Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dengan nara sumber. Fokus penelitian pada permasalahan mengenai pemenuhan unsur hukum dari Peraturan Bank Indonesia untuk menjadi sumber hukum sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory junction) Bank Indonesia, dan bagaimana mengaktualisasikannya sebagai salah satu sarana hukum yang efektif dalam aktivitas pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara desktiptif analitis.Secara konstitusional, prinsip pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dalam kerangka demokrasi ekonomi. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tersebut berlangsung dalam sistem mekanisme pasar {market mechanism) yang tidak hanya bersifat terbuka, tetapi semakin teritegrasi dengan ekonomi dan pasar global. Apapun sistem pasar yang diterapkan, pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata, yang di Indonesia dimaksudkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare State). Dari segi kebijakan hukum {legal policy), sistem hukum yang dianut Indonesia berafiliasi pada tipe civil law dimana hukum yang berlaku mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya. Sistem hukum seperti ini, menuntut lembaga negara dan badan hukum publik, terutama pemerintah untuk berperan secara efektif dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, karena the rapid economic development sought by Third World countries would required an effective legalframework.Setelah diteliti, Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi sumber hukum positif dan efektif untuk diberdayakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

---

This thesis uses normative legal research method by using primary, seccndary, and third legal materials and interview with a source person. The research focused on the fulfillment of legal aspects of the Regulation of Bank Indonesia to be a law resource as an implementation of the regulatory function of Bank Indonesia. Therefore, how to be actualized it as an effective legal tool in the activities of national economic development. These issues are analyzing by quantitative approach and preserve by descriptive analysis.

Constitutionally, the national economic development is conducted in frame of economy democracy. In fact, that economic activities is run in the market mechanism system, that of not only openness, but also tends to be more integrated with the global market and economy. Wbat ever the market system is applied in a State, the aim of the economy development is always focuses on people’s wealthy by a high economic growth and flattening income distributions that of in Indonesia is promulgated to achieve a welfare State. From the legal policy perspective, the legal system of Indonesia is affiliated to civil law where the law is prioritized the rule as a base. This legal system needs an effective participation of all State organs especially from government in any aspect of national development including economic development because “the rapid economic development sought by Third World countries would require an effective legal framework”.

The conclusion of this research that the Regulation of Bank Indonesia is one of the regulation in Indonesia as an effective and positive legal resource that can be uses by Bank Indonesia as a tool in the implementation of national economic development."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia yang tidak bisa diselesaikan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyebabkan dilakukanlah suatu proses collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam menangani permasalahan match fixing pada kompetisi sepakbola Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas sub dimensi pada collaborative governance dalam menangani match fixing di kompetisi sepakbola Indonesia, yaitu: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, dan Discourse and Practice. Penerapan sub dimensi tersebut telah memberikan manfaat yang baik bagi sepakbola Indonesia diantaranya yaitu, kompetisi sepakbola yang lebih bersih dari praktik match fixing, pemain dan wasit lebih nyaman untuk melakukan sebuah pertandingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap PSSI.

---

ABSTRACT

Various match fixing problems in Indonesian football competitions that cannot be resolved by the Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) lead to a collaborative governance process in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. The purpose of this study was to analyze the application of collaborative governance in dealing with match fixing problems in Indonesian football competitions. This research was conducted with a post positivist approach and the data collection techniques used in-depth interviews and literature study. The results show that there are eleven sub-dimensions of collaborative governance in handling match fixing in Indonesian football competitions, namely: Multiple Actor, Common Goals, Preliminary Rules, Inclusive Deliberative Process, Commitment to the Collaboration Process, Trust Building, Internal and External Relationships, Consensus Building, Knowledge Management, Accountability, and Discourse and Practice. The application of these sub-dimensions has provided kind of benefits for Indonesian football, namely, football competition that is cleaner than match fixing practices, players and referees are more comfortable to do a match and increase public trust in PSSI."

"Era globalisasi ekonomi telah mendorong berbagai perusahaan besar yang berskala internasional melakukan kegiatan usaha di berbagai negara. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi timbal balik antar negara karena dengan adanya investasi baik langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan dapat memperkenalkan produk dan kegiataan usaha baru. Selain itu, transaksi internasional tersebut akan memberikan kontribusi penerimaan negara masingmasing melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan perdagangan internasional.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya dan hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT), serta efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan efektifitas koordinasi dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh wajib pajak luar negeri untuk mewakili kegiatan atau kepentingannya di negara tempat kegiatan usaha dilaksanakan (negara sumber). Konsep BUT diperkenalkan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu negara sumber atas laba usaha yang diperoleh perusahaan penduduk negara mitra perjanjian. Sesuai dengan konsep BUT , penghasilan usaha dari suatu perusahaan yang bertempat kedudukan di suatu negara hanya dapat dikenakan pajak di negara lain apabila perusahaan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapanga n melalui wawancara dengan key informan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi BUT di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu tidak maksimal karena tidak ada koordinasi yang efektif antar Kator Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dengan Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing dalam melaksanakan ekstensifikasi BUT, kesulitan untuk memperoleh data dan keterlambatan pengiriman data,serta kurangnya pemahaman tentang pengertian dan kriteria BUT.

Agar pelaksanaaan program ekstensifikasi BUT dapat berjalan efektif, maka perlu dibentuk teamwork ekstensifikasi BUT yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan ekstensifikasi BUT, peningkatan pemahaman mengenai pengertian BUT, dan perluasan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi bentuk usaha tetap dengan melibatkan unit organisasi di luar Direktorat Jenderal Pajak.

---

The economic globalization era has encouraged various big international companies to conduct their business activities in various countries. The international trade can give reciprocal economic benefits between countries because both direct and indirect investments will be able to improve economic growth, employment opportunities and to introduce new products and business activities. In addition, the international transaction will give contribution to each country through the imposition of tax on the income generated through international commercial activities.

The fundamental problems which are examined in this research are the efforts and the obstacles in the implementation of extensification of tax payers from the Permanent Establishments (PE), and the effectiveness of the coordination in implementing the extensification in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1. The objective of this Research is to discover the problems encountered and how effective is the coordination in implementing the extensification of taxpayers from the permanent business establishments.

The Permanent Establishments are the business form used by the expatriatetaxpayers to represent their activities or interests in the country where the business activities take place (the source country). The concept of permanent business establishments is introduced to determine the tax entitlement of the source country on the operating profit gained by a company originating from the partner country that signs the agreement. Pursuant to the concept of Permanent Establishments, the operating income of a company having domicile in another country can only be taxed by another country if the company concerned conducts its business or activities through a Permanent Establishment.

The method of research used in this thesis is qualitative research method by using the descriptive analysis, with data collecting technique in the form of library study and field study through interviews with key informants.Based on the result of the study, a conclusion is made stating that the implementation of the extensification of Permanent Establishments in the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 is not maximal because there is no effective coordination between the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office in implementing the extensification of Permanent Establishments, the difficulty in obtaining data and the delay in data delivery, and the lack of understanding of the definition and the criteria of the Permanent Establishments.

In order that the implementation of the extensification of Permanent Establishments program can be effective, it is necessary to establish a team of extensification of Permanent Establishments which involves the Tax Office for Institutions and Expatriates 1 and the Foreign Investment Tax Office, and the provision which regulates the implementation of the extensification of Permanent Establishments, improving the understanding of Permanent Establishments, and the extension of the cooperation in implementing the extensification activities of Permanent Establishments by involving the organizations outside the Directorate General of Taxation."

"Semakin ketatnya persaingan pasar dalam industri perbankan telah menggiring pada majunya inovasi-inovasi perbankan yang memunculkan varian produkproduk perbankan yang semakin kompleks. Faktor internal perbankan dan pasar telah meningkatkan kebutuhan nasabah akan ragam produk dan jasa perbankan termasuk juga ketergantungan nasabah pada informasi, pendapat atau rekomendasi yang sediakan bank. Namun, ada kalanya bank dalam penawaran produknya lalai memberikan informasi yang komprehensif, lengkap dan memadai sehubungan dengan karekteristik produk atau dapat juga lalai memastikan dan mengawasi ketepatan dan kesesuaian dengan profile nasabahnya dengan produk yang dijual termasuk profil resiko, keadaan keuangan, kondisi dan kebutuhan. Akibatnya produk bank yang dijual tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah, yang lazim dinamakan mis-selling. Mis-selling tentunya merugikan nasabah dan juga dilain pihak berdampak tidak baik bagi Bank.Penelitian ini melihat bagaimanakah pengaturan mengenai mis-selling perbankan di Indonesia dan bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha perbankan dalam kasus tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa pengaturan mis-selling di Indonesia belum diatur khusus apabila dibandingkan Singapura, Hong Kong, dan United Kingdom. Pengaturan mis-selling dapat ditemukan secara implisit dalam UU Perbankan, Peraturan Bank Indonsia, dan UU Perlindungan Konsumen. Bank sebagai badan hukum bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam mis-selling yang dilakukan oleh stafnya, baik dengan kesengajaan ataupun kelalain. Oleh karenanya, perlu dilakukan review dan pengaturan mengenai proses penjualan produk dalam industri keuangan, khususnya perbankan demi kepastian hukum dan penegakan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

---

Strict competition has led to inovations in banking industry resulting in various inovative yet complex products. This internal banking factor and market complexity, have raised up customers dependency and needs towards complete information, opinión or recommendation provided by Banks. However, there are circumstances where Bank may have missed to ensure whether its recommendation of products is appropriately adressed in accordance with the customer's needs, situation and profile or whether the features and risks of its products are sufficiently and correctly disclosed to the customer at the point of sale. The failure to ensure such process is defined as mis-selling which, of course,not favoring the customer.This thesis is therefore prepared to understand, review and analyse the regulatory framework pertaining to mis-selling in Indonesia banking industry and the concept of legal liabilities applicable thereupon. By using normative-judicial approach, it is concluded that currently there is no specific laws or regulations in Indonesia which stipulates mis-selling specifically such as those regulatory frameworks applicable in other countries used as comparison herein namely Singapore, Hong-Kong and United Kingdom. Stipulation which implicitly or partly cover mis-selling is provided in Banking Act, Consumer Protection Act and Bank Indonesia Regulations. Nevertheless, it is concluded through the review and analysis elaborated in the subsequent chapters of this thesis that Bank as a legal entity shall be held liable on the basis of Tort (Article 1365 Indonesia Civil Code) in the event of mis-selling perpetrated by its staff, either under intentional basis or omission/negligence. Improvements in legal and regulatory framework governing the proper selling process in financial sector or specifically banking sector is therefore recommended to ensure legal enforcement and certainty of law for all stakeholders."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi memicu peningkatan yang signifikan pada limbah peralatan listrik dan elektronik yang dihasilkan. Transisi teknologi televisi dari Cathode Ray Tube (CRT) menjadi Liquid Crystal Display (LCD) dan Light-Emitting Diode (LED) merupakan salah satu contohnya. Di Indonesia, peningkatan jumlah limbah elektronik TV CRT tidak diikuti dengan pengembangan peraturan spesifik mengenai Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik (WEEE). Untuk mengelola limbah TV CRT dengan aman dan efisien diperlukan informasi yang cukup mengenai aliran material dari limbah elektronik TV CRT tersebut. Penelitian ini menggunakan Material Flow Analysis (MFA) untuk mengumpulkan informasi dan menghitung aliran limbah elektronik TV CRT di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan aliran material TV CRT limbah yang mengikuti skema limbah elektronik TV CRT di DKI Jakarta yang dikembangkan secara kualitatif dan divalidasi oleh empat orang ahli di bidang pengelolaan limbah. Aliran material limbah elektronik tersebut berupa jumlah stok aktif TV CRT, jumlah TV CRT yang memasuki aliran limbah dan aliran limbah elektronik TV CRT yang memasuki proses pengolahan. Aliran material yang didapatkan, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan sistem pengelolaan limbah elektronik TV CRT di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTRapid product innovation, especially for information and communication technology products and consumer equipment are giving a significant contribution to the increase of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) generated. Technology transition for television from Cathode Ray Tube (CRT) to Liquid Crystal Display (LCD) and Light-Emitting Diode (LED) is one of the cases that need to investigate. In Indonesia, increasing of waste CRT TV is not followed by a development of regulation about WEEE specifically. To manage waste CRT TVs and its impact on an environment, sufficient information about its material flow was required. This study using Material Flow Analysis (MFA) to gather about an information and calculate the flow of waste CRT TVs in DKI Jakarta. The results showed about a material flow of waste CRT TVs which following scheme of waste CRT TVs in DKI Jakarta that qualitatively decided and validated by four experts from waste management specialization. In this study, material flow of waste CRT TVs represents the quantity active stock of CRT TVs, waste flow of CRT TVs in the recycling system. The results of the research are expected to be an input for the development of recycling option and waste management CRT TVs in DKI Jakarta."

