Ditemukan 254 dokumen yang sesuai dengan query
Hutabarat, Evangelina
"
ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di
Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari
Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor
Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union
Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan
Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor
Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah
diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian
Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum ...
"
Universitas Indonesia, 2016
T46277
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iffah Sa`aidah
Universitas Indonesia, 2009
T37336
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Reny Rawasita
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S26210
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adiwerti Sarahayu Lestari
"
Indonesia dan Singapura telah menyepakati dua buah perjanjian penetapan garis batas laut teritorial di Selat Singapura, masing-masing disepakati pada tahun 1973 dan 2009. Proses delimitasi dalam kedua perjanjian tersebut dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan menggunakan metode delimitasi garis median termodifikasi. Kedua perjanjian tersebut memberikan kepastian mengenai wilayah laut territorial Indonesia dan Singapura di mana kedua negara memiliki kedaulatan. Adanya kepastian hukum mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S233
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Reza Ade Christian
"
Tulisan ini membahas keabsahan Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947-1949) ke Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional. Aksi Militer Belanda I dan II terhadap Indonesia selalu disamarkan dengan penggunaan istilah Aksi Polisionil oleh Belanda. Pengertian Aksi Polisionil dalam hokum internasional ternyata berbeda dari Aksi Militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Melihat fakta-fakta dilapangan, Aksi Militer Belanda ternyata lebih tepat dikategorikan sebagai sebuah Agresi Militer ketimbang sebagai Aksi Polisionil. Sebagai sebuah Agresi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S237
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Intan Hadidjah
"
Skripsi ini membahas mengenai aktivitas militer kapal dan pesawat terbang asing di zona ekonomi eksklusif berdasarkan hukum laut internasional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penekanan pada tinjauan hukum internasional dengan mempertimbangkan penerapan konkrit melalui praktik-praktik negara (state practices).
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa aktivitas militer di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut dan memberikan ruang untuk interpretasi masing-masing negara. Lebih lanjutnya penelitian ini memberikan pemahaman atas praktik-praktik negara dan upaya-upaya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S247
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Agantaranansa Juanda
"
ABSTRAK
Dalam rangka memastikan tindakan cepat dan efektif oleh PBB, negara anggota memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta sepakat bahwa dalam menjalankan tugasnya terhadap tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama negara anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk pula kewenangan Dewan Keamanan dalam pemberian sanksi militer berupa sanksi zona ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S320
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jenny Maria Doan
"
ABSTRAK
Era perdagangan bebas membawa negara-negara saling bekerja sama untuk mengambil manfaat liberalisasi yang sebesarnya. Salah satu caranya adalah dengan pembentukan kawasan perdagangan preferensial. Kawasan perdagangan preferensial adalah suatu kawasan yang terdiri dari dua atau lebih negara, dimana mereka saling bersepakat untuk menurunkan ataupun menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif di antaranya. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai pengaturan kawasan perdagangan preferensial di dalam WTO. Terdapat tiga cara pembentukan kawasan perdagangan preferensial menurut WTO, yaitu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S330
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Subuh Rezki
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang diakui oleh hukum internasional. Kemudian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi tersebut telah ...
"
Universitas Indonesia, 2013
S54530
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Agung Bayumurti
"
Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, dan meningkatkan frekuensi sengketa perdagangan. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tindakan berupa tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri.
Untuk menyelesaikan sengketa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
