Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kei Hapetua
Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Merugikan Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps) = Violations Committed By Notary Against The Deed Of Marriage Agreement Is Detrimental To Foreign Nationals (Study of Decisions of the Denpasar District Court Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)
" Akta perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun pada praktiknya terdapat persoalan dimana para pihak yang terdiri dari 2 (dua) pihak, salah satu penghadapnya, yaitu WNA tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal ini Notaris digugat oleh penghadap WNA dengan surat gugatannya yang diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. yang menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris tersebut batal dengan segala akibat hukumnya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rumagit, Rian Benedictus
Kepastian Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Diluar Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Yang Bersifat Limitatif = The Legal Certainty of the Annulment of Arbitration Award Outside the Restrictive Provisions of Article 70 of Law Number 30 year 1999
" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU APS”), telah mengatur mengenai alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase. Permohonan pembatalan putusan ini diajukan di Pengadilan Negeri. UU APS tidak memberikan pembedaan terhadap pembatalan baik terhadap putusan arbitrase nasional maupun pembatalan atas putusan arbitrase internasional. Faktanya, pengaturan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UU APS terdapat ketidakharmonisan aturan yang menimbulkan multitafsir. Pasal 70 UU APS menggunakan frase “sebagai ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Maulida
Penyelesaian sengketa perdagangan secara arbritase online ditinjau dari hukum perdata internasional (HPI) Indonesia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S26052
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Syarifah
Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam perjanjian waralaba asing dalam bidang pendidikan nonformal (kelompok bermain dan kursus) di Indonesia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S26167
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niken Nydia Nathania
Berlakunya hukum persaingan usaha Indonesia terhadap pelaku usaha asing berdasarkan status personal badan hukum (Studi kasus: Putusan MA No. 496-K-PDT.SUS-2008 terhadap Putusan KPPU Perkara No. 07/KPPU-L/2007).
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S26253
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Dinda Nurasih
Hukum yang berlaku dalam kontrak bagi hasil dibidang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S26257
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lewi Aga Basoeki
Pilihan hukum dan alih teknologi di dalam dua perjanjian waralaba asing
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S26275
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Timbuleng, Nurhasanah
Implemetnasi ketentuan persaingan curang menurut konvensi Paris dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek
" Skripsi ini membahas mengenai implementasi ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan dilakukan melalui analisis kualitatif untuk menghasilkan data komparatif analisis. Hasil penelitian memberi sebuah pemahaman bahwa Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan persaingan curang menurut Konvensi Paris dalam hukum nasionalnya, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun dalam penerapan hukumnya ternyata ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S26222
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adithya Lesmana
Analisis Terhadap Manifest Excess of Power sebagai Salah Satu Dasar Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Konvensi ICSID Berkaitan dengan Implementasi Hukum yang Berlaku
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S26254
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ketut Bayu Badra
Tinjauan HPI atas surat Menteri Keuangan nomor S-188/MK.016/1996 dalam kasus patuha power LTD v. Republik of Indonesia
" Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah memerlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas bentuk jaminan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26127
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>