"Integrasi rantai suplai delivery mobil di Indonesia dan kontribusinya dalam menunjang keunggulan kompetitif rantai suplai belum banyak di teliti oleh peneliti kontenporer di indonesia. Permodelan rantai suplai dengan sistem dinamis ditujukan untuk memahami perilaku dari  sistem sehingga dapat menunjang aktivitas analisa problem, dan menunjang proses perbaikan rantai suplai agar tercipta rantai delivery mobil yang efektif dan efisien di Indonesia. Dengan membangun model dan menganalis hasil simulasi di dapatkan sebuah konseptual model yang menunjukan peranan Integrasi sistem informasi, dan integrasi penggunaan fasilitas bersama di antara pabrik, distributor, pelabuhan, gudang mobil, dan outlet penjualan mobil terhadap penurunan waktu tempuh dan penurunan stok dalam rantai suplai. Hasil simulasi ini diharapkan dapat memberikan dukungan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan  maupun proses desain strategi rantai suplai deliveri mobil  yang efektif dan effisien di Indonesia.

---

Cars supply chain Integration in Indonesia and its contribution to supporting supply chain competitive advantage has not been widely studied by contemporary researchers in Indonesia. Supply chain modeling with a dynamic sistem aims to understand the behavior of the sistem. With understanding sistem behavior will support problem analysis activities, and support the supply chain improvement process in order to create an effective and efficient vehicle supply chain in Indonesia. By building a model and analyzing simulation results, a conceptual model produced to shows the role of information sistem integration, and the integration of shared facilities between factories, distributors, ports, car warehouses, and car sales outlets in order to reduce delivery time and decrease stock in the supply chain. This study produces a casual loop diagram model for explaining the structure of the sistem so that it can support the supply chain company in the decision making process and supply chain strategy design process in Indonesia."

"Stres akulturatif merupakan jenis stres dengan stresor yang bersumber dari proses-proses akulturasi (Berry dkk., 1987). Stres akulturatif seringkali dialami oleh mahasiswa yang sedang merantau. Jika tidak ditangani dengan baik, stres akulturatif dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa, kinerja akademik, menginduksi keadaan negatif, seperti kecemasan, ancaman stereotip, dan peningkatan beban kognitif. Skripsi ini dilaksanakan untuk meneliti gambaran stres akulturatif pada mahasiswa perantau tingkat pertama di Universitas Indonesia. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sebagian besar mahasiswa perantau mengalami stres akulturatif berat (50,9%) dimana stresor yang paling banyak dialami adalah masalah akademik, masalah finansial, dan perceived discrimination. Selain itu, didapatkan juga bahwa terdapat perbedaan tingkat stres akulturatif berdasarkan jenis kelamin dan asal daerah. Perempuan lebih banyak yang mengalami stres akulturatif tingkat berat (61%) dibandingkan laki-laki (40,7%). Sedangkan jika berdasarkan asal daerah tinggal mahasiswa perantau, ditemukan mahasiswa yang paling banyak mengalami stres akulturatif tingkat berat adalah mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa.

