Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Indra Sofian

Penerapan prinsip notifikasi post merger berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia (studi kasus terhadap pengambilalihan saham PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata TBK) = The application of post merger notification based on the principle of business competition law in Indonesia (case study against acquisition of shares of PT Axis Telekom Indonesia by PT XL Axiata Tbk)

" Pengambilalihan saham berbeda dengan merger karena pengambilalihan saham tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengakuisisi. Pengambilalihan saham Axis oleh XL dilakukan melalui notifikasi post merger, maka agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan efektif disarankan agar dilakukan pre notification dengan melakukan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mewajibkan XL memberikan laporan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42208

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Deborah

Penerapan pendekatan rule of reason terhadap bentuk kartel berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia (studi terhadap putusan KPPU nomor 03/KPPU-I/2003; putusan KPPU no 10/KPPU-L/2005 dan putusan KPPU nomor 11/KPPU-L/2005

2008

T37463

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Silvia Fibrianti

Penerapan perjanjian waralaba terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Franchise agreement implementation towards act No 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

" ABSTAK
Tesis ini membahas tentang perjanjian waralaba pada prakteknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian waralaba berdasarkan Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pada prakteknya tidak menutup kemungkinan pada prakteknya klausul yang dimuat dalam perjanjian waralaba mengarah pada praktek monopoli yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42116

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Septiana Winarpritanti

Doktrin fasilitas penting dalam putusan KPPU perkara Nomor.03/KPPU-L/2008 tentang hak siar liga utama inggris berdasarkan hukum persaingan usaha = Essential facilities doctrine in KPPUdecision case Number. 03/KPPU-L/2008 about broadcasting rights for english premier league based on competition law

" ABSTRAK
Doktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatan menghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagi produksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwa salah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitan dengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42199

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Retno Wiranti

Interpretasi eksploitasi konsumen dalam substansi pasal 17 (praktik monopoli) undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menurut perspektif persaingan usaha = Interpretation of consumers exploitation in article 17 monopoly practice law number 5 year 1999 under the perspective of competition law

" Monopoli merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena dapat terbentuk dari efisiensi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksinya. Namun penyalahgunaan Posisi Monopoli atau yang disebut sebagai Praktik Monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebaliknya merupakan suatu hal dilarang secara tegas melalui Pasal 17. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Posisi Monopoli tidak hanya berdampak langsung kepada konsumen, melainkan juga berdampak negatif kepada kesejahteraan pasar secara keseluruhan. Tesis ini membahas interpretasi eksploitasi konsumen dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rini Anjaswari

Studi komparatif : penerapan Per Se Illegal pada pembuktian kasus kartel di jepang dan korea = Comparative study the implementation of Per Se Illegal to prove existence of cartel case in japan and south korea

" [ABSTRAK
Dari semua praktik bisnis yang tidak sehat, Kartel dipersepsikan sebagai bentuk paling berbahaya dari tidakan persaingan usaha karena para pelakunya sepakat melakukan konspirasi mengenai hal-hal yang bersifat sangat pokok dalam suatu transaksi bisnis. Kartel akan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sifat kerahasiaan kartel menjadi hambatan terbesar bagi otoritas persaingan usaha untuk membuktikkan eksistensi kartel, Indonesia juga mengalami hal tersebut. Untuk sejumlah alasan tersebut, beberapa negara di Barat menggunakan pendekatan per se illegal. Per se illegal memiliki beberapa keunggulan dibanding rule of reason dalam mengungkap ... "

2015

T42653

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Akhmad Muhari

Praktek monopoli jasa layanan taksi bandara: studi kasus terhadap putusan-putusan KPPU tentang pelanggaran pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 = Monopolistic practices in airport taxi service : the case against KPPU decision about violation of article 17 of law no. 5 year 1999

" ABSTRAK
Praktek monopoli merupakan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan apabila menimbulkan dampak. Praktek monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam pembuktian praktek monopoli adalah pendekatan rule of reason, sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus dapat membuktikan adanya dampak terhadap persaingan. Praktek monopoli terjadi karena tidak adanya pesaing yang potensial dalam pasar bersangkutan akibat dari pemberian kewenangan kepada pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ... "

2012

T31123

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dewi Meryati. N

Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam Di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-L/2008 tentang Praktek Monopoli oleh PT Adhya Tirta Batam) = Monopolistic Practices in the Water Industry in Batam Island in The review of competition law (Case Number 11/KPPU-L/2008) of Monopoly Practices by PT Adhya Tirta Batam)

" Tesis ini membahas tentang Praktek Monopoli di bidang Industri Air Bersih di Pulau Batam di lihat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : Pertama, Pengaturan Monopoli di bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan hukum Persaingan Usaha. Kedua Apakah Monopoli PT ATB merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga, Pertimbangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31707

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian