Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The environmental issue has been the major issue in the world nowadays. This issue also has encourage many big cities around the world to implement the green cities concept in their city development, to reach the minimal standard 30% green open space of the city?s area, that has been settled on the Earth Conference at Johannesburg in 2002. In Jakarta, as an effort to reach the minimal 13,94% standard that has been settled in the Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010 (RTRW 2010), the local government especially Dinas Pertamanan DKI Jakarta are trying to rearrange the use of the land that has been improperly used by people. One of the refunction is on Taman Ayodia, which is well known by the name Pasar Barito. There has been resistance made by the small merchants (PKL) in Pasar Barito regarding the ondemnation process.

Due to that reason, the research questions in this research are: how was the implementation process seen from Edward III?s and Grindle?s conceptions about the dimensions of a policy implementation and which dimension that is dominant in the policy implementation process?

The research method that the researcher uses in this research is positivist approach which is helped by qualitative data technique. The type of this research is descriptive research. In collecting data, researcher uses in depth interviews, observation, and documentation. Qualitative data is the most important data which is supported by literature studies from books, journal, etc.

The result from this research is that the implementation of green open space refunction in Taman Ayodia has been done but still it has lack of perfection due to the resistance that the small merchants (PKL) made within the condemnation process. The imperfection came from the lack of communication and lack of interests affected from the implementers that the small merchants refer to an improper relocation place and there is no access for the citizen to participate in the decision making of the policy.

The suggestion that has been made to Dinas Pertamanan was to enhance the communication within the organization and enhance the coordination to make the socialization of the program heard and understood by the interests affected clearly. So that in the future a successful policy implementation can be achieved."

"ABSTRAKSelama narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi setiap narapidana antara lain misalnya kebutuhan makan,kebutuhan pelengkapan tidur,lingkungan yang bersih dan pelayanan kesehatan yang optimal,pelayanan kesehatan bisa optimal.Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis berharap untuk menangani masalah tentang bagaimana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang. Hasil dari penelitian Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang menyatakan bahwa dalam pelayanan kesehatannya mempunyai masakah terhadap kurangnya kesiapan petugas medis di Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani dan mengantisipasi perkembangan penyakit yang ada di Lembaga Pemasyarakatan serta fasilitas yang ada di Rumah sakit Lembaga Pemasyarakatan seperti obat-obatan masih belum optimal dan belum cukup memadai. Bedasarkan pernyataan diatas penulis menyarankan perlu ditingkatkannya lagi kesiapan para petugas medis dalam menangani narapidana yang sakit dan di adakannya penambahan jumlah petugas medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan guna pelaksanaan pelayanan kesehatan serta harus diadakannya pengkontrolan oleh petugas kesehatan dibidang fasilitas khususnya bagian obat-obatan agar tidak terjadi lagi kehabisan stok obat.

---

ABSTRACTDuring convict stay in Institute Pemasyarakatan, governmental is obliged to give requirement live for every convict for example requirement eat, complete requirement of sleep, clean environment, and optimal health service, health service can be optimal if effectively and is efficient. Therefore in this research of writer hope to handle the problem of about how health service at Hospital Institute of Correctional class 1 Tangerang. Result of from research of Service Health At Hospital Institute of correctional class I Tangerang express that in its health service have a period of/to to lack of the readiness of medical officer in Institute of correctional in handling and anticipating disease growth exist in Institute correctional and also facility exist in Hospital Institute Pemasyarakatan like drugs still not yet optimal and not yet adequate enough. Pursuant to statement above writer suggest require to improve of again the readiness of all medical officer in handling ill convict and in performing a of addition of[is amount of medic officer in Institute correctional utilize health service execution and also have to perform a of control by officer health of facility area specially part of medics in order not to happened again running out of of drug stock."

"Skripsi ini membahas reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan strategi untuk menjalankan reformasi yang terdiri dari penataan organisasi, perbaikan bisnis proses, dan peningkatan MSDM, dalam rangka meningkatkan public service sekaligus mewujudkan good governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi dari strategi tersebut dan kesesuaiannya dengan road map reformasi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ilustratif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya sosialisasi strategi reformasi dan program akuntabilitas dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi di Departemen Keuangan.

