalisis bagaimana suatu perbuatan dalam pelaksanaan lelang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan apakah kelalaian ... "
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Koemoro Warsito
" ABSTRAK
Salah satu sektor jasa dalam perekonomian yang perlu digali dalam rangka pemberdayaan perekonomian nasional guna membantu Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah Lelang, karena lelang memiliki fungsi yang strategis dalam rangka memperlancar arus barang dan memberikan pendapatan kepada masyarakat serta retribusi kepada negara. Lelang secara keseluruhan telah ikut berperan serta dalam perekonomian nasional namun belum signifikan. Untuk meningkatkan perannya, perlu diketahui dan diteliti melalui analisis yuridis yang dilakukan terhadap ketentuan Vendu Reglemen t dan Vendu Instructie, serta peraturan pelaksanaan yang meliputi dasar hukum lelang, ... "
2003
T37715
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sisca Utami Damayanti
" ABSTRAK
Permasalahan penagihan Piutang Negara kiranya sudah lama menjadi hal yang selalu mendapat kesulitan. Kredit yang bermasalah, sedemikian rupa banyaknya sehingga menjadi dilema yang tidak mudah diselesaikan, oleh karena itu untuk dapat melaksanakan pengurusan Piutang Negara ini memperoleh hasil yang cepat dan efisien melalui ketentuan perundangundangan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 9 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang masih mempunyai kelemahan dan Pemerintah berharap, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat ... "
2004
T37035
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Zulkarnain
" ABSTRAK
Berdasarkan hukum positif, tidak ada pendelegasian kewenangan (delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepada Menteri Keuangan untuk membuat peraturan tentang Balai Lelang. Namun Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996. Dalam tesis ini diangkat pokok permasalahan (a) Apakah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 secara yuridis, sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan hukum positif?; (b) Apakah Pejabat Lelang dapat terafiliasi dengan Balai Lelang?; (c) Apakah biaya administrasi yang ada memberatkan Balai Lelang dan berapa besarannya agar lebih kompetitif?. Dalam pembahasan ... "
2003
T36674
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widya Putri
" Nilai Limit merupakan patokan nilai minimal dalam penjualan lelang yaitu batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan. Oleh karenanya penentuan Nilai Limit menjadi suatu bagian yang penting dalam upaya mencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang. Dalam perjanjian kredit, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk melakukan lelang barang jaminan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kewenangan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam menentukan Nilai Limit guna terciptanya harga yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dressy Copperiana
" ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ... "
2013
T33128
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianturi, Marichicha Puicha
" ABSTRAK
ang perusahaan negara dikategorikan sebagai piutang negara dalam lingkup keuangan negara proses penyelesaian kredit bermasalah pada bank Badan Usaha Milik Negara BUMN dilakukan berdasarkan koridor penyelesaian piutang negara Implikasinya bank BUMN tidak dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah tanpa persetujuan Menteri keuangan melalui Panitia urusan Piutang Negara PUPN c q Direktorat Jenderal Kekayaan negara DJKN Seiring perkembangan hukum perbankan mayoritas bank BUMN memilih bentuk hukum PERSERO yang identik dengan Perseroan Terbatas PT Sejak berlakunya PP No ... "
Universitas Indonesia, 2013
T32716
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitepu, Helen
" ABSTRAK
Kegiatan lelang merupakan kegiatan yang patut diperhitungkan guna pembangunan ekonomi suatu Negara. Terkait dengan lelang eksekusi pengadilan, pemberian data palsu pada proses penyitaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan lelang dapat dipidana karena pelanggaran terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tentu mengakibatkan kerugian pada para pihak baik pada pihak yang terkait dalam lelang itu sendiri maupun bagi pihak lain di luar lelang. Dengan tindak pidana tersebut akan melahirkan lelang yang cacat hukum dan Risalah ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T31346
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwinda Asterita Permanasari
"
Tesis ini membahas Analisa Hukum Tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak. Hal ini dilatar belakangi bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak mengerti prosedur dalam pelunasan tunggakan pajak setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Dan Jurusita Pajak melakukan penyitaan dengan pemblokiran rekening terlebih dahulu. Dalam upaya mengetahui prosedur dan keefektifitasan pemblokiran rekening bank Wajib Pajak,maka metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa prosedur pemblokiran yang dilakukan ... "
2013
T32523
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>