Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah tentang pelanggaran merek (pembajakan merek) yang dilakukan pedagang jeans, di pasar Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah: pada mekanisme pengelolaan dan strategi dalam memilih segmen pasar, menentukan target pasar, menilai kemauan pasar, mengembangkan produk, menentukan harga, menyediakan pasokan, pelayanan terhadap konsumen, mempromosikan dagangannya, dan dalam mengamankan perdagangan jeans tiruan, sehingga perdagangan masih bisa berjalan lancar sampai sekarang. Tesis ini untuk menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan jeans tiruan masih berjalan lancar karena adanya permintaan pasar yang menjadikan peluang pengusaha mengembangkan pengelolaan dan strategi dagang dalam menuai keuntungan materi, disamping peluang tersebut tindakan polisi terhadap pelanggaran merek itu tidak konsisten dan berkelanjutan, tindakan cenderung mendua antara menindak pelanggaran dan mendahulukan pelayanan keamanan. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah: pengelolan perdagangan jeans tiruan di pasar Cipulir dan strategi dalam melakukan perdagangan. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa perdagangan jeans masih bisa berjalan sampai sekarang walaupun melanggar hukum? Dalam tesis ini, perdagangan jeans tiruan dilihat dari perspektif pedagang dan polisi secara timbal balik, yang berupa pelanggaran merek yang dilakukan aleh pedagang jeans di pasar Cipulir dan tindakan yang dilakukan kepolisian, dalam hal ini polsek kebayoran lama. Oleh sebab itu saya menggunakan metodologi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan dan strategi yang dilakukan oleh pedagang jeans, serta tindakan polsek dalam melihat pelanggaran merek. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pedagang bisa bertahan karena melakukan pengelolaan dan strategi dagangnya seperti disebut diatas. Berdasarkan pengalaman berdagangnya mereka menjalankan kegiatan dilakukan dengan memperhitungkan permintaan pasar dan harga jual murah para pedagang mampu terus menjual dagangannya dan bertahan sampai sekarang. Selain itu sikap yang lebih mendahulukan pelayanan keamanan, menguntungkan kegiatan mereka. Selain itu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, mereka mempererat hubungan mereka dengan cara, menjalin hubungan pertemanan, sesama pedagang, menjaga hubungan baik dengan karyawan dan orang-orang yang berkaitan dengan proses perdagangan dan produksi. Sedangkan dengan aparat kepolisian hubungan bersifat personal, dan hubungan baik. Implikasi dari tesis ini adalah, perlunya melakukan tindakan menyeluruh dalam menangani permasalahan ini, hal ini untuk menjaga masyarakat agar tetap dapat berproduksi, tetapi juga tidak merugikan negara."

"Koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam KUHAP, UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (berupa bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, tukar menukar informasi, rapat secara berkala, dan penyidikan bersama. Sedangkan pengawasan meliputi kegiatan menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil meneliti berkas hasil penyidikan lalu meneruskan kepada Penuntut Umum, melakukan supervisi bersama ke jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai permintaan pimpinan instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penanganan perkara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bantuan penyidikan, serta menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam praktek di lapangan, koordinasi dan pengawasan tersebut tidak terlaksana secara optimal, bahkan ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri pada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar yang terjadi selama ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif melalui beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Metode tersebut dipilih karena masalah yang diteliti termasuk katagori penelitian tindakan yaitu merupakan refleksi antara teori dan praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar belum berjalan secara optimal, bahkan ada yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Coordination and Controlling function of the Police Investigators on the process of criminal investigations by the Civil Servant Investigators has been regulated in the Criminal Law Code of Criminal Procedure, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, and the Regulations of the Indonesian National Police Chief number 6 of 2010 concerning investigations management by the Civil Servants investigators and the Regulation of the Indonesian National Police Chief number 20 of 2010 on Coordination, Supervision and Development Investigations for Civil Servants Investigators.

