Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 86 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Teguh Eko Prabowo
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
S9982
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutapea, Yosephine Cesoria
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S10384
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ririn Avriyani
Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian keberatan sesuai dengan program layanan unggulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas dalam penyelesaian keberatan dengan mengambil studi kasus pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan dari pihak wajib pajak maupun dari pihak penelaah keberatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian keberatan sesuai dengan program layanan unggulan di kanwil DJP Jakarta Pusat belum efektif karena berdasarkan hasil penelitian masih terdapat kendala-kendala dalam proses penyelesaian keberatan. Saran yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian keberatan adalah dilakukan penyuluhan dan bimbingan secara intensif dengan cara mengundang wajib pajak kedalam forum terbuka tentang keberatan pajak serta membentuk aparat pajak yang akuntable dengan cara pemberian sanksi. ......This study discusses the effectiveness of the program in accordance with the settlement of objections superior service. The purpose of this study to determine how the effectiveness of the settlement of objections by taking case study at the Regional Office of the DGT Central Jakarta, as well as the problems faced in resolving the objections of the taxpayer or of the reviewers' objections. The approach used in this study is a qualitative descriptive research. Data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. analysis conducted referring to the theme of this study. The research concludes that the resolution of the objection in accordance with the superior service programs in local offices of DGT Central Jakarta has not been effective because based on the research results, there are still obstacles in the process of resolving the objection. The advice given by researchers to overcome the obstacles in the process of resolving complaints is conducted intensive counseling and guidance by inviting taxpayers into an open forum on tax objections and form of tax officials accountable by way of sanctions.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S43896
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekar Fitri Manggiasih
Abstrak :
Skripsi ini membandingkan implementasi kebijakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru melalui pendataan objek PBB dengan model implementasi milik Edward III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memaparkan implementasi ekstensifikasi berdasarkan SOP. Analisis pada skripsi ini akan menggambarkan implementasi SOP dilapangan yang kemudian dibandingkan dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan implementasi sudah sesuai dengan model implementasi Edward III sehingga berdasarkan model implementasi Edward III implementasi kebijakan ekstensifikasi di KPP Mampang telah berjalan dengan baik. ......This thesis compares the implementation of new personal taxpayer‘s extension policy through land and property tax object data collection with Edward III’s implementation model. This research is using qualitative descriptive as research method to explain extensification’s implementation based on SOP. This thesis’s analysis is going to portray SOP implementation being practiced then compared to Edward III’s implementation model. This research’s result are the implementation is suitable to Edward III’s model and based on Edward III’s model, implementation in KPP Mampang Prapatan is running well.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44784
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Puspita Sari
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan eksisting statistik, dan menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan sebesar 65,6% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok.
This final assignment discusses the Effect Of The Tax Collection Action with A Forced Letter To Taxpayers Compliance In Tax Service Office Primary Of Depok. The aim of the research is to determine how much the effect of the tax collection action with a forced letter to taxpayers compliance In Tax Service Office Primary Of Depok the method of this research was quantitative with existing statistic and using descriptive interpretative. The results of this study are: tax collection with a forced letter has a strong influence of 65,6% on the taxpayers compliance in Tax Service Office Primary Of Depok.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44678
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Ardiano
Abstrak :
Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance. The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis. Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44706
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizky Setyadi
Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan mengenai kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Bendaharawan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dalam melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan (withholding tax) Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan atau kekeliruan pemotongan/pemungutan pajak tersebut, serta menjabarkan kesalahankesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab kesalahan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi disebabkan karena dalam kriteria pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak mensyaratkan harus memiliki sertifikat pajak (brevet). Selain itu kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan oleh Bendahara Pengeluaran maupun pengelola keuangan merupakan faktor lainnya yang menyebabkan kesalahan atas pemotongan pajak yang terjadi. Kesalahan pemotongan yang terjadi antara lain pemotongan atas objek pajak yang dikecualikan dan bukan objek pajak, salah menentukan jenis pajak, dan menunda pembayaran pajak. ...... This thesis discusses the problem of withholding tax errors or mistakes conducted by Government Treasures of Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation. This thesis conducted with a qualitative approach and aims to describe the factors of the cause of the withholding tax errors and outlines the mistakes or errors that occurred. The results shows that the factors of the withholding tax errors caused by the selection criteria of Government Treasures does not require must have a tax certificate. Furthermore lack of knowledge about tax regulations by the Government Treasurer and financial managers are spending the other factors. Withholding tax errors that occur among others are withholding tax on the object of tax exempt and not taxable income, the wrong kind of taxes, and delay payment of taxes.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Olivia Jesica Kristie
Abstrak :