---

Acculturative stress is a type of stress with stressors sourced by acculturation process (Berry et al., 1987). Acculturative stress is frequently experienced by migrant students. If it is not handled well, acculturative stress could affect studenst's health and well-being, decrease academic performance, induce negative situations, such as anxiety, threatening stereotypes, and increasing cognitive burdens. This thesis is carried out to discuss the description of acculturative stress of first-year migrant students in Universitas Indonesia. This study found that the majority of students experienced severe acculturative stress (50.9%). The most stressors experienced are academic problems, financial problems, and discrimination problems. In addition, it was also found out the acculturative stress level differences based on gender and regional origin. More women experience severe acculturative stress level (61%) than men (40.7%). Besides that, migrant students who come from outside Java Island experience more stress."

"Pada era globalisasi sekarang ini, olahraga telah menjadi sebuah komoditi yang dikomersialkan. Banyak kompetisi olahraga yang populer di dunia, seperti basket, baseball, American football, dan sepakbola. Akan tetapi dari semua olahraga tersebut sepakbola merupakan olahraga yang paling populer dan mendunia. Salah satu klub sepakbola yang ada adalah Liverpool. Mencermati kondisi ini maka sikap komunitas konsumen atau dalam topik ini bisa kita sebut juga dengan penggemar menjadi sangat penting karena juga menjadi salah satu basis penopang industri olahraga sepakbola. Keberadaan penggemar bukan sekelompok orang yang bersikap pasif, tapi sebenarnya aktif. Terlebih apabila dikaitkan dengan branding sebuah klub sepakbola. Penggemar memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peranan branding bagi sebuah klub sepakbola. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk untuk mengukur brand awareness, brand association, brand loyalty dan perceived quality penggemar dalam konteks Brand Equity Liverpool Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penelitian kuesioner dan penelitian kepustakaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik non probability dengan pendekatan purposive. Ukuran sampel yang akan diambil sejumlah 175 orang responden anggota Big Reds. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert dan interval. Dari hasil penelitian nantinya dapat disimpulkan bahwa para penggemar berada pada tingkat top of mind dan brand recall untuk dimensi brand awereness. Penggemar juga berada pada level committed buyer untuk tingkat loyalitas. Sedangkan untuk kesan kualitas, para penggemar sudah memandang merek Liverpool dengan baik. Dimensi yang kurang adalah dimensi brand association. Sehingga saran dari penelitian ini adalah perlu dipikirkan, dirancang, dan diimplementasikan program-program yang dapat menanamkan kesan merek yang lebik baik lagi.

---

In the current globalization era, sport has become a commercialized commodity. There are several well-known sport competitions such as basketball, baseball, american football, and soccer (football). Among those popular sports, football is inevitably the most popular and world known. With so many football clubs in the world, Liverpool in particular, is one of the most widely-known with thousand fans across the continents. It can?t be denied that consumer community behavior or in the case of this research, could also be called as ?fans? has become increasingly important as it?s grown to be one of the main pillar of football industry. Instead of passive existence, the existence of the fans is indeed an active reality of the industry. Related to the branding of football club, fans have strong relationship with the branding role of football club. Thus, the objective of this research is to determine the influence of Liverpool FC brand equity toward fans behavior and to determine the brand equity dimension which has the most dominant influence on fans behavior. This research utilizes quantity approach with descriptive method. Data collection consists of two parts, which are survey research and desk research. Furthermore, this research uses non probability sampling technique with purposive approach. Sample size amounted to 175 respondent of Big Reds member. Based on this research, Liverpool management should perform a better brand management such as building a new sport stadium which is better and bigger than the current Anfield stadium. Currently Anfield stadium has only achieved 4 stars from UEFA, still left behind by Old Trafford Stadium which belong to Manchester United Football Club. Hopefully with improved stadium Liverpool could build greater brand association and brand awareness toward its own fans and other football fans thus maintain its magic aura."

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen atas iklas tariff jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklas terif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi seluler. Dari pengaturan-pengaturan tersebut, kemudian dilihat bentuk-bentuk iklas tariff jasa telekomunikasi yang di informasikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang merugikan konsumen dapat diminta pertanggungjawaban. Atas iklan tariff jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikan kinerja terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi konsumen atas iklan oleh self regulasi yang efektif"