Coordination activities include notification of commencement of the investigation, providing investigative assistance to the civil servants Investigator (in the form of technical assistance, tactical aid, relief efforts to force, and consulting assistance), submission of case files, the transfer of suspects and material evidence, termination of the investigation, information exchange, regular meetings, and joint investigations. While controlling function includes to attend and give instructions in case the title is held civil servant investigator, ask for and examine the progress of the investigation report of the civil servant investigators, examine the results of the investigation file and then going to the General Prosecutor, with the ranks of supervision civil servant investigators as requested by agency investigators led civil servants, perform data collection on the number of civil servant investigator, institution and area of assignment civil servant investigator, handling the case made by the civil servant investigators and aid the investigation, and analyze and evaluate the implementation of the investigation by the civil servants investigators. In practice in the field, coordination and controlling function does not ensure an optimal, even in defiance of regulations.

This thesis aims to demonstrate the implementation of coordination and control conducted by Investigators of Indonesian National Police in Section Coordination and Controlling the civil servant investigators, Directorate of Special Criminal Investigation at Indonesian National Police in West Java to civil servant investigators in the process that occurred during this investigation. The research method used is qualitative research methods through data collection techniques, is observation, interviews and document studies. This method was chosen because of the problems examined include the category of action research is a reflection of theory and practice.

The results show that the coordination and control of police investigators to the process of criminal investigations conducted by the Civil Servant investigators in the Law of the Republic of Indonesia Police Region of West Java is not running optimally, and even some that are not appropriate statutory provisions in force."

"Tesis ini membahas mengenai efektivitas LSM YCAB dalam bermitra dengan BNN melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang menjadi sasaran program P4GN, yaitu Kampung Permata. Mengingat masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan keterlibatan LSM dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pomberdayaan masyarakat pada peneegaban dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba. BNN memandang penting peran LSM dalam upaya mendorong peran serta masyarakat guna menciptakan lingkungan bebas Narkoba sebagairruma telab dituangkan dalam arab kebijakan dan strategi BNN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian yang didapat menyarankan babwa dalarn hal kemitraan antara BNN dan LSM YCAB padn kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Permata, hendaknya kegiatan yang dilaksanakan mempakan kegiatan yang berkesinambnngan, tepat pada seluruh sasaran, dapat menciptakan daya tarik dan motivasi babwa kegiatan tersebut membawa nilai manfaat dan kenntungan, dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat, serta peka terbadap permasalahan tuntutan ekonomi yang ada pada masyarakat dengan menciptakan solusi-solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan ekononti tersebut. Di.harapkan melalui hal-hal tersebut, dapat terwujudkegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN, Yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Norkoba.

---

This thesis discusses the effectiveness of YCBA NGO in partnership with BNN through community empowerment activities in the areas that were targeted by P4GN program, the Permata Village. Given the problem of abuse and illicit drugs is not only the responsibility of the government or in this ease BNN. The involvement of NGOs are required in conducting exrerrsion and intensification of community on the prevention and eradication of illicit drug abuse through the strategy undertaken by encouraging community participation in creating drug-ftee envirornment. BNN thinks that it is an important role of NGOs in an effort to encourage community participation in order to create a drug-free environment, as already stated in the policy direction and strategy of BNN. This study is a qualitative research by generating descriptive data.

The results obtained suggest that in terms of partnerships between YCBA NGO and BNN in the effort of community empowerment activities conducted in Kampung Permata, the activities carried out should be sustain, appropriate to the entire target, can create attraction and motivation that the activity brings profits and benefits, can explore and develop the potential that exists in society, and sensitive to the economic demands of the problems that exist in society by creating the right solutions to overcome these economic problems. Hopefully, through these things, community empowennent activities can be realized in accordance with tbe policy direction and strategy of BNN, which encourage community participation in creating drug-ftee environment."

"Tesis ini mencoba menganalisis efektivitas penyelesaian konflik antara masyarakat Pasirwangi dan Perusahaan Chevron sebagai pemangku kepentingan perusahaan di Kawasan Darajat Garut Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif; sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, pengamatan terlibat, dan studi dokumen. Kasus yang diteliti adalah penyebab konflik antara masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Keeamatan Pasirwangi, dan penyelesaian konflik yang dilnkukan oleh Perusahaan Chevron, kepolisian, dan pemerintah daerah. Wawancara mendalam difokuskan pada !rum belakang konflik, pelaksanaan comunity development, reaksi masyarakat hubungan antara pemangku kepentingan, penyelesaian konflik. Pengamatan difokuskan pada aktivitas perusahaan Chevron, masyarakat Pasirwangi, Polres Garut dan Polsek Pasirwangi, serta pemerintah daerah dari tingkat desa sampai kabupaten. Dan pengamatan terlibat difokuskan pada gejala sosial untuk menemukan penyebab konflik dan cara terbaik menyelesaikan konflik. lnforman kunci ditentukan bukan berdasarkan hubungan pribadi atau kedekatan peneliti ini dengan mereka, melakukan berdasarkan gejala dan fungsi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa penyebab konflik bukan konsep comunity development yang telah dibuat Perusahaan Chevron, melainkan pelaksanaannya oleh Humas Chevron, adanya kerenggangan hubungan dan ketidakpedulian Perusahaan Chevron terhadap masyarakat dan tokoh internal yang beard di Kecamatan Pasirwangi, kurangnya kepedulian pemerinsah daerah Kabupaten Garut terbadap konflik, lemabnya deteksi dini dari Polres Garu dan ketiadaan sinergi dan integrasi antara pemangku kepentingan perusahaan dalam menyelesaikan konflik. Adapun cara terbaik menyelesaikan konflik adalah melakukan pembenahan da1am tataran

---

This lhesis attempts to analyse effectiveness of conflict resolution between Pasirwangi community with Chevron Company as the company stakeholders in Darajat Gam! area. The research is done by qualitative metllod, while data collection by using depth interview, observation, direct involved observation and document studies. The observed case are the causes of eonflict between community of Pasirwangi with Chevron Company in Pasirwangi Subreagent, and conflict resolution conducted by Chevron Company, the police, the local goverment. In depth interviews were focused on the conflict background, implementation community development, people's response, relationship between stakeholders, conflict resolution. Observation on focused on the Chevron Company, Pasirwangi Community, Polres Gam! and Polsek Pasirwangi, and the goverment village level up to regency. And the direct involvement observation was focused on the conflict causes and best method in resolving the conflict. Key interviewees were chosen not based on personal relation with the writter; but its was based on symptoms and facts related to the research subject. The research proved point that the causes of the conflict are not the community development concept drawn by Chevron Company, instead they are caused by the implementation by community relation of the company, gap in the relations and the preceived uncaring attitude by the Chevron Company toward the community and the informal leadars in the Pasirwangi Subreagent, lack of attention from the local goverment of Gam! Regency toward the conflict, weakness and early"

"Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, maka arus lalu lintas yang berkembang pun menjadi semakin kompleks untuk ditangani, Permasalahan int kemudian menjadi sangat krusial ketika penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak dirasa mumpuni untuk mencegah bertambahnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan kemacetan serta kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu solusi yang menjadi pilihan dalam penyelesaian masalah ini adalah suatu bentuk perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perpolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas, adalah sebuah upaya dari kepolisian untuk membuat masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Di sisi lain kebutuhan personi! dan anggaran yang sangat tinggi dalam rangka penanganan masalah Jalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja lebih keras dalam penanganan masalah lalu lintas di DK] Jakarta. Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang kemudian disebut dengan Subdit Dikyasa, merupakan satu sub direktorat yang dikedepankan dalam upaya perpolisian masayarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam berbagai kegiatannya, maka subdit dikyasa mengutamakan pendidikan kepada masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kelancaran berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara penerapan polmas yang seharusnya dengan penerapannya pada kenyataan. Kaitannya dengan hal tersebut maka penelitian tentang kesenjangan antara ketentuan dan penerapan Polmas tersebut ,dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara observasi dari beberapa kegiatan Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, pengumpulan data-data yang baik berupa hasil wawancara maupun penelitian dokumen, akan memfokuskan penelitian ini kepada implimentasi polmas oleh Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya, dengan tujuan mengetahui implimentasi polmas pada Subdit Dikyasa Polda Metro Jaya.

---

With the increase of population in Indonesia, especially Jakarta area, the growing traffic flow has become increasingly complex to handle. This problem then becomes very crucial when the enforcement of traffic laws in areas not deemed qualified to prevent additional traffic violations and accidents that occurred in the jurisdiction of Metro Jaya Regional Police.