Pada tahun 2020, kondisi perekonomian dunia mengalami gejolak yang besar dengan terjadinya wabah penyakit Covid-19. Pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan seperti penguncian, persyaratan karantina, pembatasan perjalanan, dan penutupan perbatasan dan berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sekitar 88 persen perusahaan di Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19 dan mengalami kerugian operasional perusahaan. Perubahaan kondisi yang signifikan akibat pandemi Covid-19 secara langsung mempengaruhi harga atau laba dari perusahaan sehingga muncul berbagai macam isu dalam melakukan analisis kesebandingan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 dan menganalisis posisi regulasi transfer pricing terhadap penentuan analisis kesebandingan dalam penyusunan dokumen penentuan harga transfer selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai macam perubahan terhadap perusahaan dan mempengaruhi seluruh faktor kesebandingan. Meskipun sebagian besar perusahaan mengalami kerugian di Indonesia, namun tidak semua industri mengalami penurunan dalam performanya. Dalam melakukan analisis kesebandingan, isu yang muncul berkaitan dengan analisis faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding eksternal, kesulitan dalam mengidentifikasi potensi pembanding, dan melakukan penyesuaian kesebandingan. Isu-isu tersebut harus diteliti dan dianalisis mendalam untuk menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan keadaan dan memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa saat ini belum diberlakukan regulasi khusus terkait analisis kesebandingan dan tetap merujuk ke regulasi umum. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta bagi Wajib Pajak yang beroperasi di sektor industri yang paling terdampak pandemi Covid-19, diharapkan dapat mengumpulkan infromasi dan analisis mendalam pada seluruh langkah analisis kesebandingan untuk membuktikan hasil pengujian kewajaran dan kondisi dari perusahaan ini. ......In 2020, the world's economic conditions experienced great turmoil with the outbreak of the Covid-19 disease. The government implemented various policies such as lockdowns, quarantine requirements, travel restrictions, and border closures and had a major impact on the economy in Indonesia. Around 88 percent of companies in Indonesia felt the impact of the Covid-19 pandemic and experienced company operational losses. Significant changes in conditions due to the Covid-19 pandemic directly affect the price or profit of the company so that various issues arise in conducting a comparability analysis. This study aims to analyze the impact of the Covid-19 pandemic and analyze the position of transfer pricing regulations on the determination of comparability analysis in the preparation of transfer pricing documents during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research where data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies. The results showed that the Covid-19 pandemic caused various changes to the company and affected all comparability factors. Although most companies suffer losses in Indonesia, not all industries experience a decline in performance. In conducting comparability analysis, issues that arise relate to comparability factor analysis, availability of external comparative data, difficulties in identifying potential comparators, and making comparability adjustments. These issues must be researched and analyzed in depth to show that the transactions carried out are in accordance with the circumstances and meet the Arm’s Length Principles. This study also explains that currently there is no specific regulation regarding comparability analysis and still refers to the general regulation. The government is expected to provide clarity and legal certainty and for taxpayers operating in the industrial sector most affected by the Covid-19 pandemic, it is hoped that they can collect in-depth information and analysis on all steps of the comparability analysis to prove the results of the arm’s length principle of the company.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aswita Perdhana
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kendala - kendala yang timbul pada proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Undang ? Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak telah melalui tahapan proses kebijakan pajak yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada proses penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup minimum, faktor laju inflasi dan faktor pendapatan per kapita. Dari hasil penelitian menyarankan agar pemerintah memiliki rumusan baku yang dijadikan tolak ukur untuk digunakan dalam menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
The focus of this study describes the process and its occurring obstacles during the session of determining the amount of Non Taxable Income on income tax law number 36 year 2008. This research is a qualitative descriptive. And the study found that the amount determination of non taxable income has gone through all the stages in tax policy process, which are the problem description, policy formulation, policy recommendation, policy implementation and policy evaluation. During the conclusion of the amount of non taxable income, there were several constraints caused by minimum living cost factor, inflation rate factor and income per capita factor. And the research suggests the government to have a standard formulation as the point of reference in deciding the amount of non taxable income.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Firmansyah
Abstrak :
The Voyage Transportation must be have a ship, it's mean divided of Purchased and Chartered. My description of purchasing is purchased from supplier company to build up new a ship, and charter is service provided by entrepreneur for party which is required ship with charter system. Aspect VAT to Purchasing is a new ship must pay when surrender supplier a ship company with owner. VAT to charter is a ship still must pay attention to transaction with the side of lessee charterer, that is with the side of owner of goods directly, intermediary which is not liner of national commercial, intermediary, which is liner of national commercial, or with overseas Tax payer, because to transaction each party there is treatment different of imposition of it. For that is this research to sees regulation of taxation to transaction buying and ship charter and knows why there are treatment difference of VAT between company in the voyage industry. Research approach of performed within this research applies qualitative approach. As for reason of researcher applies qualitative approach is mean to comprehends the social phenomenon to comprehend social phenomenon about transaction of buying and charter a ship in the voyage Industry . In qualitative approach of theory doesn?t become central counselor for researcher in designing research and interprets research data. But theory only be applied as assisting comparator or instrument clarifies data characteristic. From result of analysis problem about treatment between different a company trading national with company non trading national in exemption VAT, hence can be taken conclusion as follows in transaction of buying and rental services ship at sea transport industry in country has not equal. Is mean because of no definition company trading national that is clear based on regulation. So, the implication exemption to company non trading national can?t get facility from Directorate of General tax. Finally, VAT not equal for a shipping company in Indonesia.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>