---

The focus of this study is bureaucratic reform at the Monetary Department and their strategy to implement the reform, whereas it is containing of reinventing organization, business process reengineering and improvement of MSDM, in regards to increase the public service and to generate good governance. The purpose of this study is to understand the implementation of the strategy and its adjustment towards the available road map. This research is qualitative research with illustrative method. Result of this research is to advice on the importance of socialization of the reformation strategy and accountability program for the implementation of bureaucratic reform strategy."

"Tesis ini membahas mengenai strategi implementasi reformasi birokrasi di Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi reformasi birokrasi yang dipilih dan dilaksanakan oleh Setwapres RI serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis. Berdasarkan hasil analisis atas formulasi strategi reformasi birokrasi dengan menggunakan Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) diperoleh kesimpulan bahwa strategi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Setwapres RI adalah strategi inkremental. Hasil penelitian merekomendasikan Sekretariat Wakil Presiden untuk membentuk sebuah unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus melaksanakan programprogram reformasi birokrasi di lingkungan internal Setwapres RI; menjalankan program change management secara periodik untuk mentransformasikan nilainilai reformasi birokrasi bagi pembentukan pola pikir dan budaya kerja; membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara utuh sebagai early warning system atas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja; dan meningkatkan komitmen serta efektivitas peran Pemimpin disemua level manajemen untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi.

---

This thesis discusses the strategy of bureaucratic reform implementation in the Secretariat of The Vice President of the Republic Indonesia (VP Office). The research goal was to analyze the strategy of bureaucratic reform that was chosen and executed by the VP Office, along with the factors that support and prohibit its implementation. The research is qualitative in nature that uses a post positive approach. Using the Matriks of Optimum Reform Strategy (Hahn Been Lee) as tool of analysis towards the formulation of the bureaucratic reform strategy, this research concludes that the bureaucratic reform strategy conducted by the VP Office is an incremental type of strategy.

Based from the results, this research recommends the following steps for the VP Office: that the VP Office establishes a working unit that specializes only in executing bureaucratic reform programs in the VP Office's internal environment; also implement a change management program periodically in order to transform bureaucratic reform values into a certain mind set and work culture; establish a comprehensive Governmental Internal Control System (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) to function as an early warning system towards the execution of all of the working units tasks and functions; increase the commitment and effectiveness of the leader's role in order to push for the successfulness of bureaucratic reform."

"

Skripsi ini membahas adanya potensi tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) melalui financial technology (fintech) peer-to-peer lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan (SJK) melakukan upaya pengawasan dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari dimensi content of policy menunjukkan bahwa masih kebijakan OJK dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending perlu dilengkapi dengan peraturan, inovasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan upaya-upaya lainnya. Hasil analisis context of policy menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sudah didukung oleh karakteristik institusi dan rezim serta sinergi antara kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang bersangkutan dalam kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga mengalami hambatan dalam penerapan program APU-PPT di fintech P2P lending dan membutuhkan penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT. Saran-saran yang dihasilkan dari analisis penelitian ini antara lain melakukan analisis struktur organisasi, analisis bidang hukum dari segi regulasi, inovasi sistem pengawasan di bidang teknologi dan informasi, segera mengesahkan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT, dan peningkatan pegawai bersertifikasi CAMS.

---

This thesis discusses the potency of criminal terrorism financing through financial technology (fintech) peer-to-peer lending in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) as a Supervisory and Regulatory Agency (LPP) in the Financial Services Sector (SJK) undertakes supervisory efforts to prevent it through fintech P2P lending. This study uses a post-positivist approach with descriptive research type. The method is qualitative using in-depth interviews and literature study. The analysis results from the content of policy shows that the OJK’s policy in preventing criminal terrorism financing through fintech P2P lending needs to be complemented by regulations, innovation, increasing the quantity and quality of human resources, and other measures. The results of the context of policy analysis shows that the success of policies is supported by the characteristics of institutions and regimes as well as the synergy between the interests, powers and strategies of the actors concerned in the policies. The success of the policy also encountered obstacles in the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) program in fintech P2P lending and required the preparation of the Surat Edaran OJK (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program. The suggestions of this research include analyzing organizational structures, analyzing the legal field from a regulatory perspective, innovating the supervisory system in the field of technology and information, ratifying the OJK Circular (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program immediately, and increasing in CAMS certified employees.

 

"