One solution that becomes an option in the resolution of this issue is a form of policing society in order to realize security, order and smooth traffic. Community policing later shortened to community policing, is an effort of the police to make public a cop for himself, so that it can minimize the violations and traffic accidents that occurred. On the other hand the needs of personnel and budget is very high in order to handle traffic problems in the Metro Jaya Regional Police jurisdiction to make the Traffic Directorate Polda Metro Jaya to work harder in handling the traffic problem in DK] Jakarta.

Sub Directorate of Education and Engineering Directorate of Traffic Police Metro Jaya, which was then called the Sub Dikyasa, is one of the sub directorate put forward in an effort to policing society in order to realize security, order and smooth traffic in the territory of the Polda Metro Jaya. In various activities, the Sub dikyasa priority to public education to provide understanding to the public about the importance of realizing security and order in the smoothness of traffic. However, in practice still found a gap between the application of community policing should be with its application to reality.

Relation to the facts, the research about the gap between the provision and implementation of community policing, is applied with a qualitative approach, observations of some of the activities of Sub Dikyasa Metro Jaya Regional Police, collecting data such as interviews and document research, will focus this study to implimentasi community policing by the Sub Dikyasa Polda Metro Jaya, with the aim of community policing of knowing the implementation of Subdit dikyasa Metro Jaya regional Police."

"ABSTRAKSurat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu dokumen kendaraanyang diperlukan untuk berkendara dan menjamin identitas suatu kendaraan. Seiring denganperkembangan zaman yang semakin modern, menyebabkan perubahan yang cukupsignifikan pada pola pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus STNK terutamadi daerah perkotaan. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum,terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayananmasyarakat akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan latar belakanginilah terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan STNK. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Ingin mengetahui bagaimana tingkatkesesuaian faktor-faktor kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat padaUnit STNK Samsat Jakarta Barat, 2) Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang harusdiprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasanmasyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, (3) Ingin mengetahui tingkat kepuasanmasyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Unit STNK Samsat Jakarta Barat.Dalam penelitian ini responden adalah masyarakat yang sedang mengurus STNK di SamsatJakarta Barat dan dipilih secara Incidental Sampling berjumlah 200 orang. Untuk mengukurtingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja di Unit STNK Samsat Jakarta Barat, digunakanImportance Performance and Analysis (IPA), dan Costumer Satsfaction Index (CSI). Dalampenelitian ini penulis menggunakan lima faktor kualitas pelayanan sesuai dengan teori dariPhilip Kotler yang terdiri dari Tangibles (wujud tampilan fisik), Reliability (keandalan),Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati). Dari lima kriteriatersebut terdapat atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa transparansi biaya dan kemudahan prosedurmerupakan atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepentingan yang paling tinggi dan jugamemiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi. Setelah semua atribut dianalisis, atribut-atributtersebut dipetakan pada sebuah diagram kartesius. Dari diagram kartesius diperolehinformasi bahwa atribut-atribut yang harus menjadi perhatian utama adalah kelayakan dankelengkapan fasilitas, lokasi pelayanan, cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat danpenyampaian informasi yang mudah dipahami. Keempat atribut ini merupakan atribut yangdirasakan masyarakat sangat penting, tetapi pihak Samsat Jakarta Barat belum melaksanakansesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat masih merasa kurang puas. Darihasil perhitungan Costumer Satisfaction Index (CSI), tingkat kepuasan secara keseluruhanterhadap atribut-atribut kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat sebesar 75,5%. Yangberarti secara keseluruhan masyarakat puas terhadap kualitas pelayanan di Samsat JakartaBarat. Namun demikian masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan sehinggakepuasan masyarakat akan meningkat pula.

---

ABSTRACTVehicle Certificate Number (vehicle registration) is one of the documents needed to drive the vehicle and the identity of the vehicle. Along with the more modern era, led tosignificant changes in the pattern of services to the people who are taking care ofregistration, especially in urban areas. This change also affects the mindset of the people ingeneral, especially with regard to quality of service. The better the quality of public serviceswill be increasingly satisfied with the service provided. With this background of increasingpublic demand for quality of service registration. The objectives of this study were: 1) Wantto know how to rate the suitability of the factors affecting the quality of service that people'ssatisfaction with officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, 2) Want to knowwhat factors should be prioritized to improve the quality of care that affect people'ssatisfaction on West Jakarta Vehicle Registration Unit, (3) Want to know the level ofpeople's satisfaction with the quality of services provided West Jakarta Vehicle RegistrationUnit. In this study the respondents were people who were taking care of vehicle registrationin West Jakarta Vehicle Registration Unit and were selected randomly 200 people. Tomeasure the level of customer satisfaction on the performance of officer service in WestJakarta Vehicle Registration Unit, used Importance Performance Analysis (IPA), andCostumer Satsfaction Index (CSI). In this study the authors used five factors of servicequality in accordance with the theory of Philip Kotler consisting of Tangibles (appearance ofphysical form), Reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), Assurance(security), Empathy (empathy). Of the five criteria are the attributes that influence people'ssatisfaction. The results of the analysis indicate that the IPA cost transparency and ease of theprocedure are the attributes that have the highest interest rate and also have the highest levelof satisfaction. Having analyzed all the attributes, the attributes are mapped to a Cartesiandiagram. Cartesian diagram obtained information that the attributes that should be the mainconcern is the feasibility and completeness of facilities, location services, fast in response topublic complaints and delivery of information that is easily understood. The fourth attributeis perceived attributes are very important people, but the West Jakarta Registration Unit notperform according to the expectations of their citizens, people still are not satisfied. From thecalculation of Customer Satisfaction Index (CSI), the overall satisfaction level of theattributes of service quality in officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit by75.5%. Which means the public satisfied with the overall quality of service in officer servicein West Jakarta Registration Unit. However, there is need for improved quality of care thatpeople's satisfaction will increase as well."

"Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Kampus Universitas Tarumanagara (Untar). Kenyataan menunjukkan bahwa kasus-kasus gangguan keamanan di lingkungan Kampus Untar masih relatif besar dan cenderung meningkat. Kondisi fisik Untar yang terdiri dari tujuh blok bangunan dengan ratusan ruangan-ruangan kelas, laboratorium, pusat komputer, kantin, bank dan jumlah mahasiswa yang terus meningkat membuat kampus ini menjadi rentan terhadap gangguan keamanan dan kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada para petugas terkait dengan pengelolaan pengamanan kampus.Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan dalam sistem manajemen sekuriti antara lain bahwa sistem pengamanan kampus terlalu mengandalkan tenaga-tenaga outsourcing, sehingga mereka kurang mempunyai rasa memiliki. Disamping kekurangan tenaga keamanan, juga kekurangan jumlah sarana pengamanan seperti CCTV dan sarana penghalang, serta kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian. Oleh sebab itu disarankan untuk memperkuat tenaga pengamanan internal, pengintegrasian sistem pengamanan tenaga internal dan tenaga outsourcing dan kepolisian, melengkapi sarana prasarana pengamanan serta pemberdayaan tenagatenaga pengamanan melalui program pelatihan.

---

The thesis analyzes the result of the research conducted on the implementation of physical security management at the Tarumanagara University (Untar). The facts showed that the number of cases against security at the Untar campus is relatively big and tend to increase. The physical condition of Untar campus consisting of several building blocks with hundreds of class-room and the increasing number of students make the Untar campus is facing the potential security problems and threats.

The research was conducted by using field research method, supported by interviews and documents collection. Interviews were conducted to a number of key informants related to security management of Untar campus. The result of the research were analyzed qualitatively and descriptively.

The result of the research showed the lack of the security management system at the Untar campus, among other that the security personnel is too much dependent on the contract and outsourced employees, who have a relatively low of sense of belonging. Also there has been insufficient security means such as CCTV and physical border installation, as well as the lack of coordination with the police officers. Therefore, it is adviced to empower internal security personnel, to integrate internal and outsourced employees and the role of police into an integrated physical security management system, improve security device and installations and empower security personnel through training programs."

"ABSTRAKTahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui Conventionon the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women – CEDAW.Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dengan UU No. 7Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala BentukDiskriminasi Terhadap Wanita, karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 danPancasila.Tesis ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Hak AsasiPerempuan (HAP) sesuai Konvensi CEDAW dapat optimal diimplementasikan keseluruh anggota Polri agar sesuai dengan misi Polri sebagai pelindung, pengayom, danpelayan masyarakat memiliki sikap sensitif gender dan untuk menjelaskan sejauhmana pelayanan UPPA Polres Singkawang, dan kerjasama antar instansi terkait, dankendala UPPA Polres Singkawang dalam menagani kasus kekeraan dan diskriminasiterhadap perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatankualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara kajian dokumen dan wawancara.Tesis ini dibahas dengan menggunakan teori dan konsep-konsep yaitu: TeoriPolice Management, Konsep Perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan, KonsepHAM, Konsep HAP/CEDAW dan konsep UPPA. Prinsip CEDAW pada hakekatnyaterletak pada kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Ketiga prinsip inimemiliki keterkaitan satu sama lain. Polri bagian daripada negara selaku yudikatifmemiliki kewajiban yang menitikberatkan pada elemen tentang Penghormatan,Pemenuhan dan Perlindungan hak dan kebebasan. Elemen ini sesuai dengan tugaspokok Polri pada Pasal 13 huruf c UU No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI .Rekomendasi penulis yaitu: Pertama, penegakkan HAP, selain KUHPidana,juga mendasari UU No 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW. Kedua, menerapkanmanajemen kepolisian yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran tujuan. Ketiga,perlu adanya pelatihan, seminar dan sosialisasi tentang HAP sesuai CEDAW agarpolisi sensitif gender. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Pemeritah Daerahserta instansi terkait serta perlu adanya penyuluhan/sosialisasi tentang HAP sesuaiCEDAW kepada masyarakat di setiap kecamatan-kecamatan sehingga pengaduankekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan kepada polisi meningkat.

---

ABSTRACTIn 1979, the United Nations (UN) has approved the Convention on theElimination of all Forms of Discrimination against Women-CEDAW. TheGovernment of the Republic of Indonesia ratified CEDAW with Law as mention inUU No.7, 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Formsof Discrimination against Women, the ratification mean it has the same purposes andconflictless with the Constitution and Pancasila.The aims of the thesis are to understand and to explain how the Rights ofWomen (RoW)) corresponding to the optimal implementation of CEDAW to allmembers of the Police to meet the mission of the Police as public servants that have agender-sensitive attitudes. And to explain the services that has been done by UPPASingkawang Police Resort, also cooperation among relevant agencies, and constraintsin handling cases on elimination and discrimination against women. This research wasconducted using a qualitative approach with techniques of data collection by documentreview and interviews.The theories and concepts that discussed in this thesis are: Theory of PoliceManagement, Protection and public services concepts, Human Rights Concept, Rightsof Woman and CEDAW Concept. CEDAW essential principles are equality, nondiscrimination,and the state's obligation, all three principles must relate to each other.Police represent the state as part of the judiciary has an obligation that focuses on theelement of respect, protection and fulfillment of rights and freedoms. These elementshave to meet the police duties in Article 13 No.c.2 on 2002 of the Police Law.The author recommendations are: First, Woman Rights must implement inaddition to the Penal Code and Law No. 7 of 1984 concerning the CEDAW. Second,implement an effective and efficient police management to achieve the police targetgoal. Third, the need for training, seminars and socialitazion of CEDAW, to get theappropriate police officer that has gender sensitiveness. Furthermore, coordinatingwith regional government and related institutions for education of the CEDAW inevery sub-district, so that the complaints of violence and discrimination againstwomen increased."

"ABSTRAKTesis ini membahas dampak pengamanan yang dilakukan oleh unit informal dilingkungan usaha tempat hiburan di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Pengamanandilakukan secara informal oleh kelompok orang yang tidak berbentuk kesatuan resmiseperti Satpam. Namun kelompok informal ini dapat bersinergi dengan satuan resmiseperti Satpam dan Polsek serta pengusaha setempat, yang lebih penting para tamutidak merasa terganggu bahkan justru merasa aman.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode etnografi serta tipepenelitian studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui pengamatan,pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta kajian dokumen untukmengungkapkan hubungan yang terjadi.Hasil penelitian dan analisa menggambarkan Jakarta sebagai ibu kota negara, pusatsegala kegiatan termasuk perekonomian, menjadi magnet bagi penduduk daerah lainuntuk datang dan mengadu nasib di Jakarta. Beberapa kelompok dibentukberdasarkan suku bangsa mereka, seperti kelompok suku Flores tempat hiburan Club36 di Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka berfungsi sebagai kelompok pengamananinformal, yang bersinergi dan bekerjasama dengan unit Satpam dan manajemensetempat membantu aparat kepolisian menciptakan dan menjaga suasana keamananlingkungan memberikan rasa aman kepada pekerja serta pengunjung yang datang,sehingga merasa aman dan tidak ragu untuk berkunjung ke Club 36. Selain itu Polrisebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab mengenai masalah keamananmenjadi terbantu akan kehadiran mereka sebab itu Polri disarankan supaya secararutin melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelompok pengamananinformal.

---

ABSTRACTThis thesis contains the analysis and results of the research on the securityimplementation conducted by the Informal Security unit at the entertainmentenvironment at Taman Sari, West Jakarta. Security implementation is informallyconducted by a non formalized group or organization such as Satpam security unit.However this non formalized group has been playing in a sinergycal way with themanagement and existing Satpam and Police in maintaining security. Moreover theirsecurity services were well appreciated by guest.The research was qualitatively conducted by using ethnographic method and casestudy. Data was collected through observation, envolved observation, interviews anddocument review guidelines.The results of research and analysis describe that Jakarta as the capital city and thecentre of various economic activities functions as a magnet to draw many peoplefrom other provinces to come to Jakarta. Several security group are established basedon ethnicity such as Flores group at Club 36 entertainment area at Taman Sari, WestJakarta. This group function as a non formal security group that provides securefeeling for all worker and visitors, and therefore they do not hesistate to visit theentertainment. Police as a responsible government officials on security matters willbe being helped, and therefore it is suggested for the police to empower thenonformal security groups."

"Tesis ini membahas proses pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di kawasan industri Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi. Perhatian utama dari penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya kriminalitas dan kerugian. Permasalahan yang dihadapi kawasan Lippo Cikarang saat ini adalah pengelolaan sekuriti fisik yang telah dilaksanakan belum dapat menekan kasus-kasus kriminalitas dan kejadian sehingga berdampak pada kerugian (loss) perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa efektivitas penerapan manajemen sekuriti fisik dalam pengamanan Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis manajerial yang bersifat deskriptif analitis. Beberapa informan dipilih secara purposif, diantaranya dari kawasan Lippo Cikarang, Polsek Cikarang Selatan, dan beberapa pengusaha dan penghui kawasan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis kualitatif. Pada akhir penelitian, disimpulkan bahwa manajemen sekuriti fisik di kawasan Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi belum optimal dilaksanakan. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pihak Kawasan Lippo Cikarang perlu melakukan beberapa perbaikan terhadap struktur organisasi departemen sekuriti, melakukan evaluasi secara berkala terhadap Standard Operating Procedure (SOP), perbaikan terhadap penjabaran tugas agar tidak terjadi konflik kesatuan perintah, penambahan jumlah personil sekuriti dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder lain khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Cikarang Selatan.

---

This Thesis discusses about process implementation of the physical security management in Lippo Cikarang Industrial Area. The main concern of this research is the increasing incidents of crime and loss to prevent crime and loss. The problem which was faced by Lippo Cikarang industrial area today is the ineffectiveness of security management to reduce the incidents of crimes and loss to the corporates. Therefore, the purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the implementation of the physical security management of Lippo Cikarang industrial area.

This Thesis uses the juridical management approach with descriptive analysis. Some informants were selected purposively, including from the Lippo Cikarang Region, South Cikarang Police Sector, some of businessmen and occupants from the Region. Data collecion uses the techniques of interviews, observation, document study and triangulation. Data analysis techniques used in this research is qualitative analysis.

The results of the study conclude that the physical securty management of Lippo Cikarang industrial area has not been optimally implemented. The Research results suggest that the Lippo Cikarang Region management needs to improve the applied implementation of the physical security management. It cover improvement to security department organisational structure, conduct periodic evaluations of Standard Operating Procedure, re-establish unity of command to avoid conflicts, strengthen the number of security personnel and enhance the coorporative relationship among the stakeholders especially with local law enforcement."